1 / 24

Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013

MEMORI AKHIR TUGAS. Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013. Jakarta, 28 Juni 2013. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II. MEMORI AKHIR TUGAS. Ir. WINARNO, MEngSc

adlai
Download Presentation

Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013 Jakarta, 28 Juni 2013 KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II

  2. MEMORI AKHIR TUGAS Ir. WINARNO, MEngSc DIREKTUR BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Periode Tahun : 2011 - 2013 Jakarta, 28 Juni 2013 KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II

  3. KATA PENGANTAR Berkenan dengan telah berakhirnya tugas saya sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga, yang saya jabat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya dalam bentuk suatu Memori Akhir Tugas yang saya susun dalam rangka memberikan informasi semua pelaksanaan tugas serta untuk mempermudah orientasi tugas bagi pejabat yang baru. Dalam Memori Akhir Tugas ini saya sampaikan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan tugas rutin maupun tugas pembangunan sebagai Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II, Direktorat Jenderal Bina Marga sejak tanggal 21 Juli 2010 sampai dengan 28 Juni 2013. Saya sangat menyadari bahwa Memori Akhir Tugas ini masih jauh dari sempurna, tetapi dengan penyampaian pelaksanaan tugas saya ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan bahan acuhan tindakan bagi pejabat yang baru, sehingga untuk selanjutnya dapat lebih memberikan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan semasa kepemimpinan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direktur Jenderal Bina Marga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan para Direktur, serta semua Kasubdit dan staf Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan para Balai beserta jajarannya, yang pada saat saya menjabat telah memberikan perhatian, bimbingan, kerjasama serta dukungan yang baik kepada kami. Selanyutnya apabila dalam melaksanakan tugas saya terdapat perilaku dan tindak tanduk serta kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Memori Akhir Tugas ini saya susun dan disampaikan sebagai pertanggungan jawab saya dalam melaksanakan tugas selaku Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II - Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta, 28 Juni 2013 Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Ir. WINARNO, MEngSc NIP.19530622 198202 1 001

  4. PENDAHULUAN Aktivitas ke-binamarga-an di Indonesia tercatat dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan dibangunnya Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer ke Panarukan atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendles tahun 1808 -1811. Pada tahun 1811-1816, jalan jalan simpangan ke daerah kegiatan perkebunan dibangun khususnya di Jawa Barat oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Di pulau Sumatera, jalan jalan seperti di Bukit Tinggi (fort de Kock) dibangun pada zaman Gubernur Jenderal J. Van den Bosch tahun 1830 – 1834. Pada tanggal 16 September 1918, dibentuk Departemen van Burgelijke Openbare Werken (BOW) dengan salah satu tugasnya adalah pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jalan raya termasuk bangunan jalan beserta kelengkapan serta jembatan tambang. Tahun 1933, BOW bergabung dengan Departement Van Gouvernements Bedrijven menjadi Depertement Van Warker en Waterstaat (Perhubungan dan Pengairan). Pada masa ini lahir peraturan tentang persyaratan pemakaian jalan raya/umum pengangkutan dan pengamanan lalu lintas jalan. Pada awal kemerdekaan RI sampai masa Orde Lama, dicatat bahwa tanggal 18 Agustus 1945 di bentuk Departemen Pekerjaan Umum, namun pada tahun 1949 berubah menjadi Departemen Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. Tahun 1950 – 1959 berubah lagi namanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, dan yang menangani pekerjaan ke-binamarga-an disebut Jawatan jalan-jalan, Jembatan dan Konstruksi. Pada tahun 1959 – 1965 terjadi lagi perubahan nama Direktorat Jalan-Jalan Umum Depertemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kompartemen Pembangunan. Tahun 1965 dibentuk Departemen Bina Marga dan Departemen Jalan Raya Sumatera Kompartemen Pekerjaan Umum. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 dibentuk Direktorat Jenderal Bina Marga Otorita Jalan Raya Jagorawi Departemen Pekerjaan Umum. Saat itu pulau Sumatera diperlakukan khusus dengan adanya Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan Otorita Jalan Raya Sumatera. Direktorat Jenderal Jalan Raya Sumatera di-likuidasi dan diganti dengan Proyek Khusus Jalan Raya Sumatera tahun 1967. Pada tahun 1975 kembali lagi digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Program Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Pemeliharaan Jalan, Direktorat Peralatan Jalan, DPMTJ dan RBO.

