1 / 49

IMBALAN KERJA

IMBALAN KERJA. UU NO.13 TAHUN 2003. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. PENGUPAHAN. HUBUNGAN KERJA. UU NO.13 TAHUN 2003. UU NO.13 TAHUN 2003. Siapa sajakah yang merupakan subjek UU No.13 Tahun 2003?

drago
Download Presentation

IMBALAN KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IMBALAN KERJA Tata Salta

  2. UU NO.13 TAHUN 2003 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENGUPAHAN HUBUNGAN KERJA UU NO.13 TAHUN 2003 Tata Salta

  3. UU NO.13 TAHUN 2003 Siapa sajakah yang merupakan subjek UU No.13 Tahun 2003? • Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 pasal 1, pengusaha adalah perorangan, persekutuan baik fa maupun CV, badan hukum yang berdiri sendiri seperti, yayasan, koperasi, PT dan organisasi nirlaba, baik LSM maupun organisasi yang dibentuk pemerintah, • Badan Usaha Milik Negara. Tata Salta

  4. JENIS IMBALAN KERJA VERSI UU. NO. 13 TAHUN 2003 • Imbalan Kerja Jangka Pendek (IKJP) terdiri dari: • gaji • Uang lembur, • bonus, • Cuti tahunan, • THR dan tunjangan lainnya • Imbalan Pasca Kerja (IPK) terdiri dari: • Uang Pesangon (UP), • Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK), • Uang Penggantian Hak (UPH). Tata Salta

  5. UU NO.13 TAHUN 2003 PROGRAM IMBALAN PASCA KERJA SECARA UMUM DIKELOMPOKKAN MENJADI DUA JENIS, YAITU PROGRAM IMBALAN PASTI DAN IURAN PASTI DENGAN BERLAKUNYA UU NO.13 TAHUN 2003, MAKA IMBALAN PASCA KERJA YANG TERDIRI DARI PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UANG PENGGANTIAN HAK MENJADI BERSIFAT PASTI ATAU DEFINED BENEFIT. HAL INI SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM PASAL 167 Tata Salta

  6. Pengertian Kesejahtran • Kesejahtraan pekerja meliputi unsur-unsur : • Senantiasa berkaitan hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja sebagai peserta. • Pemberi kerja adalah pihak yg aktif memberi mamfaat. • Mamfaat yang diberikan dalam hal pekerja tidak mampu lagi bekerja, setelah lanjut usia atau meninggal. Tata Salta

  7. Dana Pensiun Badanhukum yang mengeloladanmenjalankan program yang menjanjikanmamfaatpensiun. TUJUAN • PemberiKarja : • Kewajiban Moral • Loyalitas • Kompetisipasartenagakerja: • Karyawan : • Rasa Amanterhadapmasadepan. • Kompensasi yang lebihbaikkarenapekerja m tambahankonpensasi. Tata Salta

  8. Mamfaat Pensiun : Pensiun Normal PensiunCacat PensiunDipercepat Pensiunditunda Tata Salta

  9. Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun • Pembayaran secara sekaligus (Lump sum) • Pembayaransecaraberkala ( anuity) Tata Salta

  10. DasarHukumPensiun • PP tentang Dana Pensiun • UU No.,13 tahun 2003 tentang tenaga kerja hubungan kerja dan Imbalan kerja dan Pasca Kerja. Tata Salta

  11. PP dana Pensiun UU No 13 • Mengatur : • Siapa yang berhakmenjadipesertapensiun • Dasarpensiun. • mamfaatapasaja yang akandiberikandandalambentukapa. • Kapandapatmeninkmatinyadanberapabesarmamfaat yang dijanjikankepadapeserta. • Iuranpensiun. • Hak-haksebelummencapaiusiapensiun • Sumberpembiayaan. Tata Salta

  12. Janis Program Pensiun • Program pensiun memfaat Pasti. • Program peniun iuran Pasti. Tata Salta

  13. 1. Program pensiun mamfaat pasti : • Final Earning pension plan. • Final average earning. • Career Average earnings. • Falt benafit K E L E B I H A N • Lebihmenekankanpadahasilakhir. • Mamfaatpensiunditentukanterlebihdahulu • Program pensiunmanfaatpastidapatmengakomdasimasakerjaygdilaluipekerja • Karyawanlebihdapatmenentukanbesarnyamanfaatygakanditerima pd saatmencapaimasapeniun. Kelemahan • Perusahaan menanggungkekurangandanaapabilahasilinvestasitidakmencukupi. • Relatiflebihsulituntukdiadministrasikan • . Tata Salta

