360 likes | 1.01k Views
Hak Penguasaan atas Tanah. Menurut Hukum Tanah Nasional. Sistem Hak Penguasaan atas Tanah. Mengatur isi kewenangan sesuai jenis hak Mengatur hak dan kewajiban Memberikan batasan berupa larangan-larangan. Sistem Hak Penguasaan atas Tanah Nasional.
E N D
Hak Penguasaan atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional
Sistem Hak Penguasaan atas Tanah • Mengatur isi kewenangan sesuai jenis hak • Mengatur hak dan kewajiban Memberikan batasan berupa larangan-larangan
Sistem Hak Penguasaan atas Tanah Nasional • Mengatur hubungan antara Pemilik Tanah (Bangsa Indonesia: ada yg masih memiliki corak masyarakat hukum adat, dan yg sudah tdk.bercorak masyarakat hukum adat) dengan Tanahnya (HAK BANGSA INDONESIA) • Mengatur hubungan negara RI dan bangsa Indonesia (ADA PELIMPAHAN WEWENANG) • Mengatur hubungan antara Negara dengan Tanah di wilayah RI (HAK MENGUASAI NEGARA) Ps. 33 ayat 3 UUD 1945
MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS (Bersifat Publik dan Perdata) HAK BANGSA INDONESIA (Ps. 1 UUPA) HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA) HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Ps. 3 UUPA) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM (Bersifat Perdata) HAT PRIMER HAK PERORANGAN ATAS TANAH HAK ATAS TANAH HAT SEKUNDER HAK JAMINAN ATAS TANAH (Hak Tanggungan) UU No.4/1996 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (uu No. 16 Th. 1985) WAKAF
Teori--Hak Penguasaan Tanah • SEBAGAI LEMBAGA HUKUM (STATIC FUNCTIONS) • SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRET(DYNAMIC FUNCTIONS)
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK HAK-HAK PERORANGAN ATAS TANAH SEBAGAI LEMBAGA HUKUM KETENTUAN POKOK • KEWENANGAN • Pembatasan • Tolok ukur pembeda KETENTUAN POKOK TTG KEWAJIBAN • FUNGSI SOSIAL (PASAL 6 UUPA) • KEWAJIBAN UNTUK MENGERJAKAN/ MENGUSAHAKAN TANAH YANG DIPUNYAI (PS. 10 UUPA) • KEWAJIBAN MEMELIHARA TANAH
1. KETENTUAN POKOK: ASAS NASIONALITAS (PASAL 9 UUPA) • 2. KETENTUAN UMUM: • TIDAK BEBAS MEMINDAHKAN HAK • WNI SAJA YG BOLEH MENJADI PEMEGANG HM • NON-DISKRIMINASI (RAS, KELAMIN, STATUS EKONOMI) • WNA DAPAT MEMILIKI HAK PAKAI • STATUS TANAH TIDAK MENGIKUTI STATUS HUKUM SUBYEKNYA (STATUS HUKUM TANAH MENENTUKAN STATUS SUBYEKNYA) KETENTUAN POKOK TTG SUBYEK
1. KETENTUAN POKOK : PASAL 4 UPA • 2. KETENTUAN KHUSUS: • JENIS TANAH • LETAK TANAH • LUAS TANAH • JANGKA WAKTU HAK KETENTUAN POKOK TENTANG OBYEK
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK HAK-HAK ATAS TANAH SEBAGAI HUBUNGAN HUKUM KONKRET TERCIPTANYA HAK ATAS TANAH • KONVERSI HAK-HAK LAMA • PEMBERIAN HAK (HAT-PRIMER) • PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK • (HAT-SKUNDER) • MENURUT KETENTUAN HUKUM • ADAT
TANAH HAK MILIK DAPAT DIBEBANI DENGAN: • HGB • HAK PAKAI • HAK SEWA • GADAI • HAK USAHA BAGI HASIL • HAK MENUMPANG PEMBEBANAN HAK PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS TANAH (HAK TANGGUNGAN): HM, HGU, HGB, HAK PAKAI
KARENA PERISTIWA HUKUM : WARIS TANPA WASIAT • MELALUI PERBUATAN HUKUM: • JUAL BELI • TUKAR-MENUKAR • INBRENG (PEMASUKAN SAHAM) • HIBAH WASIAT • PEMBERIAN MENURUT HUKUM ADAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA PERISTIWA HUKUM: • (PASAL 27, 34, DAN 40 UUPA) • KARENA HABIS JANGKA WAKTU HAKNYA • KARENA PELEPASAN HAK • KARENA DITERLANTARKAN • KARENA DIBATALKAN • KARENA PENCABUTAN HAK HAPUSNYA HAK ATAS TANAH
JUAL BELI • TUKAR-MENUKAR • PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK DI ATAS TANAH HAK MILIK • PELEPASAN/PEMBEBASAN HAK • PENCABUTAN HAK TATACARA MEMPEROLEH TANAH