1 / 73

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Penyusunan Program Pembiayaan Pembangunan BGN. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Ir. Antonius Budiono , MCM Widyaiswara Utama. PELATIHAN PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA. DISKRIPSI MATA PELATIHAN.

donnat
Download Presentation

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penyusunan Program Pembiayaan Pembangunan BGN BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Ir. Antonius Budiono, MCM WidyaiswaraUtama PELATIHAN PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  2. DISKRIPSI MATA PELATIHAN Mata Pelatihan ini memberikan pembelajaran kepada peserta tentang program pembiayaanpembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi dasar hukum dan pengertian, konsepsi program pembiayaanpembangunan, program pembiayaan pembangunanbaru, dan program pembiayaanpembangunandalamrangkaperawatan Bangunan Gedung Negara, melalui metode ceramah interaktif, diskusi, maupun latihan dalam kelompok kecil.

  3. TUJUAN PEMBELAJARAN Hasil Belajar: Pada akhirpembelajaran, pesertadiklatdiharapkanmemilikikompetensimampumenyusunprogram pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Indikator Hasil Belajar: peserta mampu menjelaskan dasar hukum dan pengertian program pembiayaan pembangunan BGN; menjelaskankonsepsi program pembiayaanpembangunan BGN; menyusun perhitungan program pembiayaan pembangunan BGN; dan menyusun perhitungan program pembiayaan pembangunan dalam rangka perawatan BGN

  4. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN; KONSEPSI PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN; PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BARU BGN; DAN PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERAWATAN BGN. MATERI BAHASAN

  5. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 1

  6. DasarHukum BangunanGedung Negara PenataanRuang UU No. 26/2007 Perum& Kaw Perkim & Rusun UU No.1/2011 UU No.20/2011 Jalan & Jembatan UU No. 38/2004 BangunanGedung UU No. 28/2002 SumberDaya Air UU No. 7/2004 RumahNegeri No. 72/1957 PenanggulanganBencana No.24/20087 Perlindungan &Pengelolaan LH No.32/2009 Kesehatan No.32/2009 Benda CagarBudaya No.32/2009 UU Lainnya PengelolaanSampah No.18/2008 JasaKonstruksi UU No. 18/1999

  7. DASAR HUKUM • Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. • Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002. • Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. • Peraturan Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang PedomanTeknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara • Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018 tentang Koefisien/ FaktorPengaliJumlahLantaiBangunan Gedung Negara

  8. Penyusunan program pembiayaanmengacu pada Perpres 73/2011 (hal 2 yang harusdipertimbangkan) • Pasal 5 • Klasifikasi BGN, berdasarkompleksitas(sederhana, tidaksederhana, dankhusus) • Pasal 6, 7, 8, 9 • StandarLuas BGN (gedungkantor, rumahnegara, gedunglainnya); • Pasal 10 • StandarJumlahLantai BGN (paling tinggi 8 lantai);

  9. Click to edit Master title style Penyusunan program pembiayaanmengacu pada Perpres 73/2011 (hal 2 yang harusdipertimbangkan) • Pasal 12 • Tahapan Pembangunan, khususnyapersiapan(rencanakebutuhan, rencanapendanaan, rencanapenyediaandana) • Pasal 15 • StandarHargaSatuanTertinggi BGN (HSBGN). • Pasal 18 • Biaya Perawatan BGN (sesuaitkkerusakan).

  10. Click to edit Master title style Pengertian • Pembiayaan secaraluasberarti financing ataupembelanjaan, yaitupendanaan yang dikeluarkanuntukmendukunginvestasi yang telahdirencanakan, baikdilakukansendirimaupundijalankan oleh orang lain. • Pembiayaan adalahkegiataanpenyediaan dana untukinvestasi.

  11. Click to edit Master title style Pengertian • (KBBI), program adalahrancanganmengenaiasassertausaha (dalamketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akandijalankan. • Menurut Jones (1984), program adalahcara yang disahkanuntukmencapaitujuan. Dalampengertiantersebutmenggambarkanbahwa program-program adalahpenjabarandarilangkah-langkahdalammencapaitujuanitusendiri.

