1 / 50

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 2013

MODUL PENYULUH PERBENDAHARAAN MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH BAB PENERUSAN PINJAMAN/RDI/RPD. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 2013. POKOK BAHASAN. DEFINISI DAN LATAR BELAKANG SLA , RDI, & RPD.

megan-ware
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MODUL PENYULUH PERBENDAHARAANMANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAHBAB PENERUSAN PINJAMAN/RDI/RPD DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 2013

  2. POKOK BAHASAN

  3. DEFINISI DAN LATAR BELAKANG SLA, RDI, & RPD • SLA adalah Penerusan Pinjaman yang berasal dari Pinjaman/Hibah dari dalam /luar negeri kepada BUMN/PDAM/Pemda dan penerima lainnya • RDI & RPD adalahRekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari pinjaman BUMN/Pemda/BUMD dan dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan pembiayaan investasi dan tujuan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah • RDI dibentuk oleh Dewan Moneter berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 7/KEP/DM/1971 31 Desember 1971. • RPD dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor 495/MK.01/1986 tgl 7 Mei 1986

  4. Tujuan SLA, RDI, & RPD • Terbatasnya Sumber Pendanaan Dalam Negeri • Pemanfaatan Fasilitas Pinjaman Luar Negeri yang Memiliki Persyaratan Lunak • Memberikan fasilitas pembiayaanbagi BUMN/Pemda/BUMD yang tidak bankable

  5. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN RDI & RPD

  6. SIKLUS PINJAMAN Rekonsiliasi

  7. MEKANISME PENERUSAN PINJAMAN (SLA) ManajemenUtang LA Pemerintah RI (DJPU) Pemberi Pinjaman 1 2 4b Negosiasi Pelaporan Manajemen Komitmen 3 Debitur DJPBN SLA 8d GL&CA 8c 8a Manajemen Penerimaan 8b 5 DIPA 6a RKUN Rekanan 4a Manajemen DIPA 6b ManajemenKas 7 Direct Payment 6c KPPN VI L/C ManajemenPembayaran Special Account Reimbursement

  8. PendelegasianWewenang (pasal 4) Meliputi : • BimbinganteknisPenerusanPinjamandanKredit Program

  9. PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI DIT.SMI KEPADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN (PERDIRJEN NO. PER -8/PB/2011) 17 FEB 2011 • TUJUAN : (Pasal 3) • MeningkatkanperananKanwil DJPBN dalampengelolaan PP danKredit Program • Mengefektifkandanmengefisienkanpelaksanaanpengelolaan PP dan KP • Meningkatkankoordinasidankecepatanpenyampaian data kewajibankepadadebiturdanakurasiperhitungan/verifikasisubsidibungakredit program yang dilaksanakanolehperbankan • Tercapainyapemberianpenerusanpinjamandansubsidisecaratepatsasaran

  10. TUSI DIT SMI PENERUSAN PINJAMAN SUBSIDI/PENJAMINAN (KREDIT PROGRAM) PEMDA/ BUMD BUMN PENGHITUNGAN SUBSIDI REKONS REKONS

  11. kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah • Kewenangan Regulasi Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Up. DirektoratSistem Manajemen Investasi) • Kewenangan Supervisi Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) • Kewenangan Operasional Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah.

  12. Naskah Perjanjian PINJAMAN Naskah Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) sekurang-kurangnya harus memuat: • Jumlah dana; • Peruntukan/penggunaan dana tersebut; dan • Ketentuan dan Persyaratanpinjaman.

  13. Kewajiban2 debitur • Biaya Servis (Service Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur yang timbul setiap ada penarikan pinjaman dan biasanya langsung dikapitalisasi ke dalam penarikan. Pembebanan Service charge biasanya dikenakan untuk pinjaman yang berasal dari JICA. • Angsuran Pokok (Principal) yaitu cicilan pokok yang harus dibayar oleh debitur setiap kali jatuh tempo. Besarnya cicilan dihitung dari jumlah pinjaman yang ditarik dibagi dengan jangka waktu pembayaran pokok atau ditentukan lain sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

  14. Kewajiban2 debitur • Biaya Front and Fee yaitu biaya yang timbul setelah disepakati perjanjian pinjaman dan hanya dibayar sekali saja dengan waktu pembayaran sudah ditentukan dalam perjanjian. Jika debitur dibebankan biaya front and fee maka tidak lagi dikenakan biaya komitmen begitu juga sebaliknya • Biaya Komitmen (Commitment Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjaman yang belum ditarik selama jangka waktu penarikan. Biaya ini dihitung dari jumlah yang belum ditarik dikalikan dengan prosentase yang disepakati dalam perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu penarikan (closing date) dan dibayar setiap jatuh tempo pembayaran.

