1 / 10

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI DAN WP BUT

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI DAN WP BUT. UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP, TIDAK BOLEH DIKURANGKAN :. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK

jenny
Download Presentation

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI DAN WP BUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKANDARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI DAN WP BUT

  2. UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PENGHASILANKENAPAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP, TIDAK BOLEH DIKURANGKAN : • PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK • APAPUN SEPERTI DEVIDEN, TERMASUK DEVIDEN YANG • DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA • PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI. b. BIAYA YANG DIBEBANKAN ATAU DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA. Pasal 9 ayat 1 UU PPh

  3. c. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGANKECUALI : 1. CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH UNTUK USAHA BANK DAN BADAN LAIN YANG MENYALURKAN KREDIT, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, DAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG ; 2. CADANGAN UNTUK USAHA ASURANSI TERMASUK CADANGAN BANTUAN SOSIAL YG DIBENTUK OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. 3. CADANGAN PENJAMINAN UNTUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 4. CADANGAN BIAYA REKLAMASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN. 5. CADANGAN BIAYA PENANAMAN KEMBALI UNTUK USAHA KEHUTANAN; DAN 6. CADANGAN BIAYA PENUTUPAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI UNTUK USAHA PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI, YANG KETENTUAN DAN SYARAT-SYARATNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

  4. d. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA, YANG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI, KECUALI JIKA DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERSANGKUTAN e.PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ,KECUALI PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DIDAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

  5. Biaya Entertainment • SE-27/PJ.22/1986 Tanggal 14-06-1986 • Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk 3M penghasilan, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. • Daftar Nominatif Entertainment : • Nomor urut, • Tanggal diberikan • Nama/tempat entertainment diberikan, • Alamat entertainment • Jenis entertainment, • Jumlah, • Relasi : nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha

  6. f. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN. g. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN DAN WARISAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 4 Ayat (3) Huruf (a) danHuruf (b), KECUALI : SUMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD Psl 6 Ayat (1) Hurufi SAMPAI DGN Huruf m, SERTA ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK DISAHKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.

  7. h. PAJAK PENGHASILAN ; i. BIAYA YANG DIBEBANKAN ATAU DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA j. GAJI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER , YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM. k. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA : BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA YG BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PERUNDANG - UNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN.

  8. PENGELUARAN • UNTUK : • - MENDAPATKAN • MENAGIH • MEMELIHARA • PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI 1(SATU) TAHUN TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEKALIGUS, MELAINKAN DI BEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN / AMORTISASI , SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 11 ATAU PASAL 11 A Pasal 9 ayat (1),(2)

  9. TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI KEWAJARAN KEPADA : - PEMEGANG SAHAM - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN. CONTOH WP A , TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. ABC IMBALAN DARI PT.ABC YG DITERIMA SEBESAR Rp 50.000.000. APABILA UNTUK JASA YANG SAMA , JIKA DIKERJAKAN OLEH TENAGA AHLI YANG LAIN HANYA DIBAYAR Rp 20.000.000. MAKA JUMLAH Rp 30.000.000 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN. BAGI WP A YANG JUGA PEMEGANG SAHAM PT. ABC , MAKAJUMLAH Rp 30.000.000 DIANGGAP SEBAGAI : PEMBERIAN DEVIDENDARI PT. ABC , DAN HARUS DIPOTONG PPh Final / Pasal 4 ayat 2 (Tarif 10%) . Pasal 9 ayat (1) Huruf f

  10. TERIMA KASIH

More Related