470 likes | 980 Views
Pencegahan Perkawinan. SURINI AHLAN SJARIF. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan Menurut KUHPerdata.
E N D
PencegahanPerkawinan SURINI AHLAN SJARIF
PencegahandanPembatalanPerkawinanMenurutKUHPerdata Pengertianpencegahanadalahusahauntukmenghindariadanyasuatuperkawinan yang bertentangandenganketentuan UU yang berlaku. Pencegahandilakukansebelumperkawinanberlangsungdisebabkankarenaadanyasyarat-syaratperkawinan yang belumdipenuhi. Para Pihak yang dapatmencegahperkawinan : • Suamiatauistriatauanak-anakdarimempelai, pasal 60 KUHPerdata • Ayah atauibu, pasal 61 KUHPerdata • Kakeknenekatauwali, pasal 63 KUHPerdata • Bekassuamicalonmempelai • Jaksa, pasal 65 KUHPerdata
Tata-Tata Cara PencegahanPerkawinan • Pencegahanharusmendapatputusandaripengadilannegerisetempat, pasal 66 KUHPerdata. • Pegawaicatatansipildilarangmenyelenggarakanperkawinan, pasal 70 KUHPerdata
AkibatPencegahanPerkawinan • Pasal 70 ayat 1, pegawaicatatansipiltidakberwenangmelangsungkanperkawinan, dalamhalterdapatpelanggaranpegawaicatatnsipiltersebutharusmembayargantirugi.
PengertianPencegahanPerkawinanMenurut UU No. 1 Tahun 1974 Pengertianmencegahataumenghalang-halangiperkawinanadalahsuatuusahauntukmenghindariadanyasuatuperkawinan yang bertentangandari UU, pasal 13 sampai 21 UU No. 1 tahun 1974 Para pihak yang dapatmencegahperkawinan, diaturdalamketentuanpasal 14 UU Perkawinan
Cara danProsedurPencegahanPerkawinan Lihatketentuanpasal 17 UU Perkawinan ! • Pengadilandalamdaerahhukumdimanaperkawinandilangsungkan • Pegawaipencatatperkawinan • Para calonmempelai
AkibatHukumPencegahanPerkawinanMenurutKetentuan UU Perkawinan Pasal 20 UU perkawinanmenentukanbahwapegawaipencatatperkawinantidakbolehmembantuataumelangsungkanperkawinanbilaiamengetahuiadanyapelanggarandariketentuanpasal 7 ayat 1, pasal 8,9, 10, dan 12 UU perkawinan.
PembatalanPerkawinanMenurutKUHPerdata • PengertianPembatalanperkawinanadalahtindakanpengadilan yang berupakeputusan yang menyatakanperkawinantidaksah, sehinggaperkawinantersebuttidakpernahdianggapada. • Pembatalanperkawinantersebutlebihtepatdikatakansebagaidapatdibatalkankarenaadasyarat-syarat yang tidakdapatdipenuhi.
KUHPerdatadalamPasal 85 MenganutPendirianBahwaPerkawinan yang telahDilangsungkanMenuruttatacara UU adalahsahmeskipundidalamnyaterdapatcacat, tetapitetapdalamkemungkinandapatdituntutpembatalannyaolehorang-orang yang diberihakuntukitu. Alasan-alasanuntukPembatalanPerkawianan : • Adanyabigami • Tidakadapersetujuanbebas (pasal 27 & 28 KUHPerdata) • Ketidakcakapanuntukmemberikanpersetujuan, pasal 88 KUHPerdata. • Belumtercapainyausia, yang ditentukanolehuu (pasal 89 KUHperdata • Pelanggaranterhadaplaranganperkawinan (pasal 30, 31, 32, 33 KUHPerdata)
AkibatPembatalanperkawinan • Perkawinanitudianggaptidakpernahada, anak-anak yang lahirdalamperkawinanitudianggaptidaksah, dantidakadahartacampuran. • Konsekuensidemikianitudainggaptidakwajar, karenaakanmenimbulkanketidakadilan. Dengandemikianitikadbaikdarisuami-istritersebutmenjadikunci agar akibatdariperkawinantersebuttetapmempunyaiakibathukumsampaipadasaatkeputusan hakim yang berkaitandenganpembatalanperkawinantersebut. Sehinggaanak-anak yang dilahirkanpadaperkawinantersebuttetapmempunyaikedudukansebagaianak yang sah, tapisetelahpembatalanmakaperkawinan yang dibatalkantidaklagiberakibathukum-hukum yang baru. Itikad yang dimaksuddisini, parapihaktersebutd.h.i. suami-istritersebuttidakmengetahuiadanyacacatdalamperkawinannya.
PembatalanPerkawinanMenurut UU No. 1 tahun 1974 • Pembatalanperkawinanadalahtindakanpengadilanberupakeputusan hakim yang menyatakanbahwaperkawinantidaksah, sehinggaperkawinannyadianggaptidakpernahada. • Pasal 22 UU perkawinanmenyatakanbahwaperkawinandapatdibatalkanapabilaparapihaktidakmemenuhisyaratuntukmelangsungkanperkawinan. • Orang yang berhakmengajukanpembatalan, lihatpasal 27 UU perkawinan. • Pembatalandapatdimintakanolehkejaksaanpasal 26 UU perkawinan.
