1 / 86

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Disampaikan oleh :. Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. I. PENDAHULUAN. 1. Amanat UUD 1945 :

anisa
Download Presentation

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Disampaikanoleh : Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

  2. I. PENDAHULUAN 1.Amanat UUD 1945 : Pasal 26 ayat (3) : Hal-halmengenaiwarganegaradanpendudukdiaturdenganUndang-Undang. 2. UU inimenjadilandasan yang kokohdalampenyelenggaraanperkembangankependudukandanpembangunankeluarga

  3. Proses AmandemenUU No. 10 Tahun 1992 inisiatifDPR-RI • SuratMendagrikepadaPresidenNomor : 470/1970/Sjtertanggal 6 Agustus 2004, perihalpermohonanditerbitkan AMPRES Amandemen UU Nomor 10 Tahun 1992. • TerjadipergantianPresidentidakterbit AMPRES; Penarikan RUU danpengusulankembaliamandemenpadaperiodetahun 2005 – 2009

  4. PERIODE 2005 -2009 Suratdari DPR-RI kepadaPemerintahNomor:RU.02/8719/DPR-RI/2006 tertanggal14November 2006, perihalpenyampaian RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga. SuratPresidenkepadaPimpinanDPR-RI Nomor: R-98/Pres/12/2006 tertanggal 19 Desember2006, perihalpenunjukkanwakilPemerintahutkpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.

  5. PERIODE 2005 -2009 SuratMenseknegkepadaMenteriKesehatan, MenteriDalamNegeri, MenteriHukumdan HAM Nomor B-637/M.Sesneg/12/2006 tertanggal 19 Desember 2006 perihalpenunjukkanwakilPemerintahuntukmelakukanpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluargadengan DPR-RI

  6. KESEPAKATAN INTERDEP ATAS AMANDEMEN UU 10 TH 1992 • Posisioning UU sbg“Grand Designed” substansipembangunankependudukan, agar semuasektorygmenanganikependudukan hrs mengacupada UU tersebut. • Materiygsdhdiaturdalam UU Nomor 23 Tahun 2006 hrs dikeluarkandari draft RUU. • Substansiygsdhdiaturdalam RUU Kesehatanygsedangdibahasbersamaanharusdikeluarkandari draft RUU. • RUU iniharusmemperhatikandanmenyikapisemangat OTDA sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.

  7. 6.WaktuPenyusunandanPembahasanDIM Interdep Tanggal20 Maret 2007 PemerintahmelaluiDepartemenKesehatanmenyampaikan DIM kepadaKomosi IX DPR-RI

  8. Pembahasan DIM antara Pemerintah dengan DPR-RI • PengesahanjadwaldanmekanismepembahasansertaPenjelasanPemerintahterhadap RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga, tgl 28 Februari 2007. • PandangandanpendapatPresidenygdisdampaikanMenteriKesehatandanTanggapanKetuaKomisi IX atasPandangandanpendapatPresiden, tanggal 14 Maret 2007. • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 21 Maret 2007, ditundakarena DPR blmmempelajari DIM. • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 23 Mei 2007, ditundakarenahanyadihadiriolehMenteriHukumdan HAM. MenurutpandanganKomisi IX hrs adaMenteriTeknis.

  9. Pembahasan DIM antaraPemerintah dengan DPR-RI • PembahasanantaraPemerintahdengan DPR padatanggal 13 Juni 2007, tidakterjadikesepakatanmasalahjudul. Yang diajukan DPR denganjudul RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga, sedangPemerintahmenghendakijudul RUU tentangPerkembanganKependudukandanPembangunan Keluarga, mengingatmuatan RUU hanyamencakupPerkembanganKependudukan, sedangkansubstansiAdministrasiKependudukansudahtertampungdi UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan. Terjadi deadlock.

