1 / 35

KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS (kepmenkes no 128 th 2004)

KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS (kepmenkes no 128 th 2004). Latar belakang. TERCATAT: Puskesmas : 846 (221 diantaranya dengan fasilitas rawat inap) Puskesmas pembantu : 1797 Puskesmas keliling : 715. MASALAH.

callum
Download Presentation

KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS (kepmenkes no 128 th 2004)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS (kepmenkes no 128 th 2004) ditkeskom

  2. Latar belakang TERCATAT: • Puskesmas : 846 (221 diantaranya dengan fasilitas rawat inap) • Puskesmas pembantu : 1797 • Puskesmas keliling : 715 ditkeskom

  3. MASALAH • Visi, misi dan fungsi Puskesmas belum dirumuskan secara jelas • Beban kerja Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terlalu berat • Sistem manajemen Puskesmas dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan. • Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas belum berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat • Keterlibatan masyarakat yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dikembangkan secara optimal • Sistem pembiayaan Puskesmas belum mengantisipasi arah perkembangan masa depan ditkeskom

  4. PENGERTIANPUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan • SBG UNIT PELAKSANA TEKNIS: melaksanakan sebagian tugas Dinas kesehatan Kab/kota ditkeskom

  5. Visi Tercapainya Kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat 2010 Masy yg hidup dlm lingk dan perilaku sehat, memiliki kemampuan utk menjangkau yankes yg bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajad kes yg setinggi- tingginya ditkeskom

  6. INDIKATOR KECAMATAN SEHAT Indikator pencapaian : • Lingkungan sehat • Perilaku sehat • Cakupan pelayanan kesehatan yg bermutu • Derajad kesehatan penduduk kecamatan ditkeskom

  7. Misi • Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya • Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya • Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan • Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya ditkeskom

  8. TUJUAN • MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL YAKNI MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG YANG BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ditkeskom

  9. FUNGSI PUSKESMAS PUSAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN PUSAT YANKES STR I PUSAT PEMBERDAYAAN KELG & MASY YANKESMAS (PUBLIC GOODS) YANKES PERORANGAN (PRIVATE GOODS) ditkeskom

  10. FUNGSI (1)PUSAT PENGGERAK PEMBANGUNAN BERWAWASANKESEHATAN • Berupaya menggerakkan Lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yg berwawasan kesehatan • Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya • Mengutamakan pemeliharaan kes dan pencegahan peny. tanpa mengabaikan pnyembuhan dan pemulihan ditkeskom

  11. FUNGSI (2)PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Berupaya agar perorangan terutama pemuka masy, kel & masy : • memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat • Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan • Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan ditkeskom

  12. FUNGSI (3)PUSAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA PERTAMA Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan a. Pelayanan kesehatan perorangan b. Pelayanan kesehatan masyarakat ditkeskom

  13. Kedudukan • Sistem Kesehatan Nasional --> sebagai sarana pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) strata pertama • Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota --> unit pelaksana teknis dinas yang bertangungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota • Sistem Pemerintah Daerah --> unit pelaksana teknis dinas kesehatan kab/kota yang merupakan unit struktural pemda kab/kota ditkeskom

  14. ......lanjutan kedudukan • Antar sarana yankes strata pertama - sebagai mitra yankes swasta strata pertama • Sebagaipembinayankes bersumber daya masyarakat ditkeskom

  15. Organisasi • Struktur organisasi • Kepala Puskesmas • Unit Tata Usaha • Unit Pelaksana Teknis Fungsional • Upaya Kesehatan Masyarakat • Upaya Kesehatan perorangan • Jaringan Pelayanan • Puskesmas pembantu • Puskesmas Keliling • Bidan di Desa/Komunitas ditkeskom

  16. Dipimpin oleh kepala puskesmas, seorang sarjana di bdg kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Eselon Kepala Puskesmas : Es IV a ( IIIb?) Struktur: tgtg jenis kegiatan dan beban kerja Memp staf tehnis utk : = upaya kes perorangan = upaya kes masyarakat ditkeskom

  17. TATAKERJA • Dg kantor kec: berkordinasi • Bertanggung jawab kpd Dinkes kab/kota • Bermitra dg sarana yankes tk pertama lainnya • Menjalin kerjasama yg erat dg fasilitas rujukan • Dg Lintas sektor: berkordinasi • Dg masyarakat: bermitra dg BPP ( BPP: Organisasi yg menghimpun tokoh masy yg peduli kes masyarakat) ditkeskom

  18. UPAYA PUSKESMAS • Upaya kesehatan wajib puskesmas • Upaya kesehatan ibu, anak & kb • Upaya promosi kesehatan • Upaya kesehatan lingkungan • Upaya perbaikan gizi • Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular • Upaya pengobatan dasar • Upaya kesehatan pengembangan puskesmas Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masy yg ada dan sesuai kemampuanPuskesmas Bila ada masalah kes tapi pusk tdk mampu maka pelaksanaan oleh dinkes kab/Kota Upaya Lab (medis dan kes masy) dan Perkesmas serta Pencatatan Pelaporan mrpk kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan. ditkeskom