  12. Click to edit Master title style Pengertian • Program Pembiayaan : tatacara penyediaan dana (pembangunanbangunangedung negara) sesuaiketentuan yang berlaku.

  13. Click to edit Master title style Pengertian • Pembangunan Bangunan Gedung NegaraadalahkegiatanmendirikanBangunan Gedung Negara yang diselenggarakanmelaluitahapperencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi, dan pengawasannya, baikmerupakanpembangunanbaru, perawatanbangunangedung, maupunperluasanbangunangedung yang sudahada, dan/ataulanjutanpembangunanbangunangedung.

  14. KONSEPSI PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN 2

  15. PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA merupakantahapawalproses penyelenggaraanpembangunan BGN Oleh InstansiPenggunaAnggaran merupakan kegiatan menentukan kebutuhanpembiayaanyang diperlukan merupakan kegiatan menentukan program kebutuhanruangdan fasilitas BGN yang diperlukan dengan bantuanteknisdariinstansi PUPR.

  16. TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG STATUS LAHAN/IZIN LOK SERTIFIKAT LAIK FUNGSI IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG PERSIAPAN PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI PENGAWASAN KONSTRUKSI DOK. PEMBIAYAAN DOK. PERENCANAAN FISIK BGN STATUS BMN DOK. PELELANGAN ORG. KEGIATAN DOK. PENDAFTARAN DOK. PELAKSANAAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

  17. TAHAP PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN

  18. RencanaKebutuhan Pembangunan STRUKTUR & TUPOKSI ORGANISASI • RUANG KERJA • RUANG SIRKULASI • RUANG PENYIMPANAN • RUANG M&E • RUANG PERTEMUAN • RUANG IBADAH • RUANG SERVIS • RUANG2 LAINNYA • KEBUTUHAN PARKIR • SARANA PENYELAMATAN • UTILITAS BANGUNAN • SARANA TRANSPORTASI • FASILITAS KOM & INF • JALAN MASUK DAN KELUAR • AKSESIBILITAS BAGI DIFABLE • DRAINASE DAN PEMB LIMBAH • PRASANAN LAIN • MENGIKUTI PEDOMAN, STANDAR DAN PETUNJUK TEKNIS • YANG BELUM ADA DISAIN PROTOTIPNYA ATAU BGN > 1500 M2, DAPAT MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN SBG PEKERJAAN NON STANDAR

  19. RencanaKebutuhan Pembangunan Menteri Keuangan yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; Menteri Dalam Negeri yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; RENCANA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN Gubernur yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; persetujuan dari:

  20. RencanaPendanaan KEBUTUHAN PROGRAM RUANG DAN BANGUNAN • STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI / M2 • HARGA SATUAN PEK NON-STANDAR • PROGRAM DAN PEMBIAYAAN YANG BELUM ADA STANDAR HARGANYA ATAU PENILAIAN KHUSUS  DIKONSULTASIKAN KPD INSTANSI TEKNIS SETEMPAT • TERLEBIH DAHULU HARUS DIPROGRAMKAN DAN DITETAPKAN DALAM RPJMN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ATAU RPJMD PEMERINTAH DAERAH.

  21. RencanaPendanaan Menteri PUPR yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; Menteri Dalam Negeri yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; RENCANA PENDANAAN Gubernur yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMD; rekomendasi dari:

  22. RencanaPendanaan Rekomendasi • waktu pembangunan • penahapan biaya • penahapan pembangunan

  23. RencanaPendanaan Rekomendasi Rekomendasi digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan pembangunan BGN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

  24. RencanaPendanaan Menteri PUPR yang pendanaannya bersumber dari APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah yang akan menjadi BMN; dilimpahkan kpd Direktur BPB, DJCK, untuk Pembangunan BGN yang dilakukan oleh K/L yang berada di wil. Prov. DKI Jakarta dan di luar negeri; KaDin.Daerah Provinsi yang btgg jwb atas pembinaan Pembangunan BGN untuk pembangunan yang dilakukan oleh K/L yang berada di luar DKI Jakarta RENCANA PENDANAAN rekomendasi dari:

  25. RENCANA PENYEDIAAN DANA rencana kerja dan anggaran K/L untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBN; rencana kerja dan anggaran OPD Provinsi untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi; RENCANA PENYEDIAAN DANA dilakukan oleh K/L atau OPD PA, berupa: rencana kerja dan anggaran OPD Kab/Kota untuk Pembangunan BGN yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab/Kota;

  26. RENCANA PENYEDIAAN DANA Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK Rencana penyediaan dana disusun setiap tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. • kompleksitas atau spesifikasi; • besaran kegiatan; dan/atau • ketersediaan anggaran

  27. RENCANA PENYEDIAAN DANA Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK Rencanapenyediaan dana dilakukanmelaluipentahapan Pembangunan BGN denganberpedoman pada: penyusunanseluruhdokumenperencanaanteknisselesai di tahunpertama; pelaksanaanfondasi dan strukturbangunankeseluruhandiselesaikan pada tahunanggaran yang sama; dan/atau pelaksanaansisapekerjaandiselesaikan pada tahunanggaranselanjutnya

  28. RENCANA PENYEDIAAN DANA Pembangunan BGN PROYEK TAHUN JAMAK Rencanapenyediaan dana dilakukanmelaluipentahapan Pembangunan BGN • Rencana penyediaan dana harus dikonsultasikan dengan instansi teknis. • Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan dengan pentahapan seperti diatas, untuk efektifitas dan efisiensi harus dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.

  29. RENCANA PENYEDIAAN DANA Kotrak Tahun Jamak Pembangunan BGN yang akandilaksanakandengankontraktahunjamakharusmendapatpersetujuandari: Menteri KeuanganuntukBGN dengansumberpembiayaanAPBN dan/atauperolehanlainnya yang sah yang akanmenjadiBMN Kepala Daerah bersama DPRD untukBGN dengansumberpembiayaanAPBDdan/atauperolehanlainnya yang sah yang akanmenjadiBMD

  30. RENCANA PENYEDIAAN DANA Kontrak Tahun Jamak Persetujuan • Menteri PUPR  APBN • KaDinas Teknis  APBD • Menteri Keuangan  APBN • Kepala Daerah dan DPRD  APBD Kontrak Tahun Jamak Rekomendasi Teknis Diajukan oleh Instansi Pengguna Anggaran

  31. RENCANA PENYEDIAAN DANA Untuk komponenbiaya: • perencanaan teknis; • pelaksanaan konstruksi fisik; • manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi; dan • pengelolaan kegiatan. DOKUMEN PENDANAAN Kegiatan PERSIAPAN pendanaanBGN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA).

  32. RENCANA PENYEDIAAN DANA pembentukan organisasi pengelola kegiatan; koordinasi dengan unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan; pengadaan penyedia jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan manajemen konstruksi; menyusun program pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh; dan melakukan persiapan pengadaan penyedia jasa perencanaan konstruksi. DOKUMEN PENDANAAN pendanaanBGN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA). pengguna anggaran melalui Kepala Satuan Kerja melakukan

  33. KETENTUAN PEMBANGUNAN BGN RENCANA PENYEDIAAN DANA ADMINISTRASI DIPA/DIPDA PengelolaKegiatan, KAK, MK, KontrakDokumen; Pendanaan, Perenc, Pemb, Pendaf., Status Tanah. BGN TEKNIS HARGA Klasiikasi (luasan, spekteknis) Sutdikebutuhanruang, Renc TABA BG pd umumnya, Sar-pras) HSBGN, Perhitunganharga dan komponen, Harga Std vs Non Std

  34. 3 PERHITUNGAN PROGRAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BARU BGN

  35. Acuan Dasar Pembiayaan BGN Klasifikasi BGN; Standarluasbangunan BGN; StandarJumlahlantai BGN Standar harga satuan tertinggi BGN; dan Biayapekerjaanstandar & non-standar BGN.

