1 / 52

UNDANG-UNDANG No 5 TH 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG No 5 TH 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA. Asisten Deputi Perencanaan Dan Sistem Informasi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL. UU APARATUR SIPIL NEGARA.

denim
Download Presentation

UNDANG-UNDANG No 5 TH 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG No 5 TH 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA Asisten Deputi Perencanaan Dan Sistem Informasi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  2. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL UU APARATUR SIPIL NEGARA PeraturanPelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN • Makro : • KerangkaRegulasiNasional RUU AdministrasiPemerintahan RUU SistemPengawasan Internal Pemerintah 9 Program PercepatanReformasiBirokrasi Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 2. Mikro : Program/kegiatanpdtingkatInstansi (K/L danPemda) 8 Area Perubahan

  3. TUJUAN UTAMA UU ASN Meningkatkan: • IndependensidanNetralitas • Kompetensi • Kinerja/ ProduktivitasKerja • Integritas • Kesejahteraan • KualitasPelayananPublik • Pengawasan Dan Akuntabilitas ASN

  4. PRINSIP DASAR UU ASN Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan semena-mena. Sistem Merit adalahkebijakandanManajemenASN yang berdasarkanpadakualifikasi, kompetensi, dan kinerja secaraadildanwajardengan tanpamembedakanlatarbelakangpolitik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur, ataupunkondisikecacatan.

  5. ASN SEBAGAI PROFESI • Memilikistandarpelayananprofesi • Memilikidanmenegakkankodeetikdankodeperilakuprofesi • Memilikisistempendidikandanpelatihanprofesi • Memilikistandarsertifikasiprofesi • Memilikiorganisasiprofesi yang independen

  6. PEGAWAI ASN 1. PNS (Pasal 1butir 3 & Pasal7) 2. PPPK (Pasal1butir 4 & Pasal 7) Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas pemerintahan. • Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan. • berkedudukansebagaiunsuraparaturnegara • melaksanakankebijakan yang ditetapkanolehpimpinan • harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

  7. JABATAN ASN Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Jabatan ASN tertentudapatdiisidariprajurit TNI dananggotaPolri

  8. HAK PEGAWAI ASN PNS PPPK PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. • PNS berhak memperoleh: • gaji, tunjangan, dan fasilitas; • cuti; • jaminan pensiun dan jaminan hari tua; • perlindungan; dan • pengembangan kompetensi.

  9. PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN • Presidenselakupemegangkekuasaanpemerintahanmerupakanpemegangkekuasaantertinggidalam kebijakan,pembinaan profesi, danManajemen ASN. • Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: • Menteri/Kementerian PANRB; • KASN; • LAN; dan • BKN.

  10. KEWENANGAN & HUB OTORITAS LEMBAGA Menteri/Kementerian PANRB BKN Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN ( Mengelola Pegawai ASN ) • Perumusan dan penetapan kebijakan, • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, • Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; KASN LAN Monitoring, evaluasi kebijakan,danrekomendasi yang mengikat untuk menjamin perwujudan sistem merit& pengawasanpenerapanasas, kodeetik, dankodeperilaku ASN • Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, • Pembinaan dan penyelenggaraan Diklat ASN

  11. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA • SebagaiLembaga Non Struktural, Mandiri, bebas dari intervensi politik; • Tujuan : mewujudkanSistemMerit ASN yang profesional, danberfungsisebagaiperekat NKRI; • Menjaganetralitas, melakukanpengawasanataspembinaanprofesidanmelaporkanhasilkepadaPresiden; • Wewenang : mengawasiprosespengisianJabatanPimpinanTinggi; • Keanggotaannya : dariunsurPemerintahdan/atau Non Pemerintah, dibantuAsistendanTenagaAhli; • Tidakadaperwakilandidaerah.

  12. Tindak Lanjut Keputusan KASN Keputusan KASN: pelanggarankode etik dan kode perilakuPegawai ASN PPK dan PyBwajibmenindaklanjuti Ada pelanggaran Ditindaklanjuti TidakDitindaklanjuti Hasil pengawasan KASN KASN merekomendasikankepadaPresidenuntukmenjatuhkansanksiterhadap PPK danPyB yang melanggarprinsipSistem Meritdanketentuan peraturan perundang-undangan. Tidakadapelangaran • Sanksisebagaimanadimaksudberupa: • peringatan; • teguran; • perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitankeputusan, dan/ataupengembalianpembayaran; • hukumandisiplinuntukPyBsesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; dan • sanksiuntuk PPK, sesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan.

  13. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit: • Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan • Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

  14. Pejabat Pembina Kepegawaian • Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: • Menteri di kementerian; • Pimpinan lembaga di LPNK; • sekretaris jenderaldi sekretariat lembaga negara dan LNS; • gubernur, di provinsi; dan • bupati/walikota, di kabupaten/kota. • Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  15. Pejabat yang Berwenang • Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota. • Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. • Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  16. Manajemen PNS Manajemen PNS meliputi: • penyusunan dan penetapan kebutuhan; • pengadaan; • pangkat dan jabatan; • pengembangan karier; • pola karier; • promosi; • mutasi; • Penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiundantabunganharitua; dan perlindungan.

