1 / 13

Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Melalui Skema Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH)

UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN. Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Melalui Skema Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH). T. Nirarta Samadhi Deputi V Kepala UKP-PPP. Kelas Jurnalis Kalimantan Tengah, 21 Agustus 2014. Persiapan. Pemetaan.

ania
Download Presentation

Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Melalui Skema Pengakuan dan Pembuktian Hak Pihak Ketiga (PPH)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PercepatanPenetapanKawasanHutanMelaluiSkemaPengakuandanPembuktianHakPihakKetiga (PPH) T. Nirarta Samadhi Deputi V Kepala UKP-PPP KelasJurnalis Kalimantan Tengah, 21 Agustus 2014

  2. Persiapan Pemetaan Sosialisasi PengajuanPengakuan dan Pembuktian Tahapanpelaksanaan PPH padaempatkategorilokasi … Tahap I • Penyediaan data danpeta 1:50.000 (seperti: petarupabumi, petapenunjukan (PetaIndikatif) dantatabataskawasanhutan, petadan data pemanfaatanlahan, PetaPenetapan KH Versi 1 atauPetaDefinitif 1), penyiapandasarhukumpelaksanaan PPH, pengembangantatacaradanpembentukankelembagaan. Tahap II • Pelaksanaansosialisasikepadapemangkukepentingan, khususnya yang terkenadampakpengukuhankawasanhutan. Tahap III • Pemetaanwilayahpengakuan (klaim) hakpihakketigadanpenyiapanbukti-buktikepemilikanhak (olehpengakuhakdandapatdidampingioleh Tim Pendamping). Tahap IV • Pengajuanpengakuan (klaim) olehpengakuhakdanpembuktiannya(meliputiverifikasibukti yang disampaikan), identifikasihakpihakketigadantindaklanjutnya, sertapenyelesaiansengketa.

  3. Perolehan minimal skema PPH adalahdaftarlengkapmasalahpenetapankawasanhutan, misalnyahakpihakketiga, tumpangtindihkonsesi, batasadministrasi … Seluruhpengakuan (klaim) tuntas, PetaDefinitifKawasanHutanskala 1:50K versi final diperoleh PPH dilakukanatasPetaIndikatifdan/atauDefinitifKawasanHutanskala 1:50K versipertama T5 T1 Catatanpengakuan (klaim) tanparesolusijadidasaruntukmembanguninstrumenhukumpenuntasanklaim. PPH dilakukanatasPetaIndikatifdan/atauDefinitifKawasanHutanskala 1:50K versipertama Seluruhpengakuan (klaim) tuntas, PetaDefinitifKawasanHutanversi final skala 1:50K diperoleh T5+ T5 T1

  4. TantanganPelaksanaan PPH

  5. Tantangan yang dihadapidalampersiapanmenujupenerapanskema PPH untukpercepatanpenetapankawasanhutandefinitif 1 PenerbitandansirkulasitanpabayarPeta RBI 1:50K. PenyesuaianPetaKawasanHutanskala 1:250K menjadi 1:50K perlu NSPK. Penyediaanlandasanhukumpetadefinitifkawasanhutanskalaoperasional: penyesuaian, penambahan. Perumusantatacara PPH yang melibatkanpemangkukepentingan: metodesosialisasi yang efektif, pelakusosialisasi. Skemapengakuan-pembuktianjugaperluditetapkanuntukPeta Wilayah AdministrasiDefinitifSkala 1:50K olehMenteriDalamNegerisecarabersamaandenganPetaKawasanHutanDefinitifSkala 1:50K 2 3 4 5

  6. 1 Penerbitandansirkulasipeta RBI 1:50K: percepatanpengadaanadalahmutlak, peta yang sudahsiapperludisirkulasikansegera … KualitasPeta RBI 1:50K ditingkatkansecaraprogresifsertapartisipatif 6

  7. 1 Penerbitandansirkulasipeta RBI 1:50K: sirkulasitanpabayarberdasarkanskema JIGN (Perpres 27/2014) melaluigeoportalnasional • Perpres 85/2007 tentang JDSN, mengharapkan data spasial 14 K/L padaakhir 2008 dapatdiaksespublik. • Pada 2012 menjadicontohpelopor National Spatial Data Infrastructure di dunia (UNSDI), OGP menyebutsebagaiworld class initiative(2013). • Perlupembentukanlembagawalidatageospasialdaerah.

  8. 2 Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (1/3) Garis Pantai Versi 1:50.000 Garis Pantai Versi 1:250.000 … terdapatselisihwilayahakibatperubahanskala 1:250K menjadi 1:50K, konflikdanketidakpastiandipastikanakantimbul … misalnya, kawasanhutansepanjangpantaiakandiklaimsebagai APL …

  9. 2 Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (2/3) Sungai Versi 1:50.000 Sungai Versi 1:250.000 … terdapatperubahanwilayahadministrasiakibatperubahanskala 1:250K menjadi 1:50K, konflikdanketidakpastiandipastikanakantimbul … misalnya, bataswilayahadministrasitidaksegeratuntas …

  10. 2 Peta RBI skala 1:50K penting untuk referensi pembangunan yang akuntabel ... contoh overlay RBI Skala 1:250K dengan 1:50K (3/3) … penunjukanKawasanHutanProduksipadaskala 1:250K menggunakansungaidankoordinatnyasebagaiacuan, padaPeta RBI skala 1:50K koordinatdanbentukalursungaiberubah … timbulsengketapadakawasan yang sudahdimanfaatkan … Sungai Senyiur versi 1:50.000 Sungai Senyiur versi 1:250.000

  11. Peraturan Menteri Kehutanan No.62/2013 – Pengukuhan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan No. 25/2014 – Panitia Tata Batas 3 Landasanhukumklaim-verifikasi: instrumen legal yang perludiubahdandapatdiubahdengansegera 1 • Jangkawaktupenataanbatas (klaimdanverifikasi) dalam proses penataanbatas; • Skalapetamenjadi 1:50.000; • Mekanismedantahapankomunikasikepadapublik; • Mekanismepenerimaanklaimdanverifikasi. • Peninjauanunsurkeanggotaan PTB; • Tugasdantanggungjawabdalamkaitannyadengankomunikasimekanismedanpelaksanaan PPH; • Mekanisme yang memungkinkanpihak ke-3 untukmembantu proses PPH. 2 ISU UTAMA: Hak-hakPihakKetiga

  12. 3 Landasanhukum PPH: mekanismepengukuhankawasanhutandenganskema PPH bataswaktu lima tahun 1 2 3 4 Petadiumumkansecaraluas KawasanHutantertetapkan final secaraotomatispadaakhirtahunkelima Pelaksanaan PPH di: Wilayah dimanapenataanbatasbelumdilakukan; Wilayah dimanapenataanbatassedangdilakukan; Wilayah dimanapenataanbatastelahdilakukannamunbelumditetapkan. Pelaksanaan PPH di wilayah yang telahditetapkan.

  13. 4 Tata cara klaim-verifikasi: mempermudah dan memperluas klaim-verifikasi dengan sistem daring ... 13

More Related