1 / 12

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DN DAN BUT

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DN DAN BUT. a. BIAYA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANSUNG BERKAITAN DENGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, antara lain : 1. Biaya pembelian bahan ;

boyd
Download Presentation

BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DN DAN BUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DNDAN BUT

  2. a. BIAYA YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANSUNG BERKAITAN DENGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, antara lain : 1. Biayapembelianbahan ; 2. Biayaberkenaandenganpekerjaanataujasatermasukupah, gaji , honororarium , bonus , gratifikasidantunjangan yang diberikandalambentukuang. 3. Bunga, sewa, dan royalty. 4. Biayaperjalanan ; 5. Biayapengolahanlimbah ; 6. Premiasuransi; 7. Biayapromosidanpenjualan yang diaturdenganatauberda sarkanPeraturanMenteriKeuangan. 8. Biayaadministrasi 9. Pajak , kecualiPajakPenghasilan. Psl 6 ayat 1(a)

  3. b. PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD DAN AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEM- PEROLEH HAK DAN ATAS BIAYA LAIN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH 1(SATU) TAHUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLMPASAL 11 DAN PASAL 11 A. c. IURAN KEPADA DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DI SAHKAN MENTERI KEUANGAN. d. KERUGIAN KARENA PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DLM PERUSAHAAN ATAU DIMILIKI UNTUK MENDAPATKAN , MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN. e. KERUGIAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASING f. BIAYA BEA SISWA, MAGANG DAN PELATIHAN. Pasal 6 ayat 1(b)

  4. g. BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA h. PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH DENGAN , SYARAT : 1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN L/R KOMERSIAL. 2. WAJIB PAJAK HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TAK DAPAT DITAGIH KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 3. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PENGADILAN NEGERI/INSTANSI PEMERINTAH YG MENANGANI PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG BERSANGKUTAN; ATAU TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM / KHUSUS; ATAU ADANYA PENGAKUAN DARI DEBITUR BAHWA UTANGNYA TELAH DIHAPUSKAN UNTUK JUMLAH UTANG TERTENTU. 4. SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 3 TIDAK BERLAKU UTK PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH DEBITUR KECIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 4 ayat (1) huruf k, YG PELAKSANAANNYA DIATURLEBIH LANJUT DGN / BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

  5. i. SUMBANGAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. j. SUMBANGAN DALAM RANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA, YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH k. BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR SOSIAL YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH. l. SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH ; DAN m. SUMBANGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN OLAHRAGA YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.

  6. PENGELUARAN DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 1. PENGELUARAN-PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UNTUK : MENDAPATKANPENGHASILAN YANG MERUPAKAN MENAGIH OBJEK PAJAK MEMELIHARA 2. PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK 3M PENGHASILANNYA YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK, ATAU YANG PENGHASILANNYA DIKENAKAN PPhFINAL, TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. 3M

  7. CONTOH • PT. ABBA MEMPEROLEH PENGHASILAN BRUTO : • PENGHASILAN YG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK • SESUAI Psl 4 ayat (3) huruf (h) sebesarRp 10.000.000.000 • b. PENGH. BRUTO DILUAR (a) sebesarRp. 30.000.000.000 • JUMLAH PENGHASILAN BRUTO Rp.40.000.000.000 • APABILA SELURUH BIAYA sebesarRp8.000.000.000.- MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMLIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR : • ¾ x Rp8.000.000.000.- = Rp6.000.000.000.-

  8. KOMPENSASI KERUGIAN APABILA PENGHASILAN BRUTO SETELAH PENGURANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (1) DIDAPAT KERUGIAN MAKA KERUGIANTERSEBUT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUNPAJAK BERIKUTNYA ,BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN. Pasal 6 ayat (2)

  9. KOMPENSASI KERUGIAN KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN CONTOH PT.ALIATAMATAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp1.200.000.000.- KONDISI DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI- LABA FISKAL PT. ALIATAMAMENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT: 2010 : LABA FISKAL Rp 200.000.000.- 2011 : RUGI FISKAL Rp 300.000.000.- 2012 : LABA FISKAL N I H I L 2013 : LABA FISKAL Rp 100.000.000.- 2014 : LABA FISKAL RP 800.000.000.-

  10. KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb: RUGI FISKAL TAHUN 2009 (Rp 1.200.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2010 Rp200.000.000(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000) RUGI FISKAL TAHUN 2011 (Rp300.000.000) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2012 Rp N I H I L (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp100.000.000(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 900.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2014 Rp800.000.000(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 100.000.000)

  11. SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp100.000.000. YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TAHUN 2014, TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL • TAHUN 2015. SEDANGKAN ; • - RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp300.000.000.- • HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL • TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN 2012 DAN BERAKHIR TAHUN 2016. PASAL 6 Ayat (2)

  12. TERIMA KASIH

More Related