  5. Pada tahun 1994, nama Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga bersama-sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Bina jalan Kota, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur. Pada tahun 1999 – 2000 terjadi perubahan nama menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan wilayah (Kimbangwil) dan Direktorat Jenderal Pengembangan Prasarana Wilayah. • Tahun 2001 terjadi lagi perubahan nama menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah (Ditjen Praswil). Pada tahun 2004 nama Direktorat Jenderal Bina Marga muncul kembali. Tahun 2010 sesuai dengan amanat UUD 1945, nama Departemen Pekerjaan Umum diganti menjadi Kementerian Pekerjaan Umum. Sejak tahun 2010 dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat terpecah menjadi dua Wilayah diantaranya, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I (Sumatera) dan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II (Jawa, Kalimatan, Bali, NTB dan NTT) sampai saat ini, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II tetap eksis. • Kantor Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II yang saat ini berlokasi di Gedung Bina Marga lantai VII, Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan, dimana Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II terdiri dari Subdit Sistem Pengendalian Wilayah II, Subdit Wilayah II A (Banten, DKI Jakarta, Jabar), Subdit Wilayah II B (Jateng, DIY, Jatim), Subdit Wilayah II C (Bali, NTB, & NTT), Subdit Wilayah II D (Kalbar, Kalsel, Kaltim, & Kalteng) didukung oleh Sub Bagian Tata Usaha. • Memori akhir tugas ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan khususnya pada tahun anggaran 2011 s/d 2013, mencakup informasi kepegawaian / SDM , kinerja dan capaian kegiatan serta Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. •  Dengan terbitnya SK Menteri PU Nomor : 419/KPTS/M/2010 tanggal 21 Juli 2010. Tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II.a di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka penugasan kami di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II telah berakhir, dimana tugas tersebut telah saya jalani sejak tanggal 22 Juli 2010 yang lalu. Sebagaimana kebiasaan, agar pejabat baru mendapat masukan awal tentang Tupoksi, kondisi SDM dan Program Kerja yang sedang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 ini, maka dengan ini kami membuat Memori Akhir Tugas. • Adapun Memori Tugas Akhir ini memuat antara lain : • Tupoksi dari Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II • Kondisi Perangkat Penunjang Tupoksi mulai dari SDM, peralatan penunjang dll. • Program Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II

  6. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA • II. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERALBINA MARGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEUANGAN & UMUM BAGIAN HUKUM & PER-UU BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II DIREKTORAT BINA PROGRAM DIREKTORAT BINA TEKNIK DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUBBAG TU SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH I SUB DIREKTORAT KEBIJAKAN & STRATEGI SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH III SUB DIREKTORAT PROGRAM & ANGGARAN SUB DIREKTORAT TEKNIK JEMBATAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IA SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA (Banten, DKI & Jabar) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIA SUB DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI SUB DIREKTORAT TEKNIK LINGKUNGAN & KESELAMATAN JALAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IB SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB (Jateng, DIY & Jatim) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIB SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM & EVALUASI KINERJA SUB DIREKTORAT TEKNIK JALAN BEBAS HAMBATAN & JALAN PERKOTAAN SUB DIREKTORAT WILAYAH IC SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC (Bali, NTB & NTT) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIIC SUB DIREKTORAT WILAYAH IID (Kalimantan) SUB DIREKTORAT WILAYAH IIID SUB DIREKTORAT INFORMASI & KOMUNIKASI SUB DIREKTORAT WILAYAH ID SUB DIREKTORAT PENGADAAN TANAH JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL BALAI I S/D XI

  7. III. STRUKTUR DAN KEGIATAN DIREKTORAT BINA PELAKSNAAN WILAYAH II III.1.Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II merupakan salah satu Direktorat pada Direktorat Jenderal Bina Marga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. TUGAS : Melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan. FUNGSI : Penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota & desa; Pembinaan pengadaan tanah jalan nasional; Penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional; Pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat Bencana Alam; Pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan; Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari BBPJN/BPJN; Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; Pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran; Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan Pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II.

