AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. AUDIT PENGADAANBARANG DAN JASA

2. TujuanInstruksional Setelahmenyelesaikanbabini, Andadiharapkanmampu: • Memahamidanmenjelasakanpengertian, • Memahamidanmenjelasaknadasarhukum, • Memahamidanmejelasaknprinsipdasar, sertacara-carapengadaanbarangdanjasa • Memahamitujuandanlingkup audit ataspengadaanbarangdanjasa • Memahamisertamelaksanakanproses audit terhadappengadaanbarangdanjasa

3. Pendahuluan • Salahsatufaktor yang mempengaruhikeberhasilanpelaksanaantugastugaspemerintah, baikditingkatpusatmaupunditingkatdaerahtermasukperusahaan negara dan daerah, tergantung pada tersedianyasarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan. • Oleh karena itu, dalam setiap APBN/D dan anggaran perusahaan negara/daerah selalu terdapat anggaran untukpengadaansaranadanprasaranaberupabarangbergerak, jasadanbarang-barangtidakbergerak. • Dalampengadaanbarangdanjasa, pemerintahselaluberpegangpadaprinsipekonomi, efisien, danefektif. • Pemerintahselaluberupayamenyempurnakanprosedurpelaksanaanpengadaanbarang/jasabaikmelaluipenyempurnaan peraturan-peraturan maupun pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat. • Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakansecaraekonomi, efisiendanefektif, perludilakukanpengawasansecaraintensif.

4. Lanjutan… • Selain itu, tuntutan kepada pemerintah untuk menerapkan good governance dalammenjalankanpemerintahan, telahmembuatakuntabilitaspengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan. Akuntabilitas pengadaan barang/jasamerupakanperwujudanuntukmempertanggungjawabkankeberhasilanataukegagalanpelaksanaanpengadaanbarang/jasadalammencapaitujuanpengadaan, yaitusebagaimanaterdapatdalamhakekatKeppresNomor 80 Tahun 2003 tentangPengadaanBarang/Jasa, yang meliputi: • Dalamjumlah yang cukup; • Dengankualitasdanharga yang dapatdipertanggungjawabkan; • Dalamwaktudantempattertentu; • Secara efektif dan efisien; • Menurutketentuandantatacara yang berlaku. • Pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksudkan untukmengujidanmengetahuisampaisejauhmanaperaturan-peraturandanketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dipatuhi, sehinggaupayamewujudkanprinsipekonomi, efisiensidanefektivitasdalampengadaanbarangdanataujasadapatdicapai.

5. Tujuan-TujuandanLingkup Audit Audit pengadaanbarang/jasamemilikitujuanuntukmengetahuiapakah: a). Penguasaan, pemilikan, pengurusan, penggunaan dan penatausahaan sertapertanggungjawabananggaranuntukpengadaanbarang/jasatelahdilakukansecaratertibdanbenarsertasesuaidenganketentuan yang berlaku. b). Proses pengadaan barang/jasa telah memperhatikan aspek kehematan danprinsip-prinsipdasarsertasesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku. c). Pengadaanbarang/jasatelahdilaksanakansesuaidengan yang direncanakan. Lingkuppemeriksaanataspengadaanbarang/jasameliputi: a). Perencanaankebutuhanbarang/jasa; b). Pelaksanaanpengadaanbarang/jasa.

6. TransaksidanPengendalianManajemen • PerencanaanKebutuhan • Jumlah dana yang disediakan untuk pengadaan barang/jasa oleh Pemerintahdalam APBN/D, BUMN/D, YayasandanBadan-Badan yang dikelolaataudiadakanolehPemerintah, merupakanperkiraanmaksimumdarihasilanalisaatasrencanakebutuhanbarang/jasa yang diajukanolehsatuansatuan • kerja dalam suatu organisasi pemerintah dikalikan dengan perkiraan • hargasuatubarang/jasa. Olehkarenaitu, penentuanbesarnyadanauntuk • pengadaanbarang/jasamerupakanhasilperhitunganatauperkalianantara • jumlahbarang/jasadikaliperkiraanhargasatuandarimasing-masing • barang/jasa. • Karenaterbatasnyaanggaran yang tersediadanwaktupenyusunan • anggaransertabanyaknyarencana yang perludibahas, makapenentuandana • untukpengadaaanbarang/jasatersebuttidaklagisepenuhnyadidasarkanatas • rencanakebutuhanakanbarang/jasa. Hal iniseringdijumpaidalam DIPA di • manaanggaranbelanjauntukpengadaanbarang/jasatidakdidukungoleh • rencanakebutuhanatasbarang/jasa.

7. Dalamrangkakejelasanpenggunaananggarantersebut, perludisusun • rencanakebutuhanbarang/jasa. Rencanakebutuhanbarang/jasatersebut • seharusnyamemuat: • a). Jenisdanjumlahsertaspesifikasibarang/jasa yang dibutuhkan. • b). Kapan dan unit/satuan kerja mana yang membutuhkan. • c). Di mana dan bagaimana barang/jasa tersebut diperoleh atau dikerjakan. • d). Siapa yang ditugasidan yang bertanggungjawabdalampengadaan • barang/jasatersebut. • e). Jumlahperkiraanbiaya yang diperlukanuntukpengadaanbarang/jasa • tersebut, dandarimanasumberbiayanya.

8. DasarHukum • Peraturandasarhukumuntukpengadaanbarang/jasameliputi: • a). Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; • b). Undang-UndangNomor 1 Tahun 2003 tentangPerbendaharaan • Negara; • c). KitabUndang-UndangHukumPerdata; • d). PeraturanPemerintahNomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan • JasaKonstruksi; • e). KeputusanPresidenNomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman • Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; • f). KeputusanPresidenNomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman • PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah; • g). KeputusanRepublik Indonesia Nomor 61 tahun 2004 tentang • PerubahanAtasKeppresNomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman • PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah. • h). Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Ketentuan • Mengenai Tata Cara PembebasanTanah.

9. Prinsip-PrinsipDasarPengadaanBarang/Jasa • a). efisien, berartipengadaanbarang/jasaharusdiusahakandengan • menggunakandanadandaya yang terbatasuntukmencapaisasaran yang ditetapkandalamwaktusesingkat-singkatnyadandapat • dipertanggungjawabkan; • b). efektif, berartipengadaanbarang/jasaharussesuaidengankebutuhan yang telahditetapkandandapatmemberikanmanfaat yang sebesarbesarnya • sesuaidengansasaran yang ditetapkan; • c). terbukadanbersaing, berartipengadaanbarang/jasaharusterbuka bag penyediabarang/jasa yang memenuhipersyaratandandilakukan • melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setaradanmemenuhisyarat/kriteriatertentuberdasarkanketentuandan • prosedur yang jelas dan transparan; • d). transparan, berartisemuaketentuandaninformasimengenaipengadaanbarang/jasa, termasuksyaratteknisadministrasipengadaan, tatacaraevaluasi, hasilevaluasi, penetapancalonpenyediabarang/jasa, sifatnyaterbukabagipesertapenyediabarang/jasa yang berminatsertabagimasyarakatluaspadaumumnya; • e). adil/tidakdiskriminatif, berartimemberikanperlakuan yang samabagisemuacalonpenyediabarang/jasadantidakmengarahuntukmemberikeuntungankepadapihaktertentu, dengancaradanataualasanapapun; • f). akuntabel, berartiharusmencapaisasaranbaikfisik, keuanganmaupunmanfaatbagikelancaranpelaksanaantugasumumpemerintahandanpelayananmasyarakatsesuaidenganprinsip-prinsipsertaketentuanyang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

10. Prinsip-prinsiptersebutditujukankepadaPanitiaPengadaan/PejabatPrinsip-prinsiptersebutditujukankepadaPanitiaPengadaan/Pejabat • yang berwenangdalammengeluarkankeputusandantindakanlainnya. • Prinsip-prinsiptersebutdimaksudkanuntukmenciptakansuasana yang • kondusifbagiterciptanyaefisiensi, partisipasidanpersaingan yang sehatdan • terbukaantarapenyediabarang/jasa yang setaradanmemenuhisyarat, • menjamin rasa keadilandankepastianhukumbagisemuapihak, sehingga • dapatmeningkatkankepercayaanmasyarakatterhadapprosespengadaan • barang/jasa, karenahasilnyadapatdipertanggungjawabkankepada • masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi • kelancaran pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