  10. Pembahasan DIM antaraPemerintah dengan DPR-RI • Tanggal 29 April 2009 pertemuanInterdepdi Kantor Setnegmempersiapkanbahanuntukpertemuankonsultasipimpinan DPR-RI denganPresiden, sbgtindaklanjutsuratdari DPR kepadaPresiden RI No. TU.03/2199/DPR RI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 perihalPertemuanKonsultasiPimpinan DPR-RI denganPresiden RI. • MenteriDalamNegerimelaluisurat No. 114.1/1829/SJ tertanggal 27 Mei 2009 menyampaikanbahankepadaPresidenpadaacarapertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara.

  11. Pembahasan DIM antaraPemerintah dengan DPR-RI • Tindak Lanjut pertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara,disepakati pembahasanDIM antaraPemerintahdengan DPR-RI dilanjutkan dan dimulai tanggal24 September 2009 sampaidengan 28 September 2009, meliputipembahasandenganPanitiaKerja/Panja, Tim Perumus/Timus, danTim Sinkronisasi/Timsin. • ProsesPersetujuan : • a) Raker Tingkat I Komisi IX tanggal 28 September 2009 • dengan agenda PendapatAkhir Mini Fraksiterhadap RUU • tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan • Keluarga. • b) Raker Tingkat II Paripurna DPR RI tanggal 29 September • 2009

  12. TANGGAPAN UMUM • Persoalankependudukandi Indonesia sangatkompleksdanmemerlukanpenanganansecarakomprehensif. Jumlahpendudukygbesardenganpertumbuhanpenduduktinggi, kualitasrendahdanpersebarantidakmerata. • Pembangunan kependudukandiarahkankepadapenduduksebagaisubyekpembangunan(people centered development). Pendudukberperanbaiksebagaipelakumaupunsebagaipemanfaathasilpembangunan.

  13. TANGGAPAN UMUM 3. Isukependudukandanpembangunankeluargasangatluas; mencakupaspekkuantitas, kualitasdanmobilitas, yang terkaitdenganpembangunanekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, agama, keamanan, tataruang, kemampuandayadukungalamdandayatampunglingkungan, eksploitasi SDA yang menjaminkelestarianlingkungandanpeningkatankesejahteraanpenduduk .

  14. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • UU ini akan menjadi rancangan induk (grand design) pembangunan kependudukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

  15. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2. UU ini harus mampu mengakomodir perubahan isu strategis dari perubahan global di bid. kependudukan dan pembangunan, yang telah disepakati Indonesia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD’45.

  16. POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • Undang-undang ini disesuaikan dengan perubahan sistem pemerintahan di dalam negeri yaitu dari pemerintahan sentralistik ke desentralisasi.dan dapat mereorientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan yang menekankan pada kualitas SDM dalam pembangunan daerah berbasis kompetensi. • Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik seperti pertumbuhan kota dan urbanisasi, migrasi (internal dan internasional), pengangguran, kemiskinan, degradasi lingkungan dan perubahan struktur penduduk.

  17. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERDIRI DARI 12 BAB • DAN 63 PASAL SBB: • BAB I : KetentuanUmum (Pasal 1) • BAB II : Asas, PrinsipdanTujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4) • BAB III : HakdanKewajibanPenduduk (Pasal 5 s/d Pasal 6) • BAB IV : KewenangandanTanggungJawabPemerintah (Pasal 7 s/d Pasal 14) • BAB V : Pembiayaan (Pasal 15 s/d Pasal 16) • BAB VI : PerkembanganKependudukan (Pasal 17 s/d Pasal 46) * BagianKesatu : Umum (Ps 17) * BagianKedua : PengendalianKuantitasPenduduk ** Paragraf 1 : Umum (Ps 18 s/d Ps 19) ** Paragraf 2 : KeluargaBerencana (Ps 20 s/d Ps 29) * BagianKetiga : PenurunanAngkaKematian (Ps 30 s/d 32) * BagianKeempat : MobilitasPenduduk (Ps 33 s/d Ps 37) * BagianKelima : PengembanganKualitasPenduduk ** Paragraf 1 : Umum (Ps 38) ** Paragraf 2 : PendudukRentan (Ps 39 s/d Ps 43) * BagianKeenam : PerencanaanKependudukan (Ps 44 s/d Ps 46)

