1 / 30

KPU Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi Pemilukada. KPU Provinsi Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Tahun 2011. KPU Provinsi Jawa Tengah. PEMILUKADA LANGSUNG. Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala eksekutif melalui parpol / gabungan parpol / perseorangan ;

annick
Download Presentation

KPU Provinsi Jawa Tengah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Evaluasi Pemilukada KPU Provinsi Jawa Tengah di Jawa Tengah Tahun 2011

  2. KPU Provinsi Jawa Tengah PEMILUKADA LANGSUNG • Memberikankesempatan yang samakepadamasyarakatuntukberpartisipasidalampemilihankepalaeksekutifmelaluiparpol/gabunganparpol/perseorangan ; • Perwujudanhakotonomidaerah, memilihpemimpinsebagaiwujudpelaksanaankedaulatanrakyatdanpenguatandemokrasilokal ; • Masyarakatmempunyaiperanstrategisuntukmembangunkeseimbanganlegislatifdaneksekutifbagimewujudnyakesejahteraanrakyat

  3. KPU Provinsi Jawa Tengah EVALUASI PEMILUKADA CakupanEvaluasi : • SistemPemilukada ; • ProsesPenyelenggaraanPemilukada; • PeranPemangkuKepentingan.

  4. Hasil Evaluasi

  5. KPU Provinsi Jawa Tengah Sistem Pemilukada Issue Sistem Pemilukada : • Penyaringan balon parpol yang belum demokratis dan transparan ; • Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjerat kasus korupsi ; • Anggaran penyelenggaraan yang besar ; • Politik uang ; • Sistem perwakilan dianggap sebagai solusi kerumitan pemilukada .

  6. KPU Provinsi Jawa Tengah KekuatanSistemPemilukadaLangsung • Merupakan sistem suksesi pemimpin yang terbaik karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih ; • Melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sebagai wujud kedaulatan rakyat dan otonomi daerah serta penguatan masyarakat sipil ;

  7. KPU Provinsi Jawa Tengah KekuatanSistemPemilukadaLangsung 3. Pemilukadasecaralangsungmerupakanhasilreformasidankoreksiterhadapsistemotoriterpadaregimsebelumnya ; 4. Bilamempunyai basis massa yang mengakar, calonperseoranganmempunyaipeluang yang besarsebagaikompetitorbagicalondariparpol/gabunganparpol ; 5. AnggaranPemilukadamerupakaninvestasimembangundemokrasilokal ; 6. Calonperseorangansebagaikoreksiterhadapkualitaskinerjaparpol ;

  8. KPU Provinsi Jawa Tengah KelemahanSistemPemilukadaLangsung • Calonterpilihtidakberpengalamandibidangbirokrasidancenderungmenyalahgunakanwewenangnyauntukkepentinganpolitikdanekonomidenganbongkarpasangbirokrasitanpamengindahkanregulasi ; • MahalnyabiayapenyelenggaraanPemilukadasebagaikonsekwensiregulasi yang tidakefektifdanefisien ; • ProsespencalonanolehParpolsaratdenganpolitikuangdibandingkansaatpemungutansuara ;

  9. KPU Provinsi Jawa Tengah KelemahanSistemPemilukadaLangsung 4. Tidak ada standard regulasi dalam Pemilukada sehingga penyelenggara mempunyai andil dalam masalah ketidaklengkapan regulasi sehingga menghancurkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilukada ; 5. Syarat dukungan calon perseorangan yang dikaitkan dengan jumlah penduduk dibandingkan syarat pencalonan untuk parpol yang berbasis kursi atau perolehan suara sah

  10. KPU Provinsi Jawa Tengah KelemahanSistemPemilukadaLangsung 6. Pencalonanperseorangan : mendayagunakan KTP danKartuKeluargauntukmemanipulasidukungan ; 7.Manajemen verifikasidukungancalonperseorangan ; 8. Perseorangandijadikansebagaipasanganbonekaolehparpoluntukmengantisipasikurangnyapasangancalon yang mendaftar.

