1 / 32

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. DASAR HUKUM. UU No. 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU No. 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara PMK No. 171/PMK.05/2007 ttg Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

eris
Download Presentation

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

  2. DASAR HUKUM • UU No. 17 thn 2003 ttgKeuangan Negara • UU No. 1 thn 2004 ttgPerbendaharaan Negara • PMK No. 171/PMK.05/2007 ttgSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat • PMK No. 196/PMK.05/2008 ttg Tata Cara PenyusunandanPenyajianLaporanKeuanganBelanjaSubsididanBelanja Lain-lain padaBagianAnggaranPembiayaandanPerhitungan • PMK No. 191/PMK.05/2011 ttgMekanismePengelolaanHibah • PMK No. 230/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansiHibah • PMK No. 233/PMK.05/2011 ttgPerubahanatas PMK No. 171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat • PMK No. 234/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansiTransaksiKhusus • PMK No. 235/PMK.05/2011 ttgSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganBadanLainnya

  3. PEMBAGIAN FUNGSI UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51: Menteri Keuangan selaku BUNmenyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasukpembiayaandanperhitungannya.  (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakanakuntansiatastransaksikeuangan, aset, utang, danekuitasdana, termasuktransaksipendapatandanbelanja (SAI) AkuntansidigunakanuntukmenyusunLKPPsesuaidenganStandarAkuntansiPemerintahan

  4. PEMBAGIAN FUNGSI LKPP SABUN SAI K/L BUN

  5. KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PresidenselakukepalapemerintahanmemberikankuasakepadaMenteriKeuanganselakupengelolafiskaldanwakilpemerintahdalamkepemilikankekayaannegara yang dipisahkan(UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a). MelaksanakanFungsiBendaharaUmum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f) MenyusunLaporanKeuanganyang merupakanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). Menetapkansistempenerimaandanpengelurankasnegara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d) Menempatkanuangnegaradanmengelola/ menatausahakaninvestasi(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h) Melakukanpinjamandanmemberikanjaminanatasnamapemerintah(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

  6. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l) Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o) Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q) Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s). Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1) KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN

  7. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN Pemegangkekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN) UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN INVESTASI SUBSIDI BELANJA LAIN-LAIN TRANSFER KE DAERAH BADAN LAINNYA TRANSAKSI KHUSUS

  8. STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK • Relevan • Andal • Dpt dibandingkan • Dpt dipahami Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Dokumen Sumber Transaksi SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil

  9. KERANGKA UMUM SAPP SAPP DJKN SAI SA-BUN 999 SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP SA-TD SAPBL SA-BSBL SAKUNS SAU 999.01 999.02 999.03 999.04 999.05 BPH Migas, BAPERTARUM, BAZNAS 999.07 999.08 SA-TK 999.99

  10. LRA NERACA SAI CALK SAK SIMAK BMN SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BSBL SATKER PERANGKAT DAERAH KP TP UB KD DK

  11. MEKANISME PELAPORAN SAI UAPB DJPBN DJKN UAPA UAPPA-E1 UAPPB-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPA-W UAPPB-W BLU UAKPA KPKNL UAKPB UAKPA KPPN KPPN

  12. PELAKSANAAN & PELAPORAN SAU SAKUN DJPBN SiAP LRA Kanwil DJPBN Dit. PKN NERACA LAK UAKKBUN UAKBUN Pusat CALK LRA/NERACA LAK Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisikeuangandanoperasikeuanganpadaKementerianKeuanganselaku BUN PMK No.171/PMK.05/2007 PMK No.233/PMK.05/2011 KPPN UAKBUN Daerah

  13. JenisTransaksidanDokumenSumberdi KPPN

  14. Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di Dit.PKN • SPM/SP2D • SPM/SP2D Pengesahan • Nota Debet/Kredit Bank Indonesia dandokumenpendukungnya • Memo Penyesuaian

  15. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KPPN IsiLaporanKeuangan KPPN ....(nama KPPN).... selakuUAKBUN-D yang terdiridari (i) LaporanArusKas, (ii) Neraca KUN, (iii) LaporanRealisasiAnggaran, dan (iv) CatatanatasLaporanKeuangansebagaimanaterlampiradalahmerupakantanggungjawabkami. Laporankeuangantersebuttelahdisusunberdasarkansistempengendalian intern yang memadaidanisinyatelahmenyajikaninformasipelaksanaananggarandanposisikeuangansecaralayaksesuaidenganstandarakuntansipemerintahan. ….(nama KPPN)….., Kepala KPPN, Selaku UAKBUN ( )

  16. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH IsiLaporanKeuangangabunganseluruh UAKBUN-D tingkat Wilayah .....(namaKanwil).... yang kamisusunselakuUAKKBUN yang terdiridari (i) LaporanArusKas, (ii) Neraca KUN, (iii) LaporanRealisasiAnggaran, dan (iv) CatatanatasLaporanKeuangansebagaimanaterlampiradalahtanggungjawabkami, sedangkansubtansiLaporanKeuanganinimerupakantanggungjawab UAKBUN-D. Laporankeuangantersebuttelahdisusunberdasarkansistempengendalian intern yang memadaidanisinyatelahmenyajikaninformasipelaksanaananggarandanposisikeuangansecaralayaksesuaidenganstandarakuntansipemerintahan. ….(namaKanwil)….., KepalaKanwil, Selaku UAKKBUN ( )

  17. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT IsiLaporanKeuangan Dit.PKN selakuUAKBUN-P yang terdiridari (i) LaporanKasPosisi, dan (ii) Laporanlainnyasebagaimanaterlampiradalahmerupakantanggungjawabkami. Laporankeuangantersebuttelahdisusunberdasarkansistempengendalian intern yang memadaidanisinyatelahmenyajikaninformasipelaksanaananggarandanposisikeuangansecaralayaksesuaidenganstandarakuntansipemerintahan. Jakarta, Dir. PKN, Selaku UAKBUN-P ( )

  18. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-UP/H • Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisiutang, operasiutangpemerintah, penerimaandanpengeluaranpembiayaanterkaitutang, sertahibahpemerintah. Contoh: • Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri; • Pembayaran cicilan utang luar negeri; • Pembayaran cicilan utang dalam negeri; • Penerimaan utang luar negeri; • Penerimaan utang dalam negeri; • Penerimaan hibah. • PMK No.230/PMK.05/2011 • PMK No.191/PMK.05/2011 DJPU UAPBUN DJPU UAPBUN Dit. EAS UAPPA-E1 999.01 Dit. EAS UAPPA-E1 999.02 Dit. EAS UAKPA DJPK UAKPA LRA CALK Dit. EAS UAKPA LAP.POSISI UTANG NERACA

  19. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang • Dokumenanggaran, contoh: DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) • Dokumenpengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), SuratPermintaan • Membayar (SPM), SP2D. • Dokumenpeneriaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP3, SuratPembukuanPinjamanLuarNegeri (SP2LN). • Dokumenlainnya yang dipersamakan. • Memo penyesuaian

  20. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah • BeritaAcaraSerahTerima • DIPA danrevisinya • DIPA pengesahan • Notice of disbursement (NoD) • SP2HLdan SPHL • SP4HLdan SP3HL • SP3HL-BJS • MPHL-BJS • Persetujuan MPHL-BJS • SuratSetoranPengembalianBelanja • SuratSetoranBukanPajak • Memo Penyesuaian

  21. Laporan yang dihasilkandalampengelolaanutang • LaporanRealisasiAnggaran, berupa: • Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan • Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan • Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang • Neraca • CatatanatasLaporanKeuangan. • LaporanPosisiUtang (Managerial Report) Laporan yang dihasilkandalampengelolaanhibah • LaporanRealisasiAnggaran, berupa: • LaporanRealisasiPendapatanHibah (DirektoratJenderalPengelolaanUtang) • LaporanRealisasiBelanja Yang BersumberdariHibah (LRA Satker K/L) • Neraca; • Neraca UAKPA Belanja Hibah • Neraca Satker Kementerian/Lembaga • Neraca Satker BUN • CatatanatasLaporanKeuangan

  22. PERNYATAAN TANGGUNG JAWABUNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLA UTANG IsiLaporanKeuanganDirektoratJenderalPengelolaanUtangselakuUAPBUN-U&H yang terdiridari (i) LaporanRealisasiAnggaran, (ii) Neracadan (iii) CatatanatasLaporanKeuangansebagaimanaterlampiradalahmerupakantanggungjawabkami. Laporankeuangantersebuttelahdisusunberdasarkansistempengendalian intern yang memadaidanisinyatelahmenyajikaninformasipelaksanaananggarandanposisikeuangansecaralayaksesuaidenganstandarakuntansipemerintahan. Jakarta, DirjenPengelolaanUtang, Selaku UAPBUN-PengelolaUtang ( )

  23. PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA CALK SA-IP 999.03 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisiinvestasipemerintah, penerimaandanpengeluaranpembiayaanterkaitinvestasi (PMK No.190/PMK.05/2011) LAP.INVESTASI PEMERINTAH NERACA DJKN UAPBUN UNIT/ INSTANSI PENGELOLA IP-JK PANJANG UAKPA KEMENT-BUMN UAKPA UNIT/ INSTANSI PENGELOLA DANA BERGULIR UAKPA BKF UAKPA

  24. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi • DokumenAnggaran • DokumenPengeluaran • DokumenPenerimaan • Memo Penyesuaian ; Dan • DokumenLainnya Yang Dipersamakan. Laporan yang dihasilkan dalampengelolaaninvestasi • LaporanRealisasiPenerimaanPembiayaan • LaporanRealisasiPengeluaranPembiayaan • Neraca • CatatanatasLaporanKeuangan • LaporanInvestasiPemerintah (managerial report)..

  25. PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi PP SA-PP Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanpenerusanpinjamanpemerintah, seperti: penerusanpinjaman ke BUMN (PMK No. 28/PMK.05/2010) Dit. SMI UAPBUN NERACA CALK Dit. SMI UAPPA-E1 999.04 Dit. SMI UAKPA

  26. PELAKSANAAN & PELAPORAN Lap.Realisasi Transfer ke Daerah SA-TD Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisidanoperasikeuanganatastransaksi transfer kedaerah (PMK No. 120/PMK.05/2009) DJPK UAPBUN NERACA CALK DJPK UAPPA-E1 999.05 DJPK UAKPA

  27. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-PBL Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisikeuangandanikhtisarlaporankeuanganbadanlainnya. (PMK No. 235/PMK.05/2011) NERACA ILK SOR DJPBN UAPBUN - PBL SEMESTER/ TAHUN SEMETER/ TAHUN UBL SATKER/ BAG. SATKER UAKPA UBL BUKAN SATKER UAKPA • Sumberdana: • APBN • NON APBN • APBN & NON APBN

  28. PELAKSANAAN & PELAPORAN LRA SA-BSBL 999.07/999.08 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanposisidanoperasikeuanganatastransaksisubsididanbelanja lain-lain. (PMK No.196/PMK.05/2008) DJA UAPBUN NERACA CALK K/L UAPPA-BSBL K/L UAPPA-BSBL SATKER KHUSUS UAPPA-BSBL

  29. PELAKSANAAN & PELAPORAN SA-TK 999.99 Pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s/d pelaporanuntukseluruhtransaksipenerimaandanpengeluaranasetpemerintah yang terkaitdenganfungsiMenteriKeuanganselaku BUN, yang tidaktercakupdalam Sub SABUN lainnya DJPB UAPBUN DJA UAPKPA-SATK DJKN UAPKPA-SATK PNBP yang dikelola DJA selain bagian Laba BUMN Aset yang dikuasai Pengelola Barang BKF UAPKPA-SATK DJPB UAPKPA-SATK Iuran kerjasama internasional • Belanja Pensiun • PFK

  30. PROSES AKUNTANSI SAPP Transaksi Aset Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi Piutang Transaksi Persediaan Transaksi BLU Transaksi Lainnya KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SIMAK-BMN SAK BPK ASET (SIMAK-BMN) DJKN LK K/L GL SAI RKA-K/L DIPA MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL LKPP GL SAPP LK BUN GL SA-BUN Budget (APBN) SA-BUN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL SA-PBL SAUP SA-TK SiAP Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran SAKUN SAU

  31. KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakanakuntansianggaran Kebijakanakuntansipendapatan Kebijakanakuntansibelanja Kebijakanakuntansipembiayaan Kebijakanakuntansiinvestasi Kebijakanakuntansiutang

  32. Terima Kasih

More Related