LISENSI MEREK

1. LISENSI MEREK

2. Pengertian Lisensi Merek • Lisensi adalah suatu perjanjian dimana pemegang hak kekayaan intelektual(misalnya pemegang hak atas merek) mengijinkan pihak lain untuk menggunakan hak ekslusifnya tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan membayar royalti. • Lihat definisi hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

3. Pengertian Lisensi Merek • License: a revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful, for example, a license allowing licensee to use a trademark on goods and services. This authorizes the licensee to use the trade mark in the manner authorized by the licensor. • The license may be general, covering all the goods and services for which the mark is registered or limited, only covering some of the goods or services for which the mark is registered.

4. LisensiHakAtasMereksecaraEkslusifdan Non Ekslusif • Lisensi Eksklusif diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk jangka waktu tetentu dan wilayah tertentu. Artinya lisensi hanya diberikan kepada pemegang lisensi ekslusif dalam wilayah tersebut, misalnya Indonesia, untuk jangka waktu berlakunya lisensi.

5. Lisensi Ekslusif dan Non Eksklusif • Dalam hal lisensi diberikan secara ekslusif, maka dipastikan bahwa penerima lisensi akan memberikan kontribusi yang memadai untuk memproduksi dan mendistribusikan produk yang bersangkutan dan berusaha sebaik-baiknya untuk mempromosikannya. Sebaliknya penerima lisensi dapat meminta supaya dalam radius tertentu wilayah eksklusifnya, tidak diberikan lisensi kepada pihak lainnya.

6. Lisensi Eksklusif dan Non Ekslusif • Lisensi non Eksklusif adalah suatu bentuk lisensi yang memberi kesempatan kepada pemilik Merek untuk memberikan lisensi kepada pemakai lisensi lainya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam wilayah yang sama.

7. Lisensi Eksklusif dan Non Ekslusif • Pasal 44 Undang-undang No.15 tahun 2001: • Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tesebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

8. Parallel Import and Exhaustion of Right • Bagaimanadenganklausulaini: • PemilikMerekmemberikanhak yang bersifateksklusifkepadapenerimalisensiuntukmenggunakanmerek, memproduksidanmemdistribusikankewilayah Indonesia; • Pemilikmereksecaralangsungmaupuntidaklangsung (misalnyalisensi) berhakmemasokataumenjualprodukdiluarwilayah Indonesia kepadasuatuBadanPembelian Global dantidakbertanggunjawabatasdistribusidanpenjualankembaliolehBadanPembelian Global kemanapun.

9. Parallel Import and Exhaustion Right • Parallel Import : Goods bearing valid trade marks that are manufactured abroad and imported to United States to compete with domestically manufactured goods bearing the same valid trademarks. Domestic parties commonly complain that parallel imports compete unfairly in the US Market , but US trademark law dose not prohibit the sale of most parallel import.

10. Parallel Import and Exhaustion Right • Parallel import: A product bought in one state and imported into another state by the purchaser, often to take advantage of price differences between states are also known as grey market goods. Parallel Importation usually take place outside supplier-authorized official distribution networks. Within the EU measures: taken to prevent parallel import in the single market will infringe Article 81 of the Treaty of Rome. While it is permitted to restrict an exclusive distributor from soliciting sales outside his exclusive area, absolute territorial protection may not be given, either by contract terms or by conduct or oral arrangements.

11. Parallel Import and Exhaustion of Right • Exhaustion of Right adalah suatu doktrin bahwa dalam hal penerima lisensi sudah memproduksi dan memasarkan produk ber merek sesuai dengan perjanjian lisensi merek, maka pemilk merek tidak memiliki hak apapun untuk mencegah usaha penerima lisensi maupun pihak ketiga untuk memasarkan dan menggunakan merek tersebut kemanapun. • Kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu jika telah diadakan perubahan atau modifikasi terhadap barang-barang tersebut yang akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi merek tersebut (Benelux Mark Act 1971 article 13A)

12. Parallel Import and Exhaustion Of Right • Exhaustion of right: A free –trade principle which hold that once goods are put o the market, owners of intellectual property rights in those goods who made the goods or allowed others to do so under their right, may not use national intellectual property rights to do prevent an import or export of the goods. Within the European Community these rules derive from Article 28-30 of the Treaty of Rome. • The trade mark cases on exhaustion of right have arisen under article 30 EC. In principle, a product which has been lawfully marketed in one Member State should be capable of being exported to another Member State and should be capable of being traded in that second Member State .

