1 / 47

TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT

Jamkesmas 100 Hari Jamkesmas 2010 Jamkesmas 2010 - 2014. TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT. 1. Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun 2005 - 2008. Hutang. PENYEBAB. Manajemen Kepesertaan : Open Kepesertaan (SKTM)

forrester
Download Presentation

TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Jamkesmas 100 Hari Jamkesmas 2010 Jamkesmas 2010 - 2014 TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT 1

  2. Gambaran Besar Anggaran dan Realisasi Tahun 2005 - 2008 Hutang

  3. PENYEBAB Manajemen Kepesertaan : Open Kepesertaan (SKTM) Manajemen Pelayanan : Sistem Kendali mutu dan Kendali Biaya Manajemen Pendanaan : Sistem Pengendalian dan Pengawasan lemah Manajemen Organisasi : Kontrol Badan Penyelenggara dan belum berperannya Pemerintah Daerah

  4. TUGAS BERAT Selesaikan masalah hutang Askeskin 2007 Perbaiki sistem pengelolaan dalam upaya pengelolaan yang efisien . Efektif ,Transparan dan akuntabel mewujudkan good governance. Penertiban dan Peningkatan manajemen kepesertaan , Pelayanan , Pendanaan , Pengelola. Jaga cash Flow PPK dalam upaya kelancaran Pelayanan Tingkatkan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Libatkan Tanggung jawab Pemerintah daerah secara aktif

  5. Program 100 Hari (P100H) ……(1) Semua penduduk miskin terlindung jaminan kesehatan Penduduk Miskin korban bencana paska tanggap darurat dijamin Jamkesmas Gelandangan, Pengemis, anak terlantar, dan penghuni Panti Asuhan dijamin oleh Jamkesmas Kajian tindak lanjut MOU Depkes dan Dephan dalam pelayanan kesehatan; Deklarasi Jamkesmas Semesta 2014; 5 Pusat PJK 6/3/2014

  6. Program 100 Hari (P100H) ……(2) Pemantapan Indonesia Diagnosis Related Groups (INA-DRG) dalam program Jamkesmas di seluruh RS; Penetapan NSPK Jamkesmas Pusat dan Daerah Terjaminnya kelancaran pembayaran pelayanan kesehatan di seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jamkesmas; 6 Pusat PJK 6/3/2014

  7. Program 100 Hari (P100H) ……(3) • Mendukung penyusnan landasan hukum untuk SJSN : • Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJK), dan • Adanya rancangan landasan hukum (PP) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). • Analisis NHA 2005-2008 dalam identifikasi anggaran untuk renstra Depkes. 7 6/3/2014 Pusat PJK

  8. Maskin akibat bencana • Inventarisasi korban bencana • Validasi maskin akibat bencana • Penetapan dng SK Bupati/Walikota • Pembuatan data base • Pembuatan dan Distribusi Kartu Khusus berlaku 1 tahun

  9. Gelandangan terlantar • Dijamin jamkesmas • Tatacara Pelaksanaan seperti yg tertuang dalam Manlak Jamkesmas 2009 tidak diberikan kartu Pengantar/rekomendasi Dinsos setempat setiap pelayanan.

  10. Panti-panti Asuhan • Panti anak-anak Yatim Piatu , jompo dan panti2 sosial lain. • Bekerja sama dng dinsos setempat • Inventarisasi panti dan nama2 penghuni yg diasuh • Penetapan dng SK Kadinsos setempat ( Kab/Kota) • Pembuatan database , pembuatan dan distribusi kartu.

  11. Program 5 Tahun …………….. (1) Pada tahun 2014 semua penduduk dilindungi dengan jaminan kesehatan (universal coverage) yang berkualitas meliputi masyarakat umum, tenaga kerja, PNS, TNI/POLRI; Diversifikasi dan sinergi sumber pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta; Ketersediaan National Health Account (NHA) setiap tahun; 11 Pusat PJK 6/3/2014

  12. Program 5 Tahun …………….. (2) Amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Usulan revisi PP 69/1961 untuk memasukkan TNI/POLRI beserta keluarganya dalam Asuransi Kesehatan; Memperkuat upaya preventif dan promotif dalam Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk conditional subsidy; 12 Pusat PJK 6/3/2014

  13. Program 5 Tahun …………….. (3) Adanya landasan hukum untuk penggunaan dana kapitasi untuk operasional di lapangan; Transformasi pola pembayaran pelayanan kesehatan dari Free For Service (FFS) menjadi FixedProspective Payment System; Sistem manajemen dan informasi yang menunjang pelayanan jaminan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel; dan Penyediaan pembiayaan block grant operasional Puskesmas yang fleksibel. 13 Pusat PJK 6/3/2014

  14. Kepesertaan 2010 • Permasalahan matching Data BPS 2009 dan data Jamkesmas 2008.

  15. Penggunaan Data BPS yang baru  dipublikasikan pada awal 2009, menurun 17,5 jt RTS ( 60,13 jt jiwa ) data by name by address Kepesertaan 2010 76,4 Juta 76,4 Juta Data Jamkesmas 2008 Data BPS baru 2008

  16. Kebijakan kepesertaan 2010 • Kuota jamkesmas APBN tetap 76,4 jt dibagi dlm kelompok : • Selama belum dpt matching dan memisahkan kedua data ,tahun 2010 tetap memakai data jamkesmas 2008 . • Thn 2010 dilaksanakan updating /matching data maskin.