11. Cara-Cara PengadaanBarang/Jasa • PengadaanBarang/Jasa yang sebagianatauseluruhnya • dibiayaidari APBN/D • Denganmempertimbangkandanmemperhatikanjenis, sifatdannilai • barang/jasa, sertakondisilokasi, kepentinganmasyarakatdanjumlahpenyedia • barang/jasa yang ada, makapengadaanbarang/jasa yang sebagianatau • seluruhnyadibiayaioleh APBN/D, dapatdilakukandengancara-caradan • metodesebagaiberikut: • 1). Pelelanganumum • Pelelanganumumadalahmetodepemilihanpenyediabarang/jasa yang • dilakukansecaraterbukadenganpengumumansecaraluasmelalui • media massadanpapanpengumumanresmiuntukpeneranganumum • sehinggamasyarakatluasduniausaha yang berminatdanmemenuhi • kualifikasidapatmengikutinya. Isipengumumanmemuatsekurangkurangnya • : • i. namadanalamatpenggunabarang/jasa yang akanmengadakan • pelelanganumum. • ii. uraiansingkatmengenaipekerjaan yang akandilaksanakanatau • barang yang akandibeli; • iii. perkiraannilaipekerjaan; • iv. syarat-syaratpesertalelangumum; • v. tempat, tanggal, hari, danwaktuuntukmengambildokumen • pengadaan.

12. 2). PelelanganTerbatas • Bila calon penyedia barang/jasa diketahui terbatas jumlahnya karena • karakteristikkompleksitasdanataukecanggihanteknologi • pekerjaannyadanataukelangkaantenagaahliatauterbatasnya • perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan • barang/jasadilakukanmelaluipelelanganterbatas. Prosespelelangan • terbataspadaprinsipnyasamadenganprosespelelanganumumkecuali • dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama • penyediabarang/ jasa yang akandiundang. Apabilasetelah • diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum • dalampengumumandanberminatsertamemenuhikualifikasi, maka • wajibuntukdiikutsertakandalampelelanganterbatas.

13. 3). PemilihanLangsung • Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai • tidakefisiendarisegibiayapelelangan, makapemilihanpenyedia • barang/jasadapatdilakukandenganmetodepemilihanlangsung, yaitu • pemilihanpenyediabarang/jasa yang dilakukandengan • membandingkansebanyak-banyaknyapenawaran, sekurang-kurangnya • 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus • prakualifikasisertadilakukannegosiasibaikteknismaupunbiayaserta • harusdiumumkan minimal melaluipapanpengumumanresmiuntuk • peneranganumumdanbilamemungkinkanmelalui internet. Pemilihan • langsungdapatdilaksanakanuntukhal-halberikutini: • a). Penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatanmasyarakat • danpengadaanbarang/jasa yang masihmemungkinkanuntuk • mengunakanprosespemilihanlangsung. • b). Pekerjaan yang perludirahasiakan, yang menyangkutkeamanan • dankeselamatannegara yang ditetapkanolehPresiden. • c). Pengadaanbarang/jasa yang setelahdilakukanpelelanganulang • ternyatajumlahpenyediabarang/jasa yang lulus prakualifikasiatau • yang memasukkanpenawarankurangdari 3 (tiga) peserta.

14. 4). PenunjukanLangsung • Dalamkeadaantertentudankeadaankhusus, pemilihanpenyedia • barang/jasadapatdilakukandengancarapenunjukanlangsung • terhadap 1 (satu) penyediabarang/jasadengancaramelakukan • negosiasibaikteknismaupunbiayasehinggadiperolehharga yang wajardansecarateknisdapatdipertanggungjawabkan. Penunjukan • langsungtersebutdilakukanolehkepalakantor/satuankerja/pemimpin • proyek/bagianproyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

15. 5). Swakelola • Swakelolaadalahpelaksanaanpekerjaan yang direncanakan, • dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, • alatsendiriatauupahborongankerja. Tenagaahlidariluartidakboleh • melebihi 50%(lima puluh persen) dari tenaga sendiri. Swakelola • dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi : • a). Swakelolaolehpenggunabarang/jasaadalahpekerjaan yang • direncanakan, dikerjakan, dandiawasisendiriolehpengguna • barang/jasadenganmenggunakantenagasendiri, dan/atautenaga • dariluarbaiktenagaahlimaupuntenagaupahborongan; • b). Swakelolaolehinstansipemerintah lain non swadana (universitas • negeri, lembagapenelitian/ilmiahpemerintah, lembagapelatihan) • adalahpekerjaan yang perencanaandanpengawasannyadilakukan • olehpenggunabarang/jasa, sedangkanpelaksanaanpekerjaan • dilakukanolehinstansipemerintah yang bukanpenanggungjawab • anggaran; • c). Swakelolaolehpenerimahibahadalahpekerjaan yang • perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh • penerimahibah (kelompokmasyarakat, LSM, komite • sekolah/pendidikan, lembagapendidikanswasta/lembaga • penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang • ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh • instansipemberihibah. • Pekerjaan yang dapatdilakukandenganswakelola : • a). pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis • sumberdayamanusiainstansipemerintah yang bersangkutandan • sesuaidenganfungsidantugaspokokpenggunabarang/jasa; • dan/atau • b). pekerjaan yang operasidanpemeliharaannyamemerlukanpartisipasi • masyarakatsetempat; dan/atau • c). pekerjaantersebutdilihatdarisegibesaran, sifat, lokasiatau • pembiayaannyatidakdiminatiolehpenyediabarang/jasa; dan/atau • d). pekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ ditentukan • terlebihdahulu, sehinggaapabiladilaksanakanolehpenyedia • barang/jasaakanmenanggungrisiko yang besar; dan/atau • e). penyelenggaraandiklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau • penyuluhan; dan/atau

16. f). pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) yang bersifat • khususuntukpengembanganteknologi/metodekerja yang belum • dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau • g). pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan • kebijakanpemerintah, pengujiandilaboratorium, pengembangan • sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga • ilmiahpemerintah; • h). pekerjaan yang bersifatrahasiabagiinstansipenggunabarang/jasa • yang bersangkutan.

17. PelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemborongan/Jasa • LainnyauntukPekerjaanPenanggulanganBencanaAlam, • BencanaSosial, danBencanaPerang. • Pekerjaanpenanggulanganbencanaalam, bencanasosial, dan bencana • perangadalahpekerjaanuntukpenanganandaruratmenjelang, padasaat, dan • setelahterjadinyabencana. Jenispekerjaaniniakandiuraikansebagaiberikut : • n Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan penanggulangan • bencanasosial, danbencanaperang, misalnyapengadaanobat-obatan, • tendadarurat, bahanpanganuntuk yang terkenabencana; • n Konstruksidarurat yang harussegeradilaksanakandandiselesaikan • dalamwaktu yang sesingkat-singkatnyauntukkeamanandan • keselamatanmasyarakatdan/ataumenghindarikerugiannegara/ • masyarakat yang lebihbesar;

18. n Konstruksidaruratharusdapatmengatasikelancarankegiatan • masyarakatsemuladanharustetapmemenuhipersyaratanteknis • sebagaijenispekerjaandaruratwalaupunkemampuankonstruksinya • dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ • perawatannyaharusdiawasi secara terusmenerus; • n Pekerjaanpenanggulanganbencanaalam yang tidakmasukdalam • cakupan areal suatukontrak, pengadaanpenyediabarang/jasa • dilakukandenganpenunjukanlangsungkepadapenyediabarang/jasa • yang sedangmelaksanakankontrakpekerjaansejenisterdekatdan/atau • yang dinilaimempunyaikemampuan, peralatan, tenaga yang cukup • sertakinerjabaikdandiyakinidapatmelaksanakanpekerjaandengan • tahapansebagaiberikut : • a). Penggunabarang/jasadapatmenerbitkanSuratPerintahMulai • Kerja (SPMK), setelah mendapat persetujuan dari penanggung • jawabkeuangan (Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin

19. Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota) danadapernyataanbencana • alamdariPresiden/ Gubernur/ Bupati/Walikota; • b). Opnamepekerjaandilapangandilakukanbersamaantarapengguna • dan penyediabarang/jasa, sementara proses dan administrasi • pengadaandapatdilakukansecarasimultan; • c). Dana bencanaalamdalam DIP bencanaalamdigunakanhanya • untukmembiayaipenanganandaruratdengankonstruksidarurat, • bukanuntukmembiayaipenanganan yang sifatnyapermanen; • d). Bagikejadianbencanaalam yang masukdalamcakupan areal suatu • kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam • Contract Change Order (CCO) dandapatmelebihi 10% (sepuluh • persen) dari nilai kontrak awal.