  18. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA • BAB VII : Pembangunan Keluarga (Pasal 47 s/d Ps 48) • BAB VIII : Data dan Informasi Kependudukan (Pasal 49 s/d Pasal 52) • BAB IX : Kelembagaan (Pasal 53 s/d Pasal 57) • * Bagian Kesatu : Nama dan Kedudukan (Ps 53 s/d Ps 55) • * Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi (Ps 56 s/d Ps 57) • BAB X : Peranserta Masyarakat (Pasal 58) • BAB XI : Ketentuan Peralihan (Pasal 59) • BAB XII : Ketentuan Penutup (Pasal 60 s/d Pasal 63)

  19. II.POKOK PIKIRAN UU TENTANG PK & PK Batang Tubuh Konsiderans Menimbang Konsiderans Mengingat Penjelasan Umum

  20. KONSIDERAN MENIMBANG Berisiaspek-aspekfilosofis, yuridisdansosiologis yang melandasilahirnyaUndang-Undang Pembangunan Nasionalpd hakekatnyapembangunanmanusiadanseluruhmasyarakat Indonesia, mencakupsemuadimensidanaspekkehidupanuntukmewujudkanmasyarakatadildanmakmurberdasarkan UUD 1945.

  21. KONSIDERAN MENIMBANG 2. Penduduksbg modal dasardanfaktordominanpembangunan, olehkrnitupddk hrs menjadititiksentraldalampembangunanberkelanjutan. 3.Upaya pengendalianangkakelahirandanpenurunanangkakematian, pengarahanmobilitaspddk, pengembangankualitaspddk pd seluruhdimensinya, peningkatanketahanandankesejahteraankeluarga, shgmjd SDM ygtangguhdanmampubersaingdgnbangsa lain.

  22. KONSIDERAN MENGINGAT • Ps. 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI Th 1945

  23. ASAS(Ps 2) norma agama keseimbangan PK dan PK manfaat perikemanusiaan,

  24. PRINSIP PASAL 3 Kependudukansbgtitiksentralkegiatanpembangunan; Pengintegrasiankebijakankependudukankedalampembangunansosialbudaya, ekonomi, danlingkunganhidup; Pertisipasisemuapihakdangotongroyong; Perlindungandanpemberdayaanterhadapkeluargasbg unit terkecildlmmasyarakat; Kesamaanhakdankewajibanantarapendatangdanpenduduksetempat; Perlindunganterhadapbudayadanidentitaspenduduklokal; Keadilandankesetaraan gender.

  25. PASAL 4 TUJUAN • Perkembangankependudukan : mewujudkankeserasian, keselarasan, dankeseimbanganantarakuantitas, kualitas, danpersebaranpddkdenganlingkunganhidup. • Pembangunan Keluarga : meningkatkankualitaskeluarga agar dapattimbul rasa aman, tenteram, danharapanmasadepanyglebihbaikdalammewujudkankesejahteraanlahirdankebahagiaanbatin.

  26. PASAL 5 HAK PENDUDUK • Membentukkeluarga -> keturunanmelaluiperkawinanygsah; • Memenuhikebutuhandasar -> tumbuh & berkembang; • Memperolehpendidikan -> meningkatkankualitas; • Mendapatinformasi, perlindungandanbantuanuntukmewujudkanhak-hakreproduksisesuaidgnetikasosialdannorma agama; • Berkomunikasidanmemperolehinformasikependudukandankeluarga -> mengembangkanpribadidanlingkungansosial; • Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolahdanmenyampaikaninformasi PK dan PK dgnmenggunakansaranaygtersedia; • Mengembangkandanmemperolehmanfaatilmupengetahuandanteknologi, senidanbudayatentang PK dan PK;