  11. KPU Provinsi Jawa Tengah Pengalaman Berharga • Langkah pro aktif KPU Kab/Kota dalammensosialisasikanprosedurdantahapanpencalonanperseoranganmeningkatkanpartisipasi WN dalamsuksesikepemimpinan ; • Kebijakanpemangkukepentinganantara lain kesbanglinmasutkpemenuhansyaratsuket PN; Bupatimenerbitkan SE bebasbiayapemeriksaankesehatan; Kapolresmenerbitkan SKCK mendukungkelancaranpelaksanaantahapanpembentukanbadanpenyelenggara (pemenuhansyaratanggota PPK, PPS dan KPPS) ;

  12. KPU Provinsi Jawa Tengah Pengalaman Berharga • Dukungan aparatkeamanandalampelaksanaandebatpaslon, pengelolaandandistribusilogistikmembantukelancaranpelaksanaantugaspenyelenggara ; • Koordinasi yang menempatkanpemangkukepentingansebagaientitas yang sub ordinat KPU Kab/Kota mampumenjagakemandirian, independensidanprofesionalismepenyelenggara; • Kearifan KPU Kab/Kota dalamimplementasiregulasimemperhatikandinamikapolitiklokalmampumensukseskanpenyelenggaraanPemilukada .

  13. KPU Provinsi Jawa Tengah Rekomendasi • Perlu konsistensi pengaturan pemilukada dengan regim Pemilu yang pengaturannya terpisah dari UU No. 32/2004 • Efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilukada dapat dilakukan dengan membangun model Pemilukada serentak Pibub/Pilwakot dan Pilgub dan pengaturan proses penyelenggaraan yang efisien dari aspek anggaran (personil, logistik, dukungan anggaran pada pemangku kepentingan) • Parpol memperbaiki mekanisme penyaringan balon dan melakukan pendidikan politik • Verifikasi dukungan calon perseorangan diusulkan sama seperti DPD • KPU mempunyai wewenang untuk melakukan pendidikan pemilih yang cerdas. Sementara partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi berkoordinasi dengan KPU

  14. Proses Penyelenggaraan

  15. KPU Provinsi Jawa Tengah Issue Proses Penyelenggaraan • Keridaksinkronan Per UU • Ketidakpastiananggaran • IndependensidanProfesionalimePenyelenggara • Validitas data dandaftarPemilih • PenyaringanbalonolehParpolbelumdemokratisdantransparan • Dukungan minimal balonperseorangandanmanajemenverifikasi • Masakampanyependekdanpenegakkanhukumpelanggarankampanye • Perencanaan, pengelolaandandistribusiLogistik • Sengketahukumdanpenyelesaiannya

  16. KPU Provinsi Jawa Tengah Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Manajemen • Sinkronisasi Per UU • Pengaturankhususperencanaan, pengelolaandanpertanggungjawabanbelanjaPemilukada • PenegakankodeetikbagiPenyelenggaraPemilu yang melanggarsumpah/janji • Akurasi data dandaftarpemilihdariPemdadanperlupengaturan PPDP dibantu RT/RW • Perlu pengaturanjumlah minimal dukungancalonperseorangandenganpersandingansyaratdukunganuntuk DPD • Verifikasicalonperseorangansamadenganverifikasi DPD

  17. KPU Provinsi Jawa Tengah Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Manajemen • Diberikankesempatanlebihluaskepadapesertauntukkampanye • Perlu pengaturan yang lebihtegassanksikepadapeserta yang tidakmenyampaikanlaporandanakampanye • Pengelolaandandistribusilogistikmemperhatikanluaswilayahdankondisigeografis. • JikaluaswilayahkecilpengelolaandandistribusiolehKab/Kota. Sedangkanbilawilayahluas, pengelolaandandistribusilogistikdapatdidelegasikankepada PPK

