1 / 37

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara R evisi Anggaran T ahun Anggaran 201 1 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011). Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011. Restrukturisasi Organisasi Kemdiknas ; Review RKAKL TA 2011;

jasmine-kaufman
Download Presentation

Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pokok-pokokPengaturan dalam PMK tentangTata Cara Revisi Anggaran TahunAnggaran 2011 (PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011) DirektoratJenderalAnggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011

  2. RestrukturisasiOrganisasiKemdiknas; Review RKAKL TA 2011; Data Pendukung; RevisiAnggaran. TOPIK PEMBAHASAN:

  3. RestrukturisasiOrganisasiKemdiknas

  4. PeraturanPresiden No.67 Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPresidenNomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, TugasdanFungsiKementerian Negara sertaSusunanOrganisasi, TugasdanFungsiEselon I Kementerian Negara; • PeraturanMendiknas No.36 Tahun 2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerianPendidikanNasional. DASAR HUKUM RESTRUKTURISASI ORGANISASI:

  5. Review Output ----> sesuai TUPOKSI baru; • RevisiAnggaran ----> harusmendapatkanpersetujuan DPR; DAMPAK RESTRUKTURISASI:

  6. BelanjaPerjalananDinas DalamInpres No.7 Tahun 2011 tentangPenghematanBelanja KL TA 2011 disebutkan agar: • Membatasiperjalanandinas, kecualiperjalanandinasygbenar-benarpentingdanmendesak. • Membatasipenyelenggaraanrapat, rapatkerja, seminar, workshop, dankonsinyeringdiluarkantor. REVIEW RKA-KL TA 2011:

  7. BantuanSosial Yang diprioritaskansebagaipenerimamanfaatbansosadalalahsiswa/mahasiswa, sekolah/PT, pendidik/dosen, masyarakat, bukanuntukbiayapersonelpengelola (honorarium) dan/atauuntukpelatihan yang tidakrelevan. • Prosesseleksidanpenetapanpenerimabansos TA 2012 sebaiknyadilakukanpadatahun 2011 agar pelaksanaanbansostidakmelebihitahunanggaran.

  8. Konsultan Jasakonsultansiadalahjasalayananprofesional yang membutuhkankeahliantertentudiberbagaibidangkeilmuan yang mengutamakanadanyaolahpikir (brainware). • Utamakanpengembangan SDM/pegawai; • Kualifikasitekniskonsultanharusjelas; • Output konsultanharusterukurdantidakdibayarselama 12 bulan.

  9. Data Pendukung Penyusunan RKA-KL

  10. KerangkaAcuanKerja (KAK); • RincianAnggaranBiaya (RAB); • SuratPertanggungawabanMutlak (SPTJM); • ReferensiHarga; Cth. peralatan, buku, sewa, ATK, dll. • Perhitunganbiayadariinstansiteknis, Misalnya, untukpembangunangedung, rehabilitasidanrenovasi, termasukuntukbantuansosial (swakelola/kontraktual). dll. DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN RKA-KL:

  11. REVISI ANGGARAN PMK No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2011

  12. KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN BadanAnggaran DPR RI Komisi KEWENANGAN MenteriKeuangan DJA PEMERINTAH DJPBN KPA

  13. 1. Pendahuluan • UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : • Pasal 22 : Perubahan/pergeseran • Pasal 23 : PenggunaanHasilOptimalisasi • Ditetapkan oleh Pemerintah. • Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011: • Pasal 2 : Perubahan/pergeseran • DitetapkanolehMenteriKeuangan. Dasar Hukum Revisi Anggaran Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan; Mempercepat pencapaian kinerja; Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaananggaran yang terbatas. Tujuan RevisiAnggaran

  14. 2. RuangLingkupRevisi Anggaran Perubahanrinciananggaran yang disebabkanpenambahanataupenguranganpaguanggaranbelanjatermasukpergeseranrinciananggaranbelanjanya. • Pada level APBN; • Pada level BagianAnggaran; • Pada level Program; • Pada level Kegiatan; • Pada level Keluaran (output); • Pada level SatuanKerja. 1 10 jenis revisi RuangLingkup • Pada level APBN; • Pada level BagianAnggaran; • Pada level Program; • Pada level Kegiatan; • Pada level Keluaran (output); • Pada level SatuanKerja. Perubahanataupergeseranrinciananggaranbelanjadalamhalpaguanggarantetap. 2 24 jenis revisi Perubahan/ralatkarenaKesalahanAdministrasi. • Pada level SatuanKerja; • Pada level Eselon I; • Pada level K/L. 3 13 jenis revisi