20. PengadaanBarang/Jasadengan Dana Pinjaman/HibahLuar • Negeri • 1. Umum • a). Pinjamanluarnegeriadalahpenerimaannegara yang diperolehdari • lembagakeuanganinternasionalataunegara-negara lain, baik • dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun • dalambentukbarangdanataujasa yang harusdibayarkembali • denganpersyaratantertentu. • b). Hibahluarnegeriadalahpenerimaannegara yang diperolehdari • lembagakeuanganinternasionalmaupunnegara-negarasahabat • dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun • dalambentukbarangdanataujasatermasuktenagaahlidan • pelatihan yang tidakperludibayarkembali.

21. c). Pinjamandenganfasilitaskreditekspor(export credit) atautraderelated • aid adalahpinjamanluarnegeri yang diberikanoleh • lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang • bersangkutandalambentukpemberianpinjamanlangsung, subsidi • bunga, bantuankeuangan, jaminandanasuransidansebagainya • untukmeningkatkanekspornegara yang bersangkutanataubagian • terbesardaridanatersebutdipergunakanuntukmembelibarang • darinegarapemberipinjaman. • d). Ketentuaniniberlakubagipengadaanbarang/jasa yang dibiayai • sebagianatauseluruhnyadenganpinjaman/hibahluarnegeri • sepanjangketentuan-ketentuaninisesuaiatautidakbertentangan • dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari

22. pemberipinjaman/hibah yang bersangkutanataukesepakatankesepakatan • yang dibuatantaraPemerintah Indonesia dengan • pemberipinjaman. • e). Penggunabarang/jasa yang melaksanakanpekerjaan yang dibiayai • sebagianatauseluruhnyadenganpinjaman, wajibmemahamiisi • semua dokumen penyiapan, penilaian dan pelaksanaan proyek, • sertaNaskahPerjanjianLuarNegeri (NPLN) ataudokumen • kesepahaman(Memorandum of Understanding) danketentuanketentuan • pelaksanaanproyekdanguidelines pengadaan yang ada • daripemberipinjamanbersangkutan. • 2. PengadaanBarang/JasaBerdasarkan NPLN/Grant Agreement • Pengadaanbarang/jasapadaumumnyadilakukansetelah NPLN/grant • agreement disepakatipemerintah RI danpemberipinjaman/hibah • kecualiuntukbeberapapinjaman bilateral. Pengadaanbarang/jasa yang • sebagianatauseluruhnyadibiayaidaripinjaman/hibahluarnegeridan • dilakukansetelahpenandatangan NPLN/grant agreement, • pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari • pemberipinjamandanatauketentuan-ketentuan lain yang disepakati • olehpemerintah RI denganpemberipinjamandalam NPLN/grant • agreement besertadokumenpersiapanmaupundokumen-dokumen • proyekdalamrangkapelaksanaanproyekterkait.

23. 3. KreditEkspordanKerjasamaPerdagangan • Pengadaanbarang/jasa yang akandibiayaidengankrediteksporharus • dilakukanmelaluicarapelelanganinternasional. Pengadaan • barang/jasa yang dibiayaisebagianatauseluruhnyadarikreditekspor • harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar • RencanaPinjaman/HibahLuarNegeri (DRPHLN) yang diterbitkan • Kementerian Negara PerencanaanPembangunan/ Bappenas dan baru • dapatdilaksanakansetelahalokasipembiayaankreditekspordisetujui • MenteriKoordinatorBidangPerekonomian. Pesertapelelanganinternasionalmemasukkanpenawaranadministratif, • teknis, hargadanpenawaransumberpendanaannya yang • persyaratannyasesuaidenganketentuanOverseas Economic • Cooperation for Development (OECD) menyangkutantara lain: jenis • proyek yang memenuhisyaratuntukmemperolehpendanaandari • kreditekspormaupuntrade-related aid; jangkawaktupengembalian • maksimum yang dapatdiberikan; besarnyainsurance premium; • interest rate; dansebagainya.

24. PengadaanJasaKonsultasi • Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dapat dilaksanakan dengan • cara-cara dan metode sebagai berikut: • 1. SeleksiUmum • Seleksiumumadalahmetodepemilihanpenyediajasakonsultasi yang • daftarpendekpesertanyadipilihmelaluiprosesprakualifikasisecara • terbukayaitudiumumkansecaraluasmelalui media massadanpapan • pengumumanresmiuntukpeneranganumumsehinggamasyarakatluas • mengetahuidanpenyediajasakonsultasi yang berminatdan • memenuhikualifikasidapatmengikutinya. • 2. SeleksiTerbatas • Seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi • untukpekerjaan yang kompleksdandiyakinijumlahpenyediajasa • yang mampumelaksanakanpekerjaantersebutjumlahnyaterbatas.

25. 3. SeleksiLangsung • Seleksilangsungadalahmetodepemilihanpenyediajasakonsultasi • yang daftarpendekpesertanyaditentukanmelaluiprosesprakualifikasi • terhadappenyediajasakonsultasi yang dipilihlangsungdan • diumumkansekurang-kurangnyadipapanpengumumanresmiuntuk • penerangan umum atau media elektronik (internet). Metode ini • dilakukanjikaseleksiumumatauseleksiterbatasdinilaitidakefisien • darisegibiayaseleksi. • 4. PenunjukanLangsung • Dalamkeadaantertentudankeadaankhusus, pemilihanpenyediajasa • konsultasidapatdilakukandenganmenunjuksatupenyediajasa • konsultasi yang memenuhikualifikasidandilakukannegosiasibaik • darisegiteknismaupunbiayasehinggadiperolehbiaya yang wajardan • secarateknisdapatdipertanggungjawabkan.

26. PengembanganRencana Audit Rinci • PemeriksaanatasPerencanaanKebutuhan • Barang/Jasa • a. Periksaapakahrencanapengadaanbarang/jasadibuatberdasarkan • rencana kebutuhan yang diajukan oleh unit-unit kerja pemakai dan atau • darirencanapengembangankegiatan/usaha. • b. Periksaapakahskalaprioritas yang dijadikandasaruntukmenentukan • rencanakebutuhantersebutdidasarkankepadakebutuhan yang • mendesak untuk meningkatkan kinerja unit kerja. • c. Mintadancatatrincianlebihlanjuttentangjenisbarang/jasa yang akan • dibeli/diadakansertajadwalpengadaannyasebagaidasarpenilaian • dalam pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. • d. Periksaapakahrencanakebutuhanbarang/jasa yang dilakukanoleh • instansi/proyek atau badan usaha yang diperiksa, sebagian atau • seluruhnyadibiayaidaridana APBN/D, BUMN/D ataudirencanakan • mendapatpembiayaandarisumber lain, misalnyadaripendapatan • negara yang tidakdisetorkan, danadiluaranggaran, bantuanatau • sumbanganataupinjaman/hibahdariluarnegeri.

27. e. Apabilasumberpembiayaanataudanatersebutberasaldaridanadi • luaranggaranataudaripendapatan yang tidakdisetorkan, periksa • apakahsudahadadasarpenggunaannya/otorisasinya. Apabila • pengadaanbarang/jasatersebutdibiayaidaribantuanatau • pinjaman/hibahluarnegeri, periksaapakahbiayauntukitutercantum • dalamNaskahPerjanjianLuarNegeri (NPLN) atauDokumen • Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MOU), danperiksa • pula bagaimanacarapembayarankembaliataspinjamantersebut • besertabunganyadanatasbebansiapa. • f. Dapatkanrencanaatauanggaraninvestasidaneksploitasi yang • dijadikandasarpembelian. Bandingkanapakahterhadaprencana • kebutuhan yang telahditetapkan, dalampelaksanaanterdapat • perbedaanatauperubahandanpenyimpangan. Jikaada, periksa • perbedaan-perbedaan, perubahan, penyimpangantersebut, apakahtidak • berpengaruhterhadaptujuanpengadaanbarang/jasa yang telah • ditetapkan, dan apakah perubahan tersebut telah mendapat persetujuan • daripejabat yang berwenang.

