Oleh: SATRIA PRAYOGA. S.H., M.H. : 198206232008121003

1. PenyuluhanUndang-Undang No 32 Tahun 2009 tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup Oleh: SATRIA PRAYOGA. S.H., M.H. : 198206232008121003 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

2. PermasalahanLingkunganHidup • Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Ps. 1 UU No.32/2009) 1. Sumber Daya Alam merupakan unsur Lingkungan Hidup (LH) yang terdapat di alam; • Dapat dimanfaatkan oleh manusia; • Mempunyai nilai ekonomis. 2. Kebutuhan SDA meningkat: • Pertambahan penduduk • Kemajuan pembangunan

3. PemerintahdanMasyarakat Hrs KenaliUndang-UndangperlindungandanPengelolaan LH Mulai Januari 2010 , UU Perlindungan dan Pengelolaan LH Nomor 32 Tahun 2009 berlaku efektif, menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1997 pengelolaan LH. (yg dahulu hanya mengatur pengelolaannya saja skr hrs mengatur jg perlindungannya) Banyak peraturan baru yang harus dicermati, Bahwa secara filosofi UU baru ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. .

4. Konsideran/dasarhukum 1. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global. 2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, menetapkan bahwa,” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik

5. UU 32/ 2009 ttgPerlindungan & Pengelolaan LH VS UU 32/2004 ttgPemda UU No 32/2009, Hrs memasuhkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi . Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya. Bukan rahasia lagi bahwa dengan otonomi daerah yang ditandai adanya UU No.32 /2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi suatu kewenangan kepada daerah dlm pemenuhan PAD, Berdampak Negatif dgn membabat habis sumber daya alam kita, baik berupa hutan, tambang, perkebunan dan lain-lainnya. Yang semua itu tidak memperhatikan lingkungan dan dianggap tidak penting lingkungan itu.

6. Memakaikewenangandaerahdengankebijakanygbijak Ext : 1. UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah Perda Standar Pengelolaan sampah 2. UU No. 5/1990 ttg Konservasi SDAH Perda Konservasi Hayati & Non Hayatai 3. UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Perda pertambangan mineral & batu bara 4. Dll

7. Perlindungan, pengawasandanpenegakan 1. Perizinan Menurut Bagir Manan, menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdaasrkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ttg AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 3. PIL (penyajian informasi lingkungan)

8. Kedepan dengan pemberlakuan UU No.32 Tahun 2009, yang filosofinya begitu menghargai lingkunga, agar setiap orang menghormati hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sewenang-wenang dalam memandang alam nan indah ini Filosofi UU no 32/2009 PPLH

9. SEKIAN TERIMA KASIHDAN Selamat Berinvestasi!!!