  8. III.2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Struktur Organisasi Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi-fungsi dalam Artikel 1.1. adalah sebagaimana gambar 1 berikut ini : DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II Ir. Winarno, M.EngSc SUB BAGIANTU Ir. Muftoni SUB DIREKTORAT SISTEM PENGENDALIAN WILAYAH II Ir. TasripinSartiyono, MT SUB DIREKTORAT WILAYAH IIA (DKI, Jabar & Banten) Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng SUB DIREKTORAT WILAYAH IIC (BALI, NTB, & NTT) Ir. SusalitAlius, CES SUB DIREKTORAT WIL. IID (KALBAR, KALSEL, KALTIM, & KALTENG) Ir. Solo Riyadi Limbong, MM SUB DIREKTORAT WILAYAH IIB (JATENG, DIY & JATIM) Ir. ZamharirBasuni, M.MT SEKSI PENGENDALIAN PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II Ir. YudiarmandZulkarnainKasim,M.Eng.Sc SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II A M. Adi Sulistijono, B.Sc, SE SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II C Ir. HariSatyawan SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II D Ir. BirviqAdySanjaya, M.MT SEKSI PENYIAPAN PELAKSANAAN WILAYAH II B Ir. R.M. BambangNugoho SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II A Ir. BambangSuryono, M.Sc SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II B Ir. Beni Fariati Handayani Mrih rahayu, MT SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II D Ir. BowoSudiatmanto, MT SEKSI PELAKSANAAN WILAYAH II C Erna Wijayanti, ST, M.Sc SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN WILAYAH II Sudirman, ST JABATAN FUNGSIONAL Ir. EngkanLengkanaRanu Ir. DwiSaptoHaryanto

  9. III.3. Sumber Daya Manusia • Sumber daya manusia yang bertugas di Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II berjumlah total 94 orang • yang terdiri dari: • Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebayak = 79 pegawai • Pegawai Harian Proyek (pusat) = 15 pegawai • Pegawai menurut pangkat/golongan terdiri dari: • Pembina Utama / IVe = 1 pegawai • Pembina UtamaMadya / IVd = - pegawai • Pembina Utama Muda/ IVc = 1 pegawai • Pembina Tk.1 / IVb = 5 pegawai • Pembina / IVa = 9 pegawai • Penata Tk.1 / IIId = 5 pegawai • Penata / IIIc = 10 pegawai • Penata Muda Tk.1 / IIIb = 16 pegawai • Penata Muda / IIIa = 21 pegawai • Pengatur Tk.1 / IId = - pegawai • Pengatur / IIc = 4 pegawai • Pengatur Muda Tk. 1 / IIb = 1 pegawai • Pengatur Muda / IIa = 1 pegawai • Juru Tk.1 / Id = 2 pegawai • Juru / Ic = 2 pegawai • Juru Muda Tk.1 / Ib = 2 pegawai • Juru Muda / Ia = - pegawai

  10. III.4. Sub Direktorat SistemPengendalian Wilayah II III.4.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) TUGAS : Melaksanakan : Penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalianpemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah P. Jawa, Bali, Kep. Nusa Tenggara dan Kalimantan, Koordinasipenyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wil. II dan Koordinasi penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Bina Pelaksanaan Wilayah II. FUNGSI : Penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional; Penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional; Penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah; Pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Ditbinlak wilayah II; Koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; Koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kab, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pusat lainnya; Koordinasi penyusunan rencana kegiatan Ditbinlak Wilayah II; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditbinlak Wilayah II; Koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari PHLN; Koordinasi rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kab, kota dan desa ; dan Pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional.

  11. III.4.2. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II, dan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. (berdasarkan pasal 494). III.4.3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, bahan koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan (berdasarkan pasal 494). III.4.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat SistemPengendalianWilayah II berjumlah 12 (duabelas) orang yang terdiri dari : Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)

  12. III.5. Sub. Direktorat Wilayah II A III.5.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desameliputi wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 496, Subdirektorat Wilayah II A menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : • Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; • Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; • Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; • Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; • Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; • Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; • Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; • Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; • Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; • Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; • Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; • Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; • Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; • Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan • Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

  13. III.5.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (berdasarkan pasal 498). III.5.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II A Seksi Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (berdasarkan pasal 498). III.5.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II A berjumlah 12 (duabelas) orang yang terdiri dari: Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)

  14. III.6. Sub. Direktorat Wilayah II B III.6.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desameliputi meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 499, Subdirektorat Wilayah II B menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : • Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; • Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; • Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; • Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; • Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; • Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; • Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; • Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; • Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; • Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; • Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; • Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; • Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; • Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan • Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

  15. III.6.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur (sesuai pasal 502). III.6.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II B Seksi Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, dan Jawa Timur (sesuai pasal 502). III.6.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. DirektoratWilayah II B berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari : Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)

  16. III.7. Sub. Direktorat Wilayah II C III.7.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desameliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan pasal 503, Sub.direktorat Wilayah II C menyelenggara kan fungsi : FUNGSI : • Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; • Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; • Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; • Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; • Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; • Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; • Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; • Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; • Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; • Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; • Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; • Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; • Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; • Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan • Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

