1 / 141

HUKUM PIDANA HPI 10102 3 SKS

HUKUM PIDANA HPI 10102 3 SKS. TIM PENGAJAR HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Depok, 30 Januari 2009. KULIAH 1. Arti d an Ruang Lingkup Hukum Pidana Sumber-sumber Hukum Pidana Di Indonesia. Pengertian Hukum Pidana Prof. Moeljatno.

grace
Download Presentation

HUKUM PIDANA HPI 10102 3 SKS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PIDANAHPI 101023 SKS TIM PENGAJAR HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Depok, 30 Januari 2009

  2. KULIAH 1 • Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana • Sumber-sumber Hukum Pidana Di Indonesia

  3. Pengertian Hukum Pidana Prof. Moeljatno • Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tsb;  Criminal Act 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan ;  Criminal Liability/ Criminal Responsibility 1) dan 2) = Substantive Criminal Law / Hukum Pidana Materiil 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tsb.  Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana

  4. Pengertian Hukum Pidana Prof. Pompe • Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu

  5. Pengertian Hukum Pidana Prof. Simons • Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

  6. Pengertian Hukum Pidana Prof. Van Hamel • Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut

  7. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana) Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) Pembagian Hukum Pidana

  8. Ilmu Hukum Pidana & Ilmu-ilmu lainnya • Kriminologi • Kriminalistik • Ilmu Forensik • Psikiatri Kehakiman • Sosiologi Hukum

  9. Andi Hamzah - Jaman VOC - Jaman Hindia Belanda - Jaman Jepang - Jaman Kemerdekaan Utrecht -Jaman VOC -Jaman Daendels -Jaman Raffles -Jaman Komisaris Jenderal -Tahun 1848-1918 -KUHP tahun 1915 -sekarang KUHP dan Sejarahnya

  10. Jaman VOC • Statuten van Batavia • Hk. Belanda kuno • Asas2 Hk. Romawi • Di daerah lainnya berlaku Hukum Adat • mis. Pepakem Cirebon

  11. Jaman Hindia Belanda • Dualisme dalam H. Pidana 1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866 (S.1866 no.55) --> Orang Eropa 2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872) --> Orang Indonesia & Timur Asing • Unifikasi : Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie - Putusan Raja Belanda 15/10/1915 Berlaku 1/1/1918 disertai - Putusan Raja Belanda 4/5/1917 (S.1917 no. 497) : mengatur peralihan dari H. Pidana lama --> H. Pidana baru.

  12. Jaman Jepang • WvSI masih berlaku • Osamu Serei (UU) No. 1 Tahun 1942, berlaku 7/3/1942 • H. Pidana formil yang mengalami banyak perubahan

  13. Jaman Kemerdekaan • UUD 1945 Ps. II Aturan Peralihan Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini

  14. Jaman Kemerdekaan • UU No. 1 Tahun 1946 : Penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia • Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946) • PP No. 8 Tahun 1946 : Berlaku di Sumatera • UU No. 73 Tahun 1958 : “ Undang-undang tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana”

  15. SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA • KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya) • UU Pidana di luar KUHP • Ketentuan Pidana dalam Peraturan perundang-undangan non-pidana

  16. KUHP • Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps 103) Pasal 103  Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain • Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488) • Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)

  17. Beberapa UU yang merubah & menambah KUHP (1) • UU No.1/1946 : berlakunya KUHP, perubahan beberapa istilah, penghapusan beberapa pasal, penambahan pasal-pasal baru : Bab IX - XVI • UU No. 20/1946 : tambahan jenis pidana Ps 10 a KUHP --> pidana Tutupan • UU drt No. 8/1955 : menghapus Ps 527 • UU No. 73/1958 : menyatakan UU No. 1/1946 berlaku di seluruh Indonesia, tambahan Ps 52a, 142a, 154a • UU drt No. 1/1960 : menambah ancaman pidana dari Ps 188, 359, 360 menjadi 5 Tahun penjara atau 1 tahun kurungan

  18. Beberapa UU yang merubah & menambah KUHP (2) • Perpu No. 16/1960 : penambahan nilai terhadap beberapa kejahatan ringan : Ps 364, 373, 379, 384, 407 (1) • Perpu No. 18/1960 : pidana denda dilipatgandakan 15 X • UU No. 1/PNPS/1965 : tambahan Ps 156 a • UU No. 7/1974 : tambahan sanksi untuk judi Ps 303 menjadi 10 juta & denda 25 juta, Ps 542 (1) menjadi Kejahatan, Ps 303 bis pidana menjadi 4 tahun, denda 10 juta. • UU No. 4/1976 perubahan dan penambahan tentang Kejahatan penerbangan : Ps 3, Ps 4 angka 4, Ps 95a, 95b,95c, Bab XXIX A. • UU No. 20/2001 : menghapus pasal-pasal tentang korupsi dari KUHP