  27. PASAL 5 HAK PENDUDUK • Bebasbergerak, berpindahdanbertempattinggaldalamwilayah NKRI; • Mendapatkanperlindunganuntukmempertahankankeutuhan, ketahanandankesejahteraankeluarga; • Menetapkankeluarga ideal scrbertanggungjawab (jumlah, jarak, umurmelahirkan; mendidik, membimbing, mengarahkananak; mengangkatanak; hakreproduksinya); • Hakhidup; mempertahankandanmengembangkannilai-nilaiadat; • Memperjuangkanpengembangkandirinya (pribadi/kelompok) untukmembangunbangsadannegara; • Memperolehdanmempertahankanruanghidupnya; • Mendapatkanidentitaskewarganegaraan, ataupunmengganti status kewarganegaraan; • Memperolehhakdasarkehidupannya.

  28. KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 6 • Menghormatihak-hakpenduduk lain dlmkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara; • Berperansertadalampembangunankependudukan; • Membantumewujudkanperbandinganyg ideal antaraperkembangankependudukandankualitaslingkungan, sosialdanekonomi; • Mengembangkankualitasdirimelaluipeningkatankesehatan, pendidikan, ketahanandankesejahteraankeluarga; • Memberikan data daninformasikependudukandankeluargaygdimintaolehPemerintahdanPemerintah Daerah untukkependudukansepanjangtidakmelanggarhak-hakpenduduk.

  29. KEWENANGAN PEMERINTAH Pasal 7 • Menetapkankebijakandan program jangkamenengahdanjangkapanjang (PK dan PK). • Mengintegrasikan PJM dan PJP dalam PJM dan PJP Nasional. • Diaturdlm PP • Menetapkankebijakandan program jangkamenengahdan jangkapanjang (PK dan PK) sesuaidgnkebutuhandaerah masing-2. • Kebijakan PJM dan PJP hrs mengacupadakebijakanNasional. • DiaturdlmPerda Pasal 8

  30. Pasal 9 PelaksanaanKebijakan Dan Program JM Dan JP • Pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, danpenyebarluasaninformasitentang PK dan PK; • Perkiraanscrberkelanjutandanpenetapansasaran PK dan PK; • Pengendaliandampakpembangunanterhadap PK dan PK sertalingkunganhidup. • Kebijakan dan Program JM dan JP dilakukan melalui : • Menyusunrencanakerjatahunanmeliputi : • Penggalanganperanserta (individusampaipenyandangdanadalam PK dan PK); • Advokasi, dan KIE tentang PK dan PK kpdseluruhkomponenperencanadanpelaksanapembangunansertaseluruhmasyarakat; • Pelayanancuma-cumabagikeluargamiskin. Pasal 10

  31. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH • Pasal 11 • Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga • Pasal12PP • Menetapkankebijakannasional; • Menetapkanpedoman (NSPK); • Memberikanpembinaan, bimbingan, supervisidanfasilitasi; • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.

  32. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 13 (PemerintahProvinsi) Perda • Menetapkankebijakandaerah; • Memfasilitasiterlaksananyapedoman (NSPK); • Memberikanpembinaan, bimbingan, dansupervisi; • Sosialisasi, advokasidankoordinasi. • Sesuaidengankebutuhan, aspirasidankemampuan • Masyarakatsetempat Pasal14 (PemerintahKab/Kota) Perda • Menetapkanpelaksanaan PK dan PK dikab/kota; • Sosialisasi, advokasidankoordinasipelaksanaanPK dan PK sesuaidgnkebutuhan, aspirasidankemampuanmasyarakatsetempat.

  33. PEMBIAYAAN Pasal15 • Pembiayaanscrnasionaldibebankanpada APBN • Alokasianggarandisediakanscrproporsionalsesuaidgnkebutuhan. • Pasal16 • Pembiayaandidaerahdibebankanpada APBD • Alokasianggarandisediakanscrproporsionalsesuaidgnkebutuhan • PengalokasiananggaranditetapkanbersamaolehPemerintah Daerah dan DPRD.

  34. KETERKAITAN SUBSTANSIUU 23 Th 2006 DGN UU 52 Th 2009 DATABASEKEPENDUDUKAN Dokumen Kependudukan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta) DAFDUK OUTPUT Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri INPUT MANFAAT Perumusan KebijakanPerkembanganKependudukan Proyeksikependudukan Perencanaan Pembangunanberwawasankependudukan Pembangunansektor lain Pemilukada dan Pemilu Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan Bid. Pemerintahandanpelayananpublik INFODUK S I A K INPUT CAPIL OUTPUT Pencatatan Kelahiran Pencatatan Lahir Mati Pencatatan Perkawianan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Pembatalan Perceraian Pencatatan Kematian Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan Pencatatan Peristiwa Penting Pelaporan Penduduk yg Tdk dapat melapor Sendiri INPUT

  35. KETERKAITAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN KO KUANTITAS PENDUDUK • KUALITAS • PENDUDUK DATA DAN ADM PENDUDUK MOBILITAS/PERSEBARAN PENDUDUK Kebijakan Perkembangan Kependudukan

  36. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (Ps 17) • KUANTITAS • KUALITAS • PERSEBARAN PENDUDUK • KESERASIAN • KESELARASAN • KESEIMBANGAN DAYA DUKUNG ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

  37. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK (Ps 18) JUMLAH PENDUDUK • KESERASIAN • KESELARASAN • KESEIMBANGAN LINGK HDP: DAYA DUKUNG ALAM DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PERKEMB. SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

  38. PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK Pasal 19 PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Jumlah, Struktur, dan KomposisiPenduduk Pertumbuhan dan Persebaran DADULING Lahir, Mati, Mobduk

  39. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENGENDALIAN JUMLAH & LAJU PERTUMB PDDK • PENGENDALIAN KELAHIRAN • PENURUNAN ANGKA KEMATIAN • PENGARAHAN MOBDUK PDDK TUMBUH SEIMBANG SESUAI DADULING (TK NAS & DAERAH SCR BERKELANJUTAN)

  40. KELUARGA BERENCANA • mewujudkanpddktumbuhseimbangdankelberkualitas, ->kebijakankeluargaberencana -> melalui programKB (Ps 20) • membantucalonataupasutridlmmengambilkeputusandanmewujudkanhakreproduksiscrbertanggungjawab (Ps 21) * usia ideal perkawinan; * usia ideal untukmelahirkan; * jumlah ideal anak; * jarak ideal kelahirananak; dan * penyuluhankesehatanreproduksi. • bertujuanuntuk : • mengaturkehamilanygdiinginkan; • menjagakesehatandanmenurunkan AKB, AKA, AKI; • meningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konselingdanpelayanan KB danKespro; • meningkatkanpartisipasidankesertaanpriadlm KB; dan • mempromosikanASI -> menjarangkanjarakkelahiran. • KebijakanKB melarangpromosiaborsisbgpengaturankehamilan .

  41. Pasal 22 KELUARGA BERENCANA Kebijakan KB dilakukanmelaluiupaya : peningkatanketerpaduandanperansertamasyarakat; pembinaankeluarga; dan pengaturankehamilan (agama, sosialekonomidanbudayasertatatanilaimasyarakat). KIE diaturdlm PP

  42. Pasal 23 KELUARGA BERENCANA PemerintahdanPemdawajibmeningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanankontrasepsidgncara : menyediakanmetodekontrasepsisesuaidgnpilihanpasutridgnmempertimbangkanusia, paritas, jumlahanak, kondisikesehatan, dannorma agama; menyeimbangkankebutuhanlaki-lakidanperempuan; menyediakaninformasiyglengkap, akuratdanmudahdiperolehtentangefeksamping, komplikasi, dankegagalankontrasepsi, termasukpencegahan virus HIV daninfeksimenularkarenahubunganseksual; meningkatkankeamanan, keterjangkauan, jaminankerahasiaan, sertaketersediaanalat, obatdancarakontrasepsiygbermututinggi;

