1 / 18

NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI

NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI. NOMOR : B/3/I/2012 NOMOR : 70/Um/PB/XX/2012 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU. TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU. PIHAK PERTAMA

rory
Download Presentation

NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NOTA KESEPAKATANKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI NOMOR : B/3/I/2012 NOMOR : 70/Um/PB/XX/2012 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU

  2. TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU PIHAK PERTAMA Jendral Pol. Drs. TIMUR PRADOPO KAPOLRI bertindak utk a.n. KAPOLRI berkedudukan di Jalan Trunojoyo nomor 3, kebayoran baru, Jaksel PIHAK KEDUA Dr.H. SULISTIYO, M.Pd KETUM PGRI bertindak utk & a.n. PGRI berkedudukan di Jln. Tanah Abang III / 24, Jakpus 10160

  3. PIHAK I & PIHAK II bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan: • PIHAK I • mrpknalatnegaraPeliharakamtibmas, gakkum, Linyommaskamdangri B. PIHAK II Mrpkn org profesi Guru utk majukan profesi, katkan kompetensi, karir wawasan kependidikan lidung profesi kesejahteran & pengabdian pd masy (pasal 41 (2)) & gakkan kode etik guru, hukum pd guru. Psl. 42 UU 14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen)

  4. Dasar peraturan per UU sbb UU NO 2 Th 2002 ttg Kepolisian Negara RI tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4168 UU NO 20 Th 2003 ttg sistem Pendidika Nasioal Lembar Negara Th 2003 No 78 tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301 UU No 14 Th 2005 tentang guru dan dosen ( lembar negara republik indonesia th 2005 No 157) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 68 th 2008 ttg tata cara pelaks hub & kerma kepolisia Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 Th 2008 ttg guru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Th 2009 ttg dosen HAL-HAL TSB DIATAS PARA PIHAK Sepakat adakan kerma dlm rangka perlindugan kum profesi guru

  5. BAB I Maksud & Tujuan Pasal 1 2. gakkum & UU no. 14 Th. 2005 ttg guru & dosen khususya pasal 39 (3), pasal 41 (2), dan pasal 42 Melakukan kerma utk lindungi kepentingan masy khususnya guru (PGRI)

  6. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Perlindungan hukum kepada guru Perlidungan profesi guru Perlidungan keamanan kerja guru Sosialisasi kebijakan Tukar menukar informasi Pendidikan dan pelatihan

  7. BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perlidungan Hukum pd Guru Pasal 3 • PIHAK I berikan perlindungan kum kpd guru meliputi perlindungan kum thd tindak kekerasan, ancaman intimidasi & pihak peserta didik, orang tua peserta didik, & pihak lain di lingk pendidikan 2. PIHAK II menyampaikan lap atas kejadian dimaksud pd ayat (1) kpd PIHAK I baik lisan maupun tertulis disertai bukti pemulaan yg cukup

  8. BAGIAN 2 lindung Profesi Guru Pasal 4 1. PIHAK PERTAMA : berikan perlindungan thd pelecehan profesi guru dan tenaga pendidikan 2. PIHAK II : menyampaikan laporan atas kejadian dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA baik secara lisan maupun tertulis disertai bukti permulaan yang cukup

  9. BAGIAN KETIGA Perlindungan Keamanan Kerja Guru Pasal 5 1. PIHAK I memberikan perlindungan thd kam kerja guru & tenaga kependidikan 2. PIHAK II lap kejadian dimaksud pd ayat (1) kpd PIHAK I baik lisan maupun tertulis disertai bukti permulaan yg cukup

  10. BAGIAN KE IV Sosialisasi Kebijakan Pasal 6 1. PIHAK I lakskan sosialisasi bijak, bin dlm bid gakkum kpd PIHAK 2 2. lakskan sosialisasi ttg bijak dlm bid gakkum kpd PIHAK II

  11. BAGIAN KE V Tukar Menukar Informasi Pasal 7 1. PIHAK PERTAMA berikan info yg di butuhkan ttg hukum kususnya yg terkait dgn perlindungan hukum thd guru, perlindungan profesi guru, serta perlindungan keamanan kerja guru kpd PIHAK KEDUA 2. PIHAK KEDUA berikan info yg dibutuhkan ttg perkembangan pendidikan, kode etik, serta yg terkait dgn perlindungan hukum thd guru, perlindungan profesi guru, & perlindungan keamanan kerja guru kpd PIHAK PERTAMA

  12. BAG KEENAM Pendidikan dan Pelatihan Pasal 8 1. PIHAK PERTAMA lakskan prog pendidikan & pelatihan utk katkan SDM kpd PIHAK KEDUA 2. PIHAK KEDUA lakskan prog pendidikan & pelatihan utk katkan SDM kpd PIHAK PERTAMA

  13. Bab IV PEMBIAYAAN Pasal 9 Segala biaya yg timbul berkenaan dgn pelaks Nota Kesepahaman dibebankan kpd angaran PARA PIHAK

  14. BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 10 1. Bila ada perselisihan akibat adanya Nota Kesepahaman maka PARA PIHAK selesaikan scr musyawarah mufakat 2. Nota Kesepahaman ini tdk akan berakhir jk salah satu pihak tdp pergantian pejabat/pengurus , dpt diteruskan oleh pejabat/ pengurus tanpa merubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini 3. Hal-hal yg blm diatur dlm Nota Kesepahaman ini akan di diatur oleh PARA PIHAK dlm bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahamaaddendum yang merupakan ini

  15. PASAL 11 1. PARA PIHAK susun SOP pelaks Nota Kesepahaman paling lambat 2 bln setelah penandatanganan 2. SOP sbgmana di maksud dlm ayat (1) mjd bag yg tdk terpisahkan dr Nota Kesepahaman

  16. BAB VI Anev Pasal 12 • PARA PIHAK • sepakat lakukan anev atas pelaks Nota Kesepahaman melalui pertemuan scr berkala koord paling sedikit 2 kali dlm setahun 2. Dlm hal ditemukan permasalahan sgr diselesaikan oleh PARA PIHAK dpt dilakukan pertemuan secara insidentil

  17. BAB VII Jangka Waktu Pasal 13 1. Nota Kesepahaman berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK 2. Nota Kesepahaman dpt diperpanjang sesuai dgn kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dg lakukan koord 3 bulan sblm berakhirnya Nota Kesepahaman . 3. Nota Kesepahaman ini diakhiri sblm jangka waktu sbgmana pd ayat (1) dg ketentuan pihak yg bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan scr tertulis selambat-lambatya 3 bln sebelumnya

  18. BAB VIII PENUTUP Pasal 14 Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Dr. H. SULISTIYO, M.Pd KETUA UMUM PB. PGRI Drs. TIMUR PRADOPO JEDERAL POLISI

More Related