1 / 11

PERAN DAN TUGAS BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU Oleh : Ferdinand E . T . Sirait

PERAN DAN TUGAS BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU Oleh : Ferdinand E . T . Sirait Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. PIRAMIDA PER - UU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU. UUD 1945 : P s.22E U U No 15 Tahun 2011

amandla
Download Presentation

PERAN DAN TUGAS BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU Oleh : Ferdinand E . T . Sirait

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN DAN TUGAS BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU Oleh : Ferdinand E.T.Sirait Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu

  2. PIRAMIDA PER-UU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PEMILU UUD 1945: Ps.22E UU No 15 Tahun 2011 UU No. 8 Th 2012 (Pemilu Legislatif) UU No. 42 Th 2008 (Pilpres) UU No. 32 Th 2004 Jo UU No. 12 Th. 2008 1 2 3 4 5

  3. PENTINGNYA PENGAWASAN PEMILU GOOD GOVERNANCE PEMILU SUKSESI PELANGGARAN PENGAWASAN BAD GOVERNANCE

  4. Definisi : • PengawasanPemiluadalahkegiatanmengamati, mengkaji, memeriksa, danmenilaiprosespenyelenggaraanPemilusesuaiperaturanperundang-undangan. Tujuan: • menegakkanintegritaspenyelenggara, penyelenggaraandanhasilpemilumelaluipengawasanPemiluberintegritasdanberkredibilitasuntukmewujudkanPemilu yang demokratis; dan • memastikanterselenggaranyaPemilusecaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, danberkualitas, sertadilaksanakannyaperaturanperundang-undanganmengenaiPemilusecaramenyeluruh. PENGAWASAN PEMILU ASAS : • mandiri; jujur; adil; kepastianhukum;tertibpenyelenggaraPemilu; • kepentinganumum; Keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; danefektivitas.

  5. BAWASLU Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Ps. 1 angka 16 UU No. 15 Th. 2011) Titik Tekan Tugas dan Fungsi Bawaslu Mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka PENCEGAHAN dan PENINDAKAN PELANGGARAN Untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis Vide Ps. 73 ayat (2) UU No. 15 Th. 2011

  6. KATA KUNCI: StrategiPengawasan Bawaslu • SOSIALISASIkepadaparapemangkukepentingantentangperaturanPemiludansanksi-nya • PENCEGAHAN • PARTISIPASI: mendorong semua pihakuntukberperan aktifmengawasi proses penyelenggaraanPemilu • PERINGATAN DINI:menyampaikanperingatandinikepadapartaipolitik, penyelenggaraPemilu, masyarakatpemilih, pemilihdanpemangkukepentinganlainnya agar tidakmelakukanpelanggaran • LAW ENFORCEMENT: • mengingatkansecarategaskepadaseluruhpemangkukepentingantentangaturandansanksiterhadappelanggaran, apabilaterdapatkecenderunganatauindikasiawalpelanggaran • mengajukan nota keberatansecaratertulisdanterbukaapabila KPU danjajarannyatidakmenindaklanjutiteguran, peringatan, danrekomendasiPanwaslu • PENINDAKAN • PUBLIKASI: • melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu • mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran

  7. WILAYAH PENGAWASAN HULU HILIR TENGAH • PERSEPSI • SISTEM & KELEMBAGAAN • SUPRASTRUKTUR LOKUS • PROSES • PROSEDUR • PELANGGARAN • KELALAIAN • EDUKASI • ADVOKASI • REKAYASA SISTEM DAN KELEMBAGAAN • SOSIALISASI • SUPERVISI • FASILITASI PENINDAKAN STRATEGI

  8. PELAKSANAAN KEWENANGAN BAWASLU SENGKETA PEMILU DITANGANI SENDIRI ADMINISTRASI K P U PELANGGARAN PIDANA BAWASLU KEPOLISIAN KODE ETIK D K P P LEMBAGA NEGARA LAIN PENANGANAN LINTAS SEKTOR PEMDA

  9. TERIMA KASIH

More Related