28. PemeriksaanatasPelaksanaanPengadaan • Barang/Jasa • PanitiaPengadaanBarang/PemboronganPekerjaan • 1) Minta Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan • Barang/Pemborongan Pekerjaan, kemudian periksa apakah panitia • itudibentukolehpenggunabarang/jasa. • 2) PeriksaapakahPanitia yang telahdibentuk, sekurang-kurangnya • terdiridari: • n Perencanapekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; • n Pengelolakeuangan; • n Pengelolabarang/jasa; • n Ahlipengadaan, ahlihukumkontrakatau yang menguasai • administrasikontrak; • n Untukhal-hal yang bersifatteknis, telahmengikutsertakan • pejabatdariinstansiteknik yang berwenang. • 3). Periksabahwadalamkeanggotaanpanitiaitutidakterdapat • penggunabarang/jasadan/atauaparatpengawasfungsional yang • dilarangduduksebagaipanitia. • 4). Periksadanpastikanbahwa honorarium danbiayakegiatanPanitia • dialokasikandalamdokumenanggaran yang bersangkutan

29. HargaPerkiraanSendiri (HPS) • 1). Untukmemastikanbahwapenggunabarang/jasatelahmemiliki • HPS untuksetiapbarang/jasa yang diadakan, minta HPS yang telah • disusun oleh Panitia dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. • 2). Periksaapakah HPS tersebuttelahdikalkulasikansecaratelitidan • cermatdenganmempertimbangkan: • a). Analisahargasatuanpekerjaan yang bersangkutan; • b). Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (engineer’s • estimate); • c). Hargakontrak/SPK untukbarang/pekerjaan yang sejenis; • d). Informasihargasatuan yang dipublikasikansecararesmioleh • BPS (Badan Pusat Statistik) atau badan/instansi lainnya dan • media cetak yang datanyadapatdipertanggungjawabkan; • e). Daftarhargastandar yang dikeluarkanolehinstansi yang • berwenang; • f). Hargaatautarifbarang/jasa yang dikeluarkanolehpabrikan. 3). Periksa bahwa dalam HPS itu tidak diperhitungkan biaya tak • terduga, biaya lain-lain danPPhpenyediabarang/jasa, tetapidapat • memperhitungkan PPN dankeuntunganwajarbagipenyedia • barang/jasa. • 4). Pastikanbahwadalampemanfaatannya, HPS digunakansebagai • alatuntukmenilaikewajaranhargapenawaran, sebagaisalahsatu • acuandalamevaluasipenawaran, tidakbersifatrahasia, dantidak • dapatdijadikandasarmenggugurkanpenawaran.

30. Penyiapandokumenpengadaan • 1). Telitiapakahsetiappengadaanbarang/jasa, Panitiatelah • menyiapkandokumen-dokumenuntukkeperluanpengadaan • barang/jasatersebut yang menggambarkansecarajelasdanrinci • semuapersyaratan yang diperlukanbaikadministrasimaupun • teknis, penggunaanbarang/jasadalamnegeridanpreferensiharga, • unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi, jeniskontrak • yang dipilihdanformulir-formulir yang harusdiisi yang dapat • dimengertidandiikutiolehpenyediabarang/jasa. • 2). PastikanbahwaPanitiajugatelahmenyiapkandokumen • prakualifikasiuntukcalonpenyediabarang/jasaberupaformulir • isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan • danpengalamankerja.

31. 3). Periksabahwadokumenpengadaanbarang/jasaitumemuat • undangan pengadaan barang/jasa, pedoman prakualifikasi, instruksi • kepadapenawar, syarat-syaratumumkontrak, syarat-syaratkhusus • kontrak, daftarkuantitasdanharga, spesifikasiteknis, gambargambar • bentuksuratpenawaran, bentukkontrak, bentuksurat • jaminanpenawaran, bentuksuratjaminanpelaksanaandanbentuk • suratjaminanuangmuka. • 4). Telitibahwamateri yang dimuatdalammasing-masingdokumen • pengadaantersebuttelahsesuaidengan yang ditetapkandalam • suratKeputusanbersamaMenteriKeuangandanKepalaBappenas • Nomor S-42/A/2000 tentangPetunjukTeknisdanNomor S- • 2262/D.2/05/2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • 5). Periksabahwadalamdokumenpengadaan, Panitiatelah • menetapkannilai nominal jaminanpenawaransebesar 1-3% dari • nilai HPS. • 6). Periksabahwadalamdokumenpengadaantelahdijelaskansistem • penyampaiandokumenpenawarandansistemkontrak yang akan • digunakan. 7). Pastikanbahwabiayapenyiapandokumenpengadaantelah • dialokasikandalamdokumenanggaran yang bersangkutan.

32. PemeriksaanPrakualifikasi • 1). Periksa apakah prakualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan • untuksetiapkegiatanpengadaangunamenyeleksipenyedia • barang/jasa yang memenuhipersyaratan. • 2). Telitibahwauntuksetiappelaksanaanprakualifikasidilakukan • pengumumantentangakandiadakannyaprakualifikasidan • pengumumanitudilakukanmelalui media cetak, papan • pengumumanresmiuntukpeneranganumum, papanpengumuman • proyek, asosiasipenyediabarang/jasaterkait, LPJK/KADIN dan • ataulewat media elektronik.

33. 3). Periksabahwapengumumanprakualifikasiitu, sekurangkurangnya • memuat: • n Jadualpelaksanaanprakualifikasi; • n Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, sumber dana, • perkiraan nilai pekerjaan atau proyek dan lokasi pekerjaan; • n Golongan, klasifikasidankualifikasicalonpenyedia • barang/jasa yang diperlukan; • n Waktu, alamat dan tempat pengambilan dokumen. • 4). PeriksabahwaPanitiaPengadaanmenyiapkanpersyaratandan • kriteriauntukmenilaicalonpenyediabarang/jasa yang diperlukan • denganmemperhatikaninformasi yang terdapatdalamsertifikasi • yang dikeluarkan oleh asosiasi/LPJK/KADIN dan informasi lain, • yang antara lain: • a). Memilikisuratizinusahapadabidangusahanya yang • dikeluarkanolehinstansipemerintah yang berwenang yang • masihberlaku, seperti SIUP untukjasaperdagangan, IUJK • untuk jasa konstruksi, dan sebagainya; • b). Secarahukummempunyaikapasitasmenandatanganikontrak • pengadaan; • c). Tidakdalampengawasanpengadilan, tidakbangkrut, kegiatan • usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang • menjalanisanksipidana • d). Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia • barang/jasawajibmempunyaiperjanjiankerjasama

34. operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan • perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; • e). Telahmelunasikewajibanpajaktahunterakhir (SPT/PPh) serta • memilikilaporanbulananPPhPasal 25 atauPasal 21/Pasal 23 • atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; • f). Selama 4 (empat) tahunterakhirpernahmemilikipengalaman • menyediakanbarang/jasabaikdilingkunganpemerintahatau • swastatermasukpengalamansubkontrakbaikdilingkungan • pemerintahatauswasta , kecualipenyediabarang/jasa yang • baruberdirikurangdari 3 (tiga) tahun; • g). Memilikikinerjabaikdantidakmasukdalamdaftarsanksiatau • daftarhitamdisuatuinstansi; • h). Memilikikemampuanpadabidangpekerjaan yang sesuaiuntuk • usaha kecil termasuk koperasi kecil; • i). Memilikikemampuanpadabidangdansubbidangpekerjaan • yang sesuaiuntukbukanusahakecil: • (1) Untukjasapemboronganmemenuhi KD = 2 NPt (KD : • KemampuanDasar, NPt : nilaipengalamantertinggi) pada • subbidangpekerjaan yang sesuaiuntukbukanusahakecil • dalamkurunwaktu 7 (tujuh) tahunterakhir; • (2) Untukpengadaanbarang/jasalainnyamemenuhi KD = 5 • NPt (KD : KemampuanDasar, NPt : nilaipengalaman • tertinggi) padasubbidangpekerjaan yang sesuaiuntuk • bukanusahakecildalamkurunwaktu 7 (tujuh) tahun • terakhir; • j). Dalamhalbermitra yang diperhitungkanadalahkemampuan • dasardariperusahaan yang mewakilikemitraan (lead firm); • k). Untukpekerjaankhusus/spesifik/teknologitinggidapat • ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga • ahlispesialis yang diperlukan, ataupengalamantertentu; • l). Memilikisuratketerangandukungankeuangandari bank • pemerintah/swastauntukmengikutipengadaanbarang/jasa • sekurang-kurangnya 10% (sepuluhpersen) darinilaiproyek • untukpekerjaanjasapemborongandan 5% (lima persen) dari • nilaiproyekuntukpekerjaanpemasokanbarang/jasalainnya

