280 likes | 635 Views
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Muhammad Bahrul Ilmi , S.E Lecturer of Accounting Economic faculty Solo Business School – STIE Surakarta. TARIF. DASAR HUKUM. N J O P. D P P. SUBJEK. PERHITUNGAN. PENERIMAAN PBB. OBJEK. DASAR HUKUM.
E N D
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Muhammad BahrulIlmi, S.E Lecturer of Accounting Economic faculty Solo Business School – STIE Surakarta
TARIF DASAR HUKUM N J O P D P P SUBJEK PERHITUNGAN PENERIMAAN PBB OBJEK
DASAR HUKUM DasarhukumPajakBumidanBangunanadalahUndang-undangNo 12 tahun 1985 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undang No 12 tahun 1994 Next
ASAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN • MemberikanKemudahandanKesederhanaan • AdanyakepastianHukum • Mudahdimengertidanadil • Menghindaripajakberganda Next
NJOP( NilaiJualObjekPajak ) Adalahharga rata-rata yang diperolehdaritransaksijual-beli yang terjadisecarawajardanbilamanatidakterdapattransaksijualbeli, makaNilaiJualObjekPajakditentukanmelalauiperbandinganhargadenganobjek lain yang sejenis, ataunilaiperolehanbaru, atauNilaiJualObjekPajakPengganti Next
SUBJEK PAJAK Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yangsecara nyata: • Mempunyaisuatuhak atas bumi, dan atau; • Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; • Memiliki bangunan, dan atau; • Menguasai bangunan, dan atau; • Memperoleh manfaat atas bangunan. Next
OBJEK PAJAK Yang menjadiObjekPajak adalahBumidanatauBangunan KlasifikasiPajakbumidanBangunanadalahpengelompokanbumidanbangunanmenurutnilaijualnyadandigunakansebagaipedoman, sertaunutkmemudahkanperhitunganpajak yang tertutang. Next
KlasifikasiBumi / tanahmemperhatikanfaktor-faktorsebagaiberikut • Letak • Peruntukan • Pemanfaatan • KondisiLingkungan Next
KlasifikasiBangunanmemperhatikanfaktor-faktorsebagaiberikut • Bahan yang digunakan • Rekayasa • Letak • KondisiLingkungan Next
KECUALI … 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperolehkeuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, danlain-lain, 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Next
KECUALI … (1) 3.Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaanyang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4.Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Next
Besarnya tarif PBB adalah 0,5% (lima per sepuluhpersen) Next
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayahberdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur sertamemperhatikan: • Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; • Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan danfungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; • Nilai perolehan baru; • Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Next
DASAR PERHITUNGAN Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 1. 40 % (empatpuluhpersen) dari NJOP untuk ; a. Objek pajak perkebunan b. Objek pajak kehutanan c. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 Next
DASAR PERHITUNGAN … 2. 20 % (Duapuluhpersen) dari NJOP untuk ; a. Objek pajak pertambangan b. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-nya < Rp. l .000.000.000,00 Next
Rumus penghitungan PBB : = Tarif x NJKP = 0,5 % x (Prosentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP) Next
CONTOH Bapak Budi memilikisebidangtanahdanbangunandiDesatertek, kota Pare kabupaten Kediri, jawatimur, tanahdanbangunantersebutmemiliki NJOP Rp. 30.000.000 dan NJOPTKP di Kota Pare sebesarRp. 12.000.000. Makaberapabesarnyapajak yang terutangadalah ? Next
PBB dibagiantaraPemerintahPusatdan Daerah denganImbangansbb : • 10% pemerintahPusat • 1. 65 % dibagaimeratakeseluruhdaerahkabupatendankota • 2. 35 % dibagikekabupatendankotadlmsektortertentu Next
90% Daerah, denganrincian : • 16,2% untukprovinsi • 64,8% untukkabupaten/kota • 9% biayapemungutan Next