  15. Kewajiban2 debitur • Biaya Bunga (Interest) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjamannya.Biaya ini dihitung berdasarkan outstanding pinjaman dikalikan dengan tarif prosentase yang disepakati dalam perjanjian pinjaman. • Jasa Bank (Bank Commission) yaitu biaya yang timbul atas jasa yang diberikan oleh Bank Penata Usaha (BPU) sebagai pihak ketiga yang menatausahakan penerusan pinjaman. Besarnya prosentase jasa bank tercantum dalam isi perjanjian.

  16. Kewajiban2 debitur • Biaya Denda (Penalty) yaitu biaya yang timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian. • Bunga MasaTenggang, yaitu bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang masih dalam masa tenggang (belum jatuh tempo pokok).

  17. Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman • PMK 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada Pemda • PMK 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM; • PMK 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT • PMK 114/PMK.05/2008 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM

  18. MONITORING PINJAMAN BUMN/PT Monitoring pinjamanmerupakankegiatanpencatatan, pengukuran, identifikasipermasalahandanpelaporanuntukmemastikanprosespembayarankembalipinjaman/penerusanpinjamandapatberjalandenganbaikdanlancar. PENGERTIAN

  19. GAMBARAN UMUM PROSES RESTRUKTURISASI BUMN/PT BUMN/PT yang dapatmemperolehpenyelesaianpiutangnegaraadalah BUMN/PT yang : Mengalamikesulitanpembayaranpokok, bunga, biayakomitmen, denda, dan/ataubiayalainnya Masihmemilikiprospekusaha yang baik Mampumemenuhikewajibansetelahpenyelesaianpiutangnegara

  20. GAMBARAN UMUM PROSES RESTRUKTURISASI BUMN/PT Perdirjen No. Per-31/PB/2007

  21. GAMBARAN UMUM PROSES RESTRUKTURISASI BUMN Cara PenyelesaianPiutang Negara : 1. PenjadwalanKembali 2. PerubahanPersyaratan 3. Penyertaan Modal Negara 4. Penghapusan

  22. MONITORING PINJAMAN BUMN DOKUMEN MONITORING • NaskahPerjanjianpinjaman/penerusanpinjaman (NPP/NPPP) • Business Plan/RencanaPerbaikanKinerja Perusahaan (RPKP) • LaporanEvaluasiKinerja • LaporanKeuangan(Audited) • RencanaKegiatandanAnggaran Perusahaan (RKAP) • KartuPinjamanDebitur

  23. PROSEDUR MONITORING DIT SMI KANWIL DJPBN DEBITUR • Menyampaikanpermintaan monitoring kepadaKanwil DJPBN disertaidokumenpendukungantara lain : • Copy NPP/NPPP • Copy RPKP • Copy KartuPinjaman 1 • Menyusuntim monitoring/surattugas • Mengadministrasikandokumenpendukung • Menyusundanmenyampaikansuratpemberitahuan monitoring kedebitur 2 • Menyampaikankelengkapandokumenantara lain : • LaporanKeuangan (audited) • LaporanEvaluasiKinerja • RKAP Menganalisisdokumen 3 4 MelakukankunjunganlapangankeDebitur (jikadiperlukan) Memberikan data /informasi/dokumen yang diminta Tim Montoringsaatpelaksanaankunjunganlapangan 5 5 MenganalisisLaporan Monitoring MenyusundanmenyampaikanLaporan Monitoring keDit SMI 6

  24. PROSES ANALISIS DOKUMEN • Memperbaharui data daninformasi yang terdapatdalamProfilDebitur. • Melakukanpemeriksaanterhadapkelengkapandokumendaridebitursesuai yang dipersyaratkandalam NPPP/NPP. Apabila belum lengkap, maka dibuat Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen. • Melakukanpemeriksaanterhadapdokumen RKAP danmenuangkanhasilnyadalambentukform pemeriksaandokumen RKAP. • Melakukanpemeriksaanterhadaplaporankeuanganaudited danlaporanevaluasikinerja, danmenuangkanhasilnyadalambentuklaporanpelaksanaan RPKP

  25. PROSES KUNJUNGAN LAPANGAN Proseskunjunganlapangan (on site visit) merupakantahapan monitoring yang dilakukandenganmengunjungilokasiusahadebituruntukmengetahuikondisioperasionalperusahaan.