35. kecualiuntukpenyediabarang/jasausahakeciltermasuk • koperasikecil; • m).Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta • personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; • n). Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai • paketpekerjaan; • o). Menyampaikandaftarperolehanpekerjaan yang sedang • dilaksanakankhususuntukjasapemborongan; • p). Tidakmembuatpernyataan yang tidakbenartentang • kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; • q). Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan • keuangan (SKK) yang cukupdansisakemampuanpaket (SKP). • 4). Mintadaftarhasilprakualifikasisetiap kali pengadaanbarang/jasa, • kemudianperiksaapakahpenggolonganpenyediabarang/jasa • sudahsesuaidengannilaiborongan/pekerjaan yang dilaksanakan • sebagaiberikut: • a). Penyediajasapemborongandikelompokkanatas: • (1). Golongankecildua (k-2) untukmengerjakanpekerjaan • s.d. Rp 400.000.000 • (2). Golongankecilsatu (k-1) untukmengerjakanpekerjaandi • atasRp 400.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000 • (3). Golonganmenengahuntukmengerjakanpekerjaandiatas • Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000 • (4). Golonganbesaruntukmengerjakanpekerjaanbernilaidi • atasRp 10.000.000.000 • b). Penyediabarang/jasa lain dikelompokkanatas: • (1). Golongankecildua (k-2) untukmengerjakanpekerjaan • s.d. Rp 200.000.000 • (2). Golongankecilsatu (k-1) untukmengerjakanpekerjaandi • atasRp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000 • (3). Golonganmenengahuntukmengerjakanpekerjaandiatas • Rp 500.000.000 s.d. Rp 4.000.000.000 • (4). Golonganbesaruntukmengerjakanpekerjaanbernilaidi • atasRp 4.000.000.000 • c). Penyedia jasa konsultasi dikelompokkan atas: • (1). Golongankeciluntukmengerjakanpekerjaans.d. • Rp200.000.000 (2). Golonganmenengahuntukmengerjakanpekerjaandiatas • Rp 200.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000 • (3). Golonganbesaruntukmengerjakanpekerjaanbernilaidi • atasRp 1.000.000.000

36. PemeriksaanatasProsedurPelaksanaan • 1). UntukmemastikanbahwaPanitiatelahmengumumkansecara • luastentangadanyapelelangan, mintadokumenpengumuman • tersebutdanperiksaapakahpengumumanitusesuaidengan • pelelangan yang akandilakukandanapakahisipengumumanitu • telahmemenuhisyarat yang ditetapkan. • 2). Mintadaftarpesertapelelangan yang sudahmendaftarkandiri • padaPanitia, kemudianperiksaapakahkepadaparapesertatelah • dilakukanprakualifikasiuntukmenentukanbolehtidaknya • pesertatersebutmengikutipelelangandengancarameminta • daftarcalonpeserta yang telah lulus prakualifikasi. • 3). Periksaapakahdaftarcalonpesertalelang (yang sudah lulus • prakualifikasi) telah ditandatangani oleh pengguna barang/jasa. • Periksa pula apakahjumlahpesertalelang yang lulus • prakualifikasiitutelahmencukupi minimal 3 (tiga) calonuntuk • sahnyasuatupelelangan. • 4). Bila calon peserta lelang dalam daftar peserta kurang dari dua • calon, apakah telah dilakukan pengumuman kembali untuk • mengundang peserta lelang yang baru. • 5). Periksaapakahsemuacalonpesertalelang yang tercatatdalam • daftarcalonpesertalelangdiundanguntukmengikutipelelangan. • 6). Periksaapakahkepadapesertapelelangantelahdiadakan • penjelasanlelang (Aanwijziing) mengenaibarang/jasa yang akan • diadakanataudikerjakan. Mintadancatatnomordantanggal • BeritaAcaraPenjelasantersebutsertacatatjugapesertanyauntuk • dibandingkan dengan peserta lelang yang memasukkan • penawarannya. • 7). Periksa dan catat sistem penyampaian dan pembukuan dokumen • penawaran yang ditentukandalamdokumenlelang, apakah • sistemsatusampul, duasampulatauduatahap, kemudian • bandingkandenganpelaksanaannyaapakahdiikutisesuaidengan • sistem yang dilakukan. • 8). MintaBeritaAcaraPembukuanPenawarandancatatpeserta • yang mengikuti/memasukkan penawarannya, kemudian teliti

37. apakahpesertaitutermasukdalamdaftarpesertalelang yang • diundang. • 9). Periksa pula apakah dalam Berita Acara Pembukuan Penawaran • itudisaksikanolehsekurang-kurangnya 2 (dua) orangsaksidari • luarpanitia. Kalausaksiituberasaldariluarpanitia (bukan • panitialelang) karenasaksidaripesertalelangtidakada yang • hadir maka penunjukan saksi tersebut harus dilakukan secara • tertulis. • 10). Biladalampembukuanpenawaranhanyadiikutikurangdari 3 • (tiga) penawarapakahpelelangandibatalkandandiadakan • pelelanganulanguntuksahnyasuatupelelangan. • 11). Periksa pula apakahprosespembukuandokumenpenawaran • telahdilakukansesuaiketentuanuntuksetiapsistem • penyampaiandancarapembukuansuratpenawaran (satusampul, • duasampulatauduatahap). • 12). Minta berkas-berkas dokumen penawaran setiap peserta, • kemudian periksa kelengkapan dokumen penawaran sesuai • ketentuan yang ditentukanuntukmasing-masingsistem • penawaran. • 13). Periksaapakahsetiappenawaranmenyertakansuratjaminan • penawaran yang dikeluarkan bank umumatauperusahaan • asuransi yang mempunyai program asuransikerugian (security • bond) danbesarnyanilaijaminanitutidakkurangdarinilai • m\nominal yang dipersyaratkandalamdokumenlelangatau • antara 1-3% darinilai HPS. • 14). PeriksabahwadalamevaluasipenawarandilakukanolehPanitia • terhadapsemuapenawaran yang dinyatakan lulus padasaat • pembukaanpenawaran, danevaluasitersebutdilakukansecara • bertahap yang meliputievaluasiadministrasi, teknisdanharga • berdasarkankriteria, metodedantatacaraevaluasi yang sudah • ditetapkandalamdokumenlelang. • 15). Periksakembalibahwapenilaiansegiadministrasi, teknisdan • hargaolehPanitiatelahmeliputiunsur-unsur yang dipersyaratkan • dalamdokumenlelangbaikuntuksyaratadministrasi, syarat • teknismaupunsyaratharga. Telitijugabahwapenawaran yang • tidak lulus syaratadministrasitidakdilanjutkandenganevaluasi • teknisdanpenawaran yang tidak lulus dalamevaluasiteknis • dinyatakangugurdantidakdilanjutkandenganevaluasiharga. • 16). Dalamkegiatanevaluasikewajaranhargaperiksabahwa :

