Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI

1. DEPARTEMEN KEUANGAN DIT. SISTEM PENGANGGARAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2009 Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI

2. MATERI : • BEBERAPA PENYEMPURNAAN; • HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN: • LAIN - LAIN

3. I. BEBERAPA PENYEMPURNAAN • Pemantapan Penerapan Program dan Kegiatan TA 2008; • Penyempurnaan Rumusan Kegiatan; • Penyempurnaan Penerapan Bagan Akun Standar (BAS); • Penyempurnaan Metode Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker; • Penerapan Standar Biaya Khusus (SBK) dalam Penyusunan RKA-KL; • Pemantapan Penerapan MTEF.

4. PEMANTAPAN PENERAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2008 • Meningkatkan Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran, sehingga Kegiatan dan Program dalam RKP diharapkan akan sama dengan RKAKL. Apabila diperlukan tambahan, tetap dapat diberikan sepanjang relevan dengan prioritas pembangunan nasional dan telah disepakati dalam trilateral meeting. • Tujuan : Memudahkan dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan analisis serta evaluasi anggaran untuk tahun selanjutnya.

5. PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (1) • Tujuan : menjaga konsistensi dalam merumuskan pengalokasian anggaran dan memenuhi kebutuhan minimum satker. Disamping itu, dimaksudkan dalam rangka mewujudkan penerapan anggaran berbasis kinerja secara penuh. • Penyempurnaan rumusan kegiatan meliputi : • Kelompok Kegiatan Dasar : Kegiatan 0001, 0002 dan 0003; • Kelompok Kegiatan Prioritas Nasional; • Kelompok Kegiatan Prioritas K/L. • Kegiatan 0003 merupakan Kegiatan yang didesign dalam rangka memenuhi pelayanan minimum kepada Publik yang merupakan fungsi utama satker. Untuk TA 2009, alokasinya berasal dari limpahan anggaran belanja mengikat pada Kegiatan 0002.

6. PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (2)

7. PENYEMPURNAAN RUMUSAN KEGIATAN (3)

8. CONTOH : KEG. PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

9. CONTOH : KEGIATAN PRIORITAS DAN PENUNJANG

10. PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS) (1) • Tujuan : menyelaraskan antara norma anggaran dan norma akuntansi. Disamping itu, sebagai upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi dalam proses penganggaran. • Penyempurnaan penerapan BAS meliputi : • Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan; • Penyempurnaan konsep kapitalisasi; • Penambahan kode akun dan uraian jenis belanja dalam BAS. • Mulai TA 2009, tidak lagi dibedakan antara akun untuk belanja mengikat atau belanja tidak mengikat.

11. PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS (2) • Pemantapan penerapan konsep nilai perolehan (metode full costing), dimaksudkan untuk menjaga konsistensi terhadap seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka mencapai sebuah keluaran harus dihitung secara utuh menjadi satu kesatuan dengan jenis belanja kegiatan induknya. • Penyempurnaan penerapan konsep kapitalisasi, dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dengan kaidah akuntansi dan penggunaan akun yang sesuai. Hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan ini meliputi : • Ciri-ciri atau karakteristik aset tetap maupun aset tetap lainnya; • Kriteria pengeluaran untuk memperoleh aset tetap maupun aset tetap lainnya atau pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya.

12. PENYEMPURNAAN PENERAPAN BAS (3) • Penambahan kode akun dan uraian jenis belanja dalam BAS, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau memfasilitasi transaksi yang dilakukan oleh K/L sepanjang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Tambahan kode akun yang telah ditetapkan antara lain : • Akun 521115 : untuk pembayaran honor yang terkait dengan kegiatan operasional (keg. 0002) • Akun 521213 : untuk pembayaran honor yang terkait dengan kegiatan non operasional yang dibiayai dari belanja barang.

13. Contoh : PENERAPAN BAS

14. PENYEMPURNAAN METODE PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA PEGAWAI PADA SATKER • Metode perhitungan alokasi Belanja Pegawai dari semula berdasarkan realisasi bulan tertentu (dikalikan 13 bln) ditambah accress (incremental), diubah menjadi berdasarkan data pegawai (based on data); • Mekanismenya : Satker menginput data pegawai (memvalidasi) melalui aplikasi belanja pegawai; • Apabila terdapat sisa lebih pagu anggaran setelah dilakukan perhitungan, maka sisanya dicantumkan dalam akun Bel. Pegawai Transito; • Tujuan : Pagu Belanja Pegawai lebih realistis.

15. PENERAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENYUSUNAN RKA-KL • Untuk kegiatan-kegiatan K/L yang sudah ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya Khusus (SBK), maka penuangannya ke dalam RKA-KL menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dalam aplikasi RKA-KL; • Mekanisme pelaksanaannya : satker hanya memasukkan kode subkegiatan saja dan tidak perlu menulis kembali uraian dan rincian dari kegiatan yang bersangkutan. • Dalam menuangkan SBK ke dalam RKA-KL dimungkinkan untuk melakukan perubahan/pergeseran anggaran antar akun belanja sepanjang tidak melampaui pagu SBK.

16. PEMANTAPAN PENERAPAN MTEF • Penerapan MTEF difokuskan pada kebutuhan anggaran untuk memenuhi : • Kegiatan Dasar (Keg. 0001, Keg. 0002, dan Keg. 0003); dan • Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang masih on going untuk beberapa tahun kedepan; • Sebagai dasar penetapan baseline untuk kebijakan pengeluaran di tahun-tahun berikutnya; • Dapat dijadikan acuan dalam menghitung indeks biaya sebuah kegiatan (dilakukan dengan membagi jumlah alokasi anggaran yang dibutuhkan dengan keluaran yang dihasilkan).

17. II. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN • Persiapan Penyusunan RKA-KL; • Kegiatan yang Dibatasi dan yang Tidak Diperkenankan dalamRKA-KL; • Pengalokasian PHLN, PNBP, dan Penyusunan RKA-KL Satker BLU; • Penyelesaian RKA-KL; • Pemblokiran.

18. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA-KL DASAR ALOKASI ANGGARAN Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009 • INSTRUMEN PENGALOKASIAN • Visi dan Misi K/L • Peraturan Menteri Keuangan ttgTata Cara penyusunan RKA-KL • Peraturan Lainnya • TOR dan RAB untuk kegiatan tanpa SBK • Data dukung lainnya

19. a. KEGIATAN YANG DIBATASI (1) • Rapat/rapat dinas/peresmian kantor & sejenisnya; • Telepon baru, kecuali satker yang belum punya; • Pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang tupoksi (mess, wisma, RD/rumah jabatan, ged. pertemuan), kecuali ged. pelayanan umum (seperti RS, RT, pos penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (antara lain : lab, gudang); • Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : ………….

20. KEGIATAN YANG DIBATASI (2) • Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : • kendaraan fungsional seperti :Ambulan (RS), Cell wagon(rumah tahanan), roda dua untuk petugas lapangan. • Pengadaan kendaraan untuk satker baru; • Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat, secara ekonomis perlu biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak ada pemeliharaannya; • Kendaraan roda 4/6 untuk keperluan antar jemput pegawai dialokasikan secara sangat selektifmemperhatikan azas efisiensi dan kepatutan.

21. b. KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN • Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun K/L; • Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dsb untuk berbagai peristiwa; • Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada Kementerian Negara/Lembaga; • Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas; • Kegiatan yang perlu dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat penelaahan RKA-KL belum ditetapkan dengan PP/Perpres.

22. a. PENGALOKASIAN PHLN Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN, mengacu pada : • ketentuan dalam PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri serta ketentuan pada NPPHLN masing-masing; • Hal-hal yang perlu diperhatikan : • Pengalokasian dana PHLN dan RMP sesuai porsi dan kategori; • Tata cara penarikan dan kantor bayar; • Metode penghitungan porsi PHLN (metode non PPN, Metode Netto, metode Bruto, dan metode non sharing) • Pemahaman NPPHLN.

23. b. PENGALOKASIAN PDN Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN),maka tata cara penuangannya ke dalam RKA-KL mengikuti ketentuan peraturan tentang pinjaman dalam negeri.

