1 / 21

PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU

PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU. Dosen SURADJI, S.Sos , M.Si Email; trainingesq@yahoo.co.id Blog; http://www.adjiok.wordpress.com. Pokok Bahasan. 1. Pengertian Parpol 2. Fungsi Parpol 3. Klasifikasi partai Politik 4. Pengertian Pemilu

charde-wilkinson
Download Presentation

PENGANTAR LMU POLITIK Part X Sistem Kepartaian & Sistem PEMILU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGANTAR LMU POLITIKPart XSistemKepartaian & Sistem PEMILU Dosen SURADJI, S.Sos, M.Si Email; trainingesq@yahoo.co.id Blog; http://www.adjiok.wordpress.com

  2. Pokok Bahasan • 1. Pengertian Parpol • 2. Fungsi Parpol • 3. Klasifikasi partai Politik • 4. Pengertian Pemilu • 5. Sistem Pemilihan Umum

  3. Pengertian Partai Politik • Partai Politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat • Asumsinya; Rakyat adalah faktor yg perlu diperhitungkan & diikutsertakan dalam proses politik • Partai politik pada umumnya bersandar pada ideologi sosialisme, liberalisme, agama dan profesi

  4. Pengertian Partai Politik • Miriam Budiarjo= suatu kelompok yg terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yg sama. Tujuanya= memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara-cara yg konstitusional • Carl J. Friedrich= sekelompok manusia yg terorganisir secara stabil dg tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan sehingga anggota partai menerima manfaat yg bersifat idiil /materiil.

  5. Pengertian Partai Politik • R.H. Soltou= sekelompok warga yg terorganisir dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum. • Sigmund Neumann= aktifitas politik yg berusaha menguasai pemerintah serta memperebutkan dukungan rakyat melalui persaingan. • UMUM=kumpulan orang yg memiliki nilai dan cita-cita yg sama, terorganisir dan memiliki tujuan yg sama yaitu meraih kekuasaan dalam pemerintahan negara.

  6. Tujuan Partai Politik • Menjadi wadah aktualisasi diri WN • Menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat • Sbg sarana meraih & mempertahankan kekuasaan • Wadah berhimpun bagi masy/kelompok yg memiliki idiologi & kepentingan yg sama.

  7. Fungsi Partai Politik • Partai revolusioner akan berjuang merubah seluruh tatanan organisasi pemerintah, kebudayaan masy dan sistem ekonomi. • Partai konservatif & tradisional akan berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya. • Menurut Mochtar Mas’oed & C.M.Andrews, ada 6 fungsi parpol; 1. Sosialisasi politik, sesorang memperoleh sikap & orientasi thd fenomena politik (anak-anak s/d dewasa)

  8. 2. PartisipasiPolitik, mendorogmasyikutaktifdalamkegiatanpolitik (doktrinidiologi, platform, danazaspartai) • KomunikasiPolitik, menyalurkananekaragampendapat & aspirasi • Artikulasikepentingan, menyatakankepentingankonstituenkpdbadanpolitik/pemerintah. • Agregasikepentingan, memadukankepentinganmasysertamemadukanyamenjadisebuah program kerja • Pembuatkebijaksanaan, jikapartaimeraihataubisamempertahankankekuasaandidalampemerintahansecarakonstitusional.

  9. Klasifikasi partai Politik • Klasifikasi berdasarkan komposisi & fungsi keanggotaanya a. partai Massa, mengandalkan kekuatan jumlah anggota b. partai kader, terletak pd keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. • Klasifikasi menurut sifat dan orientasi a. partai lindungan patronage party), partai hanya giat menjelang pemilu b. partai idiologi/azas, punya pandangan hidup dan prinsip yg kuat dan mengikat.

  10. 3. Klasifikasi menurut jumlah sistem partai dlm negara (3) a. Sistem partaitunggal (one party system), biasanya dipakai di negara yg baru merdeka, negara multi etnis dan komunis. tujuanya=menghindari gejolak sosial politik. b. Sistem multipartai, ada karena keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan. Indonesia, Malaysia. Sistem ini menyababkan tidakadanya dominasi satu partai (one party dominance) sehingga partai harus melakukan koalisi.