  19. UU Pidana di luar KUHP • UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPS/1963 (Sudah dihapus) • UU Pemberantasan T.P. Korupsi, UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999 • UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955 • Perpu 1/2002  UU 15/2003 Anti Terorisme • UU Money Laundering

  20. Contoh UU non pidana yang memuat sanksi pidana • UU Lingkungan • UU Pers • UU Pendidikan Nasional • UU Perbankan • UU Pajak • UU Partai Politik • UU pemilu • UU Merek • UU Kepabeanan • UU Pasar Modal

  21. H. Pidana Umum 1. H.Pidana non militer 2. KUHP & UU yg merubah & menambahnya 3. H. Pidana yg. Berlaku umum (KUHP, TPE,TPK, TPS, dll) H. Pidana Khusus 1. H. Pidana militer 2. TPE,TPK,TPS, H.Pid. militer, H.Pid. Fiskal 3. UU non pidana yg. Bersanksi pidana Hukum Pidana Umum & Khusus

  22. KULIAH 2 • Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu • Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

  23. Pasal 1 KUHP (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan .

  24. ASAS YG TERCAKUP DLM PASAL 1 (1) KUHP • Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali : • Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yg terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu

  25. Asas-asas dalamPasal 1 ayat (1 ) KUHP • 1. Asas Legalitas • 2. Asas Larangan berlaku surut • 3. Asas Larangan • penggunaan Analogi

  26. ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT • Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak ke belakang : X--------- UU Pidana -------------

  27. Larangan berlaku surut dalam berbagai ketentuan Nasional • Ps 28i UUD 1945 • Ps 18 (2) dan Ps 18 (3) UU No. 39 Tahun 1999 Internasional • Ps 15 (1) hukum tidak berlaku surut • dan (2) pengecualian dalam kejahatan menurut hukum kebiasaan international ICCPR • Ps 22, 23, dan 24 ICC

  28. Pengecualian Larangan Berlaku Surut • Ps 43 UU No. 26 Tahun 2000 • Perpu 1/2002 & 2/2002  UU 15/2003 ; UU 16/2003

  29. Ps 28i UUD 1945 • “… hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

  30. Ps 18 (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan Ps 18 (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka UU No. 39/ 1999 ttg HAM

  31. (1) Pelanggaran hak asasi manusia yg. Berat yg. Terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dg. Keputusan presiden. Penjelasan Ps 43 (2) “ Dalam hal DPR Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, DPR Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yg dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yg terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. UU No. 26/ 2000 ttg Pengadilan HAM (bisa berlaku surut ?)

  32. UU Anti Terorisme dan Putusan MK • MK membatalkan ketentuan berlaku surut dalam UU Anti Terorisme krn bertentangan dengan UUD 1945 • Kenapa UU Pengadilan HAM berlaku surut? Dan Perppu Terorisme dinyatakan berlaku surut? (mengacu pada putusan MK)

  33. Penafsiran : Otentik Sistematis Gramatikal Historis Sosiologis Teleologis Ekstensif Penafsiran Ekstensif Vs Analogi ? Putusan HR 23 Mei 1921 (kasus pencurian listrik di Gravenhage) Putusan Rechtbank Leeuwarden, 10 Des 1919 (pencurian sapi) Taverne Vs para sarjana pidana lainnya (Van Hattum, Simons, Zevenbergen, Van Hamel) PENAFSIRAN & ANALOGI

  34. Pendapat Scholten (dan juga Utrecht) • Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara penafsiran ekstensif dan analogi. Dalam kedua hal itu hakim membuat konstruksi , yaitu membuat (mencari) suatu pengertian hukum yang lebih tinggi. Hakim membuat suatu kaidah yang lebih tinggi dan yang dapat dijadikan dasar beberapa ketentuan yang mempunyai kesamaan. Mis. • Mengambil = mengadakan suatu perbuatan yang bermaksud memindahkan sesuatu benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain

  35. PENAFSIRAN EKSTENSIF Hakim meluaskan lingkungan kaidah yang lebih tinggi sehingga perkara yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya ANALOGI Hakim membawa perkara yang harus diselesaikan ke dalam lingkungan kaidah yang lebih tinggi Pendapat Scholten (dan Utrecht)

