1 / 18

Oleh : Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas

FOCUS GROUP DISCUSSION Kilas Balik Urgensi dan Proses Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN). Oleh : Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas. Jakarta, 07 Agustus 2014. Latar Belakang.

deo
Download Presentation

Oleh : Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FOCUS GROUP DISCUSSIONKilasBalikUrgensidanProsesPenyusunanNaskahAkademisRancanganUndang-UndangPengelolaanRuangUdaraNasional (RUU PRUN) Oleh: OswarMungkasa Direktur Tata RuangdanPertanahan,Bappenas Jakarta, 07 Agustus 2014

  2. LatarBelakang

  3. LatarBelakangProsesInisiasi RUU PRUN..(1) • BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sebagai forum fasilitasi dan koordinasi bidang tata ruang telah melakukan serangkaian pertemuan guna menginisiasipenyusunan RUU PRUN sejakMaret 2014 hingga 15 Juli 2014. • Pokok-pokokhasilprosesinisiasisampaidengan 15 Juli 2014: • TelahdisusunNaskahAkademis RUU PRUN oleh LAPAN padatahun 2006 dalamrangkamenindaklanjutiamanat UU No.24 Tahun 1992 tentangPenataanRuang. • Kesepakatan bahwa penyusunan RUU PRUN hanya untuk mengatur hal-hal yang perlu dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada

  4. LatarBelakangProsesInisiasi RUU PRUN..(2) • Pokok-pokokhasilprosesinisiasisampaidengan 15 Juli 2014 (lanjutan): • Urgensi penyusunan RUU PRUN  Perlunya dasar hukum mengenai ruang udara nasional untuk menjawab permasalahan berikut: • Belumsinerginyapemanfaatanruangudaralintassektor • Pelanggaranbataswilayahkedaulatanruangudara RI • Belumadanyapenentuan/pengaturanbatasataswilayahudara • Pencemaranudara yang bersifatlintassektor/lintasdaerah • Kesepakatan usulan pemrakarsa RUU PRUN: Kementerian Pertahanan • Sebelum dilakukannya penyusunan naskah akademik RUU PRUN, perlu dilakukan kajian sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN

  5. LatarBelakangProsesInisiasi RUU PRUN..(3) • Padatanggal 18 Juli 2014 dilakukanRapatKoordinasi BKPRN Tingkat Eselon I yang menyepakatidiperlukannyapembahasanlebihlanjutmengenai: • Penajaman urgensi penyusunan RUU PRUN (sebelum masuk ke dalam kajian penyusunan RUU PRUN) • Pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU PRUN yang didasarkan pada dominasi kepentingan sektor dalam PRUN.

  6. TujuanRapat • Mendapatkan informasidanpembelajaranseputarNaskahAkademis RUU PRUN tahun 2006. • Mendapatkaninformasimengenaihal-halstrategisdanperkembanganterkiniterkaitruangudara.

  7. HarapandariPertemuan..(1) • Pembelajaran (lessons learned) darinaskahakademik RUU PRUN Tahun 2006 baiksubstansimaupunprosespenyusunannya: • Urgensidantujuanpenyusunan RUU PRUN; • Substansidalamnaskahakademik RUU PRUN; • Prosespenentuanpemrakarsa; • Prosespenyusunannaskahakademik.

  8. HarapandariPertemuan..(2) • Teridentifikasinyahal-halstrategisdanperkembanganterkiniterkaitruangudara: • Batas RuangUdara • DefinisiPengelolaan • SubjekdanObjekdalamPengelolaanRuangUdara • PemetaanRegulasiterkaitRuangUdara • Keterkaitanruangudaradenganruanglautdanruangdarat • PengelolaanRuangUdaraberdasarkanAspek: (a) PertahanandanKeamanan (Kedaulatan Negara); (b) KeselamatandanKeamananPenerbangan; (c) TeknisdanOperasional; (d) RegulasiInternasional; (e) Lingkungan; dan (f) PembagianKewenanganPemerintahPusatdenganPemerintah Daerah

  9. Agenda

  10. www.bkprn.orgwww.scribd.com/Tata RuangdanPertanahanhttp://groups.google.com/d/forum/tata-ruang-dan-pertanahan tanahair.indonesia.go.id (INA GEOPORTAL) TerimakasihSekretariat BKPRN: Subsidiarity, Efficient, Effective

  11. LAMPIRAN I. KRONOLOGI PEMBAHASAN RUU PRUN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT BKPRN

  12. KronologiPembahasan..(1)

  13. KronologiPembahasan..(2)

  14. KronologiPembahasan..(3)

  15. KronologiPembahasan..(3)

  16. LAMPIRAN II. Langkah-langkah yang akanditempuhdalampenyusunanruuprun

  17. SkemaPengintegrasianKerangkaKebijakandenganKerangkaRegulasi KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI UU • PENGKAJIAN EVALUASI • PENELITIAN (CBA) • PEMBAHASAN REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) NASKAH AKADEMIK DAN RUU RUU ALTERNATIVE POLICY REKOMENDASI = REGULASI REGULATORY POLICY (PP KE BAWAH) NON REGULATORY POLICY Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN

  18. Langkah-langkahPenyusunanRUU PRUN* • Kajianmengenai: (i) identifikasi masalah; (ii) penetapan tujuan; dan(iii) identifikasi regulasi yang ada; • Penelitian yang meliputikegiatanindepthanalysis, termasuk di dalamnya cost benefit analysis (CBA); • Perumusan alternatif kebijakan: (i) Membuat UU sebagaipayungseluruhaturansektoralpengelolaanruangudaranasional; (ii) Merevisi UU sektoralterkaitruangudara yang sudahada; atau (iii) Menyempurnakan UU sektoral yang adamelaluipenyusunanregulasiturunan; • Penyusunannaskahakademikolehpemrakarsa; • Penyusunan RUU PRUN; • Pembahasandanlegalisasi RUU PRUN menjadi UU PRUN. * BerdasarkanPetunjuk Pelaksanaan Nomor 2/Juklak/Sesmen PPN/03/2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN ** Tahap no. 1 s.d 3 dilakukanolehtimtekniskajianpenyusunan RUU PRUN

More Related