Investigasi Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/jasa

1. Investigasi Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/jasa Indonesia Corruption Watch AgusSunaryanto DivisiInvestigasi Indonesia Corruption Watch

2. Urgensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memastikan Berjalannya program pembangunan yang telah direncanakan • Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat • Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan perekonomian (konteks dunia usaha)

3. Kerawanan dalam Pengadaan • Kajian Bank Dunia kebocoran APBN dari sektorpengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30-50 persen • MantanMenteri BUMN Soegiharto pernah memperkirakan jika 80% korupsi dan berbagai penyelewengan yang terjadi di BUMN adalah di sektor pengadaan barang dan jasa • Sepanjang berdirinya KPK tidak kurang 50 perkara yang terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di mana menyebabkan kerugian negara 35 persen atau sekitar Rp176,5 triliun jika menggunakan perkiraan total belanja 327 triliun pada tahun 2010 (Tumpak Hatorangan) • Pada tahun 2012, sekitar 70-80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa

4. Persoalan • Sistem Pengadaan barang/jasa secara konvensional tidak lagi mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat. • Sehingga memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk, Konflik kepentingan, suap, pengaturan spesifikasi tender (persekongkolan), konflik antar pengusaha favoritisme pemenang kontrak, Penunjukan langsung, penurunan kualitas barang maupun penggelembungan harga barang, dll.

5. Korupsi Birokrasi dalam Pengadaan • Korupsi Birokrasi adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/kroni yang dilakukan oleh birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi birokrasi. • Korupsi Birokrasi terkait erat dan tidak bisa dipisahkan dengan korupsi politik. (birokrasi mudah dipengaruhi oleh politisi).

6. Korupsi Pengadaan Sebagai bagian dari Korupsi Politik • Korupsi Politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan • Politisi secara alamiah berusaha untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dan otoritasnya. • Kekuasaan dan otoritas politik digunakan untuk memberikan peluang dan meningkatkan posisi bisnis, sementara keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut dipergunakan untuk memperluas pengaruh dalam politik. Hubungan erat antara politik dan bisnis ini menghasilkan kelompok yang disebut politico-business.

7. Indikasi Korupsi dalam Pengadaan • Tender tertutup. • Panitia tender tidak transparan atau dokumen tender sulit didapatkan • Tidak ada ruang/mekanisme partisipasi dan kontrol publik. • Konfirmasi harga penawaran (tidak adanya standar harga).

8. www.antikorupsi.org Adanya regulasi yang mendorong masyarakat ikut serta mengantisipasi/memberantas tindak pidana korupsi : 1. UU 31/99 jo 20/2001 (pasal 41) tentang peran serta masyarakat 2. UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 3. UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 4. SK Bareskrim No : B/345/III/2005 agar seluruh kapolda mendahulukan penanganan kasus korupsi dibandingkan laporan pencemaran nama baik. 5. PP 71/2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Ratifikasi Konvensi UNCAC Jaminanhukumatasperansertamasyarakat

9. Apa Itu Investigasi • Secara Sederhana didefinisikan sebagai upaya pembuktian • Upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran – atau bahkan kesalahan- sebuah fakta. • Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan. Tetapi juga kembali menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian

10. Tujuan Investigasi • Setiap kegiatan investigasi harus memiliki tujuan a. Memberhentikan manajemen b. Melindungi reputasi karyawan yang tidak bersalah c. Menemukan dokumen yang relevan d. Menemukan aset yang digelapkan e. Memastikan institusi publik terbebas dari penjarahan f. mengidentifikasi saksi dan korban g. Menemukan bukti hukum untuk pangadilam

11. www.antikorupsi.org KasusApa yang BisadiInvestigasi ? • Investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta yang merugikan- masyarakat umum (publik) baik secara langsung maupun tidak • Persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dan cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas masyarakat umum • Adanya indikasi bahwa pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyembunyikan kejanggalan dari hadapan publik • Dalam Konteks korupsi harus ada indikasi yang memenuhi unsur korupsi

12. www.antikorupsi.org KasusApa yang BisadiInvestigasi ? • Membongkar sindikasi dan jaringan informasi tertutup. Biasanya, kejahatan (korupsi) dilakukan oleh sindikasi (jaringan) dan dilakukan diruang remang-remang (tertutup). • Memakan waktu yang cukup lama. Investigasi biasanya membutuhkan waktu yang tdak cepat. • Dibutuhkan kemampuan khusus. Investigator perlu menguasai teknik investigasi agar memperoleh kisah sukses dalam kegiatan investigasinya.

13. www.antikorupsi.org • Memilikiinformasiawaluntukmemulaiinvestigasi • Laporan audit BPK, • laporanmasyarakat • pemberitaan media massa • GejalaSosial yang Munculdimasyarakat. • Memilikijaringan/kontak person yang memadaiuntukmenggaliinformasilanjutan. • Memilikipetapersoalantentangkasus yang akandiinvestigasi. • Mengetahuisecaraumumkerangkahukumdari TPK. Bagaimanacaramemulainya ?