  15. 3. BatasanRevisi Anggaran RevisiAnggarandapatdilakukansepanjang : TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANG-GARAN UNTUK: BiayaOperasionalSatkerkecualiuntmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker lain; Tunjanganprofesidantunjangankehor-matankecualiuntmemenuhitunjanganprofesidantunjangankehormatanpadaSatker lain; Kebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhikebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidanapadaSatker lain; Pembayaranberbagaitunggakan; Kegiatanygbersifatmultiyears; dan/atau Paketpekerjaanygsudahdikontrakkan/ direalisasikandananyashgmenjadi minus. TIDAK MENGUBAH SASARAN KINERJA: Mengurangi volume keluaran(output) KegiatanPrioritasNasionaldan/atauPrioritasBidang; atau Mengurangi spesifikasi Keluaran (output).

  16. 4. KewenanganPenyelesaianRevisi AnggarandanProsesBisnisRevisiAnggaran BadanAnggaran DPR RI Komisi KEWENANGAN MenteriKeuangan DJA PEMERINTAH DJPBN KPA

  17. 4a.Revisi Anggaran yang merupakankewenangan DPR RI • Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan; • Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; • Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi; • Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil (outcome) Program; • Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; • Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya; • Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN).

  18. 4a.ProsesBisnisRevisi Anggaran yang memerlukanpersetujuan DPR RI Prosespenelaahanuntmenilai: • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No Yes No 8a No Setuju? Menkeu Setuju? DPR 6 7 Yes Yes PenetapanRevisi RKA-K/L DJPBN 8b

  19. 4b. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganMenteriKeuangan • PenggunaanhasilOptimalisasipadatahunanggaran yang samauntukkegiatan lain yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratanatau yang tidakdapatditunda; • realokasirinciananggaranbelanjatanggap darurat bencanadarisatuankerjapusatkepadasatuankerjadidaerahatau sebaliknya dan/atau antarsatker dalamrangkapenanganantanggapdaruratbencana.

  20. 4b.Revisi Anggaran yang memerlukanpersetujuanMenkeu Prosespenelaahanuntmenilai: • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 4 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L No 6a Yes No Setuju? Menkeu DJPBN PenetapanRevisi RKA-K/L 6 6b Yes

  21. 4c. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganDirekturJenderalAnggaran • Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; • Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; • Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; • Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD; • Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN; • Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PTN bukan SatkerBadan Layanan Umum (BLU); • Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi. • Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L; • Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker; • Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama; • Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditandatangani; • Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran; • Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010. • Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i sampai dengan huruf m.

  22. 4c.Revisi Anggaranpada DJA Prosespenelaahanuntmenilai: • Substansirevisi, alasanataudasarkebijakan; • Kepatuhanthdpenerapanstandarbiayadankewajaran unit cost; • Relevansidgnpencapaiansasarankinerja. K/L (Eselon I sbg KPA) UsulRevisi RKA-K/L DJA 1 2 3 Dokumenpendukung 7 4 5 harikerja 5 Cetak DIPA Revisi PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi RKA-K/L Setuju? No ADK RKA-KL Yes 6a PenetapanRevisi RKA-K/L 8 6b Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 9

  23. 4d. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganDirekturJenderalPerbendaharaan • Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga; • Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; • Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; • Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan; • Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi; • Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah; • PergeseranrinciananggaranuntukSatker BLU yang sumberdananyaberasaldari PNBP; • Perubahanrincianbelanjasbgakibatdaripenyelesaiantunggakantahun yang lalusepanjangdlm Program yang sama, dananyamasihtersediadantidakmengurangiSasaranKinerja; • Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h.

  24. 4d.Revisi Anggaranpada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA-Satker Cetak DIPA Revisi DJPBN 1 3 2 melakukan penelaahan ADK RKA-Satker Dokumenpendukung 4 7 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi DIPA Cetak POK No 5 harikerja Yes 6 Pengesahan DIPA Revisi

  25. 4e. Revisi Anggaran yang merupakankewenanganKuasaPenggunaAnggaran Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker; Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada; Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.

