Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007

1. KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan ( KUP )Undang-undangnomor 28 tahun 2007 FakultasHukumUniversitas Indonesia Eka Sri Sunarti

2. LandasanHukum : Undang- undang no. 6 tahun 1983 ; Undang- undang no. 9 tahun 1994 ; Undang- undang no.16 tahun 2000 ; Undang- undang no.28 tahun 2007 .

3. Pasal 1 : definisi 1.Pajak adalahkontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-undang , dengantidakmendapatimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluanpajaknegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

4. 2. WajibPajakadalahorangpribadiataubadan, meliputipembayarpajak, pemotongpajakdanpemungutpajak yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. 3.Badan adalahsekumpulanorangdan/atau modal yang merupakankesatuanbaik yang melakukanusahamaupun yang tidakmelakukanusaha yang meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamiliknegaraataubadanusahamilikdaerahdengannamadandalambentukapapun, firma, kongsikoperasi, danapensiun,persekutuan , perkumpulan , yayasan, organisasimassa, organisasipolitiksosialatauorganisasilainnya , lembagadanbadanbentuklainnyatermasukkontrakinvestasikolektifataubentukusahatetap

5. 4. Pengusahaadalahorangpribadiataubadandalambentukapapun yang dalamkegiatanusahaataupekerjaannyamenghasilkanbarang, mengimportbarang, mengeksportbarang , melakukanusahaperdagangan , memanfaatkanbarangtidakberwujuddariluardaerahpabean , melakukanusahajasa , ataumemanfaatkanbarangtidakberwujuddariluardaerahpabean , melakukanusahajasa, ataumemanfaatkanjasadariluardaerahpabean.

6. 5. PengusahaKenaPajakadalahpengusaha yang melakukanpenyerahanBarangkenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajak yang dikenaipajakberdasarkanUndang-undangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya. 6. NomorPokokWajibPajakadalahnomor yang diberikankepadaWajibPajaksebagaisaranadalamadministrasiperpajakan yang dipergunakansebagaitandapengenaldiriatauidentitasWajibPajakdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakannya.

7. 10. Pajak yang terutangadalahpajak yang harusdibayarpadasuatusaat, dalamMasaPajak, dalamTahunPajakataudalambagianTahunPajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . 11. Suratpemberitahuanadalahsurat yang olehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkanpenghitungandan/ataupembayaranpajak, objekpajak, dan/atauhartadankewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan

8. 14.Surat setoranPajakadalahbuktipembayaranataupenyetoranpajak yang telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancara lain kekasnegaramelaluitempatpembayaran yang telahditunjukolehmenterikeuangan. 15. SuratKetetapanPajakadalahsuratketetapan yang meliputisuratketetapanpajakkurangbayar, suratketetapanpajakkurangbayartambahan , suratketetapanpajaknihilatausuratketetapanpajaklebihbayar.

9. 16.Surat KetetapanPajakKurang Bayar adalahsuratketetapanpajakygmenentukanbesarnyajumlahpokokpajak, jumlahkreditpajak , jumlahkekuranganpokokpajak , besarnyasanksiadministrasi , danjmlahpajakygmasihharusdibayar. 20. SuratTagihanPajakadalahsuratuntukmelakukantagihanpajakdan/atausanksiadministrasiberupabungadan/ataudenda.

10. 21.Surat Paksaadalahsuratperintahmembayarutangpajakdanbiayapenagihanutangpajak. 22. KreditPajakuntukpajakpenghasilanadalahpajak yang dibayarsendiriolehwajibpajakditambahdenganpokokpajak yang terutangdalamsurattagihanpajakkarenapajakpenghasilandalamtahunberjalantidakataukurangbayar, ditambahdgnpajakygdipotongataupajak yang dipungut, ditambahdgnpajakataspenghasilanygdibayaratauterutangdiluarnegeri, dikurangidgnpengembalianpendahuluankelebihanpajak, ygdikurangkandaripajakygterutang .

11. 24.Pekerjaan Bebasadalahpekerjaanygdilakukanolehorangpribadiygmempunyaikeahliankhusussebagaiusahauntukmemperolehpenghasilanygtidakterikatolehsuatuhubungankerja. 25. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data , keterangandan /ataubuktiygdilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanagnperpajakan.

