1 / 13

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSI PERPAJAKAN. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2010. MOH. SALEH ISMAIL & RUSDIANTO SESUNG. SANKSI ADMINISTRATIF. Sanksi Denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan. KETERLAMBATAN SPT. a. Denda Keterlambatan SPT SPT Masa PPn Rp . 500.000,- SPT Masa Lainnya Rp . 100.000,-

bond
Download Presentation

SANKSI PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SANKSI PERPAJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2010 MOH. SALEH ISMAIL & RUSDIANTO SESUNG enny, 2008

  2. SANKSI ADMINISTRATIF • Sanksi Denda • Sanksi Bunga • Sanksi Kenaikan enny, 2008

  3. KETERLAMBATAN SPT a. DendaKeterlambatan SPT • SPT MasaPPnRp. 500.000,- • SPT MasaLainnyaRp. 100.000,- • SPT PPhBadanRp. 1.000.000,- • SPT PPh OP Rp. 100.000,- b. Penghapusandendapidanajikamelunasikekuarangansebelumpenyidikan 150% daripajakkurangbayar. enny, 2008

  4. SANKSI DENDA • DendaKeterlambatan SPT • SPT MasaPPnRp. 500.000,- • SPT MasaLainnyaRp. 100.000,- • SPT PPhBadanRp. 1.000.000,- • SPT PPh OP Rp. 100.000,- • Kesalahanpembentulansendiri SPT Tahunandan SPT Masa = 2% perbulanatasjumlahpajak yang kurangdibayar. enny, 2008

  5. SANKSI DENDA • Pembayaran atau penyetoran pajak suatu saat atau Masa Pajak setelah jatuh tempo sebesar 2% perbulan. • Pembayaran atau penyetoran setelah jatuh tempo penyampaian SP Tahunan sebesar 2% perbulan. • Pengusaha atau pengusaha kena pejak yang tidak membuat faktur dikenai 2% dari dasar pengenaan pajak. enny, 2008

  6. SANKSI BUNGA • Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (>1bln) kepada WP sebesar 2% perbulan • Kekurangan pajak dalam SKPKB ditambah 2% perbulan paling lama 24 bulan karena hasil pemeriksaan dan penerbitan NPWP atau NPPKP secara jabatan. enny, 2008

  7. SANKSI BUNGA • Meskipun lewat 5 tahun dari penyampaian SPT, terhadap WP yang melakukan tindak pidana yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan uang in kracht, dikenai 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. • Jumlah kekurangan pajak dalam STP karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau kekurangan akibat salah tulis/hitung dikenai 2% perbulan paling lama 24 bulan.. enny, 2008

  8. SANKSI BUNGA • Terhadap Pengusaha Kena Pajak karena gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenai 2% perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari penerbitan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak. • SKPLB yang diterbirkan lebih dari 12 bulan, WP diberikan imbalan bunga 2% perbulan dihitung sejak berakhirnya waktu 12 bulan sampai terbitnya SKPLB enny, 2008

  9. SANKSI KENAIKAN • Pengungkapanketidakbeneranpengisian SPT sebesar 50% daripajak yang kurangdibayar • Jumlahkekuranganpajakdalam SKPKB karenaPenyampaian SPT lewatwaktu, PPN atauPPnBMtidakseharusnyadikenai 0%, dan WP tidakmembuatpembukuan, dikenaisanksisebesar : • 50% dariPPh yang tidak/kurangdibayardlm 1 tahun; • 100% dariPPh yang tidak/kurangdipotong/dipungut/disetor, dandipotongataudipungut, tetapitidak/kurangdisetor. • 100% dari PPN danPPnBM yang tidak/kurangdibayar. enny, 2008

  10. SANKSI KENAIKAN • Karena kealpaan pertama kali tidak penyampaikan SPT atau isi atau keterangan SPT tidak benar atau tidak lengkap dikenai 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar berdasarkan SKPKB. • SKPKBT yang terbit dalam 5 tahun, dikenai sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekuarangan pajak. Apabila lebih dari 5 th dikenai sanksi bunga 48%. enny, 2008

  11. SANKSI PIDANA enny, 2008

  12. TAX RULES enny, 2008

  13. TAX RULES enny, 2008

More Related