  36. Klasifikasi BGN Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan pada kompleksitas. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus.

  37. KLASIFIKASI BGN berdasarkan TINGKAT KOMPLEKSITAS Sederhana:BGN dengan teknologi-spesifikasi sederhana Tidak Sederhana: BGN dengan teknologi-spesifikasi tidak sederhana Klasifikasi Khusus:BGN dengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018.

  38. STANDAR LUAS BGN Rincian standarluasruanggedungkantor sesuai Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BGN Standar Luas BGN Gedung Kantor 10M2/pesonil Ruanglayanan dihitung berdasarkananalisis Rincian standarluasruang RN sesuai Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BGN/Permen PUPR 22/2018 Rumah Negara Tipe RN berdasarkanjabatan/golongan • BG Pendidikan • BG Diklat • BG PelayananKesehatan • BG Parkir • Pasar Standar luas BGN lainnya, dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan setelah konsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum BGN lainnya Ketentuanmenteri yang bersangkutan Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan di luar ruang penunjang, fungsi dan luasnya dihitung tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan ruang pelayanan tersebut.

  39. Tabel Standar Luas Rumah Negara PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 73 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 OKTOBER 211 TIPE PENGGUNA LUAS (M2) BANGUNAN TANAH KHUSUS MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN, KEPALA LEMBAGA TINGGI/ TERTINGGI NEGARA PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 400 1.000 A SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 250 600 B DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe 120 350 C KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IV/c 70 200 D KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d 50 120 E KEPALA SUB SEKSI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH 36 100

  40. STANDAR JUMLAH LANTAI BGN • Maksimal8 lantai • Bangunan gedung negara yang dibangun > 8 lantai  persetujuan MenteriPU Gedung Kantor Standar JumlahLantai • Non Rusun Maksimal2 lantai • Rusun, sesuai ketentuan Gedung Kantor Rumah Negara Besaran Koefisien Pengali JumlahLantai BGN bertingkat mengikuti ketentuan Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018

  41. STANDAR JUMLAH LANTAI BGN KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BGN Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018

  42. BIAYA PEKERJAAN STANDAR BGN • Biaya Pekerjaan Standar BGN, meliputi biaya untuk pekerjaan: struktur, arsitektur, perampungan (finishing), danutilitas • Dihitung berdasarkan: • standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; • koefisienfaktor pengali jumlah lantai bangunan; dan • - luas lantaibangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN K : Koefisien jumlah lantai Ltb : Luas total lantai bangunan PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

  43. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN • Standarhargasatuantertinggi BGN: • ditetapkansecaraberkala oleh Bupati/ Walikota • untukProvinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur • dihitungberdasarkan formula perhitunganstandarhargasatuantertinggi yang ditetapkanoleh Menteri PUPR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15

  44. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN • UntukPEKERJAAN STANDARBGN meliputi pekerjaan: struktur, arsitektur, finishing,dan utilitas • Disusun berdasarkan MODEL FORMULA HSBGN menggunakan model teknis dan klasifikasi tertentu: • sederhana dan tidak sederhana • rumah negara • pagar • Dilaksanakan OLEH PETUGAS PENDATA HARGA dibantu oleh SNVT dan Dit BPB

  45. BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR BGN PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 • Biaya Pek. Non-Standar • - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. • Total biaya non-standar maksimum150% dari total biaya standar BGN • Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (tabel) PERMEN PUPR No. 22/PRT/M/2018 - dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung, (berdasarkan billing-rate)

  46. Total biayatertinggipekerjaan non-standar maksimumsebesar150%daribiayapekerjaanstandar, dan berpedoman pada :

  47. Total biayatertinggipekerjaan non-standar maksimumsebesar150%daribiayapekerjaanstandar, dan berpedoman pada :

  48. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DG FUNGSI KHUSUS

  49. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DG FUNGSI KHUSUS

  50. BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

More Related