  26. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN Tahapterakhirdalamproses monitoring adalahpenyusunanlaporan monitoring yang merupakanprosespenuanganseluruhkegiatan monitoring dalambentuklaporan.

  27. Pemda/bumd

  28. Tujuan Restrukturisasi Pemda • mengoptimalkan penyelesaian Tunggakan; • membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan Tunggakan atas pinjaman; dan • membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah melakukan investasi

  29. Tindak lanjut Restrukturisasi PEMDA • penjadwalan kembali terhadap Tunggakan Pokok • penghapusan atas seluruh Tunggakan Non Pokok • kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non Pokok dan Debt Swap Debt Swap dilaksanakan untuk kegiatan sarana dan prasarana di sektor pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas, puskesmas keliling, dan/atau puskesmas pembantu) dan infrastruktur (jalan baru khususnya di pedesaan, irigasi, jembatan, dan air bersih).

  30. Restukturisasi PDAM Tujuan Restrukturisasi • mengurangi beban keuangan PDAM; • memperbaiki manajemen PDAM; dan • membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara sebagai berikut: • Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment; dan • Penjadualan kembali atas seluruh Tunggakan Pokok.

  31. PROGRES RESTRUKTURISASI PIUTANG NEGARA PADA PDAM PER Juni 2012 175 PDAM Menunggak 120 PDAM MengajukanRestrukturisasi 49 PDAM BelumMengajukan 6 PDAM Selesai 76 PDAM 11 PDAM 5 PDAM 28 PDAM KOMITE TEKNIS KELOMPOK KERJA • DIKEMBALIKAN KRN TDK MEMENUHI • PRAKONDISI : • TARIF FCR • DIREKSI FIT & PROPER TEST • BUSINESS PLAN • Persetujuan: • MK : 47 PDAM (Selesai) • Presiden : 24 PDAM • Pres & DPR : 5 PDAM

  32. REKONSILIASI OUTSTANDING JATUH TEMPO PER 30 JUNI (SEMESTERAN) PER JATUH TEMPO (SEMESTERAN) LAPORAN KEUANGAN SURAT TAGIHAN

  33. RUANG LINGKUP 1. RekonsiliasiJatuh Tempo Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya kewajiban debitur yang harus dibayar pada saat tanggal jatuh tempo. Dilaksanakan tiap 6 bulan sekali sesuai dengan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing pinjaman. 2. Rekonsiliasi Pasca Bayar Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya outstanding kewajiban debitur. Dilaksanakan tiap 6 bulan sekali untuk masing-masing debitur. 3. Rekonsiliasi Lain-Lain Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya outstanding kewajiban debitur untuk tujuan selain butir 1 dan 2. Contoh : percepatan pembayaran, pelunasan pinjaman, perhitungan kewajiban per cut off date dalam rangka restrukturisasi pinjaman.

  34. Rekonsiliasisebagaipenunjangpenyusunan LK BA 999.04 • Rekonsiliasi Outstanding Semester I dan Semester II dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dilakukan untuk seluruh pinjaman (RDI/RPD/SLA/Lainnya) Meningkatkan akurasi data dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BA Penerusan Pinjaman (BA 999.04) ;

  35. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG KANWIL • Menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dengan debitur sesuai penugasan dari Dit. SMI. • Melakukan verifikasi atas data pendukung rekonsiliasi sebagai kegiatan pra rekonsiliasi dengan pihak debitur. • Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi bersama dengan debitur sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya. • Menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Dit. SMI sebagai dokumen pendukung penerbitan surat penagihan kepada debitur.

  36. DATA YANG DIREKONSILIASI • Nomor pinjaman • Nama debitur • Jumlah kewajiban yang jatuh tempo • Kewajiban yang masih harus dibayar • Pembayaran • Bukti pembayaran • Tanggal pembayaran • Jumlah kewajiban belum jatuh temp

  37. MUTASI DATA SMI = PENAMBAHAN PIUTANG • PENARIKAN DEB = PENAMBAHAN HUTANG POKOK SMI = PENGURANGAN PIUTANG • PENERIMAAN DEB = PENGURANGAN HUTANG

