270 likes | 641 Views
PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM UPAYA PENATAAN ORGANISASI ( RIGHT SIZING ) DAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN KEMENKES. Disampaikan oleh : Kepala Biro Kepegawaian.
E N D
PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAIDALAM UPAYA PENATAAN ORGANISASI (RIGHT SIZING) DAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN KEMENKES Disampaikan oleh : Kepala Biro Kepegawaian
KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKANSELAMAMASA PENUNDAAN SEMENTARA (MORATORIUM) Selama masa penundaan penerimaan CPNS, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : • Analisis jabatan; 2. Analisis beban kerja; 3. Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai; 4. Redistribusi pegawai; 5.Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun; 6.Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 7. Evaluasi dan Penataan Organisasi; 8.Pengadaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan.
HUBUNGAN KEWAJIBAN MORATORIUM DENGAN PROGRAM RB Struktural : 6 F EvaluasiJabatan PRODUK Visi, Misi, Tujuan Fungsional : 9 F Remunerasi Job class AnalisisJabatan KebutuhanPegawai UraianTugas (ABK) Jabatanapasajadanberapa lama PenilaianKinerja UraianJabatan Tugas I Tugas II Tugas III Tugas IV Tugas V HasilKerja Target dalam 1 thn SKP StandarKompetensiJabatantertentu UntukMasalahtugastugastersebut AssesmentIndividu DATABASE PolaKarir YG SudahMenjabat DiklatBerbasisKompetensi PeningkatanPelayananPublikdanKesejahteraanPegawai
METODE REDISTRIBUSI: • Memindahkan pegawai dari satu jabatan pada satuan organisasi yang kelebihan ke satuan organisasi yang kekurangan dalam satu instansi atau instansi lainnya yang memiliki kompetensi yang bersesuaian; • Memberikan pelatihan kepada pegawai pada organisasi yang kelebihan pegawai tetapi kompetensi belum sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki, baik dalam satu instansi maupun instansi lainnya; • Bagi satuan organisasi yang kelebihan pegawai dan tidak dapat lagi dikembangkan kompetensinya /didistribusikan ke jabatan lain, baik di dalam satu instansi maupun instansi lainnya ditawarkan pensiun sukarela, atau bila usianya belum memenuhi syarat ditawarkan sebagai penerima uang tunggu.
KELENGKAPAN BERKAS: 1. FORM PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS BERDASARKAN ABK (FORMAT MENPAN)
Lanjutan 2. FORM PROYEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN 5 TAHUN DAN RENCANA REDISTRIBUSI
DAFTAR YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SATKER • MELAKUKAN UPDATING DATA (DAPAT MELALUI SIMKA ATAU SILK BEZETTING) • MEMBUAT RENCANA KEBUTUHAN MELALUI SILK BEZETTING • MEMBUAT RENCANA REDISTRIBUSI • PLENO/DESK KESEPAKATAN RENCANA DISTRIBUSI (DI BANDUNG 8 SD 10 FEB 2012)
REKAPITULASI KELENGKAPAN DATA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENKES
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN SEKRETARIS JENDERAL
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN BALITBANGKES
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BUK
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL
PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL
KEBIJAKAN 1. Data yang dikompilasi adalah data yang diinput ke dalam aplikasi SILK Bezetting untuk disampaikan kepada MENPAN-RB; 2. Batas waktu melengkapi data ke dalam aplikasi SILK Bezetting ditetapkanhinggahariMinggu, 12 Februari 2012 jam 17.00 WIB untuk segera diajukan kepada Kementerian PAN-RB.