1 / 20

Mengenal APBN Syariah

Mengenal APBN Syariah. Hakim Abdurrahman Kepala Bidang Syiar , Dakwah , dan Pengabdian Masyarakat DKM Unpad. Definisi APBN.

geona
Download Presentation

Mengenal APBN Syariah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman KepalaBidangSyiar, Dakwah, danPengabdianMasyarakat DKM Unpad

  2. Definisi APBN APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (http://www.babejoko.web.id/2010/10/04/anggaran-pendapat-an-dan-belanja-negara)

  3. Definisi APBN-RI APBN adalahrencanakeuangantahunanpemerintah yang disetujuiolehDewanPerwakilan Rakyat. APBN ditetapkandenganundang-undang. Tahunanggaran APBN meliputimasasatutahun, mulaidaritanggal 1 Januarisampaidengantanggal 31 Desember(id.wikipedia.org/wiki/APBN).

  4. Penyusunan APBN Penyusunan APBN didasarkanpadaasumsi-asumsi yang disesuaikandenganbeberapaindikatorperekonomianmakro, diantaranya : 1. ProdukDomestikBruto (PDB) 2. PertumbuhanEkonomi 3. Inflasi 4. NilaiTukar Rupiah 5. SukuBungaSertifikat Bank indonesia 6. HargaMinyakDunia

  5. SumberPenerimaan APBN-RI • Penerimaanpajak • PajakPenghasilan (PPh). • PajakPertambahanNilai (PPN). • PajakBumidanBangunan(PBB). • Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan (BPHTB) & Cukai. • PajaklainnyasepertiPajakPerdagangan (beamasukdanpajak/pungutanekspor). • Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) • Penerimaandarisumberdayaalam. • SetoranlabaBadan Usaha Milik Negara (BUMN). • Penerimaanbukanpajaklainnya.

  6. Belanja Negara • BelanjaPemerintahPusat: belanja yang digunakanuntukmembiayaikegiatanPemerintahPusat, baik yang dilaksanakandipusatmaupundidaerah. BelanjaPemerintahPusatdapatdikelompokkanmenjadi : BelanjaPegawai, BelanjaBarang, Belanja Modal, PembiayaanBungaUtang, Subsidi BBM danSubsidi Non-BBM, BelanjaHibah, danBelanjaSosial (termasukPenanggulanganBencana). • Belanja Daerah: adalahbelanja yang dibagi-bagikePemerintah Daerah, untukkemudianmasukdalampendapatan APBD daerah yang bersangkutan. BelanjaPemerintah Daerah meliputi: Dana BagiHasil, Dana AlokasiUmum, Dana AlokasiKhusus, dan Dana OtonomiKhusus.

  7. Pembiayaan • PembiayaanDalamNegeri,meliputiPembiayaanPerbankan, Privatisasi, SuratUtang Negara, sertapenyertaan modal negara. • PembiayaanLuarNegeri, meliputi: • PenarikanPinjamanLuarNegeri, terdiriatasPinjaman Program danPinjamanProyek • PembayaranCicilanPokokUtangLuarNegeri, terdiriatasJatuh Tempo dan Moratorium.

  8. Ikhtisar: Tubuh APBN • Anggaranpendapatan, yang meliputipenerimaanpajak, penerimaanbukanpajak, • Anggaranbelanja, yang digunakanuntukkeperluanpenyelenggaraantugaspemerintahanpusatdanpelaksanaanperimbangankeuanganantarapemerintahpusatdandaerah; • Pembiayaan, yaitusetiappenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya.

  9. Pemerintah Indonesia menerapkanprinsipanggaranbelanjaberimbang (balanced budget).  Padaprakteknya, pemerintahmenganutprinsipanggaranbelanjadefisit (defisit budget). • Jikaanggaranpemerintahmengalamidefisit, makabiasanyaakanditutupdengansalahsatudariempatcara: (1) Penjualanobligasi (suratutangnegara), (2) Pinjamandari bank sentraldengancaramencetakuangbaru, (3) Pinjamandipasaruangatau modal didalamnegeriatauluarnegeri, (4) Pinjamanataubantuanresmidaripemerintahnegara-negara donor. • Defisitjugaditutupidenganintensifikasidanekstensifikasipajak, penjualanaset (privatisasi), dll. • Pengehematandapatdilakukandenganpengurangansubsidi. dll.