13. Parallel Import and Exhaustion of Right • However, some Member States’ laws have nationally been capable of being used to impede the free movement of goods, if the company could be selling its products at higher price in other Member State, so that parallel import of the cheaper products from the first Member State could undermine its pricing structure in those other Member States. A long line case law in the ECJ has established that in principle, a Member State may not permit to invoke their trade mark in a manner which obstacles to inter State trade, except if it justifies a means of protecting the very essence, the so called “specific subject matter of the trade mark right”. • Di Indonesia belum ada peraturan atau case law yang secara tegas melarang parallel import. Jika parallel import dilarang maka pemilik merek terkenal akan memegang posisi monopoli, jika parallel import dibolehkan kemungkinan barang yang diimport ke negara kita memiliki mutu yang rendah atau bahkan dijual dengan harga yang lebih murah.

14. Lisensi ditinjau dari sudut Hukum Perjanjian • Lisensi adalah suatu perjanjian dimana pemegang HKI mengijinkan pihak lain untuk menggunakan hak ekskusifnya tsb dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan royalty; • Bagi perjanjian lisensi berlaku ketentuan Buku III KUH Perdata: pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa ketentuan Buku III KUH Perdata berlaku bagi perjanjian nominat dan perjanjian innominat . Bearti syarat sahnya perjanjian juga berlaku bagi perjanjian lisensi. • Pasal 1320 KUH Perdata: kata sepakat dan kecakapan adalah syarat subyektip. Syarat obyektip, hal tertentu, menurut pasal 1333 KUH Perdata paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya. Tapi untuk misalnya lisensi merek jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas atau ketrampilan pemberi jasa ybs, seperti Rudi Harisuwarno sebaiknya disebutkan secara rinci.

15. Lisensi ditinjau dari sudut Hukum Perjanjian • Perjanjian Lisensi harus memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. • Pasal 47 UU No. Tahun 2001 bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang lansung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya; • Pasal 584 KUH Perdata , suatu pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tsb. Karena itu dalam perjanjian lisensi maupun assignment seharusnya dilakukan oleh pemegang hak atas merek.

16. Lisensi ditinjau dari segi Hukum Perjanjian • Pasal 3 UU No.15 Tahun 2001, Hak atas Merek adalalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Dengan mudah dapat diketahui siapa pemilik merek yang terdaftar. Karena hak atas merek lahir dari pendaftaran dan pendaftaran berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik atau kepada pihak ketiga siapa pemilik merek yang sejati. Jika terjadi perselisihan antara pemilik merek yang terdaftar dengan penerima lisensi yang mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilik merek ybs, maka perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. • Akan tetapi berdasarkan Pasal 48 UU No.15 tahun 2001, bahwa penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tsb sampai dengan berakhirnya jangka waktu lisensi. Pembayaran lisensi tidak diberikan kepada pihak yang mereknya dibatalkan tetapi kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

17. UU No.21/1961 Tidak Mengatur Lisensi • Kasus merek Gold Bond: Putusan MARI No.3051K/Sip/1981, tgl. 28/12/1983. • Merek Gold Bond telah dipakai di Indonesia atas dasar perjanjian lisensi antara Gallaher Limited dan PT.A.I.T. • Meskipun UU No.21/1961 belum mengenal lisensi tetapi karena PT. A.I.T. berdasarkan perjanjian lisensi telah memproduksi merek Gold Bond di Indonesia, maka adalah tidak patut dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik apabila PT.A.I.T meminta untuk dihapuskannya pendafatran merek yang telah dilakukan oleh Gallaher Limited; • Bahwa sebenarnya di beberapa negara maju sitem lisensi telah diperkenankan; • Putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek Gold Bond mengukuhkan dasar hukum pemberian lisensi.

