Latar Belakang

1. Latar Belakang • Kenyataan menunjukan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem • Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum Seminar Hasil Penelitian_EAZ

2. Studipendahuluanmenunjukanbahwa: • 62% responden memilih untuk tidak meneruskan perkaranya ke tahap penuntutan (perkara berhenti di tingkat kepolisian). • 82% menyatakan bahwa upaya damai menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas tindak pidana yang terjadi. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

3. Studipendahuluan (lanjutan) • Upaya damai tersebut tidak melulu berupa ganti rugi tetapi lebih banyak dilakukan melalui permohonan maaf secara langsung. • Inisiatif damai tersebut berasal dari kerabat (43%), aparat (35%) dan sisanya berasal dari teman ataupun pihak lawan. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

4. Hal yang menjadi Penyebab Fenomena ini : Ketidak puasan terhadap Sistem Peradilan Pidana : • Mekanisme Penanganan Perkara • Adminstrasi • Hasil akhir dari proses yang berjalan Seminar Hasil Penelitian_EAZ

5. KeadilanRestoratifmenawarkansesuatu yang berbeda • Mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi • Tujuan akhir dari sistem berjalan dalam SPP yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhi hukuman diubah menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. • Tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

6. SebagaiJawabanatasPermasalahan: • Penyelenggaraan peradilan • Penerapan mediasi • Keterlibatan langsung korban, pelaku dan masyarakat Seminar Hasil Penelitian_EAZ

7. Tujuan : Menanggulangi dan Mengendalikan kejahatan. Tolok Ukur keberhasilan : Jumlah Perkara yang diproses dan pidana yang dijatuhkan Tujuan Akhir : mengintegrasikan pelaku kembali kemasyarakat untuk menjadi warga yang baik Tujuan : Mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi. Tolok Ukur keberhasilan : Kesepakatan para pihak dapat dijalankan Pemulihan hubungan sosial antar stake holder SPP VS RJ back

8. Pembalasan Pemaksaan Penderitaan bagi pelaku Pemaafan Sukarela Perbaikan bagi semua pihak SPP Konv VS RJ

9. HukumPidanaMateriil • Asas Legalitas • Nullum Crimen • Nulla Poena • Perkembangan Pasal 82 (gugurnya hak menuntut) • Perhitungan recidive • Sifat Melawan Hukum Pidana dalam fungsinya yang positif back Seminar Hasil Penelitian_EAZ

10. RJ sebagai Integratif Theory • Bent : Tidak ada pemidanaan yang lain dari penderitaan • Wright : Kerja sosial atau upaya perbaikan hanya merupakan anekdot saja • Daly : Penghukuman menyangkut segala jenis pengertian yang dianggap sebagai penghukuman( RJ) Dalam Memilih Tujuan Pemidanaan harus diperhatikan segala aspek (Yuridis, Sosiologis, ideologis) back

11. Primary Aim : Pemberian Derita PUNISHMENT Secondary Aim : rehabilitasi, resosialisasi, restitusi Rejected By RJ Pemulihan hubungan sosial dalam bentuk….

12. Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penanganan perkara pidana yang belum melembaga karena sejumlah pertanyaan baik secara teoretis maupun praktis. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

13. Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana • Asas sederhana, cepat dan biaya ringan • Dampak positif secara langsung dapat dirasakan oleh korban/pelaku atau masyarakat misalnya dalam bentuk bantuan pengobatan, pernikahan, ataupun rujuk dan berkumpulnya kembali suami istri yang sebagai suatu keluarga yang utuh. • Fokus kinerja petugas kepada permasalahan tindak pidana yang betul-betul membutuhkan perhatian dan pemikiran serta ancaman bahaya bagi masyarakat yang besar Seminar Hasil Penelitian_EAZ

14. HukumPidanaFormil • Kewenangan Petugas Penegak Hukum dalam penanganan perkara Diversi • Polisi : Diskresi • Jaksa : Opportunitas • Hakim : Putusan/Penetapan back Seminar Hasil Penelitian_EAZ

15. RJ sebagai alternatif • Kewenangan lembaga (Polisi, Jaksa, Hakim) • Mediasi • Hasil kesepakatan/eksekusi • Pengawasan • Daya ikat kesepakatan Seminar Hasil Penelitian_EAZ

16. NilaiTradisional • Musyawarah Mufakat (Pancasila sila ke 2 dan ke 4) • Corak Magis-religious • Sifat komunal • Tujuan : memelihara keseimbangan lahir-batin antar individu • Kejahatan : gangguan atas kedamaian hidup dan kepatutan dalam masyarakat back Seminar Hasil Penelitian_EAZ

17. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

18. Posisi Keadilan Restoratif Menurut Regulasi • Bagian dari SPP • Alternatif Sanksi • Diluar SPP Seminar Hasil Penelitian_EAZ

19. Program RJ di Beberapa Negara Seminar Hasil Penelitian_EAZ

20. PengadilanAdat • Barangay Justice System • Shalish-Bangladesh • Jueces de paz (Justice Of The Peace) – Peru • Papua Nugini dan Kasus Bougenville Seminar Hasil Penelitian_EAZ

21. Bagaimanadi Indonesia??? Seminar Hasil Penelitian_EAZ

22. Regulasi yang menunjang: • Pancasila • RKUHP • Pasal 28 ayat (1)Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 • UU Perlindungan Saksi/Korban • UU Pengadilan Anak Seminar Hasil Penelitian_EAZ

23. Diskresi • BukuPedomanPelaksanaanTugasBintaraPolisidiLapangan (SuratKeputusanKalemdiklatPolriNo.Pol: SKEP/65/III/2003 tanggal 24 Maret 2003) diterjemahkansebagaikewenangan yang dilaksanakanbilamanaseorangPetugasKepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugasditengah-tengahmasyarakatseorangdiri, harusmampumengambilkeputusanberdasarkanpenilaiannyasendiriapabilaterjadigangguanterhadapketertibanumumdankeamananumumataubiladiperkirakanakantimbulbahayabagiketertibandankeamananumum. Seminar HasilPenelitian_EAZ back

24. LembagaAdat • Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 TentangPenangananPendudukDampakKonflikEtnik • Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 44 Tahun 2001 • Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat • Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Nagari • Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Ditingkat Desa Dan Kelurahan • Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2000 TentangPelestarian Pengembangan Dan PemberdayaanAdat Istiadat Dan Lembaga Adat • Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat • Peraturan Daerah Kabupaten Barito UtaraNomor 21 Tahun 2000TentangPelestarian Pengembangan Dan PemberdayaanAdat Istiadat Dan Lembaga Adat back Seminar Hasil Penelitian_EAZ

25. Masalah Kritis : • Pelaku menolak mengaku bersalah • Korban enggan berpartisipasi • Tidak tercapai kesepakatan Kembali Ke Mekanisme Konvensional back

26. RJ sebagaiBagiandari SPP • melengkapi kekurangan yang ada dalam sistem peradilan pidana. • Mediasi yang ditawarkan oleh keadilan restoratif merupakan sarana komunikasi antara korban dan pelaku untuk mengatasi kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana. • Dalam RJ, Pidana adalah kewajiban bukan pembalasan. Seminar Hasil Penelitian_EAZ

27. RJ with out SPP Non Sense • Daya ikat putusan • Kepastian hukum • Masalah pelaksanaan dan pengawasan back