  10. Ikhtisar • APBN disusunolehpemerintah, diajukanke DPR, kemudiandibahasoleh DPR danpemerintah, melaluimenterikeuangan, setelahitudisetujuidandisahkandalambentuk UU APBN. • Penerimaandanpengeluarandalamsatutahunanggaran, termasukalokasi per masing-masingpenerimaandanpengeluaran APBN tersebutbersifatfixed. • Sumberutamapendapatannegara yang utamahanyalahberasaldaripajak yang dipungutdarirakyat. • Alternatifhutang.

  11. APBN Syariah

  12. APBN Syariah • APBN yang disusun berdasarkan prinsip syariah, • APBN Syariah hanya terealisasi dalam pemerintahan negara Khilafah.

  13. Karakteristik APBN Syariah • Kepala negara menyusun sendiri APBN melalui hak tabanni yang melekat pada dirinya. • APBN bersifat tetap dari aspek pos pendapatan dan pengeluarannya, tetapi alokasi anggaran per masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel. • Kebijakan keuangan (APBN) menganut prinsip sentralisasi.

  14. Mekanisme APBN Syariah Pertama: penentuan pos-pos pengeluaranberdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan dari yang menurut syariah paling vital dan urgen ke yang hanya bersifat pelengkap. Kedua:penentuanpos-pos penerimaanberdasarkan syariah.

  15. Pos-Pos PengeluaranPada APBN Syariah (1) • Harta yang menjadikastersendiriBaitul Mal, yaituhartazakat. Hartainihanyadibelanjakanuntukdelapanashnafkalaumemangkasnyaterisi. BiladiBaitul Mal hartazakatsudahhabismakatidakadaseorang pun daridelapanashnafitu yang berhakmendapatkannya, dantidakakandicarikanpinjamanuntukitu. • Pembelanjaan yang sifatnyawajib, yaitumanakalaterjadikekurangan (fakir miskinatauibnusabil) atauuntukmelaksanakan jihad. Inibersifatpasti; bilatidakadadandikhawatirkanakanterjadikerusakanmakanegaradapatmeminjamhartadansetelahitudilunasi, danbilaperludapatmenarikpajak.

  16. Pos-Pos Pengeluaran Pada APBN Syariah (2) • Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi, yakni bagi orang-orang yang telah memberikan jasa, misalnya gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, guru dan sebagainya. Ini juga bersifat pasti. • Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, semisal ada bencana alam atau serangan musuh. Ini juga bersifat pasti.

  17. Pos-Pos Pengeluaran Pada APBN Syariah (3) • Pembelanjaanuntuksuatukemaslahatan, bukanuntukkompensasi, namunsifatnya vital, karenabilatidakada, umatakanmengalamikesulitan, sepertipembangunaninfrastruktur. Inijugabersifatpasti. • Pembelanjaanuntuksuatukemaslahatan, hanyasajabilatidakada, umattidaksampaimenderita, misalnyapembangunanfasilitashiburan, atauadanyafasilitasumumsekunderketikafasilitas yang lama masihmemadai.

  18. Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (1) • BagianFaidanKharaj. Penerimaaninimeliputi: a. SeksiGhanimah, mencakupanfal, fa’idankhumus. b. SeksiKharaj. c. Seksi Status tanah. d. SeksiJizyah e. SeksiFai f. SeksiPajak (dhoribah)

  19. Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (2) 2. BagianKepemilikanUmum, yaitupengelolaansumberdayaalam yang hakikatnyamilikumum: a. Seksiminyakdan gas. b. Seksilistrik. c. Seksipertambangan. d. Seksilaut, sungai, perairandanmata air. e. Seksihutandanpadangrumput. f. Seksiasetproduktif yang dikuasainegara, misalnya yang berasaldariwakaf.

  20. Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (3) 3. Bagiansedekah, yang terdiridarisedekahwajib, yaitu: a. Zakathartadanperdagangan yang berupauang (atauemas/perak). b. Zakatpertaniandanbuah-buahan. c. Zakatternak.

More Related