1 / 20

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL. Karakteristik PPh Final. 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan non-final lain dalam penghitungan SPT PPh Tahunan. 2. Biaya 3M nya tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

dea
Download Presentation

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL

  2. KarakteristikPPh Final 1.Tidakperludigabungkandenganpenghasilan non-final lain dalampenghitungan SPTPPhTahunan 2. Biaya 3M nyatidakdapatdiperhitungkansebagaipengurangpenghasilan 3. PPh Final ygdibayarsendiri/dipotongtidakdapatdikreditkan (non prepaid expenses)

  3. Subyek pajak PPh final • 1. Badan pemerintah • 2. Subyek pajak dalam negeri lainnya • 3. Penyelenggara kegiatan • 4. Bentuk usaha Tetap • Perwakilan perusahaan luar negeri di • Indonesia • 6. Orang pribadi sebagai WP tertentu

  4. Obyek PPh final Penghasilan yang dikenakan PPh final • Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan kopersi pada orang pribadi. • 2. Penghasilan berupa hadiah • 3. Transaksi saham , transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa • Penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan, jasa kontruksi, • usaha real estate, persewaan tanah danbangunan • 6 Penghasilan tertentu lainnya

  5. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL UU PPhPasal 4 ayat (2) • PenghasilanberupaBunga: • Bungadepositodantabunganlainnya(PP 131/2000) • BungaObligasidan SUN (PP 16/2009) • bungasimpanan yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi OP (PP 15/2009) • Hadiahundian(PP 132/2000) • Penghasilandari : • Trans. saham & sekuritas lain (PP 41/1994 std. PP 14/1997) • Trans.derivatifygdiperdagangkandi bursa (PP 17/2009) • Transaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura(PP 4/1995)

  6. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL UU PPhPasal 4 ayat (2) • penghasilandari : • Transaksipengalihanhartaberupa T/B, (PP 48/1994 stdd(3) PP 71/2008) • Usaha Real Estate • Usaha jasakonstruksi(PP 51/2008 std. PP 40/2009) • Persewaantanahdanbangunan(PP 29/1996 std. PP 5/2002) • penghasilantertentulainnya; • DividenYgDiterima/Diperoleholeh WP OP DN (PP 19/2009) • Diskonto SPN (PP 27/2008) • UangPesangon, UangManfaatPensiun, THT & JHT YgDibayarkanSekaligus(PP 68/2009)

  7. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL 1. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN (PP No. 48 Th 1994 stdd(3) PP 71 Th 2008) • 2 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU • BANGUNAN (PP No. 29 Th 1996 std. PP No.5 Thn 2002 ) 3. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (PP No. 51 Th 2008 std. PP 40 Th 2009) PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN( PP No. 132 Thn 2000 jo Kep-395/PJ/2001 jo. SE-19/PJ.43/2001) 5. BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI OP (PP No. 15 TH 2009) 6. DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PP No. 19 TH 2009) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  8. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL 7. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DANTABUNGAN SERTA DISKONTO SBI( PP No. 131 Th 2000 jo KMK-51/KMK.04/2001) PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI (PP 16 Th2009 jo PMK-85/PMK.03/2011) DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA (PP 27 Th 2008 jo PMK-63/PMK.03/2008) 10. PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA ( PP No. 4 Th 1995) PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 Thn 1994 std. PP No.14 Thn 1997) 12. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA (PP No. 17 TH 2009) 13. PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (PP No. 68 TH 2009) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  9. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL 8. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KMK No. 416/KMK.04/1996 JO. SE-29/PJ.04/1996) 9. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN /PENERBANGAN LN (KMK No. 417/KMK.04/1996) • PENGHASILAN SELISIH LEBIH KARENA REVALUASI AKTIVA • TETAP ( KMK. 486/KMK.03/2002) 11. PUNGUTAN PPH ATAS PENYERAHAN PREMIUM, SOLAR, PREMIX KEPADA SPBU SWASTA DAN SPBU PERTAMINA 12. PENGUTAN OLEH PERTAMINA DAN BADAN SELAIN PERTAMINA ATAS PENYERAHAN MINYAK TANAH, GAS LPG DAN PELUMAS 13. PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA YANG DITERIMA WP LN SELAIN BUT DI INDONESIA DAN PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI DI LN (PASAL 26 UU PPH) UU PPhPasal 4 ayat (2)

  10. PENDAHULUAN PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PPh Final Lainnya Yang TidakDiaturDengan PP • PENGHASILAN KENA PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA • (KECUALI PENGHASILAN TERSEBUT DITANAMKAN KEMBALI • DI INDONESIA) • PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH WP LN ATAS • PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI INDONESIA BERUPA: • DIVIDEN • BUNGA, TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN • SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI, SEWA, DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DG • PENGGUNAAN HARTA • HADIAH DAN PENGHARGAAN • PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA UU PPh

  11. PengertianPPhPasal 4 ayat (2) : • Adalahsalahsatupemotonganataupemungutanpajakygbersifat final ygdikenakankepadawajibpajakygmemperolehpenghasilansebagaimanadiaturdalam UU No 36 tahun 3008 pasal 4 ayat 2 sepertipenghasilandeposito, hadiahundiandll. • Pajakbersifat final maksudnyaadalahkewajibanpajakoleh WP ygmemperolehpenghasilanygdikenakanpajakinitelahberakhirartinyasudahdipotongpadasaatmemperolehpenghasilantsbdan WP tersebuttdkmempunyaikewajibanlagiataspajaktsb.