  14. 2. Program Pensiun Iuran Pasti • Money Purchase Plan • Profit Sharing Plan • Saving plan Kelebihan • Pendanaan (biaya/iuran) dariperusahaanlebihdapatdiperhitunganataudiperkirakan. • Karyawandptmemperhitungkanbesarnyaiuran yang dilakukansetiaptahun. • Lebihmudahuntukdiadministrasikan Kelemahan • Penghasilan pd saatpensiunlebihsulituntukdiperkirakan • KkaryawanmenanggungrisikoatasketidakberhasilanInvestasi • Tiadakdapatmengakomodasikanmasakerja yang telahdilauikaryawan. Tata Salta

  15. PROGRAM PENSIUN DG IURAN & TANPA IURAN • CONTRIBUTORY, dimana pekerja dan pemberi kerja diwajibakan membayara iuran 1 2 • NON CONTRIBUTORY, dimanapekerjadanpemberikerjadiwajibakanmembayaraiuran Tata Salta

  16. 1. Kelebihan cotributory : • Secara teoritis, program pensiun dengan iuran ( contributory plan ) ini akan mengurangi biaya pemberi kerja, dg benefit yg sama dibandingkan dg non contributory plan. • Iuran karyawan merupakan pengurangan pajak. • Karyawan akan lebih berkepentingan dan menghargai program pensiun apabila ikut membayar iuran. • Apabila karyawan berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, mereka akan memperoleh kembali akumulasi iuran ditambah hasil pengembanganya. Tata Salta

  17. 2. Kelebihan non-contributory • Dalam contributory karyawan dpt menuntut, tetapi dalam non-contributory tidak. • Peng administrasian non-contributory lebihmudah dibandingkan contributory pensiun plan. • Jumlah gaji pekerja akan lebih besar karena tidak dipotong untuk iuran pensiun. Tata Salta

  18. Penyelenggaraan Program Pensiun • Pemberi kerja Membentuk sendiri lembaga dana pensiun. • Mengikutsertakanpekerjanyake DPLK lain. Tata Salta

  19. UU NO.13 TAHUN 2003 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN IMBALAN PASCA KERJA: Tata Salta

  20. UU NO.13 TAHUN 2003 Besarnya perhitungan pesangon sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 2 adalah sebagai berikut: Tata Salta

  21. UU NO.13 TAHUN 2003 Besarnya perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 3 adalah sebagai berikut: Tata Salta

  22. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN • PSAK No.24 (revisi 2004) merupakan adopsi dari IAS No.19 tentang, “Employee Benefits” yang dikeluarkan pada tahun 1999. • IAS No.19 telah direvisi dengan dikeluarkannya Amendment to IAS No.19 tentang, “Actuarial Gains and Losses, Group Plan and Disclosures” pada tahun 2004, • Amendemen tersebut banyak membahas tentang alternatif-alternatif perlakuan akuntansi atas laba atau rugi yang berasal dari perubahan asumsi aktuaria yang digunakan. Tata Salta

  23. AKUNTANSI IKJP Berdasarkan PSAK No.24 (revisi 2004) par. 9, imbalan kerja jangka pendek (IKJP) terdiri dari: • Upah, gaji dan iuran jaminan sosial, • Cuti berimbalan jangka pendek, • Hutang bagi laba atau bagi bonus, • Imbalan non-moneter, • Tunjangan hari raya (tidak diatur). Tata Salta

  24. AKUNTANSI IKJP Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek: • Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan jumlah tidak didiskonto (undiscounted basis), • Diakui sebagai beban operasi pada tahun berjalan. Tata Salta

  25. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN UNDISCOUNTED IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK PSAK NO.24 (REVISI 2004) DISCOUNTED IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG EFEKTIF BERLAKU 1 JULI 2004 Tata Salta