14. www.antikorupsi.org TahapInvestigasi Tahap awal a. Adanya Petunjuk Awal b. Investigasi Pendahuluan (Riset Awal) c. Pembentukan Hipotesis d. Pencarian dan Pendalaman Literatur e. Wawancara dengan Sumber Ahli dan pakar f. Pelacakan Dokumen

15. www.antikorupsi.org TahapInvestigasi Tahap Kedua a. Pengamatan langsung dilapangan b. Pengorganisasian Berkas c. Wawancara lebih lanjut d. Pengorganisasian data dan fakta e. Penulisan laporan f. Pemeriksaan ulang atas fakta g. Pemeriksaan atas kemungkinan pencemaran nama baik

16. www.antikorupsi.org CatatanPenting a. Kuasai Ketentuan Umum Yang Berlaku Pada Kasus Yang Kita Investigasi (UU, Keppres, PP, Perda, Dll) b. Libatkan Pakar/Ahli Yang Sukarela Mau Membantu dan mengembangkan Kasus c. Kuasai Masalah Yang Terkait Dengan Kasus (Modus, Jenis Korupsi, Aturan Main) d. Susun Alur Sederhana Untuk Memudahkan Pemahaman Kasus

17. www.antikorupsi.org • Kasus yang bisaditangani (Mis ; KPK) : -Pasal 11 UU 30/2002 a. Melibatkanaparatpenegakhukum, penyelenggara negara, danorang lain yang adakaitannyadengan tindakpidanakorupsi yang dilakukanolehaparat penegakhukumataupenyelenggaranegara; b. Mendapatperhatian yang meresahkanmasyarakat; c. Menyangkutkerugiannegara paling sedikitRp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) -Pasal 40 UU 30/2002 KPK tidakberwenangmengeluarkansuratperintah penghentianpenyidikandanpenuntutandalamperkara tindakpidanakorupsi. MemahamikarakteristikPenegakHukum

18. www.antikorupsi.org Merugikan Keuangan Negara 1 2 Suap Konflik Kepentingan 7 3 Gratifikasi KORUPSI 6 Perbuatan Curang 4 Penggelapan dalam Jabatan 5 Pemerasan 7 KlasifikasiKorupsi

19. KlasifikasiKorupsi

20. www.antikorupsi.org TindakPidana “Turunan”

21. www.antikorupsi.org AlatBukti Yang Sah Menurut KUHP : • Dokumen Petunjuk • Keterangan Saksi • Keterangan Ahli • Surat • Keterangan Terdakwa

22. www.antikorupsi.org • LaporankasuskorupsiharusmemenuhiunsurdandokumenpendukungadanyaTindakPidanaKorupsi PERHATIKAN !!! • Dokumen yang tebalbukanberartibagus/berkualitas. • Klipingkoran/media massatidakdapatdikategorikansebagaidokumenpendukunglaporankasuskorupsi. • Audit BPK merupakan data pendukungbukanmerupakanbahanalatbuktidalampelaporankorupsi. (Kec ; Audit Investigatif) • Data pendukungada, tidakadaanalisis. • Laporankasuspenuhdenganopini. • Laporantidakdisusunsecarasistematis • Laporantidakdisertaianalisishukum Konskuensi

23. www.antikorupsi.org MetodePraktisInvestigasi • Menggali selengkap mungkin silsilah Keluarga pemangku jabatan publik atau pun sahabat • Menggali nama perusahaan, yayasan yang berkaitan dengan pejabat publik • Memanfaatkan internet, dimana berbagai buku telepon, kantor registrasi perusahaan dan kamar dagang industri dapat diakses, untuk mendapatkan alamat, nama, profil perusahaan yang sedang diteliti • Mengindentifikasi para broker, proxy dan kasir yang digunakan pejabat publik/ konglomerat dalam mengakumulasi modal serta bisnisnya. • Mencari dan mempelajari akte notaris dan tambahan berita negara (TBN) dari berbagai yayasan dan perusahaan yang diasosiasikan dengan sang pejabat • Memanfaatkan wishtleblowers • Memetakan aktor yang mungkin menjadi tameng dari berbagai sindikat bisnis

24. www.antikorupsi.org PersiapanInvestigasi Tahapan • Persiapan Pelaksanaan Investigasi • Persiapan Strategi • Pengamanan Investigator • Persiapan Peralatan Pendukung

25. www.antikorupsi.org PersiapanPelaksanaanInvestigasi - Membentuktiminvestigasi • Koordinator, Investigator, Analis, Tim Kampanye • Kuatfisikdankomitmentinggi • Menjagasikapdantindakan • Menjagakerahasiaan • Menghindarikonfrontasi • Chek n balance • Improvisasi • BukamatadanTelinga • Merekamfakta yang adadanrelevan

26. www.antikorupsi.org PersiapanStrategi • MemahamiPetaLokasi • MenyusunRencanaperjalanan • Faktor yang mungkinterjadiselamainvestigasi • Prioritascapaian • AlternatifAntisipasi • Rencanalanjutanatastemuan • Identitaspenyamarandanstrategipendukung • Jurnalis/Wartawan • Mahasiswa • Menjadioranglokal • Peneliti • Pedagang • Buruh • Strategipendukung ; membuat website, kartunama, kop surat, wawasanluas • Membangunkontakdenganorangdalam

27. www.antikorupsi.org Pengamanan Investigator • Menghitung Potensi Resiko • Strategi Meminimalkan Resiko a. konsisten dengan penyamaran yang dilakukan b. Tidak membawa assesoris yang mencurigakan • Protokol Keamanan a. Pastikan ketua tim memahami rencana dan setiap langkah investigasi b. Saling bertukar nomor kontak c. Jadwal komunikasi d. Emergency Call (Kontak Darurat) e. Langkah penyelamatan

28. www.antikorupsi.org PersiapanPeralatanPendukung • Membuat daftar perlengkapan a. Peta lokasi b. Alat rekam/ gambar c. Alat rekam suara d. Alat navigasi dan Komunikasi c. Alat bantu penyamaran d. Alat tulis • Peralatan cadangan

29. TERIMA KASIH