12. 28.Penanggung Pajakadalahorangpribadiataubadan yang bertanggungjawabataspembayaranpajak,termasukwakil yang menjalankanhakdanmemenuhikewajibanwajibpajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . 29.Pembukuan adalahsuatuprosespencatatan yang dilakukansecarateraturuntukmengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilandanbiaya,sertajumlahhargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa,yangditutupdenganmenyusunlaporankeuanganberupaneraca,danlaporanlabarugiuntukperiodetahunpajaktersebut.

13. 31.Penyidikan adalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikelengkapanpengisiansuratpemberitahuandanlampiran-lampirannyatermasukpenilaiantentangpenulisandanpenghitungannya. 32.Penyidik adalahpejabatpegawainegerisipiltertentudilingkunganDirektoratJenderalPajak yang diberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikantindakpidanadibidangperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

14. 34.Surat KeputusanKeberatanadalahsuratkeputusanataskeberatanterhadapsuratketetapanpajakatauterhadappemotonganataupemungutanolehpihakketiga yang diajukanolehwajibpajak. 35.Putusan Banding adalahputusanbadankeadilanpajakatas banding terhadapsuratkeputusankeberatan yang diajukanolehwajibpajak.

15. 36.Putusan Gugatanadalahputusanbadanperadilanpajakatasgugatanterhadaphal-hal yang berdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakandapatdiajukangugatan. 37.Putusan PeninjauankembaliadalahputusanMahkamahAgungataspermohonanpeninjauankembali yang diajukanolehwajibpajakatauolehDirekturJenderalPajakterhadapputusan banding atauputusangugatandariperadilanpajak.

16. 40.Tanggal Kirimadalahtanggalstempel pos pengiriman ,tanggalfaksimili,ataudalamhaldisampaikansecaralangsungadalahtanggalpadasaatsurat,keputusan,atauputusandisampaikansecaralangsung. 41.Tanggal Terimaadalahtanggalstempel pos pengiriman,tanggalfaksimili,ataudalamhalditerimasecaralangsungadalahtanggalpadasaatsurat,keputusanataputusanditerimasecaralangsung.

17. Pasal 2 : 1.Wajib pajak yang telahmemenuhipersyaratansubjektifdanobjektifsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakanwajibmendaftarkandiripadakantorDirektoratJenderalPajak yang kerjanyameliputitempattinggalatautempatkedudukanwajibpajakdankepadanyadiberikanNomorPokokWajibPajak.

18. Pasal 2A. MasaPajaksamadengan 1 ( satu) bulankalenderataujangkawaktu lain yang diaturdenganPeraturanmenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulankalender.

19. Pasal 3 : (1) SetiapwajibpajakwajibmengisiSuratPemberitahuandenganbenar, lengkapdanjelas , dalambahasa Indonesia denganmenggunakanhuruflatin, angkaarab , satuanmatauang rupiah danmenandatanganisertamenyampaikannyakekantorDirektoratjenderalpajaktempatWajibPajakterdaftarataudikukuhkanatautempat lain yang ditetapkanolehDirJenPajak.

20. Pasal 4 : • WajibPajakwajibmengisidanmenyampaikanSuratpemberitahuandenganbenar, lengkapdanjelasdanmenandatanganinya . • SuratPemberitahuanWajibPajakBadanharusditandatanganiolehpengurusataudireksi.

21. Pasal 8 : • WajibpajakdengankemauansendiridapatmembetulkansuratPemberitahuan yang telahdisampaikandenganmenyampaikanpernyataantertulis, dengansyaratDirJenPajakbelummelakukantindakanpemeriksaan.  Apabilaadakoreksiternyatautangpajaknyamenjadilebihbesarmakakenasanksi 2% perbulanataskekuranganpembayaranpajaknya.

22. Pasal 10 : (1) WajibPajakwajibmembayarataumenyetorpajak yang terutangdenganmenggunakanSuratSetoranPajakkekasnegaramelaluitempatpembayaran yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan .

23. Pasal 13 A : WajibPajakygkarenakealpaannyatidakmenyampaikanSuratPemberitahuanataumenyampaikanSuratPemberitahuan , tetapiisinyatidakbenaratautidaklengkap, ataumelampirkanketerangan yang iasinyatidakbenarsehinggadapatmenimbulkankerugiannegara , tidakdikenaisanksipidanaapabilakealpaantersebutpertamakalidilakukanolehWajibPajakdanWajibPajaktersebutwajibmelunasikekuranganpembayaranjumlahpajak yang terutangbesertasanksiadministrasiberupakenaikansebesar 200% darijumlahpajakygkurangdibayarygditetapkanmelaluipenerbitanSuratKetetapanPajakKurang Bayar.

24. Pasal 14 : SuratTagihanPajak • DirJenPajakdapatmenerbitkanSuratTagihanPajak (STP) apabila : • Pajakdalamtahunberjalantidakataukurangbayar ; • Terdapatkekuranganpembayaranpajakakibatdarisalahtulisdan/atausalahhitung ; • WajibPajakdikenaisanksiadministrasiberupadendadan/ataubunga . • PengusahaKenaPajaktidakmembuatfakturpajakataumembuattapitidaktepatwaktu ; • PKP tidakmengisifakturpajaksecaralengkap.

25. Pasal 21 : HakMendahulu • Negara mempunyaiHakMendahuluuntukUtangPajakatasbarang-barangmilikpenanggungpajak . • Hakmendahulumeliputi : pokokpajak , sanksiadministrasiberupabunga , denda , kenaikandanbiayapenagihanpajak . • Hakmendahuluuntukhutangpajakmelebihisegalahakkecuali : a. biayaperkara yang disebabkanolehsuatupenghukumanuntukmelelangsuatubarang ; b. Biayauntukmenyelamatkanbarang ; c. Biayaperkara , yghanyadisebabkanolehpelelanganadanpenyelesaiansuatuwarisan .

26. Pasal 22 : daluarsa (1) Hakuntukmelakukanpenagihanpajak , termasukbunga , denda, kenaikandanbiayapenagihanpajak, daluarsasetelahmelampauiwaktu 5 (lima) tahunterhitungsejakpenerbitanSuratTagihanPajak , SuratKetetapanPajakKurangbayarsertaSuratketetapanPajakKurang Bayar TambahandanSuratkeputusanPembetulan, SuratKeputusanKeberatan , Putusan banding, sertaPutusanPeninjauanKembali.

27. Pasal 25 : Keberatan • WajibpajakdapatmengajukankeberatanhanyakepadaDirekturJenderalPajakatas : a. suratketetapanpajakKurangbayar ; b.SuratketetapanpajakKurangbayartambahan c. SuratketetapanpajakNihil d. SuratketetapanpajakLebihbayar e. Pemotonganataupemungutanpajakolehpihakketigaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan .

28. Pasal 26 A : Tata carapengajuandanpenyelesaiankeberatandiaturdenganatauberdasarPeraturanMenteriKeuangan

29. Pasal 28 : pembukuan WajibPajakorangpribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebasdanwajibpajakbadandi Indonesia wajibmenyelenggarakanpembukuan ; (2) Wajibpajakygdikecualikan pd ayat 1 wajibmembuatpencatatanyaituwajibpajakygmelakukanpekerjaanbebasdandiperbolehkanmenggunakanpenghitungandengan Norma PenghitunganPenghasilanNetto

30. (3) Pembukuandanpencatatanharusdiselenggarakandgnmemperhatikanitikadbaikdanmencerminkankeadaanataukegiatanusahaygsebenarnya; (5) Pembukuandiselenggarakandenganprinsiptaatasasdandenganstelselakrualataustelselkas.

31. Pasal 29 : pemeriksaan (1) Dirjenpajakberwenangmelakukanpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakanwajibpajakdanuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . (3) Buku, catatandandokumenserta data , informasidanketerangan lain wajibdipenuhiolehwajibpajak paling lama 1 bulansejakpermintaandisamapaikan.