  36. Pasal 1 ayat (2) KUHP -+-----------+---------------+----> UU Perbuatan Perubahan UU Perubahan UU ? ……………. Teori : (1) Teori formil (2) Teori materiil terbatas (3) Teori materiil tidak terbatas Paling menguntungkan ? ………….. Terserah pada praktek & hanya dapat ditentukan untuk masing2 perkara sendiri (in concreto). Hal ini tidak dapat ditentukan sec. Umum (in abstracto) Periksa : Utrecht h.228

  37. Perubahan UU yg dimaksud Pasal 1 (2) KUHP • Teori Formil :Ada perubahan undang-undang kalau redaksi undang-undang pidana berubah (simons)  ditolak oleh Putusan HR 3 Des 1906 , kasus ps 295 sub 2 KUHP, batas dewasa 23  21 tahun dlm BW • Teori Materiil Terbatas : Tiap perubahan sesuai dg suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang (jadi tidak boleh diperhatikan perubahan keadaan karena waktu) • Teori Materiil tidak Terbatas : tiap perubahan – baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu – boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang  Sesuai HR 5 Des 1921

  38. Perubahan kesadaran/perasaan hukum • Menjadi tidak dapatnya dihukum suatu perbuatan • Menjadi dapat dihukumnya suatu perbuatan • Diperberat/diperingan pidana atas suatu perbuatan. • (Baca lebih lanjut dalam buku Lamintang Putusan MA, dalam bag. Berlakunya UU Pidana Menurut Waktu)

  39. Tempus delicti penting diketahui dalam hal2 : • Kaitannya dg Ps 1 KUHP • Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa • Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak pidana anak : Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan Anak

  40. Teori2 Tempus Delicti • 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad) • 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van het instrumen) • 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg) • 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de meervoudige tijd)

  41. Teori2 Locus Delicti • 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad) • 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van het instrumen) • 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg) • 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de meervoudige tijd)

  42. Locus delicti penting diketahui dalam hal2 : • Hukum pidana mana yang akan diberlakukan - H. Indonesia atau H. negara lain • Kompetensi relatif suatu pengadilan - contoh : PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

  43. Teori mana yg dipilih ? • Van Hamel, Simons : Bergantung sifat dan corak perkara konkret yang hendak diselesaikan • Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-Langemejer : Mempergunakan 3 teori sec teleologis • Periksa buku Utrecht hal 239

  44. Surabaya Semarang Cirebon---- racun --> ----diminum ---> ----- mati A --> B B B • Meervoudige locus delicti • Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus delicti ini • Lihat --> Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108

  45. Asas2 Berlakunya Hukum Pidana (1) • Asas Teritorialitas/ wilayah : Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP , UU No 4/1976 • Asas Nasionalitas Pasif/ perlindungan : Ps 4 :1,2 dan 4 --> Ps 8 KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/ 1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999 • Asas Personalitas/ Nasionalitas Aktif : Ps 5 KUHP --> Ps 7 KUHP --> Ps 92 KUHP • Asas Universalitas : Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976 “melakukan kejahatan ttg mata uang, uang kertas negara atau uang kertas Bank”

  46. Asas2 berlakunya H. Pidana : Beberapa masalah ! • Wilayah Indonesia ? • Kapal : a) kapal Indonesia b) kapal perang c) kapal dagang • Asas Universalitas : - Kejahatan Terorisme ? - Kejahatan HAM berat ?

  47. UU No.43/2008 • Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

  48. Batas Wilayah • Pasal 5 • Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. • Pasal 6 • (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; • b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan • c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. • (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. • (3) Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

  49. Asas2 Berlakunya H. Pidana : Pengecualian (2) • Ps 9 KUHP : Hukum publik internasional membatasi berlakunya Ps 2,3,4,5, 7, dan 8 KUHP • Termasuk yg memiliki imunitas h.pidana : Sesuai perjanjian Wina 18/4/1961 • Yg memiliki imunitas : 1) Kepala-kepala negara & keluarganya (sec. resmi, bukan incognito/singgah) 2) Duta negara asing & keluarganya --> konsul : tergantung traktat antar negara. 3) Anak buah kapal perang asing : termasuk awak kapal terbang militer 4) Pasukan negara sahabat yg berada di wilayah negara atas persetujuan negara

  50. Menurut perjanjian Wina 18/4/1961, maka keluarga termasuk memiliki imunitas (hak eksteritorial) Untuk ketua organisasi internasional biasanya dilindungi (tergantung traktat antar negara).

More Related