18. Pengaturan Lisensi dalam UU No.15/1961 • Pasal 43 UU No.15/2001: • Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa; • Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan di Indonesia; • Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada Direktorat Jenderal dengan biaya dan akibat hukum dari pencatatan , perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak ketiga; • Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

19. Pengaturan Lisensi dalam UU No.15/1961 • Comment: Hal yang perlu diperhatikan dalam hal perjanjian lisensi merek diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia adalah kepastian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut sesuai dengan jenis barang dan jasa yang terdaftar. Karena bila merek tsb tidak digunakan, maka berdasarkan pasal61 ayat 2 Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, jika merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir; • Defensive Registration is Additional protection for some very well known marks which have been so widely used that it will cause confusion if others were free to use them I relation to different categories of goods or services. In Australia it can be obtained even though the registered owner does not use or intend to use the trade mark in relation to those goods or services. In Indonesia it is not allowed.

20. Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek • Pencatatan perjanjian lisensi diwajibkan supaya pemerintah dapat mencegah perjanjian lisensi yang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekeonomian Indonesia atau memuat pebatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi. Berdasarkan Pasal 47, Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan lisensi tersebut. • Comment: melalui lisensi suatu merek asing dapat menggunakan goodwill dari perusahaan dan reputasinya untuk menembus pasr negara berkembang. Dengan mendaftarkan mereknya secara dosmestik diharapkan penerima lisesni mempromosikan dan memperdagangkan merek tsb di pasar domestik untuk jangka waktu tertentu. Penerima lisensi biasanya sudah melakukan investasi untuk fasilitas produksi dan distribusi.

21. Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek • Comment: jangan sampai setelah penerima lisensi berhasil memasarkan merek asing, maka lisensinya tidak diperpanjang. Bahkan pemberi lisensi melakukan export dari negaranya atau memberikan lisensi kepada pihak lain ; • Jangka waktu lisensi harus memberi kesempatan kepada penerima lisensi untuk memeroleh return of investment dan keuntungan; • Ketentuan yang mewajibkan penerima lisensi mengembangkan merek lokal sebagai subtitusi merek asing, sehingga selama berlakunya perjanjian lisensi merek lokal tsb dapat digunakan bersama-sama dengan merek asing untuk mencapai pengakuan masyarakat dan standar internasional • Karena perjanjianlisensi berlaku bagi pihak ketiga, jika pemilik merek mengalihkan hak atas mereknya kepada pihak ketiga, maka perjanjian lisensi juga berlaku bagi pihak ketiga tsb.

22. Pengalihan Hak Atas Merek/Assignment • Pasal 40 UU No.15/2001, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan, dengan cara: • Pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. • Trade mark is disposable assets. Assignment of registered trade mark could be with or without goodwill of the business. See article 41 Trade Mark Law of 2001 No.15.

23. Lisensi Merek sebagai cara Menggunakan dan Mempertahankan Merek • Subkontraktor dan agen tunggal: bertindak untuk dan atas nama pemilik merek dalam melakukan promosi dan penjualan. • Lisensi : penerima lisensi bertindak sebagai independent contractor dan pemberi lisensi dapat melakukan quality control dan pemeriksaan berkala metode produksi untuk menjaga keabsahan mereknya. Pemilik merek dapat melepaskan tanggungjawab perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sepanjang tidak menyangkut pelanggaran hak atas merek, karena penerima lisensi dianggap sebagai independent contractor. Tapi lihat pasal 24 UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang menjual barang da/atau jasa melalui pelaku usaha lain bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen sepanjang tidak terjadi perubahan substansial atas produk ybs.