32. Pasal 30 : penyegelan • DirjenPajakberwenangmelakukanpenyegelantempatatauruangantertentusertabarangbergerakdan/atautidakbergerakapabilawajibpajaktidakmemenuhikewajibansebagaimanadiaturdalampasal 29. • Tatacarapenyegelandiaturberdasarkanperat. MenteriKeuangan

33. Pasal 34 : Rahasiajabatan (1) Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihak lain segalasesuatu yang diketahuiataudiberitahukankepadanyaolehwajibpajakdalamrangkajabatanataupekerjaannyauntukmenjalankanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

34. Pasal 36 : penetapanpajakkarenajabatan • Dirjenpajakkarenajabatanatauataspermintaanwajibpajakdapat : a. mengurangkanataumenghapussanksiadministrasi, yang timbulkarenakesalahandariwajibpajak ; b. Mengurangkanataumembatalkansuratketetapanpajak yang tidakbenar ; c. Mengurangkanataumembatalaknasurattagihanpajak yang tidakbenar ; d. membatalkanhasilpemeriksaanpajakatausuratketetapanpajakdarihasilpemeriksaantanpapenyampaiansuratpemberitahuanhasilpemeriksaanataupembahasanakhirhasilpemeriksaandgnwajibpajak.

35. Pasal 36 A : sanksipidana • Peagawaipajakdlmmenjalankantugasnyaterbuktimelakukanpemerasandanmengancamkepadawajibpajakuntukmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukum dipidanapasal 368 KUHP • Pegawaipajakygbermaksudmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukumdanmenyalahgunakankekuasaannyamemaksaseseoranguntukmemberisesuatuataumengerjakansesuatubagidirinya  dipidanadenganpsl 12 UU no.31 /1999 ttgPemberantasanTindakPidanaKorupsi

36. Pasal 36 B : Kodeetik (1) MenteriKeuanganberkewajibanuntukmembuatkodeetikpegawaiDirjenPajak. (2) PegawaiDirjenPajakwajibmematuhinya. (3) PengawasanpelaksanaandanpenampunganpengaduanpelanggarankodeetikpegewaiDirjenpajakdilaksanakanolehKomiteKodeEtik .

37. Pasal 36 A • MenterikeuanganmembentuKomitePengawasPerpajakandenagnperat.MenKeu.

38. Pasal 37 : • PerubahanBesarnyaimbalanbungandansanksiadministrasiberupabunga, dendadankenaiakdiaturdenganperaturanpemerintah.

39. Pasal 38 : kealpaan Kealpaan yang dilakukanolehwajibpajaksehinggamenimbulkankerugianpadapendapatannegaradanperbuatantersebuttelahdilakukanlebihdarisatu kali didenda 2 kali jumalahpajakygterutangataudipidanakurungan minimal 3 (tiga) bulan ;

40. Pasal 39 : dengansengaja (1) Tidakmendaftarkandiriuntukdiberikan NPWP atautidakmelaporkanusahanyauntdikukuhkansbg PKP ; Menyalahgunakan NPWP ; tidakmenyampaikan SPT ; dllsehinggamenimbulaknkerugiapadapendapatannegaradipidanadenganpidanapenjara minimal 6 bulandandendamaksimal 4 kali jumlahpajak yang terutang.

41. Pasal 39 A : sengaja – fakturpajak Sengajamenerbitkanataumenggunakanfakturpajak , buktipemungutanpajak, buktipemotonganpajakdanbuktisetoranpajaktidaksebenarnyadanmenerbitkanfakturpajaktetapibelumdikukuhkansbg PKP  dipidanapenjara paling singkat 2 tahunsertadenda minimal 2 kali jumlahpajakdalamfakturpajak.

42. Pasal 41 : kealpaanolehpejabat (1) Pejabatkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajibanmerahasiakan dipidanakurunganmasimal 1 tahundandendamasimal Rp.25.000.000,- ;

43. Pasal 41 A • Setiaporang yang wajibmemberikanketeranganataubukti yang dimintatetapaidengansengajatidakmemberikanataumemberikanketerangantetapitidakbenar --. Pidankurungan 1 tahunsertadenda Rp.25.ooo.ooo,-

44. Pasal 41 B • setiaporangygdengansengajamenghalangiataumempersulitpenyidikandibidangperepajakan pidana 3 tahundandenda Rp.75.000.000,-.

45. Pasal 44 : penyidikpidanapajak • PenyidiktindakpidanaperpajakanhanyadapatdilakukanolehPejabatpegawaiNegerisipiltertentudilingkunganDirjenPajakygdiberiwewenangkhusussebagaipenyidiktindakpidanadibidangperpajakan.

46. SEKIAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT