1 / 60

TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Jaminan Sosial adalah bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis Program Jaminan Sosial dan penyelenggaranya :

bradley-humphrey
Download Presentation

TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

  2. Jaminan Sosial adalah bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. • Jenis Program Jaminan Sosial dan penyelenggaranya : • Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan 01 Jan 2014 • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan 01 Juli 2015

  3. Sistem Jaminan Sosial Nasional PT Askes (Persero)

  4. DASAR HUKUM UU No.40 Tahun 2004 UU No.24 Tahun 2011 Perpres No.12 Tahun 2013 Perpres No. 111 Tahun 2013 Permenkes No.71 Tahun 2013 Permenkes No.69 Tahun 2013 Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Th. 2014 Kepmenkes No.455 Tahun 2013 SE Menkes No.31 Tahun 2014 SE Menkes No.32 Tahun 2014 SE Dirjen BUK No.BN.04.01/I/2363/2013 Permenkes No. 27 dan 28 tahun 2014 Permenkes No. 59 tahun 2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  5. JENIS PESERTA DAN MANFAAT AKOMODASI Kelas I dan II Kelas III Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III

  6. MODEL SISTEM PELAYANAN BPJS Cost Penanganan subspesialistik DRG/INA CBG’S Penanganan spesialistik Koordinasi Dukungan IT dan Regulasi DRG/INA CBG’S Gatekeeper Semua keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans Kapitasi Quantity JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

  7. SISTEM RUJUKAN -Sistem rujukan berjenjang -Sesuai dengan kompetensi RS -Masa berlaku ; 1 bln, 3bln dan 1 rangkaian -Rujukan Thalasemia; Seumur hidup (Permenkes 001 th 2012 & SE Menkes no. 32 th 2014) Peserta Rujuk / Rujuk Balik Faskes Primer Emergency Rumah Sakit Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

  8. Pelayanan RJTL

  9. Pelayanan RITL

  10. Penjaminan atas bayi baru lahir dari PBPU, Peserta Bukan Pekerja dan PPU anak ke-4 dst • Sesuai Permenkes No. 71 tahun 2013 bahwa waktu pengurusan administrasi pelayanan kesehatan adalah 3 x 24 jam. • Jika kepesertaaan dan penerbitan SEP bayi tersebut diurus lebih dari 3 x 24 jam hari kerja sejak hari kelahirannya, maka perawatan bayi tersebut tidak dijamin BPJS Kesehatan • Jika kepesertaan bayi diurus lebih dari 3 x 24 jam kemudian dirujuk ke RS lain, maka BPJS Kesehatan hanya menjamin episode perawatan bayi pada RS penerima rujukan.

  11. Penjaminan atas bayi baru lahir dari peserta PBI Bayi yang lahir dari orang tua peserta Penerima Bantuan Iuran tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional

  12. Penjaminan peserta baru dalam keadaan sakit dan dalam masa perawatan Pembayaran dihitung satu episode penuh sehingga perhitungan biaya secara proporsional tidak diberlakukan lagi. Pernyataan peserta dan/atau anggota keluarganya dalam rangka memastikan status kepesertaan dilakukan secara tertulis(informed consent) Peserta dipastikan mengetahui konsekuensi jika tidak bisa menunjukkan identitas sebagai peserta JKN dalam waktu yang telah ditentukan Peserta yang tidak mengikuti prosedur (misalnya: tidak mengikuti sistem rujukan berjenjang) tidak dijamin BPJS Kesehatan

  13. PelayananObat

  14. SISTEM PEMBAYARAN FASKES PerPres No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan PelayananObat pada FKTP Pasal 39 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasiatas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.

  15. Kapitasi • Konsep kapitasi (capitation concept system) adalah • sebuah konsep atau sistem pembayaran yang memberi imbalan jasa pada ”Health providers” (Pemberi Pelayanan Kesehatan/PPK) • berdasar jumlah orang (capita) yang menjadi tugas/kewajiban PPK yang bersangkutan untuk melayaninya, yang diterima oleh PPK yang bersangkutan di muka (prepaid) dalam jumlah yang tetap, tanpa memperhatikan : • jumlah kunjungan, • pemeriksaan, • tindakan, • obat dan • pelayanan medik lainnya yang diberikan oleh PPK tersebut. Hendrartini, 2005

  16. Tarif yang berlaku di Faskes Tingkat Pertama (Berdasarkan Permenkes 069/2013)

  17. Cakupan Pelayanan Tingkat Pertama PelayananKesehatan Tingkat Pertamamerupakanpelayanankesehatannon spesialistik yang meliputi: administrasipelayanan; pelayananpromotifdanpreventif; pemeriksaan, pengobatan, dankonsultasimedis; tindakanmedis non spesialistik, baikoperatifmaupun non operatif; pelayananobatdanbahanmedishabispakai; transfusidarahsesuaidengankebutuhanmedis; pemeriksaanpenunjangdiagnostiklaboratoriumtingkatpratama; Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasimedis.