  19. UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN: • Bila ada pemilihan dilakukan oleh puskesmas bersama dinkes kab dg mempertimbangkan masukan BPP • Dalam keadaan tertentu ditetapkan sebagai penugasan dari Dinkes Kab/Kota • Dilaksanakan bl up kes wajib telah terlaksana sec optimal (target cakupan & mutu terpenuhi) ditkeskom

  20. AZAS PENYELENGGARAAN PUSKESMAS • Asas pertanggungjawaban wilayah • Asas pemberdayaan masyarakat • Asas keterpaduan • Lintas program • Lintas sektoral • Asas rujukan • Rujukan medis • Rujukan kesehatan masyarakat ditkeskom

  21. Asas pertanggungjawaban wilayah • Pusk bertanggungjawab meningkatkan derajad kes masy yg bertempat tinggal di wil kerjanya • Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung • Ditunjang dg puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling ditkeskom

  22. ASAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Puskesmas harus memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dlm menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas • Potensi masy perlu dihimpun ---- UKBM (POLKESDES) ditkeskom

  23. ASAS KETERPADUAN Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu • Keterpaduan lintas program LOKAKARYA MINI BULANAN • Keterpaduan lintas sektoral  LOKAKARYA MINI TRIBULANAN ditkeskom

  24. ASAS RUJUKAN • Rujukan medis/upaya kes perorangan = rujukan kasus = bahan pemeriksaan = ilmu pengetahuan • Rujukan upaya kesehatan masyarakat = rujukan sarana dan logistik = rujukan tenaga = rujukan operasional ditkeskom

  25. SISTEM RUJUKAN UKM UKP RS PUSAT/PROPINSI DEPKES/DINKES PROPINSI YANKES STR III RS KABUPATEN/Kota BP4,BKMM,BKOM, KLINIK /PRAKTEK SPESIALIS SWASTA DINKES KAB/Kota BP4, BKMM,BKOM YANKES STR II PUSKESMAS,PRAKTEK DR UMUM ,BIDAN, BP,BKIA PUSKESMAS YANKES STR I POSYANDU,POLINDES, UKBM lainnya POSYANDU POLINDES MASYARAKAT RUMAH TANGGA ditkeskom

  26. MANAJEMEN PUSKESMAS • Perencanaan • Pelaksanaan dan pengendalian ( termasuk kendali mutu dan kendali biaya) 1. Pengorganisasian 2. Penyelenggaraan 3. Pemantauan , yg meliputi jangkauan dan mutu ---menggunakan data dari SIMPUS 4. Penilaian– sumber data utama SIMPUS • Pengawasan dan pertanggungjawaban ditkeskom

  27. PERENCANAAN • Rencana usulan kegiatan = Up Kes Pusk wajib = Up Kes Pusk Pengembangan • Rencana pelaksanaan kegiatan = Up Kes Pusk wajib = Up Kes Pusk Pengembangan ditkeskom

  28. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN • Pengorganisasian = Penentuan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan persatuan wilayah kerja = Membagi habis pekerjaan = Penggalangan kerjasama tim dg lintas sektoral • Penyelenggaraan memperhatikan : = azas penyelenggaraan puskesmas = Standar dan Pedoman pelayanan = Menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya ditkeskom

  29. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN • Pemantauan = kinerja (cakupan, mutu, biaya) =masalah dan hambatan =menggunakan data dari SIMPUS 4. Penilaian– sumber data utama SIMPUS ditkeskom

  30. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN • Pengawasan = Internal = Eksternal • Pertanggungjawaban = laporan berkala = laporan pertanggung jawaban masa jabatan ditkeskom

  31. SUMBER PEMBIAYAAN PUSKESMAS • PEMERINTAH ( anggaran pembangunan • dan anggaran rutin) • 2. PENDAPATAN PUSKESMAS • 3. SUMBER LAIN, antara lain dari • PT ASKES, JAMSOSTEK, JPSBK/ PKPS BBM ditkeskom

  32. PEMBIAYAAN • Apabila sistim Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku akan terjadi perubahan pada sistim pembiayaan Puskesmas. • Direncanakan pada masa yang akan datang pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat • Untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai melalui sistim Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh Pemerintah dalam bentuk pembayaran premi ditkeskom

  33. Penutup • Perubahan ditujukan untuk mengantarkan Puskesmas dalam perannya sebagai ujung tombak pencapaian Indonesia Sehat 2010 • Penerapan kebijakan dasar Puskesmas memerlukan dukungan yang mantap dari berbagai pihak : • dukungan politis • peraturan perundangan • sumberdaya, termasuk pembiayaan ditkeskom

  34. ... lanjutan penutup • Penerapan kebijakan memerlukan standar dan pedoman baik teknis maupun manajemen • Kebijakan dasar, standar dan pedoman merupakan acuan Propinsi dan Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan kebijakan operasional di masing-masing daerah • Diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia ditkeskom

  35. terima kasih ditkeskom

More Related