110 likes | 492 Views
Universitas Narotama Surabaya. GEOPOLITIK RAKYAT SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN. Deni Mei Arifin ( FE Manajemen ) : 01213001 Aunur Rofik ( FE Manajemen ) : 01213116 Santo ( FE Manajemen ) : Muhajir ( FE Manajemen ) : 01213123 Randy Angga ( FE Manajemen ) : Ali Nurrofiq ( FE Akuntansi ) :
E N D
Universitas Narotama Surabaya GEOPOLITIK RAKYAT SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN Deni Mei Arifin ( FE Manajemen ) : 01213001 Aunur Rofik ( FE Manajemen ) :01213116 Santo ( FE Manajemen ) : Muhajir ( FE Manajemen ) : 01213123 Randy Angga ( FE Manajemen ) : Ali Nurrofiq ( FE Akuntansi ) : Bina ( FE Manajemen ) : 01213092 Andita Hayuningtyas ( FE Manajemen ) : 01213023 Setiawan Arifin ( FE Manajemen ) : 01213026 Diah Ayu ( FE Manajemen ) : Presentasi Tugas Mata kuliah kewarganegaraan FE Narotama Kelompok 11 Surabaya, 2 Januari2014
Universitas Narotama Surabaya GEOPOLITIK Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195) Jadi, Geopolitik dapat diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara
Universitas Narotama Surabaya UNSUR UTAMA GEOPOLITIK • Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Realitanya kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang. Sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik. • Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara) : Frontier merupakan batas imajiner dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara diluar boundary (batas resmi dua negara) Batas frontier yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari seberang boundary. Pengaruh asing berawal dari budaya, ekonomi, social, agama dan ras. • Konsep Politik Kekuatan : Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional. Konsep keamanan negara, diutamakan konsep ketahanan nasional. Dalam upaya keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar. • Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional.
Universitas Narotama Surabaya Paham Geopolitik Indonesia Wawasan nasional Indonesia dikembangkan dari teori wawasan nasional secara universal, yang dijiwai dan dibentuk oleh faham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia atau Pada hakekatnya geopolitik mengajarkan bangsa Indonesia dapat selalu menciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, kebersamaan, dan kepentingan nasional. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham : Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan nusantara. Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran adu kekuasaan dan adu kekuatan sebab ajaran itu mengandung benih persengketaan dan ekspansioneisme. Ajaran wawasan Nusantara ialah : Ideologi digunakan sebagai landasan ideal dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya untuk menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembangan dunia.
Universitas Narotama Surabaya LANDASAN YURIDIS UUD’1945 Pasal 27 (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya pembelaan negara. Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Universitas Narotama Surabaya • UU NO. 3/2002 (HANNEG) • Pasal 1 Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan bersifat • semesta yang melibatkan : . seluruh warga negara • . wilayah • . sumber daya nasional lainnya. • disiapkan secara dinioleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan • segenap bangsa dari segala ancaman. • Pasal 7 (2) • Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman • militer menempatkan TNI sebagai komponen utama • dengan didukung oleh komponen cadangandan komponen pendukung • Pasal 8 (1) • Komponen Cadangan terdiri atas : • Warga negara • SDA / SDB • Sarana / Prasarana Nasional • Yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasiguna memperbesar dan memperkuat Komponen Utama
Universitas Narotama Surabaya RAKYAT SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana dalam usaha pertahanan negara". ( Pasal 3 RUU Komcad ) Jadi,Rakyat merupakan salah satu unsur komponen cadangan dalam pertahanan dan keamanan negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan jika Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad) tidak sama dengan wajib militer (wamil). Perbedaan mendasar antara wamil dan komcad adalah dari segi kewajiban. Sebab, komcad tidak diwajibkan bagi masyarakat sipil, namun bersifat sukarela. 8
Universitas Narotama Surabaya Terdapat tiga landasan yang memastikan kebutuhan adanya komponen cadangan pertahanan negara : 1).Landasan pertama adalah landasan legal.Berbagai aturan perundang-undanganmemandatkan pembentukan komponen cadangan pertahanan negara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan posisi rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam usaha mempertahankan negara, keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa. Selain itu, Undang-UndangNo.3/2002 tentang Pertahanan Negara juga menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 2).Landasan kedua adalah landasan strategik. Hingga saat ini, Indonesia masih mengadaptasi doktrin sistem pertahanan semesta. Sebagai konsekuensi logis dari doktrin ini adalah sistem pertahanan yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, secara konvensional, kekuatan pertahanan Indonesia sebesar +/- 320 ribu tentara aktif dihitung tidak mencukupi untuk mempertahankan Indonesia yang memiliki +/- 240 juta penduduk dan wilayah teritorial yang luas.
Universitas Narotama Surabaya 3).Landasan terakhir adalah landasan ideologis. Landasan ini memastikan Indonesia masih menganut prinsip negara bangsa dan bukan negara pasar, sehingga pertahanan negara masih harus sepenuhnya dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Dengan demikian, negara harus bertanggung jawab menyediakan keamanan negara dengan hak untuk memanfaatkan seluruh sumber daya negara untuk melaksanakannya. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip ini, negara harus mengelola rakyat sebagai salah satu komponen pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu, pengelolaan rakyat sebagai komponen cadangan dapat mengurangi jurang pemisah antara sipil dan militer secara ideologis dalam konteks membangun kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Pengelolaan rakyat sebagai komponen cadangan secara komprehensif dapat membangun pengertian sipil-militer dan terutama dapat meningkatkan pemahaman sipil terhadap pertahanan negara.