1 / 26

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. PERAN LPSE DALAM PEMBERANTASAN KKN PENGADAAN BARANG/JASA Robin Asad Suryo . Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Disampaikan pada Rakornas LPSE Kementerian Agama Jakarta, 22 Juli 2014.

cwen
Download Presentation

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LKPP LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah PERAN LPSE DALAM PEMBERANTASAN KKN PENGADAAN BARANG/JASARobin AsadSuryo.DeputiMonevdanPengembanganSistemInformasiLKPP DisampaikanpadaRakornas LPSE Kementerian Agama Jakarta, 22 Juli 2014

  2. POTENSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG/KEKUASAAN HATI-2!, POWER TENDS TO CORRUPT!

  3. DEFINISI FRAUD Fraud - an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage -Auditing and Assurance Standards Board, Australia - ASA 240

  4. POHON FRAUD

  5. ALASAN TERJADINYA FRAUD Kesempatan munculketikasistempengawasanpengendaliandanlemah. Pelakuberpikirtidakakanmungkinketahuan Rasionalisasi ataupembenaranterhadap yang dilakukan. Misalnyakarenamerasapenghasilantidakcukup, tanggungjawabtidakseimbangdenganpenghargaan Motivasi atautekanansepertimasalahfinansial/ekonomi, tekanandariatasan, dandaripihak lain yang lebihkuat.

  6. BAGAIMANA MENGATASI FRAUD

  7. PRINSIP PENGADAAN 7 Efisien Akuntabel Efektif PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA Adil/TidakDiskriminatif Transparan Bersaing Terbuka

  8. 8 ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE Tertib & TanggungJawab Tidakmenerima, menawarkanataumenjanjikan Profesional, Mandiri Dan Jujur MenghindariPenyalah- gunaanWewenang Tidak SalingMempengaruhi Etika Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan Ketentuan Good Governance MencegahPemborosan Menerimadantanggungjawab MenghindariConflict Of Interest

  9. PERMASALAHAN PENGADAAN

  10. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • PengadaanSecaraElektronik (e-procurement) Pengadaanbarang/jasa yang dilaksanakandenganmenggunakanteknologiinformasidantransaksielektroniksesuaidenganketentuanperundang-undangan • SistemPengadaaanSecaraElektronik (SPSE) Sistemaplikasielektronik yang dikembangkanoleh LKPP untukmemfasilitasipengadaanbarang/jasa • LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE) Unit kerja yang dibentuk di seluruhK/L/D/I untukmenyelenggarakansistempelayananpengadaanbarang/jasasecaraelektroniksertamemfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalammelaksanakanpengadaanbarang/jasasecaraelektronikLPSE adalahPenyelenggaraSistemPelayanan Pengadaan SecaraElektronik • Service Level Agreement (SLA) Kesepakatan yang mengaturbatasankewenangandankewajiban LPSE dan LKPP dalamrangkapengelolaandanpemanfaatanteknologisertainformasipadasistempengadaansecaraelektronik (SPSE)

  11. TUJUAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

  12. MANFAAT PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Mendapatkan penawaran yang lebih banyak Mempermudah proses administrasi Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan ULP / PP Menciptakan persaingan usaha yang sehat Memperluas peluang usaha Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang Penyedia Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan Mendapatkanpelayanan yang lebihbaik Masyarakat

  13. MANUAL VS ELEKTRONIK

  14. CELAHPENYIMPANGANDALAM PENGADAAN SEBELUM & SESUDAH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT

  15. POTENSI FRAUD DI DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

  16. POTENSI FRAUD DI DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

  17. INDEKS PERSEPSI KINERJA PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK

  18. Aspek yang Diukur

  19. IndeksPersepsiPBJP SecaraElektronik

  20. Interpretasi

  21. Rekomendasi

  22. KESIMPULAN IndeksPersepsiKinerjaPengadaanBarang/ JasaPemerintah: • Transparansitinggi • Integritasmasihrendah Kesimpulan : • Harapan & kepercayaanterhadapsisteme-Procurement tinggi • Masihadakeraguanthdintegritas SDM pengelola

  23. SOLUSI MENINGKATKAN INTEGRITAS • Meminimalisirintervensimanusia: • Memperbanyakotomatisasi proses olehsistem • Jaminankeamanan/keaslian file dankehandalanpadasistem & transaksielektronik • Pengembangan/perluasan e-purchasing (melalui e-catalog) • Single Sign-On • Vendor Management System (VMS) • Meningkatkantransparansi & partisipasipublik • Pembinaan danpengembangan SDM Pengelola • Penyempurnaantatakelola • SOP yang lebihketatbagiPengelolaPengadaan • Standarisasi LPSE • Probity audit • Meningkatkanpersainganusaha: • AkuisisiPenyedia • MeningkatkankapabilitasPenyedia • National Single e-Market Place  Menyatukanpasarpengadaannasional

  24. LKPP LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah Terima kasih Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

More Related