  17. III.7.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (berdasarkan pasal 506). III.7.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II C Seksi Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (berdasarkan pasal 506). III.7.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II C berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari : Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)

  18. III.8. Sub. Direktorat Wilayah II D III.8.1. Tugas dan Fungsi (Tusi) TUGAS : Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desameliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. sebagaimana dimaksud pasal 508, Sub Direktorat Wilayah II D menyelenggarakan fungsi : FUNGSI : • Penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; • Penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional; • Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya; • Fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; • Fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa termasuk bimbingan teknis; • Pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan; • Pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional; • Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA; • Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan; • Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan; • Penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional; • Pembinaan penanggulangan darurat, dan pemantauan dan evaluasi Penanganan Bencana Alam; • Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa; • Fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa; dan • Koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

  19. III.8.2. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 510). III.8.3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II D Seksi Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota, dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (berdasarkan pasal 501) III.8.4. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan Sub. Direktorat Wilayah II D berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari : Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang) Berdasarkan Tingkat Golongan (orang)

  20. TABEL III.3. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DENGAN SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN

  21. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN

  22. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN

  23. KAITAN FUNGSI DIREKTORAT WILAYAH DG SUBDIREKTORAT DAN KEGIATAN

  24. III.9. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II SATUAN KERJA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II (DIREKTUR) Ir. Winarno, M.EngSc PPK SISTEM PENGENDALIAN (KSD SISDAL) Ir. TasripinSartiyono, MT PPK PEMBINAAN WILAYAH (KSD WILAYAH) Ir. ZamharirBasuni, M.MT BENDAHARA PENGELUARAN Suyatno, S.Sos, M.Si PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN & PERINTAH PEMBAYARAN Sudirman, ST PETUGAS ADM UAKPA Dwi Wuryanti, ST PETUGAS VERIF UAKPA Dwi Wuryanti, ST ASISTEN UMUM, Edwi Kusumawati,ST.MT ASISTEN UMUM, Yulia Ramadhani,ST,MT PETUGAS ADM SPP Maladi PETUGAS PEMBUKUAN Suyatno, S.Sos, M.Si PETUGAS ADM UAKPB Ignatius Indra Gema D.SIP PETUGAS VERIFIKASI SPP Endang Purwati, BA PETUGAS SPP/SPJ/UP Martina Piranti,S.Sos ASISTEN KEUANGAN Ratno Adi Setiawan, ST,MT ASISTEN KEUANGAN Lampita Kristani,SE,M.Si PETUGAS VERIF UAKPB Ignatius Indra Gema D.SIP ASISTEN TEKNIK Yuanita Kiki Sani, ST,M.Eng.M.Sc ASISTEN TEKNIK Aditya Viko Vignata,ST PETUG. PENERBIT PENY.SPM Bondan Dwi Utomo,SE • PETUGAS VERIFIKASI • Bondan Dwi Utomo,SE PELAKSANA SWAKELOLA & PO KONTRAKTUAL Pkt.1. Sudirman, ST Pkt.2. Ir. Dwi Sapto Haryanto Pkt.3. Adi Sulistiono,B.Sc,SE Pkt.4. Ir. Bowo Sudiatmanto, MT Pkt.5. Ir. Bambang Suryono,M.Sc Pkt.9. Yuanita Kiki S.ST,M.EngMSc Pkt.10.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc Pkt.11.Ratno Adi Setiawan,ST,MT Pkt.12.Ir.Engkan Lengkana Ranu Pkt.13.Muh.Rendisyah Afni,ST Pkt.14.Ir.Yudiarmand Z.K.M.EngSc Pkt.15.Ir.Muftoni PELAKSANA SWAKELOLA & PO KONTRAKTUAL Pkt.6. Ir.Birviq Ady Sanjaya,M.MT Pkt.7. R.M.Bambang Nugroho Pkt.8. Ir. Hari Setiawan Pkt.16.Yulia Ramadhani,ST.MT Pkt.17.Hoctri Efendi Hutagalung,ST Pkt.18.Eko Indrawati,ST Pkt.19.Ir.Dwi Sapto Haryanto Pkt.20.Herman W.,S.Kom,SH.MT Pkt.21.Ir.R.M.Bamabang Nugroho Pkt.22.Ir.Muftoni Pkt.23.Ir.Faizal,M.Si

More Related