  12. ProsesPencatatanTransaksi : • Penerimapenghasilan , akanmencatatsebagaibiaya / pengeluaran: • Kas XXX PendapatanDeposito/Lainnya XXX (Mencatatpenerimaanpendapatandepositodll) • BiayaPPhPasal 4(2) XXX Kas XXX ( MencatatPPhPasal 4 (2) ygdipungut)

  13. Bagiperusahaanygmemungut/memotong : • BiayaBungadeposito/lainnya XXX Kas XXX ( mencatatpengeluaranuntkbungadeposito/lainnya) • Kas XXX HutangPPh Ps 4 (2) XXX (mencatatPPhPasal 4 (2) ygdipungut)

  14. PENDAHULUAN ContohBiayaBungaygsudahdikenakanPPh Final UU PPhPasal 4 ayat (2) • PT. Bank BuanaBarumembayarbungasebesarRp 10 jutakepada PT. Y atasdepositoygditanamkannya. AtasbungadepositotsbdipotongPPh Final sebesar 20 % oleh Bank . Perlakuanbiayadari PT. Bank tsb , dngjurnalsbb: BiayaBunga 10.000.000 Hutangbunga 8.000.000 PPh Final 2.000.000 Jurnalpelunasandarihutangdanpembayaranpajaktsbadalah: Hutangbunga 8.000.000 PPh Final 2.000.000 Kas/bank 10.000.000

  15. TARIF JASA KONTRUKSI Perusahaan jasa kontruksi memiliki ijin usaha jasa kontruksi : Memiliki kualifikasi kecil = 2 % Tidak memiliki kualifikasi = 4 % Kualifikasi menengah keatas = 3 % PENGAWASAN DAN PERENCANA KONTRUKSI Punya kualifikasi = 4 % Tidak punya kualifikasi = 6 % Bila yang menyerahkan jasa orang pribadi atau buka subyek pajak dalam negeri maka atas pemotongan tersebut disetorkan sendiri oleh penyedia jasa

  16. PENDAHULUAN Contoh : • PT. Barumemberikantagihanjasapelaksanaankonstruksipembangunangedungkepada PT. Zara sesuaikontrakdenganrinciansbb: • Bahan Material Rp 800.000.000 • ImbalanJasaRp 100.000.000 • Total Rp 900.000.000 BerapaPPh Final Yang harusdisetor ? Jawaban : • Jika PT. Barumemilikikualifikasiusahakecil : PPhPasal 4 ayat (2) : 2% X Rp 900.000.000 = Rp 18.000.000 • Jika PT. Barumemilikikualifikasiusahamenengah / besar : PPhPasal 4 ayat (2) : 3% X Rp 900.000.000 = Rp 27.000.000 • Jika PT. Barutidakmemilikikualifikasiusaha : PPhPasal 4 ayat (2) : 4% X Rp 900.000.000 = Rp 36.000.000 Batas waktupenyetoranadalahtanggal 10 bulanberikutnyadanbataswaktupelaporanadalahtgl 20 bulanberikutnya.

  17. REKONSILIASI FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10 TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN Kerugian yang diakibatkankarenapenghasilan yang telahdikenakanpajak final, tidakdapatdikompensasikanketahunpajakberikutnya Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994

  18. KOMPENSASI KERUGIAN KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN CONTOH PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp 1.200.000.000.- DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI- LABA FISKAL PT A. MENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT: 2010 : LABA FISKAL Rp 200.000.000.- 2011 : RUGI FISKAL Rp 300.000.000.- 2012 : LABA FISKAL N I H I L 2013 : LABA FISKAL Rp 100.000.000.- 2014 : LABA FISKAL RP 800.000.000.-

  19. KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb: RUGI FISKAL TAHUN 2009 (Rp 1.200.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2010 Rp 200.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) RUGI FISKAL TAHUN 2011 (Rp 300.000.000.) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2012 Rp N I H I L (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp 100.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 900.000.000) LABA FISKAL TAHUN 2014 Rp 800.000.000.(+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 100.000.000.)

  20. SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp 100.000.000. YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TH 2014, TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL • TAHUN 2015. SEDANGKAN : • - RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp 300.000.000.- • HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL • TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN 2012 DAN BERAKHIR TH 2016. PASAL 6 Ayat (2)

More Related