Halal Dalam Pandangan Syar’i dan Perundangan-undangan Indonesia

1. Halal Dalam Pandangan Syar’idan Perundangan-undangan Indonesia Oleh HM Salim Umar Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat

2. Sumber Hukum Syari’ahdan Perundangan-undangan Indonesia • Sumber hukum Syari’ah ialah: Qur’an, Hadits dan Ijtihad (Ijma’, Qiyas, Mashalih Mursalah, Istihsan dll). • Sumber hukum perundang-undangan Indonsia ialah: Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dll.

3. Ayat-ayat Al-Qur’antentang Makanan dan Minumanyang Halal dan Haram • Surah al-Baqarah/2:168 • Surah al-Baqarah/2:173 • Surah al-An’am/6:145 • Surah al-Maidah/5:3-4 • Surah al-Maidah/5:90-91 • Surah al-An’am/6:118 • Surah al-An’am/6:127

4. Makanan dan Minumanyang Haram dalam Qur’an dan Hadits • Makanan dan minuman yang haram dalam Qur’an yaitu : bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah dan khamr (minuman yang memabukkan). • Sedangkan yang haram menurut Hadits ialah: • Daging binatang buas yang bertaring, seperti daging harimau, singa dll. • Burung yang bercakar kuat untuk menerkam mangsanya, sepert burung elang. • Hewan yang hidup di dua alam seperti buaya. • Daging himar yang dipelihara. • Binatang yang dilarang membunuhnya, seperti cicak. • Binatang yang disuruh membunuhnya, seperti ular berbisa, kelabang dll.

5. Haram Lidzatihi danHaram Lighairihi • Haram Lidzatihi ialah haram dzatnya atau bendanya itu sendiri (substansinya) seperti darah, bangkai, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, dan khamr. • Haram Lighairihi ialah barang itu haram karena diperoleh dengan cara yang haram seperti daging ayam hasil curian, atau dibeli dengan uang hasil riba, atau diperoleh dengan cara menipu dan lain-lain.

6. Haram Menurut Perundang-undanganIndonesia • Haram menurut perundang-undangan Indone- sia misalnya dilarang memiliki, membawa, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, memproduksi, menyimpan, menggunakan secara tidak sah, barang yang dilarang yaitu narkoba dan sejenisnya seperti ganja, heroin, dan benda-benda lain yang disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

7. Beberapa Perbuatan Lain yang Dilarang Perundang-undangan Indonesia • Larangan suap-menyuap dan gratifikasi di kalangan pejabat negara dan pegawau negeri, seperti tersebut dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, • Pemberian gratifikasi dalam undang-undang tersebut ialah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-suma dan fasilitas lainnya (Pasal 12B UU No, 20 Tahun 2001). • Pasal 12C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

8. Tindak Pidana Pencucian Uang • Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, jo UU No. 25 Tahun2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan : Pencucian uang ialah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menu-karkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. • Demikianlah beberapa harta haram yang berasal dari tindak pidana yang dilarang perundang-undangan negara Indonesia.

9. Sekian, Mudah-mudahan Bermanfaatuntuk Bahan Diskusi Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cirebon, 24 Juni 2014