  26. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN IMBALAN PASCA KERJA SEPERTI PESANGON, PMK, UPH, JHT, JAMSOSTEK, DLL IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG IMBALAN JANGKA PANJANG LAINNYA SEPERTI CUTI BERIMBALAN JANGKA PANJANG Tata Salta

  27. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN PROJECTED UNIT CREDIT METHOD ADALAH SATU-SATUNYA METODE YANG DIPERKENANKAN KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA UU NO.13 TAHUN 2003 BERDASARKAN PSAK NO.24 IMBALAN PASCA KERJA IMBALAN PASTI HARUS DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROJECTED UNIT CREDIT Tata Salta

  28. PROFESI AKTUARIS DAN AKUNTAN PUBLIK MELAKUKAN PERHITUNGAN BERDASARKAN STANDAR KERJA YANG DIKELUARKAN OLEH PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA AKTUARIS HARUS MELAKUKAN PERHITUNGAN SECARA OBJEKTIF DAN NETRAL, SEHINGGA DAPAT DITERIMA DALAM LAPORAN KEUANGAN AKTUARIS INDEPENDEN Tata Salta

  29. Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik • Aktuaris adalah profesi atau ahli yang bertugas melakukan penaksiran terhadap tingkat kematian, cacat dini, resiko ansuransi dan hal-hal lain yang terkait dengan manusia. • Ahli ini mempelajari ilmu aktuaria yang merupakan cabang ilmu matematika. • Aktuaris ditugaskan oleh perusahaan sebagai ahli untuk melakukan estimasi atas berapa besar imbalan pasca kerja yang harus diakui pada laporan keuangan. • Aktuaris haruslah bersifat independen dalam melakukan tugasnya tanpa memihak manajemen ataupun pekerja. • Output dari pekerjaan aktuaris adalah laporan yang berisi tentang perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja serta asumsi-asumsi yang dipakai dalam perhitungan. Tata Salta

  30. Peranan Aktuaris dan Akuntan Publik • Kewajiban imbalan pasca kerja adalah suatu estimasi akuntansi sehingga perhitungan estimasi atas kewajiban imbalan pasca kerja adalah tanggung jawab manajemen. • Peranan aktuaris hanyalah sebagai ahli yang membantu manajemen dalam melakukan estimasi. • Manajemen tetap bertanggung jawab atas estimasi yang dihasilkan seperti yang dijelaskan pada SA seksi 342 tentang, ‘Audit atas Estimasi Akuntansi’. Tata Salta

  31. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN PSAK NO.24 (REVISI 2004) PAR.75: PUC DITERAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN ASUMSI AKTUARIA ASUMSI KEUANGAN ASUMSI AKTUARIA ASUMSI DEMOGRAFI Tata Salta

  32. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN L A B A D A N R U G I A K T U A R I A MORTALITAS TURN OVER DEMOGRAFI CACAT KLAIM KESEHATAN BUNGA DISKONTO KEUANGAN KENAIKAN GAJI HASIL AKTIVA PROGRAM LAIN-LAIN Tata Salta

  33. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Contoh: Pada tahun pelaporan 31 Desember 2003 Tuan Tata Salta SE Ak. bekerja pada Bank “BRI” dengan gaji sebesar Rp 10.000.000 per bulan sebagai Kepala Analis Kredit. Umur pada tanggal pelaporan adalah 30 tahun dan mulai bekerja pada saat umur 25 tahun dan akan pensiun pada usia 55. Tingkat kenaikan gaji diasumsikan 8% per tahun dengan tingkat suku bunga diskonto 10% per tahun, berapakah imbalan pasca kerja yang akan dibayar oleh Bank “BRI” dan berapakah kewajiban yang diakui untuk tahun-tahun yang lalu? Buatlah jurnal pencatatan pada tahun 2003! Tata Salta

  34. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Jawab: Gaji pada saat pensiun = Rp 10.000.000 x (1+0,08)(55-30) = Rp 10.000.000 x (6,84848) = Rp 68.484.800 (a) 2 x pesangon = 2 x Rp 68.484.800x 9 = Rp 1.232.726.400 (b) Penghargaan masa kerja = 10 x Rp 68.484.800 = Rp 684.848.000 (c) Uang pengantian hak = 15 % x ((a) + (b)) = Rp 287.636.160 (d) IPK pada masa yang akan datang = (a) + (b) + (c) = Rp 2.205.210.560 Tata Salta

  35. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Berdasarkan metode projected unit credit, maka terlebih dahulu kita hitung satuan unit manfaat dan biaya jasa kini, sebagai berikut: (e) Satuan unit manfaat (SUM) adalah, (d)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn) = Rp 73.507.019 (f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P = Rp 73.507.019 x 0.0923 x 0.8402* = Rp 5.700.503 (g) Saldo awal kewajiban = (f) x (29 – 25) = Rp 22.802.012 (h) Biaya bunga = 10% x ((f)+(g)) = Rp 2.850.252 *angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya Keterangan: SUM : Satuan Unit Manfaat PV : Present Value P : Peluang Tata Salta

  36. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut: Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari 2003 Rp 22.802.012 Biaya jasa kini 5.700.503 Beban bunga 2.850.252 Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2003 Rp 31.352.767 Tata Salta

  37. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah: (Jurnal Pencatatan-1) (Dr)Laba ditahan 22.802.012 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 22.802.012 Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui untuk tahun-tahun sebelumnya (g) (Jurnal Pencatatan-2) (Dr)Beban imbalan pasca kerja 8.550.755 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 8.550.755 Mencatat beban imbalan kerja yang harus diakui pada tahun berjalan ((f) + (h)) Tata Salta

  38. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN ? BAGAIMANA SEANDAI NYA ASUMSI AKTUARIA BERUBAH PADA TAHUN BERIKUTNYA PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 94: Perusahaan harus mengakui sebagian keuntungan dan kerugian aktuaria sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. PSAK No.24 (revisi 2004) paragraf 95: Bagian yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian aktuaria adalah selisih antara koridor pada paragraf 94 dengan perbedaan angka sebagai akibat perubahan asumsi aktuaria dibagi dengan sisa masa kerja karyawan yang bersangkutan. Tata Salta

  39. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN • Pada contoh diatas apabila pada pelaporan 31 Desember 2004 ada asumsi aktuaria yang berubah, dimana tingkat bunga diskonto menurun menjadi 5% pada tahun berikutnya, maka hitungan untuk tahun 2004 akan menjadi: • (e) Satuan unit manfaat adalah, • (d.)/total masa kerja = Rp 2.205.210.560/(55thn-25thn) • = Rp 73.507.019 • (f) Biaya jasa kini = SUM x PV x P • = Rp 73.507.019x 0.3101 x 0.8402* • = Rp 19.151.961 • (g) Saldo awal kewajiban = (f) x (30 – 25) • = Rp 95.759.805 • (h) Biaya bunga = 5% x ((f)+(g)) = Rp 5.745.588 • *angka peluang karyawan tetap bekerja pada perusahaan, diperoleh dari tabel aktuaria atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya • Keterangan: • SUM : Satuan Unit Manfaat • PV : Present Value • P : Peluang Tata Salta

  40. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Dari perhitungan diatas diperoleh data sebagai berikut: Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari 2004 Rp 31.352.767 Biaya jasa kini 19.151.961 Beban bunga 5.745.588 Rugi aktuaria (selisih) 64.407.038 Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2004 Rp 120.657.354 Rugi aktuaria yang diakui adalah rugi aktuaria setelah dikurangi nilai koridor 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja sebesar Rp 12.065.735 (10% x Rp 120.657.354). Rugi aktuaria yang diakui adalah sebesar Rp 2.093.652 (Rp 64.407.038-Rp 12.065.735 )/25. Rugi aktuaria yang tidak diakui adalah sebesar Rp 62.313.386 (Rp 64.407.038 – Rp 2.093.652). Tata Salta

  41. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan pada tahun 2004 adalah: (Jurnal pencatatan-3) (Dr)Rugi aktuaria 2.093.652 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 2.093.652 Mencatat kerugian akibat perubahan asumsi aktuaria Pembebanan imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut: (Jurnal pencatatan-4) (Dr)Beban imbalan pasca kerja 24.897.549 (Cr)Kewajiban imbalan pasca kerja 24.897.549 Mencatat Penambahan beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berjalan ((f.)+(h.)). Tata Salta