38. a). Bilamanaterdapatperbedaanantarapenulisannilaidalam • angkadanhuruf, makanilaipenawaran yang diakuiadalah • nilai dam tulisanhuruf. • b). Koreksiaritmetikhanyadilakukanterhadap: • (1). Kesalahanpenjumlahan dan pengalianvolumedengan • harga satuan pekerjaan dilakukan dengan ketentuan • bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta • tidakbolehdiubah. • (2). Jenisdan volume pekerjaan yang tercantumdalam • dokumenpenawarandisesuaikandengan yang • tercantumdalamdokumenlelang. • (3). Jenispekerjaan yang tidakdiberihargasatuandalam • penawarandianggapsudahtermasukdalamharga • satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat • penawarantetapdibiarkankosong, namunjenis • pekerjaantersebutharustetapdikerjakansesuaidengan • volume tercantumdalamdokumenlelang. • (4). Hasilkoreksiaritmetikdapatmengubahnilaiatau • urutanpenawaranmenjadilebihtinggiataulebihrendah • terhadapurutanpenawaransemula. • c). Klarifikasidilakukandalamhal: • (1). Terdapathargasatuanjenispekerjaan yang timpang. • (2). Penawarankomponendalamnegeriterlalutinggi • dibandingkanperkiraanpanitia. • (3). Hargapenawaranterlalurendah. Apabila hasil • klarifikasi ternyata peserta lelang tetap menyatakan • mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen • lelang, makapesertalelangtersebutharusbersedia • menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya • 80% (delapanpuluhpersen) dari HPS • dikalikan presentasi jaminan pelaksanaan yang • ditetapkandalamdokumenlelang, bilamanaditunjuk • sebagaipemenanglelang. Bilapesertalelangitutidak • bersedia menambah jaminan pelaksanaannya maka • penawarannyadapatdigugurkandanjaminan • pelaksanaannyadisitauntuknegara, sedangkan • penyediabarang/jasaitudiblack list selamasatutahun. • d). Hargaatausatuanharga yang ditawarkandalampenawaran • sudahmempertimbangkanhargapasaratauhargastandar

39. yang dikeluarkaninstansiberwenangatauhargapabrikanatau • hargakontrakbarang/jasasejenis yang pernahdilakukan. • 17). Periksa pula bahwaBeritaAcaraHasilPelelangan (BAHP) telah • dibuatdanditandatanganiolehKetuadansemuaanggotapanitia • atausekurang-kurangnyaduapertigadarijumlahanggotapanitia, • sertamemuat: • a). Namasemuapesertalelang dan hargapenawaran dan atau • hargapenawaranterkoreksidarimasing-masingpeserta • lelang. • b). Metodeevaluasi yang digunakan. • c). Unsur-unsur yang dievaluasi. • d). Rumus yang digunakan. • e). Keterangan-keterangan lain yang dianggapperlumengenai • pelaksanaanpelelangan. • f). Penetapanurutancalonpemenangkesatusampaiketiga. Bila • calonpemenangtidaksampaipadaurutanketiga, makadalam • BAHP harusdinyatakanpernyataanbahwapelelanganbatal • dandiadakanlelangulang. • 18). Periksabahwacalonpemenangsudahditetapkanolehpanitia • selambat-lambatnya 7 harisetelahpembukaanpenawaranuntuk • sistem satu sampul atau setelah pembukaan sampul II pada sistem • duasampulduatahap. • 19). Telitibahwapanitiatelahmembuatdanmenyampaikanlaporan • pelaksanaan pelelangan disertai usulan pemenang kepada • penggunaanbarang/jasaataukepadapejabat yang berwenang • mengambilkeputusanmenetapkanpemenanglelangmelalui • penggunabarang/jasa. • 20). Pastikanbahwapemenanglelangditetapkanolehpejabat yang • berwenang menetapkan berdasarkan usulan panitia. Periksa pula • bahwapejabat yang berwenangtelahmengeluarkanSurat • PenetapanPenyediabarang/Jasa (SPPB) danmenyampaikannya • kepadapanitiaselambat-lambatnya: • a). Lima harikerjauntukpenetapanolehpenggunabarang/jasa. • b). Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh • Menteri/LembagaPemerintahan Non • Departemen/Bupati/Walikota/DirekturUtama BUMN/BUMD • Ketentuantersebutterhitungsejaksuratusulanpenetapan • pemenanglelangtersebutditerimaolehpejabat yang berwenang • menetapkanpemenanglelang.

40. 21). Periksabahwapemenanglelangdiumumkandandiberitahukan • olehpanitiakepadaparapesertaselambat-lambatnyaduahari • kerjasetelahditerimanya SPPBJ danpejabat yang berwenang, • danmemberikanwaktu lima hariuntukmengajukansanggahan • bagipeserta yang tidaksetujuataspenetapanpemenanglelang. • Periksa pula bahwapejabat yang berwenangmenetapkan • pemenanglelang, telahmemberikanjawabantertulisselambatlambatnya • dalam lima harikerjaatassanggahantersebut. • 22). Periksabahwasetelahwaktusanggahberakhirternyatatidakada • sanggahanatausanggahandaripesertatidakbenar, pengguna • barang/jasatelahmengeluarkan SKPPBJ (SuratKeputusan • PenetapanPenyediaBarang/Jasa) sebagaipemenanglelang. • 23). Telitibahwaapabilapemenanglelang yang sudahditetapkan • mengundurkandiridenganalasan yang dapatditerimadanmasa • penawarannyamasihberlaku, penggunabarang/jasatelah • mencairkanjaminanpenawaranpesertalelang yang bersangkutan • dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/BUMN/BUMD, dan • kalaualasanpengundurandiritidakdapatditerimasecara • obyektif, makaselainjaminanpenawaran yang menjadimilik • negara/daerah/BUMN/BUMD yang bersangkutanjugadikenakan • sanksiberupalaranganuntukmengikutikegiatanpengadaan • barang/jasadiinstansipemerintahselamasatutahundan • diinformasikankepadaasosiasi/LPKJ/KADIN. • 24). Periksaapabilapemenanglelangurutanpertamamengundurkan • diri, penetapanpenyediabarang/jasadilakukankepadacalon • pemenanglelangurutankeduasesuaidenganharga • penawarannyadenganketentuanbahwahargapenawarannya • masihberlakuatausudahdiperpanjangmasaberlakunyadan • hargapenawaranitutidakmelampauipagudana yang tersedia • sesuaidokumenanggaranataudokumen lain yang dipersamakan • dandisetujuiolehpejabatpenetapanpemenang yang berwenang. • Periksa juga kalau pemenang urutan kedua juga mengundurkan • diri, makajaminannyadicairkandandisetorkankekas • negara/daerah/BUMN/BUMD, serta diberi sanksi seperti pada • pemenangpertama. • 25). Periksabahwasetelahpemenangurutankeduamengundurkan • diri, penyedia barang/jasa ditetapkan kepada pemenang lelang • urutan ketiga dengan harga penawarannya bila syarat seperti • pemenangurutankeduaterpenuhi. Bilapemenanglelangketiga • jugamengundurkandiri, makajaminannyadicairkandan

41. disetorkankekasnegara/daerah/BUMN/BUMD, sertadiberikan • sanksisepertikepadapemenangpertama/urutankeduadan • pelelangan dinyatakan batal, kemudian panitia melakukan • pelelanganulang. • 26). Telitibahwasetelah SKPPBJ diterbitkandanpemenanglelang • tidakmengundurkandiri, penggunabarang/jasatelahmenyiapkan • dan menandatangani kontrak/surat perjanjian pelaksanaan • pekerjaandanisikontraktelahsesuaidengan yang ditetapkan • dalamdokumenlelang. Telitibahwakontrakuntukpekerjaan • yang bersifatkompleksdanataubernilaidiatas 50 milyar rupiah, • ditandatanganiolehpenggunabarang/jasasetelahmemperoleh • pendapatahlihukumkontrak yang profesional. • 27). Pastikanbahwaprosespelelanganmulaidaripengumuman • pengadaanbarang/jasasampaipenetapanpemenang (diluar • tenggang waktu prakualifikasi) dilaksanakan secepat-cepatnya 36 • hari kerja dan selambat-lambatnya 45 hari kerja. • 28). Biladalamkontrakdisepakatipenyediabarang/jasadapat • mengajukanuangmuka, periksa: • a). Uang muka diberikan maksimal 30% dari nilai kontrak • kepadausahakecil/koperasikecildan 20% darinilaikontrak • kepadapengusahamenengah/besar. • b). Pembayaranuangmukadiberikansetelahpenyedia • barang/jasamenyerahkansuratjaminanuangmukasekurangkurangnya • samadengannilaiuangmuka yang diberikanoleh • bank umumatauperusahaanasuransi yang mempunyai • program asuransi kerugian, kecuali pekerjaan dilakukan oleh • perguruantingginegeriataulembagailmiahpemerintah, • uangmukatidakperludiserahkandengansuratjaminan. • c). Pengembalianuangmukadiperhitungkanberangsur-angsur • secarameratapadatahap-tahappembayaransesuaiketentuan • dalamkontrakdanselambat-lambatnyaharustelahlunaspada • saat pembayaran pekerjaan mencapai prestasi 100%.