  26. 4e. Revisi AnggaranpadaSatuanKerjaoleh KPA melakukan perubahan RKA-Satkersesuaidengankewenangannya KPA DIPA berubah? Cetak POK 2 No 1 ADK RKA-Satker Yes 6 Cetak DIPA Revisi Cetak POK 2a ADK RKA-Satker 5 3 Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 4 5 harikerja

  27. 5. Batas Akhir PengajuanUsulRevisi Anggaran TA 2011 • Batas akhirpengajuanrevisianggaran untukAPBN TA 2011adalah : • tanggal14 Oktober2011,untukRevisiAnggaranpadaDirektoratJenderalAnggaran; • Tanggal28 Oktober 2011,untukRevisiAnggaranpada Kantor Pusat/KanwilDirektoratJenderalPerbendaharaan; • Pengajuanrevisianggaran untukPNBP, KreditEkspor, HLN, HDN dan/atau BA BUNmengikutibataswaktupenyampaian SPM sbgmdiaturdalamketentuanmengenailangkah-langkahakhirtahunanggaran. • Padasaatpengajuanrevisianggaran sebagaimanadimaksudpadaangka 1 dan 2, seluruhdokumentelahditerimasecaralengkaptermasuksuratpersetujuandariMenteriKeuangandan/atau DPR RI.

  28. 6. Hal-halKhusus Dalamhalterdapatpaketpekerjaan yang alokasianggarannyadiblokir/dibintangsebagaiakibatbelumdilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabilasampaidenganakhirbulanJuni 2011 KPA tidakmelengkapidokumen yang dipersyaratkan,makaalokasianggaran yang diblokirtersebuttidakdapatdigunakansampaidenganakhirtahunanggaran 2011. Dalamrangkameningkatkanpelayanandanmempercepatprosesrevisi, dalamhalusulanrevisianggaran yang diajukan K/L meliputi 2 kewenangan (kewenangan DJA dan DJPBN), makapenyelesaiannyadilakukanolehDitjenAnggaransekaligus. DalamhalterjadiperubahanrumusanKeluaran (Output) krnadanyaperubahantupoksi unit ataupenugasan, ataudalamhal terjadireorganisasidan/ataudalamrangkapenyempurnaanrumusannomenklatur yang mengakibatkanperubahanrumusannomenklatur Program, Kegiatan, IKU, Fungsi, IKK danrumusan yang lainnya, makausulanperubahandiajukankepada DJA.

  29. 7. Penutup • Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. • Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan dalam hal terjadi: • Perubahan atas APBN TahunAnggaran 2011; • Penerapanpenggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja dan pemotongan pagu belanja (Reward and Punishment); • Instruksi Presiden tentang penghematan Anggaran; dan/atau • Kebijakanpemerintahlainnya. • KetentuanteknispelaksanaanTataCaraRevisiAnggaran TahunAnggaran 2011 sebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriKeuanganiniapabila diperlukan ditetapkanlebihlanjutolehDirekturJenderalAnggarandanDirekturJenderalPerbendaharaansecarabersama-samamaupunsendiri-sendirisesuaidengankewenangannya.

  30. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS ALOKASI PROGRAM BERMUTU PER UNIT/PROGRAM ALOKASI PROGRAM BERMUTU PER KATEGORI

  31. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (1)

  32. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (2)

  33. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (3)

  34. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS

  35. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS Lanjutanalokasi per kategori …….

  36. ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS CATATAN : PADA ALOKASI PER KATAGORI, ADA BEBERAPA YANG MINUS (-). HAL INI KARENA DANA YANG SUDAH DIALOKASIKAN PADA RKAKL TIDAK SEMUA TERREALISASI, SHINGGA AKUMULASI PAGU PADA RKAKL MENJADI LEBIH BESAR DARI PAGU TOTAL PER KATEGORI. HAL INI AGAR PENYUSUNAN ANNUAL WORK PLAN (AWP) SELANJUTNYA LEBIH MEMPERHATIKAN REALISASI ANGGARAN HATI-HATI TERUTAMA MENJELANG CLOSING DATE, AGAR TOTAL ALOKASI TIDAK MELEBIHI PAGU PER KATEGORI YANG ADA PADA LOAN AGREEMENT

  37. TERIMA KASIH • Terima Kasih DitjenAnggaran KementerianKeuangan Tahun2011

More Related