24. c. PENGALOKASIAN PNBP Pengalokasian anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, tata cara penuangan ke dalam RKA-KL mengacu pada : • ketentuan dalam UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan PP No. 79 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP; • Nomenklatur kegiatan yang ada pada tabel referensi aplikasi RKA-KL; • Rekapitulasi target penerimaan dan pagu penggunaan; • PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; • KMK/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP. • Ketentuan akun untuk pembayaran honor bagi para pengelola PNBP (terkait dengan operasional satker menggunakan akun 521115 sedangkan Non operasional satker menggunakan akun 521213).

25. d. PENYUSUNAN RKA-KL BLU RENSTRA BISNIS RBA DASAR SUSUN RBA BAGIAN RKAKL PENDAPATAN BLU BELANJA BLU

26. PENYELESAIAN RKA-KL • RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan : • Pergeseran anggaran antar program; • Pengurangan belanja mengikat; • Perubahan sumber dana. • RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon I sebagai penanggungjawab program; • RKA-KL yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dilampiri antara lain: • TOR dan RAB • data output aplikasi belanja pegawai • data analisis kerusakan bangunan; • daftar inventaris kantor; • Arsip Data Komputer dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

27. PEMBLOKIRAN (1) • Pemblokiran, dilakukan dengan alasan : • Belum ada NPPHLN, NPPDN, atau nomor register untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN atau PDN; • Belum dilengkapi data pendukung seperti TOR dan RAB termasuk data pegawai hasil validasi melalui aplikasi belanja pegawai (keg. 0001). Khusus untuk data pegawai hasil validasi, konsekuensinya adalah alokasi dana untuk kegiatan 0002 yang perhitungannya berdasarkan indeks per pegawai, akan terblokir sebesar 70% dari besaran nilai SBU; • Belum ada persetujuan penetapan dari Kantor MENPAN, untuk anggaran satker baru; • Belum ada rincian rencana penggunaan terhadap sisa dana hasil penelaahan.

28. PEMBLOKIRAN (2) • Pembukaan blokir mengikuti ketentuan dalam PMK tentang tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat dan perubahan DIPA yang berlaku. • Perubahan SAPSK. Ketentuan mengenai mekanisme dan kewenangan penetapan perubahan SAPSK dilaksanakan sesuai PMK tentang tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat dan perubahan DIPA yang berlaku.

29. HASIL KEGIATAN VALIDASI DATA PEGAWAI PADA K/L • Melalui surat Dirjen Anggaran No. S-621/AG/2008 tanggal 13 Maret 2008, seluruh K/L diminta untuk melakukan validasi data pegawai negeri • Sampai dengan tanggal 2 Juli 2008, data hasil validasi yang telah diterima DJA sebanyak 30,51% , dengan rincian sbb: Cat: Perkiraan jumlah PNS Pusat, Personil TNI dan POLRI sebanyak 1.676.359 orang • Bagi K/L yang mengalami kesulitan melakukan validasi data pegawai, DJA siap memberikan asistensi yang diperlukan sehingga paling lambat pada tanggal 25 Juli 2008 seluruh data pegawai selesai divalidasi dan dapat dijadikan dasar penyusunan belanja pegawai pada RKAKL

30. III. LAIN - LAIN • Pilot project 6 (enam) K/L • Kegiatan dalam rangka MDG’s • Pengenalan Anggaran responsif gender (ARG)

31. LAIN - LAIN (1) 1. Dalam rangka uji coba penerapan PBB dan MTEF secara penuh, maka untuk tahun 2009 telah ditetapkan 6 (enam) K/L sebagai pilot yaitu : Departemen Pertanian, Pendidikan Nasional, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Keuangan dan Bappenas. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksnaannya meliputi : • Restrukturisasi Program dan Formulasi Kegiatan dengan mengacu pada Tugas dan Fungsi masing-masing unit eselon I; • Menyusun format baru RKA-KL yang mencerminkan adanya informasi kinerja.

32. LAIN - LAIN (2) 2. Sebagai pelaksanaan dari komitmen secara internasional, APBN juga wajib dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka MDG’s (Millenium Development Goals); 3. Dalam penganggaran ke depan, juga akan dikembangkan anggaran yang responsif gender, maksudnya adalah setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan perlu dianalisis apakah ada dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam proses pembangunan.

33. DEPARTEMEN KEUANGAN DIT. SISTEM PENGANGGARAN TERIMA KASIH Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran -- Departemen Keuangan RI