42. Pemeriksaan atas Prosedur Pemilihan Langsung dan • Swakelola • 1). Periksaapakahpemilihanlangsunguntukmenentukanpenyedia • barang/jasadilakukankarena: • a). Penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatan • masyarakatdanatau; b). Pekerjaan itu perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan • dankeselamatannegara yang ditetapkanolehPresidendan • atau; • c). Pengadaanbarang/jasa yang setelahdilakukanpelelangan • ulang, ternyatajumlahpenyediabarang/jasa yang lulus • prakualifikasiatau yang memasukkanpenawarankurangdari • 3 (tiga) peserta. • 2). Periksa apakah untuk pengadaan barang/jasa dengan metode • pemilihanlangsungini, panitiatelahmenyiapkandokumen • pengadaansertamemberikanpenjelasankepadapeserta yang • diundanguntukmengajukanpenawaran. Pelajaridokumen • pengadaantersebutsebagaikriteriauntukpenilaianselanjutnya. • 3). Kecualiuntukpemilihanlangsung yang diadakankarenaakibat • terjadinyalelangulang yang gagal (pemilihanlangsungdapat • diikuti oleh 2 peserta), periksa apakah pemilihan langsung diikuti • olehsekurangnya 3 (tiga) calonpenyediabarang/jasa yang • memasukkanpenawaran. • 4). Periksabahwasetelahmelakukanpenawaranadministrasi, teknis • danhargaterhadapmasing-masingpenawaran yang telahmasuk, • panitiatelahmenyusunurutanpenawaransebagaidasar • menentukan urutan dalam melakukan klasifikasi dan negosiasi. • 5). Berdasarkanpedomanklasifikasidannegosiasi yang telah • disusunsebelumnyabaikteknismaupunharga, telitibahwa • panitia telah melakukan klasifikasi dan negosiasi yang ikut • ditandatanganiolehpeserta. • 6). Periksabahwadarihasilklasifikasidannegosiasiitupanitiatelah • membuaturutancalonpenyediabarang/jasadansuratusulan • penetapan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang berwenang • menetapkanpemenangpenyediabarang/jasa. • 7). Periksa apakah Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa • dikeluarkanolehpenggunabarang/jasa, dantelah • diumumkan/diberitahukansecaratertulisolehpanitiakepada • padapesertapemilihanlangsung. • 8). Dalam hal pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan • langsung, pastikanbahwapenunjukanlangsungdilakukan • karena: • a). Penanganandaruratuntukkeamanandankeselamatan • masyarakat yang pelaksanaanpekerjaannyatidakdapat • ditunda, termasukbencanaalam.

43. b). Pekerjaan yang perludirahasiakan yang menyangkut • keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh • Presiden.] • c). Pekerjaan yang berskalakecildengannilaimaksimumRp • 50.00.000 • d). Pekerjaanspesifik, agentunggal, tarifresmi yang ditetapkan • pemerintah. • 9). Periksabahwapenunjukanlangsungdaripekerjaanberskalakecil • yang bernilaisampaiRp 50.000.000 itubukanhasilpemecahan • pekerjaan yang merupakan satu kesatuan untuk menghindarkan • lelang. • 10). Periksa apakah pekerjaan swakelola benar-benar direncanakan, • dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga • sendiri, alatsendiriatauupahborongantenaga, danpekerjaan • yang dilaksanakanitusesuaidengan yang ditentukandalam SK • BersamaMenteriKeuangandanketuaBappenastahun 2000 • tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi • Pemerintah.

44. PengadaanjasaKonsultasi • 1). Periksa apakah pengadaan jasa konsultasi telah dipergunakan • dalamhalpenggunabarang/jasatidakmemilikitenagaahlidan • ataukemampuan yang cukupuntukmengerjakannyasendiriatau • untuk mendapatkan opini pihak ketiga atas suatu pelaksanaan • kegiatan. • 2). Periksa apakah pengadaan jasa konsultasi dilaksanakan dengan • caraataumetodeseleksiumum, seleksiterbatas, seleksilangsung • ataupenunjukanlangsung. BandingkandenganPetunjukTeknis • PengadaanBarang/JasaInstansiPemerintah, apakahterdapat • penyimpanganatautidak. • 3). Periksa kelengkapan dokumen-dokumen persiapan pengadaan • jasakonsultasi, yang terdiridari: • a). Surat undangan kepada penyedia jasa konsultasi untuk • memasukkan penawaran teknis dan biaya. • b). KerangkaAcuanKerja (KAK) yang sudahdisetujui • penggunabarang/jasa. • c). Rencana Kerja dan Syarat (RKS). • d). KonsepKontrak. • 4). Periksaapakahsistemevaluasipenawaran yang dipiliholeh • panitiapengadaanjasakonsultasidengancara:

45. a). metodeevaluasikualitas; • b). metodeevaluasikualitasdanbiaya; • c). metode evaluasi pagu anggaran; • d). metode evaluasi biaya terendah; • e). metode evaluasi penunjukan langsung. • Bandingkanprosedur dan tata cara pelaksanaannya, apakahtelah • sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa • Pemerintah. • 5). Periksaapakahpengadaanjasakonsultasidengancaraseleksi • langsungtelahdilakukandenganSuratPerintahKerja (SPK) di • antara kurang dari 5 (lima) konsultan dan lebih dari 1 (satu) • konsultan. • 6). Periksaapakahpengadaanjasakonsultasidengancara • penunjukanlangsungtelahdilaksanakansecaraberuntunyakni: • a). Pembukaanpenawaranteknisdanpenawaranhargadibuka • sekaligus. • b). Penilaian kualitas penawaran teknis. • c). Klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis. • d). Menyesuaikanpenawaranteknisdanpenawaranharga. • e). Klarifikasidannegosiasipenawaranharga yang meliputi: • biayalangsungpersonil, biayalangsung non personildan • biayalangsungpersonilataubiayalangsung non personil. • 7). Periksaterhadapcara-caraevaluasiataupenilaian yang dilakukan • olehpanitiaterhadappesertakonsultan, baik yang meliputi • evaluasikelengkapan data administrasidanevaluasipenawaran • teknissertaevaluasipenetapancalonpemenang. • 8). Periksa apakah dalam penetapan pemenang oleh panitia • pengadaan jasa konsultasi telah didasarkan pada peserta yang • memenuhisyaratdenganharga yang paling menguntungkanbagi • negara, dan diperiksa pula apakahpenetapanpemenang • dilakukanolehpejabat yang berwenang. • 9). Periksa apakah penyerahan dan pelaksanaan jasa konsultasi tidak • melampauibataswaktupenyerahan yang ditetapkandalam • kontrak (bandingkanantaratanggalpenyerahandanbatastanggal • waktu yang ditetapkandalamkontrak) danhitunghari/jumlah • dendaketerlambatannya.

