PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pada Acara: 1

2. OUTLINE Proses Penyusunan RPJMD sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 Substansi Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kerangka Pendanaan RPJMD 2010-2015 Indikator Kinerja Daerah a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat b. Aspek Pelayanan Masyarakat c. Aspek Daya Saing 2

3. Proses Penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No 54 Tahun 2010 3

4. 4

5. 5

6. Substansi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 6

7. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Prov. Kalteng Tahun 2010-2015 ini meliputi Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran (Substansi RPJMD) sebagai berikut: BATANG TUBUH BAB I Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup RPJM Daerah terdiri dari 2 pasal (Pasal 2 dan Pasal 3) BAB III Sistematika RPJM Daerah terdiri dari 2 pasal (Pasal 4 dan Pasal 5) 7

8. BAB IV Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 1 pasal (Pasal 6) BAB V Perubahan Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari 3 pasal (Pasal 7, 8 dan Pasal 9) BAB VI Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal (Pasal 10 dan Pasal 11) 8

9. B. PENJELASAN I. Umum II. Pasal demi pasal LAMPIRAN (Substansi RPJMD) BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KERANGKA PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PENUTUP 9

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. Permasalahan dan Isu Strategis 14

15. 15

16. 16

17. 17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

30. 30

31. 31

32. 32

33. 33

34. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 34

35. 35

36. 36

37. 37

38. 38

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54

55. 55

56. 56

57. 57

58. 58

59. 59

60. 60

61. 61

62. 62

63. 63

64. 64

65. 65

66. 66

67. 67

68. 68

69. 69

70. 70

71. 71

72. 72

73. 73

74. 74

75. 75

76. 76

77. 77

78. Kerangka Pendanaan RPJMD 2011-2015 78

79. Kerangka Pendanaan untuk lima tahun ke depan (Periode 2011-2015) Berdasarkan realisasi pelaksanaan APBD beberapa tahun sebelumnya, maka prediksinya adalah sebagai berikut: Pendapatan Pendapatan diprediksi dan diupayakan untuk tumbuh sebesar 15%, untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik langsung maupun tidak langsung, Belanja Belanja Tidak Langsung, Pemenuhan akan belanja tidak langsung harus diprioritaskan , karena merupakan belanja wajib. Nilainya selalu meningkat, karena adanya kebijakan baik nasional maupun daerah, seperti kenaikan gaji dan kenaikan-kenaikan tunjangan pegawai negeri lain. Belanja tidak langsung diprediksikan naik sebesar 15%, Belanja Langsung Besarnya belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, besarnya tergantung pada besarnya belanja tidak langsung dan kebijakan adanya defisit atau surplus. Dengan tingkat pendapatan meningkat sebesar 15% dan belanja tidak langsung sebesar 15%, maka belanja langsung yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan akan semakin berkurang jumlahnya (dapat dilihat pada tabel berikut) Pembiayaan Kebijakan defisit masih diperlukan untuk dapat memperbesar kapasitas belanja langsung dalam rangka membiayai program/kegiatan sesuai visi dan misi daerah lima tahun ke depan. 79

80. 80

81. Kapasitas riil kemampuan keuangan merupakan hasil dari Pendapatan ditambah dengan besarnya defisit (untuk anggaran defisit) dikurangi dengan belanja tidak langsung, belanja langsung bidang pendidikan (yg diprediksikan 13% dari belanja), belanja langsung wajib untuk pembayaran listrik, telepon, PDAM dan lain-lain serta belanja makan dan minum pegawai.Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan:1. meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD, memanfaatkan  peluang karena telah dikeluarkannya Undang-undang Noomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,2. menekan kenaikan belanja tidak langsung. 81

82. 82

83. Indikator Kinerja Daerah 83

84. 84

85. 85

86. 86

87. 87

88. 88

89. 89

90. 90

91. 91

92. 92

93. 93

94. 94

95. 95

96. 96

97. 97

98. 98

99. 99

100. 100

101. 101

102. 102

103. 103

104. 104

105. 105

106. 106

107. 107

108. 108

109. 109

110. 110

111. 111

112. 112

113. 113

114. 114

115. 115

116. 116

117. SEKIAN DANTERIMA KASIH 117