  17. Single Identity Number /social security Number • Akhir thn 2012 • Dasar SIAK Depdagri : 27 element( variabel ) sbg data dasar kependudukan.dng finger print • Penambahan data kemiskinan yg diintegrasikan dengan IT Data dasar SIAK dlm bentuk Chip.

  18. Data dasar SIAK 27 element Pengentasan kemiskinan KARTU SIN/SSN

  19. Matching updating 2010 • Pembentukan tim Pusat ,prop,Kab,Kec • Pelaksana tk desa • Matching data BPS dan Jamkesmas • Validasi dilapangan

  20. Varian Hasil Validasi

  21. DRG Sebagai Mekanisme Pembayaran Secara sederhana sistim pembayaran dengan kelompok diagnosis terkait (DRG) adalah sistim atau cara pembayaran oleh penyandang dana kepada pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk pelayanan yang diselenggarakannya, yang besar biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien, melainkan berdasarkan tarif menurut kelompok diagnosa penyakit dimana pasien yang sedang ditangani tersebut berada. ( Estaugh, 1981; Weeks, 1979; feldstein, 1983 ).

  22. Diagnosa menurut ICD 10 dan atau ICD 9-CM  23 MDC 1.077 kode INA-DRG beserta Tarifnya yang terbagi dalam 789 kode untuk rawat inap 288 untuk rawat jalan. INA-DRG Terdiri Dari : Severity Level MDC

  23. Pelayanan & Biaya Pasien Dengan Fee For Service * Ruang rawat Loket UGD/IRJ Nota Biaya Rp ……. Nota Biaya Rp ……. Kwitansi Biaya Perawatan (Total/Akumulasi) Laboratorium Nota Biaya Rp ……. RadioIogi Nota Biaya Rp ……. Pasien Pulang Obat/AMHP Nota Biaya Rp …….

  24. Pelayanan & Biaya Pasien Dengan INA-DRG * Unit Rekam Medik Ruang rawat Code Expert (Grouper) UGD/IRJ Unit Klaim Kode: Dx/Prosedur: UtamaSekunder Laboratorium Rekam medis Clinical Costing Modelling (CCM) Radiologi Tarif Resume medis Obat/AMHP

  25. FFS vs Pembayaran Prospektif (INA-DRG) Tarif Tarif Loss Rupiah Rupiah Profit Profit Pembayaran prospektif (fix price) Cost Cost Volume Pelayanan Volume Pelayanan 25

  26. MASALAH INA – DRG (Kendali Mutu dan Biaya ) • Jumlah PPK yg besar dengan kualitas yg berbeda. • Standard Pelayanan Medik • Ketajaman dan Ketepatan Perhitungan Biaya • Medical Record yg lengkap dan baik • Perubahan Perilaku SDM Yankes khususnya DOKTER • Kompetensi CODER • Teknologi Informasi • Kemampuan Manajemen Yankes • Peran Dinas Kesehatan ( Tim Pengelola ) • Pengendalian dan Pengawasan • STRATEGI ADVOKASI DAN SOSIALISASI

  27. JAMKESMAS SEMESTA ( UNIVERSAL COVERAGE SHI )

  28. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN HEALTH REFORM HEALTH FINANCING REFORM • EKUITAS • EFEKTIF & EFISIEN • TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEHAT SAKIT Prom.prev family AKI . AKB .GIZI Peny.Menular potensi wabah Jamkesmas semesta

  29. UUD 45 – UU 40/204 - Jamkesmas • UUD 45 pasal 34 ayat 1 • UU 40/2004 SJSN belum ada turunannya peraturannya baru akhir 2008 keluar Perpres DJSN namun sampai saat ini belum ada produk • Pasal 5 ayat 1 BPJS dibentuk dng Undang-undang • Yudicial Review Mahkamah Konstitusi pasal 5 ayat 2 , 3 ,4 tidk mempunyai kekuatan hukum ,namun ada pasal 52 memungkinkan 4 PT BUMN sbg BPJS • Jamkesmas merupakan tahapan implementasi Jaminan Sosial dibidang kesehatan sebagai pengembangan model dalam penerapan UU 40/2004 sementara turunan2 produk hukum belum ada.