  18. PelayananObat pada FKRTL SISTEM PEMBAYARAN FASKES PerPres No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39 (3) BPJS KesehatanmelakukanpembayarankepadaFasilitasKesehatanrujukantingkatlanjutanberdasarkancaraIndonesian Case Based Groups (INACBG’s). www.bpjs-kesehatan.go.id

  19. KOMPONEN TARIF INA CBGs Permenkes 71 Tahun 2013 & Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 57 • Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan secara paripurna termasuk penyediaanobat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. • Dalam hal pelayanan yang dibutuhkan berupa pelayanan rawat jalan maka pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan dalam satu tempat atau melalui kerjasama fasilitas kesehatan dengan jejaringnya. • Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk dalam pembayaran kapitasi atau non kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan INA CBG’s untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. www.bpjs-kesehatan.go.id

  20. OBAT Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 69 Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA-CBG’s. Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. Pelayanan obat yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs, baik mengacu pada Formularium Nasional, tidak dapat ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan serta tidak dapat dibebankan kepada Peserta. www.bpjs-kesehatan.go.id

  21. SIMPLIFIKASI DAFTAR OBAT ERA JKN DOEN (REFERENSI UTAMA) Perluasan DAFTAR OBAT (FORNAS) DAN BMHP + HARGA Pembagian peran & tanggung jawab Evaluasi & Feedback Sumber : Kemenkes RI

  22. Matriks Pelayanan Obat (1)

  23. Matriks Pelayanan Obat (2)

  24. Jasa Pelayanan FKTP FKRTL

  25. ALKES Permenkes 71 Tahun 2013 & Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68 • Pelayananalatkesehatan di fasilitaskesehatanrujukantingkatlanjutansudahtermasukdalampaket INA-CBG’s. • Fasilitaskesehatandanjejaringnyawajibmenyediakanalatkesehatan yang dibutuhkanolehPesertasesuaiindikasimedis. • Alatkesehatan yang sudahtermasukdalampaket INA-CBGs tidakdapatditagihkantersendirikepada BPJS KesehatandantidakdapatdibebankankepadaPeserta. www.bpjs-kesehatan.go.id

  26. Pelayanan obat di luar Formularium Nasional Penegasan bahwa pasien tidak boleh dibebani biaya obat meskipun obat tersebut non Fornas.

  27. ALKES Permenkes 71 Tahun 2013 Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68 • Pelayananalatkesehatan di fasilitaskesehatanrujukantingkatlanjutansudahtermasukdalampaket INA-CBG’s. • Fasilitaskesehatandanjejaringnyawajibmenyediakanalatkesehatan yang dibutuhkanolehPesertasesuaiindikasimedis. • Alatkesehatan yang sudahtermasukdalampaket INA-CBGs tidakdapatditagihkantersendirikepada BPJS KesehatandantidakdapatdibebankankepadaPeserta. www.bpjs-kesehatan.go.id

  28. Peningkatan dan Penurunan Kelas Perawatan

  29. Peningkatan dan Penurunan Kelas Perawatan

  30. Pelayanan di RS Khusus Permenkes No 59 Tahun 2014* • Konfirm NCC: • Sementara penyiapan Aplikasi INA CBG’s yang mengakomodir kedua tarif, akan dipasang 2 (dua) Aplikasi INA CBG’s dengan tarif yang berbeda

  31. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s • OBAT DI LUAR PAKET INA CBG’s • OBAT PENYAKIT KRONIS NON STABIL • OBAT KEMOTERAPI • ALAT KESEHATAN DI LUAR PAKET INA CBG’s • TOP UP PELAYANAN OBAT HEMOFILIA DAN THALASSEMIA • PELAYANAN CAPD • PELAYANAN AMBULAN

  32. Obat penyakit kronis Penegasan dari regulasi sebelumnya

  33. Obat kemoterapi Penegasan dari regulasi sebelumnya

  34. ALKES DI LUAR PAKET INA CBG’s PERMENKES No. 71 tahun 2013 Pasal 27 • Alkes yang tidak masuk dalam paket INA CBG’s dibayar dengan klaim tersendiri • Alkes yang tidak masuk dalam paket INA CBG’s ditetapkan oleh Menteri • Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, AlatKesehatan yang tidak masuk dalam paketIndonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh dewan pertimbangan klinis bersama BPJS Kesehatan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan AlatKesehatan yang tidak masuk dalam paketIndonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan

  35. ALKES DI LUAR PAKET INA CBG’s Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68 • Alat kesehatan yang tidak masuk dalam paket INA-CBG’s dibayar dengan klaim tersendiri oleh BPJS Kesehatan. • Jenis alat kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. • Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, alat kesehatan yang tidak termasuk dalam paket INA-CBG’s sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Klinis bersama BPJS Kesehatan. www.bpjs-kesehatan.go.id

  36. Tarif Alat Bantu Kesehatan di Luar Paket INA CBG’s SE MENKES NO 31/2013

  37. Lanjutan...

  38. Lanjutan...

  39. Pelayanan thallasemia Sesuai PMK No 27 Tahun 2014

  40. Hemofilia A dan B • Pasien rawat jalan + factor pembekuan darah  ditagihkan rawat inap + top up • Pasien rawat inap + factorpembekuan darah  ditagihkan rawat inap + top up • Pasien rawat jalan/rawat inap tanpa factor pembekuan darah  tidak ditambahkan top up

  41. Hemofilia A dan B Top up lama Top up baru (dilakukan pembulatan)

  42. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s CAPD SE MENKES NO 31/2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  43. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s CAPD SE DIRYAN NO 32/2014 TENTANG JUKNIS SE MENKES NO 31/2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  44. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s AMBULAN Permenkes 71/2013 pasal 29 (2) Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien. Peraturan BPJS No 1/2014 pasal 72 (5) Pembiayaan untuk pelayanan ambulans tidak termasuk dalam tarif kapitasi dan INA-CBG’s. www.bpjs-kesehatan.go.id

  45. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s AMBULAN SE MENKES NO 31/2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  46. PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s AMBULAN SE DIRYAN NO 32/2014 TENTANG JUKNIS SE MENKES NO 31/2014 Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, makatariff mengacupadakepadatarif yang berlaku di Kabupaten/Kota yang kondisigeografisnyarelatifsamadalamsatuwilayahProvinsi. www.bpjs-kesehatan.go.id

  47. Tarif PET Scan Pasal 23 Tarif pelayanan PET SCAN ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

  48. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin

More Related