1 / 27

PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KA NWIL DJP DI YOGYAKARTA. PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Disampaikan pada : BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009 Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009. (UU NO.12/1985 jo . UU NO.12/1994). PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

baby
Download Presentation

PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KANWIL DJP DI YOGYAKARTA PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Disampaikanpada : BINTEK PELATIHAN PETUGAS PUNGUT PBB TAHUN 2009 Hotel Ros Inn, 22 Desember 2009

  2. (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

  3. PENGERTIAN :PBB : Pajak yang dikenakan atas BUMI dan / atau BANGUNAN

  4. DASAR HUKUM UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PP No. 25 Tahun 2002 KMK No.523/KMK.04/1998

  5. OBJEK PBB Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yg ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. (Ps.1 angka 1) Bangunan AdalahKonstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkansecaratetap pada tanahdan/atau perairan (Ps.1 angka 2) VIDEO 1

  6. Jalan Lingk. Fasilitas Lain JaLan Tol Kilang, Pipa BANGUNAN Kolam Renang Gal.Kapal, Dermaga Tempat Olahraga Pagar Mewah Taman Mewah

  7. a. Kepentingan umum Di bid.ibadah, sosial kesehatan, dikbudnas Objek yg tdk Dikenakan PBB b. Kuburan, pening- galan purbakala Ps.3 (1) c. Hutan lindung/suaka alam/ wisata, tmn nasional, tnh penggembalaan desa d. Perwkl.diplomatik/ kon sulat berdasar azas timbal balik e. Badan/Organanisasi Internasional

  8. OBJEK PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 3 Ayat (2) PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

  9. SubjekPajakPs.4 a(1) Ini sudah Gue beli ! Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hakatas BUMI, dan/atau memperoleh manfaat atas BUMI, dan/atau memiliki,menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas BANGUNAN.

  10. DASAR PERHITUNGAN PAJAK ( Ps. 6 a (3)) Dasar penghitungan Pajak adalah : Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ) , yang ditetapkan : Serendah-rendahnya 20% dan Setinggi-tingginya 100% Dari NJOP

  11. PeraturanPemerintahNo. 25 Tahun 2002 TentangPenetapanBesarnyaProsentase NJKP • OP Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, NJKP = 40% dari NJOP • 2. OP Lainnya : • OP dengan nilai 1 Milyar atau lebih, NJKP = 40%dari NJOP • OP dengan nilai < 1 Milyar • NJKP = 20% dari NJOP NJKP: 20% atau 40 %

  12. KLASIFIKASI OBJEK PAJAK ( Ps. 2 a (2)) Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut Nilai Jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitung an pajak yang terutang. Dalam menentukan Klasifikasi diperhatikan Faktor-faktor : Bumi / Tanah : 1.Letak ; 2.Peruntukan ; 3.Pemanfaatan ; 4.Kondisi Lingkungan dan lain- lain. • Bangunan : • Bahan yg digunakan • Rekayasa • Letak • Kondisi Lingkungan dll TabelKlasifikasiBumi & Bangunan

  13. Batas TidakKenaPajak(NJOPTKP) --> (Ps.3 a(3) & a(4) • KepMenKeu RI : No.201/KMK.04/2000 Tgl 6 Juni 2000 menetapkan NJOPTKP Maksimum Rp12 juta per WP dan ditetapkan secara regional

  14. TATA CARA MENENTUKAN (NJOPTKP) KPP Pratama berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai besaran NJOPTKP PBB untuk tahun berikutnya Atas dasar usulan/Rekomendasi Pemerintah Kabupaten /Kota KPP Pratama membuat usulan besarnya NJOPTKP ke Kantor Wilayah DJP Kanwil Wilayah DJP atas usulan tersebut menerbitkan SK atas nama menteri Keuangan tentang besaran NJOPTKP masing-masing Kabupaten/Kota untuk tahun pajak berikutnya

  15. APAKAH NJOP ITU ? (Pasal 1 angka 3 UU PBB) Nilai Jual Objek Pajak : adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui : • Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau • Nilai perolehan baru, atau • Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

  16. NJOP BANGUNAN DIHITUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE BIAYA, DIMANA DIPERHITUNGKAN BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT BANGUNAN YANG SAMA DENGAN STANDAR BIAYA SAAT INI, DIKURANGI BIAYA PENYUSUTAN • KARENA PEMELIHARAAN YANG BAIK TERHADAP BANGUNAN, PENYUSUTAN YANG TERJADI BIASANYA TIDAK DAPAT MENGIMBANGI KENAIKAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN UPAH TENAGA KERJA UNTUK MEMBUAT BANGUNAN TERSEBUT SEHINGGA NJOP BANGUNAN MENJADI LEBIH TINGGI DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA

  17. MASALAH KENAIKAN NJOP

  18. Yang dilakukan adalah menyesuaian NJOP dengan Harga Pasar. • Sering sekali Wajib Pajak melihat perubahan NJOP secara keseluruhan (total). NJOP keseluruhan dapat berubah (naik) meskipun NJOP per m2 tetap karena berubahnya data luas tanah, luas bangunan, dan kualitas komponen bangunan seperti penggantian bahan pelapis lantai (dulu ubin abu-abu sekarang keramik). • Fiscus/petugas pajak tidak “menciptakan” NJOP, karena NJOP ditentukan berdasarkan data dan fakta di lapangan, kemudian petugas menuangkannya dalam analisa penentuan NJOP. BENARKAH NJOP NAIK ? Pernyataan tersebut tidak selalu benar karena :

  19. BENARKAH NJOP SELALU NAIK TIAP TAHUN ? Permasalahan NJOP yang terkesan naik setiap tahun disebabkan karena : akibat kondisi objektif OP (naik mengikuti Harga Pasar) ; akibat kebijakan gradual/bertahap dalam pengenaan NJOP ( yaitu pada kondisi NJOP jauh di bawah Harga Pasar maka penyesuaian dilakukan secara bertahap setiap tahun/tidak langsung disamakan dengan Harga Pasar dalam tahun pajak tersebut) agar tidak terjadi gejolak sosial. Dalam kebijakan pengenaan bertahap, terkesan NJOP selalu naik setiap tahun karena pada saat penyesuaian secara bertahap, Harga Pasar juga bergerak naik.

  20. MENGAPA NJOP BANGUNAN NAIK PADAHAL TIDAK ADA PERUBAHAN LUAS ATAUPUN ADANYA RENOVASI ? Dalam penentuan NJOP Bangunan digunakan metode biaya dimana perkiraan biaya membangun baru (harga sekarang) dikurangi penyusutan fisik. Dalam memperkirakan biaya membangun baru digunakan harga material bangunan dan upah tukang yang berlaku sekarangyang biasanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya akibat inflasi. Pada bangunan yang terawat baik penyusutan fisik lebih kecil dibanding bangunan yang tidak terawat, sehingga besar penyusutan terkadang tidak cukup untuk menurunkan atau mempertahankan nilai bangunan karena pengaruh inflasi, kenaikan harga material bangunan dan upah lebih besar. Maka walaupun bangunan tidak direnovasi namun akibat perawatan yang baik dan inflasi, nilai bangunan akan naik.

  21. KENAPA PBB SETIAP TAHUN NAIK ? • NJOP masih jauh di bawah harga pasar, shg perlu dilakukan penyesuaian NJOP agar nilainya mendekati harga pasar • Perlu disadari bahwa tarif pengenaan PBB yang berlaku pada saat ini yaitu sebesar 0,1%-0,2% dari NJOP relatif lebih rendah dibanding tarif property tax yang berlaku di negara lain; seperti : - Malaysia (0.48%), - Philipina (0,38%-1%), - Australia (0,3%-2,4%), - Singapura (2,7%-3%), - Korea Selatan (0,3%), - Jepang (1,4%-2,1%).

  22. CARA PEMBAYARAN dan PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB

  23. TATA CARA PEMBAYARAN PBB • WP langsung ke Bank/Kantor Pos TP • Melalui PBK/Transfer Uang • Melalui Petugas Pemungut • Melalui ATM VIDEO 4

  24. Pembagian Hasil Penerimaan PBB (Ps.18 UUPBB; PerMenKeu:34/PMK.03/2005) Pelimpahan Form SSPPBB BANK/POS&GIRO PERSEPSI . TEMPAT PEMBAYARAN PEMBAYARAN PELIMPAHAN Pembayaran / menukar TTS dng STTS. BANK OPERAS. III PEMBAGIAN W. Pajak 10 % 9 % 16,2 % 64,8 % P.Pemungut Pem PusatBPProp.Kab/Kota

  25. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT 70 Berdasarkan Kep.Men Keu RI No. 83 / KMK.04 / 1994 Tanggal 19 Mart 1994 , 10 % Bagian penerimaan PBBuntuk Pemerintah Pusat dibagikan kepada DAERAH TKT II

  26. PP No. 16 Tahun 2000 KepMenKeu No: 82/KMK.04/2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah 71 Dibagi merata kepada seluruh daerah Kab/Kot 6,5 % Pem. Pusat 10 % Dibagi sebagai insentif kpd Daerah Kab/Kot 3,5 % Propinsi 16,2 % Hasil Penerimaan PBB ( 100% ) Kab / Kota 64,8 % Pem. Daerah 90 % Daerah B. Pemungutan 9 % DJP

  27. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

More Related