  42. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN ? APA YANG PERLU DIUNGKAPKAN PADA LAPORAN KEUANGAN PSAK NO.24 (REVISI 2004) PAR. 126 • Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuaria, • Keuntungan atau kerugian aktuaria yang tidak diakui, • Nilai kini jumlah kewajiban imbalan pasca kerja, • Jumlah kewajiban yang diakui pada neraca, • Mutasi kewajiban selama tahun berjalan, • Jumlah biaya yang diakui pada laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut: • - Biaya jasa kini, • - Biaya bunga, • - Keuntungan atau kerugian aktuaria, • - Biaya jasa lalu, • - Pengaruh PHK atas keuangan perusahaan. • Asumsi-asumsi aktuaria yang dipakai, seperti tingkat bunga diskonto, kenaikan gaji dan asumsi-asumsi yang lain. Tata Salta

  43. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Pada tahun 2003, Perusahaan mencatat kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku efektif sejak 25 Maret 2003. Kewajiban ditentukan berdasarkan penilaian atas kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2003 dengan menggunakan metode projected unit credit. Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan neraca. Rincian kewajiban imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut: 2004 2003 Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 1 Januari Rp 95.759.805 Rp 22.802.012 Biaya jasa kini 19.151.961 5.700.503 Biaya bunga 5.745.588 2.850.252 Rugi aktuaria yang tidak diakui ( 62.313.386) - Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember Rp 58.343.968 Rp 31.352.767 Tata Salta

  44. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan Mutasi saldo kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: 2004 2003 Saldo kewajiban per 1 Januari Rp 31.352.767 Rp 22.802.012 Biaya jasa kini 19.151.961 5.700.503 Biaya bunga 5.745.588 2.850.252 Rugi aktuaria 2.093.652 - Saldo kewajiban per 31 Desember Rp 58.343.968 Rp 31.352.767 Tata Salta

  45. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Catatan atas Laporan Keuangan No. X: Lanjutan Jumlah beban yang diakui pada laporan laba rugi sebagai berikut: 2004 2003 Biaya jasa kini Rp 19.151.961 Rp 5.700.503 Biaya bunga 5.745.588 2.850.252 Rugi aktuaria yang diakui 2.093.652 - Beban imbalan pasca kerja Rp 26.991.201 Rp 8.550.755 Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan: Diskonto 5% 10% Kenaikan gaji 8% 8% Probabilita yang berasal dari tingkat turnover pegawai 0,8402 0,8402 Tata Salta

  46. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Bagaimana seandainya jika Tuan Deni mengalami sakit berkepanjangan pada awal Januari tahun 2005 ? Tuan Dian akan memperoleh sebesar: Manfaat karyawan = 2P + 2 PMK + UPH = (2(Rp 10.800.000*) x 7)+(2(Rp10.800.000*) x 3) + 15% x 216.000.000  = Rp 248.400.000 *Gaji awal pada tahun 20x5 Tata Salta

  47. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah: (Jurnal pencatatan-5) (Dr)Kewajiban imbalan kerja 58.343.968 (Dr)Rugi akibat PHK 190.056.032 (Cr)Kas 248.400.000 Mencatat pembayaran imbalan pasca kerja kepada Tuan Dian dan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja Kerugian akibat PHK kerjaakan dicatat pada laporan laba rugi sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain. Tata Salta

  48. AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA TANPA PENDANAAN Jurnal pencatatan yang dibutuhkan bila kita menghitung PPh pasal 21 atas uang pesangon adalah : (Jurnal pencatatan-5) (Dr)Kewajiban imbalan kerja 58.343.968 (Dr)Rugi akibat PHK 190.056.032 (Cr)Kas 215.050.000 (Cr) Hutang PPh pasal 21 (final) 33.350.000 Mencatat pembayaran IPK kepada Tuan Dian dan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja Kerugian akibat PHK kerjaakan dicatat pada laporan laba rugi sebagai bagian dari beban dan pendapatan lain-lain. Tata Salta

  49. Terima kasih Tata Salta

More Related