  38. MUTASI DATA • MutasiPengurangansaldoPiutangDit. SMI selainadanyapenarikandanpembayaran  RestrukturisasiPiutang

  39. Alokasi pembayaran Alokasi pembayaran didasarkan pada Naskah Perjanjian Pinjaman. Secara umum pengalokasian pembayaran terlebih dahulu untuk pembayaran denda dan biaya-biaya lainnya (biaya komitmen, dll), bunga termasuk jasa bank, dan pokok pinjaman. Dalam hal pengaturan alokasi pembayaran tidak diatur dalam naskah perjanjian pinjaman, jika tidak ada konfirmasi dari debitur yang bersangkutan mengenai peruntukan alokasi pembayaran, maka pengalokasian dilakukan terlebih dahulu untuk denda, bunga, jasa bank, biaya lain dan pokok pinjaman

  40. Penyebabterjadinyaperbedaandengandebitur • Perbedaan Cut off data Debitur • KeterlambatanpembayaranolehDebitur • Keterlambatanpenyetoranoleh BPU • KesalahanperhitunganolehDebitur • Kurangsetorolehdebitur • KesalahanpembebananpokokdanbungaatassetoranDebiturolehDit. SMI • Salahsetor / setorke KUN langsung

  41. MEKANISME PENCATATAN ATAS SETORAN PENGEMBALIAN DEBITUR (POKOK + BUNGA + LAINNYA) Debitur/BPU RK REK. RDI - BI AP RDI SMI KUN PKN Detail AKUN Klasifikasi per akun DB DMFAS SLIM

  42. Mekanismepencatatanpenarikandebitur PADA DIT. SMI SP2D/ SP3 APL SAKPA BUN NOD SLIM DMFAS

  43. Lampiran 3ContohBeritaAcaraOutstandingPinjaman Berita Acara Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman digunakan sebagai dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan

  44. Semakin cepat dikirimkan surat penagihan kepada debitur akan semakin baik PENAGIHAN Surat Tagihan ditandatangani oleh Kakanwil Penagihan dilakukan oleh Kanwil kepada debitur setelah rekonsiliasi Jatuh Tempo Pembuatan surat tagihan dilakukan dengan aplikasi SLIM yang disediakan oleh Dit SMI Surat Penagihan disampaikan minimal dua minggu sebelum tanggal jatuh tempo

  45. PENERIMAAN PEMBAYARAN • Debitur diminta untuk mengirimkan konfirmasi pembayaran dan bukti setor, dengan mencantumkan nomor perjanjian dan peruntukan pembayarannya • Dalam rangka pemuktahiran data, Kanwil melakukan pengumpulan dokumen pembayaran dari debitur • Menyampaikan copy bukti setor dan konfirmasi pembayaran kepada Dit SMI

  46. DAFTAR REKENING

  47. Contoh Kasus Pemerintah (Menkeu) dan Pemkot Kota Depok pada tanggal 31 Januari 2008 menandatangani perjanjian penerusan pinjaman IBRD dg nomor perjanjian SLA-333/DSMI/2008. Pagu pinjaman Rp 2.300.000.000,-. Jangka waktu penarikan 3 tahun. Masa Tenggang 1 Tahun. Jangka waktu pengembalian pokok pinjaman 10 tahun dengan 20 kali angsuran secara prorata. Bunga ditetapkan 11,75 % pertahun termasuk didalamnya terdapat jasa bank penatausaha 0,25 %. Satu tahun 360 hari, dan hari bunga berdasarkan hari sebenarnya. Pembayaran Pokok, bunga, dan kewajiban lainnya dilakukan per setengah tahunan tanggal 31 Januari dan 31 Juli. Comitmen fee ditetapkan 0,15% per tahun pada masa penarikan. Penarikan 10 Maret 2008 Rp 250.000.0000,-; 14 Agustus 2008 = Rp 1.100.000.000,-; 12 Februari 2009 = Rp 650.000.000,-

  48. Cara Perhitungan • Tanggal Efektif = 31 Januari 2008 • Closing date = 31 Januari 2011 • Pembayaran bunga, komitmen, jasa bank = mulai Juli 2008 • Pembayaran Pokok Pertama = 31 Januari 2012 • Angsuran Pokok = Jumlah penarikan / waktu angsuran • (2.000.000.000 / 20 = 100.000.000,- • Bunga = outstanding x tarif bunga x hari bunga / 360 • Jasa Bank = outstanding x tarif bunga x hari bunga / 360 • Biaya Komitmen = Sisa Pinjaman x tarif x hari bunga / 360

  49. DISKUSI

  50. TERIMA KASIH

More Related