1 / 17

(UU NO.12/1985 jo . UU NO.12/1994)

(UU NO.12/1985 jo . UU NO.12/1994). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Pasal 2. (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan / atau bangunan. O BJEK PBB. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yg ada di bawahnya .

amish
Download Presentation

(UU NO.12/1985 jo . UU NO.12/1994)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  2. Pasal 2 (1) Yang menjadiObjekPajakadalahbumidan/ataubangunan.

  3. OBJEK PBB Bumi adalahpermukaanbumidantubuhbumiygadadibawahnya. Permukaanbumimeliputitanahdanperairanpedalamansertalautwilayah Indonesia. (Ps.1 angka 1) Bangunan AdalahKonstruksiteknikyangditanamataudilekatkansecaratetappadatanahdan/atauperairan (Ps.1 angka 2)

  4. ObyekPajakBumi & Bangunan

  5. Jalan Lingk. Fasilitas Lain JaLan Tol Kilang, Pipa BANGUNAN Kolam Renang Gal.Kapal, Dermaga Tempat Olahraga Pagar Mewah Taman Mewah

  6. a. Kepentingan umum dibid.ibadah, sosial kesehatan, dikbudnas Objek yg tdk Dikenakan PBB b. Kuburan, pening- galan purbakala Ps.3 (1) c. Hutan lindung/suaka alam/ wisata, tmn nasional, tnh penggembalaan desa d. Perwkl.diplo/ kon sulat berdsr azas timbal balik e. Badan/Organ. Internasional diten menkeu

  7. Pasal 3 Ayat (2) OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

  8. KeputusanMenteriKeuangan RI No.796/KMK.04/1993 TentangPengenaan PBB atasRumahSakitSwasta yang menyatakansebagaialasannyamembebankan PBB kepada RS Swasta Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Swasta dalam keputusan ini adalah Rumah Sakit Swasta yang: a. 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu; b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit; dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50% dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terhutang.

  9. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (SE-10/PJ.6/1995) Tentang Pengenaan PBB Atas Perguruan Tinggi Swasta Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut : - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SSP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata >= Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun. - Luas bangunan >= 2.000 m2 - Lantai/tingkat bangunan >= 4 lantai - Luas tanah >= 20.000 m2 - Jumlah mahasiswa >= 3.000 mahasiswa. Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh PTS, dikenakan PBB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari PBB yang seharusnya terutang.

  10. PEMBAGIAN OBJEK PBB • SEKTOR PEDESAAN • SEKTOR PERKOTAAN • SEKTOR PERKEBUNAN • SEKTOR PERHUTANAN • SEKTOR PERTAMBANGAN

  11. Mendaftarkanobjek Denganmengisi (SPOP)SuratPemberitahuanObjekPajak SuratPemberitahuanObyekPajakharusdiisidenganjelas, benar, danlengkapsertaditandatanganidandisampaikankepadaDirektoratJenderalPajak yang wilayahkerjanyameliputiletakobyekpajak, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisetelahtanggalditerimanyaSuratPemberitahuanObyekPajakolehsubyekpajak SPOP harus diisi dengan jelas,benar,danlengkap

  12. C O N T O H S P O P .

  13. L A M P I R A N S P O P

  14. STUDI KASUS 1 Pak Bejomempunyai sebidangtanahyang diwakafkanuntukmasjid, yang berlokasi di Jalan Kaliurang No. 28 Malang, dengan Sertifikat tanah masih atas nama Beliau. Apakah bidang tanah tersebut dikenai PBB ?

  15. STUDI KASUS 2 Kantor Pos besar Malang menyediakanRumah dinas yang ditempati oleh seorang pegawainya yang sedang menduduki sebuah jabatan tertentu. Apakah kantordanrumah tersebut dapat dikenakan PBB ? Bagaimana pendapat saudara?

  16. STUDI KASUS 3 Tanah danbangunan yang digunakanuntukkantorkecamatan, apakahtermasukobjek PBB? BagaimanapendapatSaudara?

  17. STUDI KASUS 4 Pak Soleh sudahbeberapatahunmenempatirumahyang diabelidari developer. Di dalam PBB hanyaditagihkanpajakuntuktanah, tanpaadatagihanuntukbangunan. Bagaimana pendapat saudara

More Related