24. Lisensi Merek sebagai cara Menggunakan dan Mempertahankan Merek • Pasal 44: lisensi non eksklusif. Karena itu pemilik merek yang sudah memberikan lisensi tetap dapat menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. • Comment: Dalam hal lisensi merek diberikan secara non eksklusif maka pemberi lisensi dapat mencantumkan persyaratan tata cara penggunaan merek tsb untuk memberi indikasibahwa penggunaan merek tsb di bawah pengawasan pemilik merek. Akan tetapi di negara-negara tertentu (di luar Indonesia) terdapat persyaratanbahwa untuk dapat digunakan, maka merek harus diterjemahkan dalam bahasa domestik atau penggunan merek asing tidak diijinkan untuk produk-produk yang dibuat melalui kerjasama dengan pihak asing yang ditujukan untuk pasar domestik, tapi hanya diijinkan dibuat untuk pasar eksport

25. Lisensi Merek sebagai cara Menggunakan dan Mempertahankan Merek • Pasal 45 UU No.15 tahun 2001 bahwa dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi diberi wewenang untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. • Praktek ini sering dijumpai dalam perjanjian penerima waralaba, dimana penerima waralaba utama memberikan lisensi kepada penerima waralaba lanjutan. • Pasal 46 UU No.15 Tahun 2001 bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tsb di Indonesia oleh pemilik merek. • Comment: sebab berdasarkan pasal 61 Dirjen dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek, jika merek tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian akhir.

26. Lisensi Merek sebagai cara Menggunakan dan Mempertahankan Merek • Pasal 77:gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. • Compare to Singapore: any party sued by such licensee may raise defense that would be open to him if he had been sued by the trade mark owner. Normally the licensee must join the trade mark owner as a party, unless the court permits otherwise.

27. Pengakuan terhadap Goodwill dan Pengawasan Mutu • Pasal 41: • Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lainnya yang terkait dengan merek tersebut • Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas atau ketrampilan pribadi pemberi jasa bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. • Penjelasan bahwa pengalihan hak atas merek jasa dapat dilakukan dengan syarat ada jaminan dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi untuk menjaga kualitas jasa yang yang diperdagangkan. Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik merek sebagai pemberi lisensi atau sebagai pihak yang mengalihkan merek tsb mengenai metode atau cara pemberian jasa yang melekat pada merek tersebut.

28. Pengakuan terhadap Goodwill dan Pengawasan Mutu • Comment: dalam suatu pengalihan atau lisensi merek barang atau jasa selalu terkait goodwill yaitu nama baik dan reputasi orang atau perusahaan yang mengalihkan atau memberikan lisensi. Karena itu pengalihan maupun lisensi merek biasanya disertai persyartan quality control. Sebab jika barang atau jasa yaqng dihasilkan bermutu rendah, maka mungkin saja masyarakat akan menganggap bahwa barang dan jasa tsb tidak terkait dengan pemilik merek yang terdaftar dan karena itu merek dapat dihapuskan dari pendaftaran. Sesuai doktrin bahwa fungsi merek adalah agar masyarakat mengetahui berasal darimana barang dan jasa yang beredar di pasar.

29. Pengakuan terhadap Goodwill dan Pengawasan Mutu • Sarana pengawasan mutu dapat berupa kewajiban penerima lisensi merek untuk menrima pasokan bahan mentah dan sumber daya manusia dari pemberi lisensi; • Lisensi merek seperti ini dapat dikualifikasikan sebagi perjanjian tertutup atau tying agreement yang dilarang Pasal 15 ayat 2 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Moopoli . • Akan tetapi Pasal 50 huruf B UU No.5/1999 mengecualikan perjanjian waralaba dan lisensi Hak Kekayaan Intelektual dari undang-undang ini; • Di berbagai negara keabsahan perjanjian tertutup, dinilai melalui pendekatan rule of reason ketimbang illegal per se. Artinya jika perjanjian tertutup mengakibatkan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka akan dilarang. Sebaliknya jika perjanjian lisensi yang merupakan perjanjian tertutup tsb bermanfaat untuk sarana pengawasan mutu atau justru mendorong effisiensi, maka perjanjian tsb dapat dibenarkan.

30. REFERENCES . Alison Firth, Shelley Lane Yvonne Smyth(editor), Reading in Intellectual Property. Anne Fitzgerald, Intellectual Property. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary. Elizabeth A.Martin and Jonathan Law (editor) Oxford Dictionary of Law. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Suharnoko, Lisensi Hak Cipta dan Lisensi Merek. Walter Woon, Basic Business Law in Singapore.

31. TO BE CONTINUED