  17. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH • Dasar penetapan kebutuhan : • Penyusunankebutuhanjumlahdanjenisjabatanberdasarkananalisisjabatandananalisisbebankerja. • Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahundengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan • DitetapkanolehMenterisecaranasional. • Metode:analisis jabatan dan analisis beban kerja

  18. PENGADAAN PNS • Dasar pengadaan: - pengisiankebutuhanjabatan yang lowong - sesuaikebutuhanpegawai yang ditetapkan Menteri • Tahapan: • Perencanaan • Pengumumanlowongan • Pelamaran • Seleksi(administrasi, kompetensidasar, dan kompetensibidang) • Pengumumanhasilseleksi • Masapercobaan • Pengangkatanmenjadi PNS

  19. Pangkat dan Jabatan • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

  20. Pengembangan Karier • dilakukan berdasarkan: • kualifikasi; • Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural); • penilaian kinerja, dan • kebutuhan Instansi Pemerintah. • Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

  21. Pengembangan Kompetensi • Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. • Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. • Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.

  22. PROMOSI PNS • Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” • Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

  23. MUTASI PNS • Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. • Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. • Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. • Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. • Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. • Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik kepentingan”. • Pembiayaansebagaidampakmutasidibebankanpada APBN dan APBD.

  24. PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PNS yang penilaiankinerjanyatidakmencapai target kinerjadikenakansanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  25. Penggajian dan Tunjangan PNS • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. • Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. • Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. • PNSdi pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. • Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: • tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) • tunjangan kemahalan(dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah) • Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD

  26. Penghargaan PNS • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian: • tanda kehormatan; • kenaikan pangkat istimewa; • kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau • kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

  27. Pemberhentian PNS PNS diberhentikan dengan hormat karena: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat2 (dua) tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

  28. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: • melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; • dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; • menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau • dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

  29. Pemberhentian Sementara PNS PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

  30. Batas Usia Pensiun Batas usia pensiun PNS yaitu: • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan • sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

  31. Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua • Hak bagi PNS yang berhenti bekerja. • PNS diberikan jaminan pensiun apabila: • meninggal dunia; • atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; • mencapai batas usia pensiun; • perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau • tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. • Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

  32. Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: • jaminan kesehatan; • jaminan kecelakaan kerja; • jaminan kematian; dan • bantuan hukum. -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Mencakup jaminan sosial yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional

  33. MANAJEMEN PPPK Manajemen PPPK meliputi: • penetapan kebutuhan; • pengadaan; • penilaian kinerja; • gaji dan tunjangan; • pengembangan kompetensi; • pemberian penghargaan; • disiplin; • pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan • perlindungan.

  34. PENETAPAN KEBUTUHAN • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. • Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. • Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. • Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

  35. PENGADAAN PPPK • Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi. • Pengadaan calon PPPKdilakukan melalui tahapan: • perencanaan, • pengumuman lowongan, • pelamaran, • seleksi, • pengumuman hasil seleksi, dan • pengangkatan menjadi PPPK. • Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. • Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja minimal 1 tahun &dapat diperpanjang sesuaikebutuhan &penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  36. PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI • Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS • Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; • Proses Pengisian jabatan: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

  37. Pengisian JPT dari Non-PNS • JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES. • JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. • JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  38. PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT PRESIDEN Laporan 8 7 KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH 6 KASN MEMASTIKAN SISTEM MERIT MENYAMPAIKAN 3 CALON PIMP K/L /PPK PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 1 MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORDINASI 5 MEMBENTUK PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 3

  39. MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT PRESIDEN Laporan 7 8 Pembatalan, Peringatan dan Teguran KASN 6 PPK MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEMILIH & MENETAPKAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 5 1 MEMBENTUK PyB MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORDINASI PANSEL 4 PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 3 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

  40. MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH PRESIDEN Laporan 9 6 MENYAMPAIKAN 3 CALON 8 KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH KASN MENDAGRI PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 7 MEMASTIKAN SISTEM MERIT GUBERNUR/ PPK PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 MEMBENTUK MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT 5 1 KOORDINASI PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 3 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

  41. MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH PRESIDEN 8 LAPORAN 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran KASN MEMASTIKAN SISTEM MERIT 6 GUBERNUR/PPK MENETAPKAN JPT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 2 5 PyB MEMBENTUK 1 MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT KOORINASI PANSEL PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 4 MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 3

  42. POLA KARIR JPT • Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. • Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. • Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. • Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. • Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

  43. ORGANISASI ASN • Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. • Tujuan: • Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan • Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. • Fungsi : • Pembinaan dan pengembangan profesi ASN • Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas • Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi • Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan Pasal 109 RUU ASN

  44. SISTEM INFORMASI ASN • Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. • Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. • Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. • Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. • Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.

  45. PENYETARAAN Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: • jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama; • jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya; • jabatan eselon II setara dengan JPT pratama; • jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; • jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan • jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.

  46. KETENTUAN TRANSISI • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. • ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. • Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

More Related