46. PemeriksaanatasRealisasiPengadaanbarang/Jasa • 1). Kecualiuntukpengadaanjasa yang dilakukanolehperguruan • tinggi/universitasnegeridaninstansipemerintah, periksaapakahpelaksanaanpekerjaan/pengadaanbarang/jasasebelumkontrak • ditandatanganidanbesarnyasudahsesuaidenganjumlah yang • ditetapkandalamdokumenlelang (1-3% darinilaikontrak). • Periksa bahwa masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan • pekerjaan/pengadaanbarang/jasaituatauperpanjanganmasa • berlakunyasesuaidenganmasaberlakunyakontrak. • 2). Minta dan pelajari masing-masing kontrak/surat perjanjian • masing-masing pengadaan barang/jasa, kemudian periksa apakah: • a). Penyedia barang/jasa dalam kontrak itu sesuai dengan hasil • penunjukanpemenanglelang/pemilihan • langsung/penunjukkanlangsung. • b). Jenisdanjumlahbarang/jasaatauspesifikasipekerjaan yang • dilaksanakan dalam kontrak itu sama dengan yang ditentukan • dalamdokumenlelang/pemilihanlangsung/penunjukkan • langsung yang bersangkutan. • c). Harga/nilai yang ditetapkandalamkontraksamadengannilai • hasilpenetapan/penunjukkanpenyediabarang/jasa. • 3). Periksaapakahdalampengadaanbarangtelahmengutamakan • produksidalamnegerisepanjangbarangtersebutdiproduksijuga • didalamnegeri. • 4). Bilanilaikontrakpengadaanbarang/jasabernilaidiatasRp • 25.000.000.000 ataubilapenyediabarang/jasaitujatuhpada • golonganmenengah/golonganbesar, periksaapakahdalam • pelaksanaannyatelahbekerjasamadenganpenyediabarang/jasa • golonganpengusahakecil/koperasikecil, sebagaisubkontraktor. • 5). Periksabahwapenyediabarang/jasadilakukanolehpengusaha • kecil, pelaksanaannyatidakdiserahkankepadapengusaha • kecil/koperasikecil yang bukanditunjuksebagaipelaksana. • 6). Pelajaridancermatitermin-terminpembayarandanprestasi yang • harusdicapai/diserahkanolehpenyediabarang/jasasertanilai • untukmasing-masingtermin. Pelajariatauperiksaapakahtermin • masapemeliharaandiberikanwaktutidakkurangdari 3 (tiga) • bulan sejak penyerahan 100% fisik. • 7). Periksabahwasetiappembayarantermindilakukansesuaidengan • prestasi yang dilakukandandidasarkanatasBeritaAcara • Penyelesaian/penyerahanbarang/jasa, sertadituangkandalam • BeritaAcaraPembayaranTermin. • 8). Bilamanapenyediabarang/jasamenerimauangmukasesuai • kontrak, makauntukpengembalianuangmukatersebut, apakah

47. telahdipotongdaripembayarantermin, danlunaspada • pembayarantermin 100% fisikselesai. • 9). Periksaapakahpembayaranterakhir (masapemeliharaan ) • dilakukansetelahmasapemeliharaanitubenar-benarberakhir • dantidakadakerusakan-kerusakan yang memerlukanperbaikan. • 10). Lakukanpengecekanfisikuntukmengetahuiapakah • barang/pekerjaan/jasa yang diserahkanpenyediabarang/jasaitu • sesuaidenganjenisdanspesifikasiteknis, jumlahdanmutu • barang/pekerjaan/jasa yang ditentukandalamkontrakdan data • dokumen lelang/pemilihan langsung. Bila ditemukan • kekurangan-kekurangancatatdanhitungnilainyakemudian • tanyakansebabdanpenanggulangannyakepadapengguna • barang/jasaataukepadapenyediabarang/jasa. • 11). Tanyakandanmintakalauadaaddendum kontrak, kemudian • pelajariapakahaddendum tersebutberkaitandenganperubahan • waktukontrak (perpanjangan), penambahanataupengurangan • pekerjaanbarangatauperubahanspesifikasiteknik/mutu. Periksa • apakahperubahanitusudahmendapatpersetujuandaripengguna • barang/jasa. • 12). Dalamhalperpanjanganwaktukontrak, periksaapakahterjadi • karenaforce majoreatauhal-hal yang dapatditerimasecaraakal • sehat. Dalam hal terjadi penambahan pekerjaan yang • menimbulkan tambahan biaya lebih dari 10% dari nilai kontrak, • prosedurpemilihanpenyediabarang/jasatelahdilakukanmelalui • lelang/pemilihanlangsung. • 13). Bilapenyerahanbarang/jasaterlambatdilakukanolehpenyedia • barang/jasa, apakahkepadapenyediabarang/jasatelahdikenakan • sanksiketerlambatansesuaidengan yang diaturdalamkontrak. • 14). Apabilapenyerahanbarang/jasatelahmelakukanteguran-teguran • kepadapenyediabarang/jasadanapabilateguran-tegurantidak • ditanggapiolehpenyediabarang/jasaserta yang bersangkutan • tidakmaumeneruskanlagipekerjaannya, apakahpengguna • barang/jasamemutuskankontrakdanmemberikansanksikepada • penyediabarang/jasasesuaikontraksertamencairkanjaminan • pelaksanaan dan menyetorkan ke kas • negara/daerah/BUMN/BUMD. • 15). Periksaapakahdalamhalpembayaranolehpenggunabarang/jasa • dilakukan terlambat kepada penyedia barang/jasa, denda • keterlambatanpembayarankepadapenyediabarang/jasasudah • sesuaidenganperhitunganhari yang telahditentukandalam

48. kontrakdansesuaidengantingkatbunga yang berlakupadasaat • keterlambatanterjadi. • 16). Periksaapakahbarang yang diterimaitutelahdicatatdalam • diserahkankepada unit kerjapengguna yang membutuhkan • secara utuh dan lengkap. Bila barang yang dibeli untuk • menambahpersediaangudang, periksabahwabarangtersebut • sudah diterima di gudang dan dicatat dalam buku persediaan • baranggudang. • 17). Periksa apakah barang/jasa yang diadakan atau dibeli sudah • dimanfaatkansesuaitujuanpengadaannya, kalaubelum • dimanfaatkancarisebab-sebabnya.

49. Pengadaan Tanah • 1). Periksa apakah kegiatan pembebasan tanah telah sesuai dengan • perencanaanpengadaannya, baikluasmaupunlokasinya. Bila • terjadiperbedaan, telitisebab-sebabdanakibatnya. • 2). Periksaapakah target pembebasantanahtelahdapatdipenuhi • sesuaidengan yang direncanakanbaik volume maupun • anggarannya. • 3). Periksaapakahadakegiatanpembebasantanah yang • terlambat/tidakdapatdiselesaikan, sehinggamenghambat • pelaksanaankegiatanpembangunan. • 4). Mintapetalokasitanah yang telahdibebaskandandibayarserta • periksaapakahtelahsesuaidenganrencanalokasipembangunan. • 5). Selanjutnya, periksaapakahtanah yang sudahdibebaskan • seluruhnyadapatdimanfaatkandenganpembangunan. • 6). Apabilaadatanah yang telahdibebaskan, namuntidakdigunakan • untukpembangunan, hitungjumlahdannilainyasertateliti • sebab-sebabnya. • 7). Apabila ada perubahan lokasi pembangunan, periksa apakah • berakibat pembebasan tanah baru. Periksa lebih mendalam • apakah perubahan lokasi itu terjadi karena survey dan • perencanaan yang kurangcermatatausebablainnya. • 8). Periksa apakah pelaksanaan pembebasan tanah telah didasarkan • sepenuhnyapadaketentuandanperaturan yang berlaku. • 9). Lakukan uji petik atas bukti pendukung pembayaran kepada • beberapapemiliktanah, apakahtelahdibayarsesuaidengan • haknyasertadidukungdengansurat-suratbuktipemilikantanah • yang kuatdansah.

50. 10). Selanjutnya periksa pula apakah telah dilakukan usaha untuk • pensertifikatantanah yang telahdibebaskan. • 11). Periksaapakahpembayaranbiaya-biaya yang berkaitandengan • panitiapembebasantanahtelahdidukungselengkapnyadengan • buktipembayaran honor anggotapanitia, biayaadministrasi dan • biayaoperasionalolehpanitia. • 12). Periksaapakahhargapengadaantanahtidakmelebihiharga • kesepakatan yang ditetapkan bersama oleh panitia dan para • pemilik tanah (usahakan untuk mendapatkan notulen kesepakatan • tersebut). • 13). Periksaapakahbiaya-biaya yang berkaitandenganpanitia • pembebasantanahtidakmelebihidaribiayaberdasarkan • ketentuan yang berlaku. • 14). Periksaapakahpembayaranbiaya-biaya yang berkaitandengan • panitiapembebasantanahtelahdidukungselengkapnyadengan • buktipembayaran honor anggotapanitia, buktipengeluaranbiaya • administrasidanbiayaoperasionalolehpanitia.