1 / 29

ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA

ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA. Maman Taufiqurohman Sekertaris Itjen. DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAKORNAS LPSE PADA TGL 22 JULI 2014. Latar Belakang Pembangunan ZI menuju WBK di Kemenag.

armina
Download Presentation

ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA Maman Taufiqurohman Sekertaris Itjen DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAKORNAS LPSE PADA TGL 22 JULI 2014

  2. Latar Belakang Pembangunan ZI menuju WBK di Kemenag • Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar Menag melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi di K/L-nya, dengan menetapkan program WBK; • Untuk mewujudkan satker WBK, harus dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan didahului penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011

  3. LANJUTAN............. • Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan Inpres 9 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 namun, implementasi Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minim sekali dan secara keseluruhan, keberhasilan upaya pencegahan korupsi melalui ke tiga Inpres tersebut s.d. saat ini, kurang optimal; • Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pencegahan dan penindakan

  4. PENGERTIAN

  5. INDIKATOR MUTLAK WBK/WBBM • Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada saat pengajuan calon WBK

  6. Indikator Penilaian WBK (sesuai PermenPAN dan RB No 20/2012

  7. Prosedur Penilaian Satuan Kerja Berpredikat WBK • Penilaian internal Kemenag • Inspektorat Jenderal selaku UPI, melakukan identifikasi/pemilihan calon peserta WBK; • Penilaian internal tersebut angka 1 dapat dilakukan kepada satuan kerja yang mengusulkan diri kepada Inspektorat Jenderal; • Penilaian internal oleh Inspektorat Jenderal Kemenag selaku UPI tersebut huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan keputusan Inspektur Jenderal; • Penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penilaian indikator mutlak; • Satuankerja yang telahdiidentifikasiatauterpilih, diusulkanoleh Inspektur Jenderal selaku UPI kepada Menteri Agama;

  8. Lanjutan....... • Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB: • Kementerian PAN dan RB melalui Tim Independen melakukan penilaian terhadap satuan kerja yang diusulkan Kemenag; • Penilaian dilakukan secara bertahap dimulai dengan penilaian indikator mutlak dan apabila hasilnya memenuhi syarat minimum requirement, penilaian dilanjutkan kepada indikator operasional.

  9. Pelaksana/Subjek Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lingkungan Kemenag Seluruh pimpinan unit kerja/satuan kerja, meliputi: • Pimpinan Unit Eselon I dan II Pusat; • Rektor dan Ketua PTAN; • Kepala Kanwil, • Kepala Kankemenag, • Kepala Balai, dan • Kepala MAN dan MTsN.

  10. Peran Kakanwil Kemenag Provinsi Sebagai: pelaksana program dan peggerak integritas Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bagi Kantor Kemenag Kab/Kota dan madrasah aliyah negeri dan tsanawiyah negeri di wilayahnya.

  11. Prosedur Pembangunan ZI menuju WBK • Proses Pembangunan ZI: • Program pencegahankorupsi: LHKPN, KodeEtik, Whistle Blower, PIAK, pengendalianGratifikasi, dll. • APIP/Itjensebagai Unit PenggerakIntegritas (UPI) PenandatangananDokumenPaktaIntegritas (PI) (Inpres 17/2011) Pencanangan Pembangunan ZI secaraterbuka 1 2 3 • Monitoring danPenilai-an oleh Tim Independen (KemPAN & RB, KPK, ORI) • IndikatorMutlak • IndikatorOperasional • - IndikatorUtama • - IndikatorPenunjang Penetapan Unit Kerjasebagai WBK/WBBM* IdentifikasiPengajuanCalon Unit Kerja WBK kepadaMenPAN & RB 6 4 5 *Penetapan WBK dilakukanolehMenPAN & RB berdasarkanusulan Tim Independen * Penetapan WBBM dilakukanolehPresidenberdasarkanusulan Tim IndependenkepadaPresidenmelaluiMenpandan RB

  12. Unit PenggerakIntegritas InspekturJenderal,disampingsebagaipelaksana Program Pembangunan ZonaIntegritasMenuju WBK jugasebagaiUnit Penggerak Integritas (UPI) danpenanggungjawabpelaksanaan Program Pembangunan ZonaIntegritasMenuju WBK Kementerian Agama.

  13. WewenangInspekturJenderal • Memberikandorongandandukungantekniskepadasatuankerjadalammelaksanakankegiatanpencegahankorupsi; • MenyusunrencanapelaksanaandanpengembanganProgram Pembangunan ZI Menuju WBK; • Menyusuninstrumenpenilaianinternal dalam membangunZI menuju WBK; • Melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK;

  14. lanjutan • Melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan ZI menuju WBK; • Melakukan identifikasi dan penilaian internal kepada satuan kerja Zona Integritas; • mengusulkan satuan kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih kepada Menteri Agama untuk dilakukan penilaian oleh MenPAN dan RB; • melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju WBK dengan instansi terkait; • melaporkan pelaksanaan tugas Itjen sebagai UPI kepada Menteri Agama.

  15. KEGIATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEMENTERIAN AGAMA • Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dengan pendekatan agama. • Peningkatkan upaya pengawasan yang diarahkan untuk meniadakan perilaku koruptif. • Penandatanganan pakta integritas bagi semua pejabat. • Penggerakan pelaporan penyelenggara negara atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK. • Penyusunan Penetapan Kinerja. • Peningkatan kualitas pelayanan publik. • Melaksanakan sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA). • Aktif mengikuti program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

  16. Peran Itjen Itjen di samping sebagai subjek Pembangunan ZI menuju WBK, juga sebagai UPI, dengan tugas/kewenangan: • memberikandorongandandukunganadministratifdantekniskepada unit kerjadalammelaksanakankegiatanpencegahankorupsi; • menyusunrencanapelaksanaandanpengembanganProgram Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK; • menyusun instrumen penilaian internal unit kerja zona integritas; • melakukan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajiansistem, fasilitasi, ataubentuk-bentukpembinaanteknislainnya dalam pembangunan ZI menuju WBK; • melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan ZI menuju WBK; • Melakukan identifikasidanpenilaian internal kepada unit kerja Zona Integritas; • mengusulkan unit kerja yang telahdiidentifikasiatauterpilihuntukdilakukanpenilaian oleh MenPAN dan RB kepada Menteri Agama • melakukan koordinasi pelaksanaan program Pembangunan ZI menuju WBK dengan instansi terkait; dan • melaporkanpelaksanaantugas Itjen sebagai UPI kepadaMenteri Agama;

  17. Pembinaan • Pembinaan dilakukan terhadap satuan kerja yang bersangkutan dan terhadap pega­wai pada satuan kerja tersebut. Pembinaan terhadap satuan kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pe­latihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melaku­kan korupsi; • Sedangkan pembinaan terhadap pegawai lebih bertujuan memperbaiki niat untuk sanggup meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum khu­susnya korupsi. Pembinaan terhadap pegawai ini dapat dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan anti korupsi, termasuk melalui pendekatan agama seperti pengawasan dengan pendekatan agama (PPA), atau pembinaan mental agama, dengan meng­gunakan metode yang sesuai dengan tingkat usia (andragogi);

  18. Pembinaanlanjutan… • Pembinaan terhadap satuan kerja maupun terhadap pegawai dilakukan untuk mendorong tercapainya predikat WBK, dan dilakukan pula untuk memelihara predikat WBK, dan atau predikat WBBM; • Bagi satuan kerja yang telah ber­hasil memperoleh predikat WBK, dan atau WBBM, perlu diberikan penghargaan sebagai insentif dan upaya untuk memberikan motivasi bagi unit-satuan kerja lainnya.

  19. Pengawasan • Terhadap satuan kerja Zona Integritas Menuju WBK dan satuan kerja berpredikat WBK dilakukan pengawasan dan pemantauan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama maupun oleh masyarakat dan atau pemantau independen. Pemantauan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Pemantau Independen yang ditunjuk oleh Menteri Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

  20. Pengawasan lanjutan… • Laporan hasil pengawasan dan atau pemantauan internal maupun oleh masyarakat dan pemantau independen dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggugurkan predikat WBK yang telah diberikan, apabila terbukti adanya peristiwa atau kejadian di satuan kerja WBK yang dapat menggugurkan pemenuhan indikator penilaian.

  21. Pelaporan • Inspektur Jenderal melaporkan hasil pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Agama; • Pimpinan satuan kerja pelaksana Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaporkan hasil pelaksanaan programnya ke Menteri Agama melalui Inspektur Jenderal pada setiap akhir tahun; • Laporan hasil pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi meliputi: • Hambatan-hambatan yang terjadi; • Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; • Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

  22. TERIMA KASIH KEMENTERIAN AGAMA R.I INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014

More Related