1 / 11

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II). A. Istilah. HAN  FAK HUMUM. Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Pemerintah Hukum Tatausaha Negara. AN. PENDAHULUAN. IAN  FAK ISIP. PEMERINTAH. Luas (Kn): Seluruh kekuasaan negara  Triaspolitika (E, L, & Y) Sempit:

donagh
Download Presentation

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA(Bahan Hingga KD II)

  2. A. Istilah HAN  FAK HUMUM • Hukum Administrasi Negara • Hukum Tata Pemerintah • Hukum Tatausaha Negara AN PENDAHULUAN IAN  FAK ISIP

  3. PEMERINTAH • Luas (Kn): Seluruh kekuasaan negara  Triaspolitika (E, L, & Y) • Sempit:  [ Kn – (L + Y) ]  Eksekutif / Pemerintah / Adm

  4. PEMERINTAHAN Pemerintah / Penguasa (AM Donner):  Fungsinya Struktur / Organisasinya

  5. Fungsi Penguasa: 1. Pemelihara Ketertiban; 2. Pengelola Keuangan; 3. Tuan Tanah; 4. Pengusaha. Struktur / Organisasi : 1. Pribadi & dewan2 yg ditugaskan utk melaks wewenang yg bersifat hk publik (bdn2 pemerintahan); 2. BH mnrt hk perdata yg sesuai & berdsrkan hk telah didirikan, dan oleh karena itu harus dianggap sbg termasuk dlm pihak Pemerintah (Jawatan umum)

  6. SEJARAH PEMERINTAHAN DI INDONESIA • PADA MASA KOLONIAL (HB); • PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN: 1. Kurun 1945 – RIS; 2. Kurun RIS – RI Kesatuan UUDS; 3. Kurun UUDS – Dekrit 5 Juli 1959; 4. Kurun setelah Dekrit – 1965; 5. Kurun setelah 1966 – 1997 (ORDE BARU); 6. Kurun setelah 1997 (ORDE REFORMASI)

  7. PEMERINTAHAN NEGARA TUGAS KLASIK PEM NEGARA: 1. Melindungi Bangsa & Wilayah Thd Serangan dr LN (Pertahanan); 2. Melindungi Bangsa & Wilayah thd kerusuhan dr DN (Pembtk & Pemeliharaan Hk; Polisi dll); 3. Penagihan uang pajak & pengelolaan dana tsb utk kep pembiayaan tugas2 negara.

  8. TUGAS MODERN PEM NEGARA, Bergantung dr: 1. Kesukaran & kebutuhan yg dirasakan oleh masy yg bersangkutan; 2. Sarana2 keuangan & kemungkinan2 lain yang tersedia utk menjlnkan tugas2 tertentu; 3. Tanggapan di bidang politik ttg kebijaksanaan pihak negara yg diinginkan; 4. Kewajiban2 pada tingkat internasional.

  9. DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO Peraturan2 yg mengatur hub timbal balik antara pemerintah dan rakyat. J OPPENHEIM HTN menyoroti neg dlm keadaan bergerak. VOLLENHOVEN HTN: Keseluruhan perat hk yg membentuk alat2 perleng neg & menentukan alat2 perleng neg tsb. HAN: Keseluruhan ket yg mengikat alat2 perleng neg, baik tinggi maupun rendah, stlh alat2 itu menggunakan kewenagan2 ketatanegaraanya

  10. LOGEMANN:  Perat2 khusus, yg disamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi neg ikut serta dlm lalu lintas masyarakat. E. UTRECHT  Menguji hub hukum istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) adm neg melaksanakan tugas mereka yang khusus. F.A.M. STROINK Berisi peraturan2 yg menyangkut administrasi. Administrasi = bestuur = pemerintah. Van Wijk-Konijnenbelt  Instrumen yuridis bg penguasa utk scr aktif terlibat dg masy; dan pd sisi lain mrp hk yg memungkinkan anggota masy mempengaruhi penguasa & memberikan perlind thd penguasa. P De Haans cs: Hk Adm memenuhi 3 fungsi: norma, instrumen & Jaminan

  11. DESKRIPSI HAN Sarana2 Administrasi Sturen Sancties PENGUASA MASY / PENDUDUK / RAKYAT Perlindungan hukum Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan • Meliputi: • Mengatur sarana penguasa utk mengatur & kendalikan masy; • mengatur cara2 partisipasi masy/WN; • perlindungan hukum; • norma2 dasar bagi penguasa untuk pem yg baik

More Related