  43. Pasal 23 KELUARGA BERENCANA meningkatkankualitas SDM petugas KB; menyediakanpelayananulangdanpenangananefeksampingdankoplikasipemakaiankontrasepsi; menyediakanpelayanankesproesensialditingkatprimer dankomprehensifpadatingkatrujukan; melakukanpromosipentingnyaASIsertamenyusuieksklusif (6 bl) pascakelahiranutkmencegahkehamilan; meningkatkanderajatkesehatanibu,bayidananak; dan memberikaninformasitentangpencegahanterjadinyaketidakmampuanpasutriuntukmempunyaianaksetelah 12 bltanpamenggunakanalatpengaturkehamilan. diaturdenganPermenkes

  44. Pasal 24 KELUARGA BERENCANA Pelayanankontrasepsidiselenggarakandgntatacaraygberdayagunadanberhasilgunasertaditerimadandilaksanakanscrbertanggungjawabolehpasutrisesuaidgnpilihandanmempertimbangkankondisikesehatansuamiatauistri. Pelayanankontrasepsiscrpaksakepadasiapapundandalambentukapapunbertentangandengan HAMdanpelakunyadikenakansanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Penyelenggaraanpelayanankontrasepsidilakukandgncaraygdapatdipertanggungjawabkandarisegiagama, normabudaya, etika, sertasegikesehatan.

  45. Pasal 25 KELUARGA BERENCANA Suamidan/atauistrimempunyaikedudukan,hak, dankewajibanygsamadalammelaksanakan KB. Dalammenentukancara KB; pemerintahwajibmenyediakanbantuanpelayanankontrasepsibagipasutri.

  46. KELUARGA BERENCANA Pasal 26 Penggunaanalat, obat, dancarakontrasepsiygmenimbulkanresikoterhadapkesehatandilakukanataspersetujuansuamidanistrisetelahmendapatkaninformasidaritenagakesehatanygmemilikikeahliandankewenangan. Tata carapenggunaanalat, obat, dancarakontrasepsi, dilakukanmenurutstandarprofesikesehatansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan. diaturdgnPermenkes.

  47. KELUARGA BERENCANA Pasal 27 Setiaporangdilarangmemalsukandanmenyalahgunakanalat, obat, dancarakontrasepsidiluartujuandanprosedurygditetapkan. Pasal 28 Penyampaianinformasidan/atauperagaanalat, obat, dancarakontrasepsihanyadapatdilakukanolehtenagakesehatandantenaga lain ygterlatihsertadilaksanakanditempatdandengancarayglayak.

  48. KELUARGA BERENCANA Pasal 29 PemerintahdanPemdamengaturpengadaandanpenyebaranalatdanobatkontrasepsiberdasarkankeseimbanganantarakebutuhan, penyediaan, danpemerataanpelayanansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan. PemerintahdanPemdawajibmenyediakanalatdanobatkontrasepsibagipendudukmiskin. Litbangteknologialat, obat , dancarakontrasepsidilakukanolehPemerintahdanPemdadan/ataumasyarakatberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.

  49. Pasal 30 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN Kebijakanpenurunanangkakematianmewujudkanpddktumbuhseimbangdanberkualitas pd seluruhdimensinya. Penurunanangkakematiandiprioritaskanpada : MMR (wkthamil, melahirkan, pascapersalinan) AKB dan AKA Penurunan MMR, AKB, AKAPemerintah, Pemda, danmasyarakatupayapromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatifsesuaidgnperaturanperundang-undangandannorma agama.

  50. Pasal 31 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN KebijakanpenurunanMMR, AKB, AKA dgnmemperhatikan: kesamaanhakreproduksipasutri keseimbanganaksesdankualitasinformasi,pendidikan, konseling, danpelayanankesehatan, khususnyakesprobagiibu, bayidananak. pencagahandanpenguranganresikokesakitandankematian. partisipasiaktifkeluargadanmasyarakat.

More Related