  18. KPU Provinsi Jawa Tengah RekomendasiPerbaikanRegulasidanManajemen • MK perlukembalikeKhittah, melaksanakanwewenangsesuaiKonstitusidan UU • Perlu penegakkanhukumPemilukadauntukmendorongpemilukadaberkualitas, misalnyapenegakanhukumpolitikuang, pemalsuandukungan, danpelanggarankampanye • Untukmemberikepastianhukumkepadapenyelenggaradanpesertatentangsengketapencalonan, perlupengaturankhusus (lexspecialis) hukumacarapenyelesaiansengketaPemilukada, Pengadilanmemutustingkatpertamadanterakhirsebelumpemungutansuara.

  19. Peran Pemangku Kepentingan

  20. KPU Provinsi Jawa Tengah Issue Peran Pemangku Kepentingan • Peranan Desk PemilukadadalampenyelenggaraanPemilukada ; • Peranan DPRD Kab/Kota dalampenyediaananggaran ; • PerananKepolisiandalampengamananPemilukada ; • Netralitasbirokrasi ; • Pemahamanpemangkukepentinganterhadapparaturanpenyelenggaraanpemilukada .

  21. KPU Provinsi Jawa Tengah Rekomendasi • Untuk mendukung optimalisasi peran pemangku kepentingan, KPU perlu menyusun peraturan tentang hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu • Desk Pemilukada melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan tahapan (penyediaan anggaran, pembentukan badan penyelenggara, akurasi data pemilih) • Bawaslu agar dalam melakukan rekruitmen memerhatikan kompetensi dan kredibilitas calon. Serta menerbitkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Panwaslu • Perlu penagakan sanksi pelanggaran netralitas PNS

  22. Pemilukada Tahun 2012 & 2013

  23. Pemilukada Bersama PASAL 235 UU NO. 12 TAHUN 2008 : PemungutansuaradalamPigub, PilbubdanPilwakotpadasatudaerah yang sama yang akhirmasajabatannyadalamkurunwaktu 90 hari, setelahbulanjuli 2009, diselenggarakanpadaharidantanggal yang sama. PASAL 8A PERMENDAGRI No. 57 TAHUN 2009 : ProvinsidanKab/Kota yang melaksanakanmelaksanakanPemilukadabersamamelakukanpendanaanbersama .

  24. Pemilu 2014

  25. RUU PEMILU LEGISLATIF • Tahapan Pemilu dimulai 22 atau 24 bulan sebelum pemungutan suara (April 2012); • Daftar Pemilih ditetapkan 12 bulan sebelum pemungutan suara (April 2013); • Peserta Pemilu ditetapkan 18 bulan sebelum pemungutan suara (November 2012)

  26. Agenda Politik 2012 -2013 PEMILUKADA CILACAP PEMILUKADA BREBES PERSIAPAN PEMILUKADA BMS PEMUNGUTAN SUARA PILGUB & PILBUB PELAKSANAAN TAHAPAN PILEG PEMUNGUTAN SUARA PILEG 2014 PEMUNGUTAN SUARA BMS PEMUNGUTAN SUARA 4 KAB./KOTA PEMUNGUTAN SUARA PILPRES 2014 PERSIAPAN PILGUB, PILBUB TMG DAN KDS

  27. Langkah-Langkah Yang DitempuhKPU Provinsi Jawa Tengah • Menyampaikan usulan perbaikan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah ; • Menyampaikan usulan perbaikan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ; • Menyusun regulasi untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Pemilukada Kab./Kota.

  28. Langkah-Langkah Yang DitempuhKPU Provinsi Jawa Tengah • Menyusun rancanganpendanaanbersamaPemilukadaGubernur, PilbubTemanggungdan Kudus. • KonsolidasiorganisasiuntukpelaksanaantugasPemiluGubernur, Bupati/WalikotadanPemiluLegislatif • Melakukansupervisiuntukkepastiananggaran PSU PemilukadaPati

  29. Terima Kasih

More Related