  30. Jamkesmas tahapan implementasi SJSN 30 SJSN • Skema asuransi sosial • Universal coverage • Wajib • PBI : miskin ditanggung pemerintah • Karakteristik : • Nirlaba ,ekuitas ,portabilitas • Transparant & akuntabel • BPJS dibentuk dng UU psl 5 (1) • Pasal 52 Jamkesmas Skema asuransi sosial Implementasi universal coverage Perlu tahapan menimbulkan kepercayaan masy Indonesia utk wajib sbg peserta Miskin ditanggung pemerintah Karakteristik sama Tim Pengelola Pusat , Daerah dan PT Askes Pusat PJK 6/3/2014

  31. STRATEGI UC STRATEGI PEMBANGUNAN JAMKESMAS SEMESTA ( UNIVERSAL COVERAGE ) MELALUI 4 PILAR PENINGKATAN CAKUPAN KEPESERTAAN MELALUI 4 PILAR SBG: “TETRALOGI JAMKESMAS SEMESTA 2014”

  32. TETRALOGI JAMKESMAS SEMESTA( UC - 2014) PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEMDA (PEMDA) PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEKERJA FORMAL (FORMAL) PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA PEKERJA INFORMAL (IN-FORMAL) PENINGKATAN CAKUPAN PESERTA INDIVIDUAL (INDIVIDU)

  33. Pentahapan Tetralogi UC 2014

  34. Sinergi Pusat & Daerah Menuju Universal Coverage Sangat miskin Miskin Kaya Sangat kaya APBN APBD KLPK INDIVIDU

  35. SinergiPusat & Daerah menujuUniversal Coverage JAMKESMAS APBN JAMKESMAS MANDIRI KEL FORMAL KEL INFORMAL JAMKESMAS MANDIRI INDIVIDU JAMKESMAS APBD JAMKESDI APBN JAMKESDI APBD

  36. SINERGI PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH cakupan + + Peningkatan mutu pelayanan Peningkatan mutu pelayanan + /- Peningkatan mutu pelayanan 36

  37. KONDISI PENCAPAIAN Target 2008 – 2009

  38. Indikator RPJMN – P2JK & Target 2010 - 2014

  39. RencanaPencapaianCakupanKepesertaanJaminanKesehatanMasyarakat 2010-2014

  40. Indikator RENSTRA - P2JK & Target uc 2010 – 2014 (%)

  41. LANGKAH PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (1) LAKUKAN MAPPING KESEPESERTAAN JK LAKUKAN PENETAPAN MANFAAT/BENEFIT PAKET YANKES MEMPERSIAPKAN JARINGAN PPK - JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN STRATA 1 SD STRATA 3 - KLASIFIKASI KLAS ? KECUKUPAN RS/BALAI2 - TINJAUAN KELAYANAN TARIF DAN STATUS RS - PENETAPAN STANDAR2

  42. LANGKAH PENCAPAIAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (2) 4. TATA LAKSANA PENDANAAN - KESIAPAN TATA ATURAN KEUANGAN - HITUNG BESARAN IURAN PESERTA - HITUNG KEBUTUHAN DAN KECUKUPAN PENGORGANISASIAN PENGELOLAAN TINJAUAN REGULASI SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI

  43. LANGKAH MELAKUKAN MAPPING KEPESERTAAN DAN PENETAPAN IURAN KEPESERTAAN JAMKESMAS (MASKIN DAN TIDAK MAMPU/ASURANSI SOS) KEPESERTAAN ASKES SOSIAL (PNS, VETERAN,PENSIUNAN) KEPESERTAAN JAMSOSTEK (Formal/Swasta) KEPESERTAN ASABRI KEPESERTAAN JK SWASTA/KOMERSIAL INSURANCE BERAPA BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM PUNYA JAMINAN KESEHATAN ??? SIAPA YANG MAU DIJAMIN, SIAPA YANG MENJAMIN?

  44. KUNCI KEBERHASILAN • KOMITMENT SELURUH STAKEHOLDER : - PEMERINTAH PUSAT (INTERNAL DEPKES DAN ANTAR DEPARTEMEN TERKAIT), • PEMERINTAHAN PROV. DAN KAB/KOTA • KOMITMEN DINAS KESEHATAN • KOMITEN PEMBERI PELAYANAN KES • PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB (JOB AUTHORITY) SECARA TUNTAS • PENDATAAN KEPESERTAAN (MAPPING), KESIAPAN FASILITAS PELAYANAN KETERSEDIAAN DANA DAN SUMBERDAYA LAINNYA • PENGELOLA JAMINAN KSEHATAN PROFESIONAL

  45. BERBAGAI MODEL JAMKESDA 45 Norma Standar Prosedur Kriteria NSPK Pusat PJK MODEL JEMBRANA MODEL PURBALINGGA MODEL SULSEL MODEL JOGYA MODEL BALI MODEL JATIM MODEL DKI JAKARTA MODEL KALSEL ? MODEL SUMSEL 6/3/2014

  46. jamkesda • BPJSKDa dan Tata Aturan Keuangan Daerah • Besaran satuan : berdiri sendiri Gabung dng Nasional • Standard Pelayanan • Ketersediaan Dana ( termasuk sharing Prop & Kab ) • Portabilitas / lintas batas

  47. si mamat dari jogja selamat bekerja

More Related