  11. c. sistemdwipartai (Two Party System), dalamsebuahnegarahanyaadaduapartaipolitik/beberapapartaipolitiktetapihanyaadaduaparpol yang memilikiperananakannegara., Partaipenguasadanpartaioposisi. AS, Inggrisdan Filipina Ada 3 prasyaratsistemdwipartaiberjalanbaik; • Komposisimasyarakatnyahomogen, • Adanyakonsensusmasyarakatmengenaiazas & tujuansosialpokok (political consensus) • Adanyakontinuitassejarah (historical continuity)

  12. Pengertian; Pemilihan Umum • Pemilu=“political market” (Indria Samego) • Artinya; pemilu adalah pasar politik tempat individu/masy berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanj masy) antara peserta pemilu/parpol dengan pemilih/rakyat setelah melakukan serangkaian aktifitas politik • Aktifitas politik; kampanye, propaganda, iklan politik, dll.

  13. Tujuan • Menurut UU no 12 tahun 2003 tentangPemilu DPR, DPD dan DPRD; “memilihwakilrakyatdanwakildaerahsertamembentukpemerintahan yang demokratis, kuatdanmemperolehdukunganrakyatdalamrangkamewujudkantujuannasional (UUD 1945) • Menurut UU no 23 tentangPemiluPresidendanWakilPresiden; memilihPresidendanWakilPresiden yang memperolehdukunganrakyatsehinggamampumenjalankan fungsi2 kekuasaanpemerintahannegarauntukmencapaitujuannasional (UUD 1945)

  14. Azas Pemilu • Menurut UU no 15 tahun 1969 a. Umum (17 th/sudah menikah dan umur 21 th berhak dipilih) b. Langsung (tanpa perantara dan tanpa tingkatan) c. Bebas (sesuai hati nurani tanpa pengaruh, tekanan/paksaan) d. Rahasia (secretballot) tidak diketahui dengan jalan apapun oleh orang lain.

  15. Lanjutan Azaz Pemilu 2. Menurut UU no 3 tahun 1999 a. Jujur (penyelenggara, pemerintahdanparpol, pemantau, pemilihdansemuapihakygterlibatlangsungharusjujursesuai UU) b. Adil (pesertapemiluterbebasdaridiskriminasi) c. Langsung d. Umum e. Bebas f. Rahasia

  16. Lanjutan Azas 3. Menurut UU no 23 tahun 2003 ttg MD3 dan UU no 23 tahun 2003 ttg Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden a. Langsung b. Umum c. Bebas d. Rahasia e. Jujur f. Adil

  17. Pemilu Legislatif Secara umum ada dua prinsip sistem pemilihan umum; • Singgle-member Constituency/distrik (satu daerah emilihan memilih satu wakil) • Multi-member Constituency/Proporsional Representation (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil/perwakilan berimbang)

  18. Add Distrik kelemahan; • kurangmemperhatikanpartaikecildanminoritas • jikaadabanyakpartaipolitikmakajumlahsuarahilangsemakinbesar. Keuntungan; • Calonlebihdikenalolehpemilih • Mendorongprosesintegrasiparpolkarenakursiygdiperebutkan “satu” • Mengurangijumlahparpol • Sederhanadanmudah

  19. Add Proporsional Representation PerwakilanBerimbang Sisteminiberusahamengurangikelemahandarisistemdistrik. Gagasanpokoknyaadalahbahwajumlahkursiygdiperolehsesuaidenganjumlahsuara yang diperoleh. Misal; 1:400.000 Biasanyadiimbangidengansistemdaftar (List System) Kelemahan; • Mempermudahfragmentasidantumbuhnyapartaibaru • Calonteerpilihlebihteerikatdenganparpol • Banyaknyaparpolmenyulitkanstabilitaspemerintah

  20. SEKIAN DULU YA????

  21. Diskusi kasus (20’) Dalamsistemdemokrasi era reformasisaatinimasyarakatharusmenggunakanhakpilihnya minimal 4 kali dalam 5 tahun, mulaidariPemiluLegislatif, PemiluPresiden, PemiluGubernurmaupunPemiluBupati/Walikota. BelumlagijikaiatinggaldiDesa yang menggunakanPemilihanKepalaDesa. Dari tahunketahun/pemilukepemiluantusiasmemasyarakatsemakinberkuranguntukmenggunakanhakpilihnya. AnalisadimanakelebihandankekuranganatassistemPemilutersebutdanbuatkanrekomendasinyadenganpendekatanPemilihanUmum?

More Related