AkibatHukumPembatalanPerkawinan • Pembatalantersebutmengakibatkanseolah-olahtidakterjadiperkawinanantaramereka yang perkawinannyadibatalkan • Pasal 28 UU perkawinanmenentukanbahwapembatalanperkawinantersebuttidaklahberlakusurutpada : • anak-anak yang dilahirkandariperkawinantersebut • Suami-istri yang beritikadbaik • Orangketigalainnyasepanjangmerekamemperolehhakdenganitikadbaik, sebelumkeputusanpembatalanperkawinanmempunyaikekuatanhukum yang tetap.
KUHPerdata • 103 • 105 • KUHPerdata • 107 • 108 • 110 Akibat perkawinan terhadap diri pribadi masing-masing Suami/Istri Hak & Kewajiban Suami-Istri UU No.1/1974 30 31 - seimbang 32 33 34
AkibatPerkawinanTerhadapPribadiSuamiIstriHak & KewajibanSuamiIstri KUHPerdata Ps. 103: SuamiIstriharustolongmenolongdansalingmembantu. Ps. 105: Setiapsuamiadalahkepalapersatuansuami/istri Ps. 106: Istriharuspatuhkepadasuami Ps. 107: Suamiwajibmelindungidanmemberikepadanyasegalaapa yang perludanberpatutandengankedudukandankemampuannya Ps. 108: Seorangistritidakberwenanguntukbertindakdalamhukum Ps. 110: Menghadap hakim harusdidampingisuami UU No.1/1974 Ps.30 SuamiIstrimempunyaikewajibanuntukmenegakkanrumahtangga Ps. 31 (1) KedudukanSuamiIstriseimbang (2) Masing-masingpihakberhak melakukanperbuatanhukum (3) Suamisebagaikepalarumah tanggadanistrisebagaiibu rumahtangga. Ps. 32 Ps. 33 SuamiIstrisalingmenghormati Ps. 34 Suamiwajibmelindungiistri
AkibatPerkawinanTerhadapHarta Benda SuamiIstri KUHPerdata Hartacampuranbulat→ pasal 119 → hartabendaygdiperoleh sepanjangperkawinanmenjadiharta bersamameliputiseluruhharta perkawinan: harta yang sudahadapadawaktu perkawinan hartaygdiperolehsepanjang perkawinan Pengecualian: 1. Perjanjiankawin 2. Adahibah/warisanygditetapkanolehpewaris→ pasal 120 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1) Harta bersama adalah harta benda yg diperoleh sepanjang perkawinan. Ayat (2) Harta bawaan adalah harta yg dibawa masuk kedalam suatu perkawinan penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yg membawanya kedalam perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
KUHPerdata Hartapersatuan/campurbulat Pasal 124 : Kepengurusannyameliputi: Tindakan BEHEER maupun BESCHIKING - Pembatasandalampasal 124 (3) Pasal 105 (3): Suamiharusmengemudikanurusanhartakekayaanmilikpribadiistri Pasal 105 (4): Untukbarangtetap, kepengurusansuamibertanggungjawabterhadapistri Tindakan BEHEER Pasal 105 (5): Barangbergerak: tindakan BEHEER & BESCHIKING UU No.1/1974 Pasal 36 (1): Terhadaphartabersama→ suamiatauistridapatbertindakataspersetujuankeduapihak. Pasal 36 (2): Terhadaphartabawaan: masing-masingsuamiistrimemperolehhaksepenuhnyauntukmelakukanperbuatanhukum Pengelolaanharta Bersama & Bawaan
AKIBAT PERKAWINAN TERHADAP → ANAK KETURUNAN → ANAK YANG DILAHIRKAN → ANAK SAH PASAL 250 KUHPerdata PenyangkalanAnak (Pasal 251, 252, 253, dan 254 KUHPerdata) • Dilahirkansebelum 180 harisejaksaatperkawinan • Jikamasa 180+300 hari, belumpernahberhubunganistrimelahirkan • Istrimelakukanperzinahan • Anakdilahirkansetelahlewat 300 harikeputusan hakim sejakperpisahanmejadantempattidur.
AnakSah KUHPerdata Pasal250 : Tiapanakygdilahirkanatauditumbuhkansepanjangperkawinan. Memperolehsisuamisebagaibapaknya. Pasal 251 : Keabsahanseoranganakygdilahirkansebelumharike180 dalamperkawinansuamiistridapatdiingkariolehsisuami. Pasal 252 : Suamibolehmengingkarikeabsahansianak, apabilaiadapatmembuktikanbahwaiasejak 300-108 harisebelumlahirnyaanakituberadadalamketidak maupunygnyatauntukmengadakanhubungandenganistrinya. Pasal 253: Istrimenyembunyikankelahirananaknya, suamidapatmembuktikandandapatmenyangkalkeabsahananak.
(a) 1 bulaniaberadaditempat DILAKUKAN OLEH SUAMI SENDIRI (b) 2 bulansesudahia kembalidaribepergian (c) Kehadirandisembunyikan 2 bulan DILAKUKAN OLEH 2 bulansetelahsuami AHLI WARIS SUAMI meninggal PROSES PENYANGKALAN ANAK
(1) Akteperkawinan→ibunya Pembuktiananaksah (2) Aktekelahiran→dariibumanaiadilahirkan (1) Memakainamakeluarga ayah Dalamhaltidakada aktepembuktian(2) Masyarakatsekitarmengakui dapatdilakukan darikeadaannyata(3) Ayah memperlakukandenganbaikkeluargalainnya
1. Diakui→aktepengakuananak menimbulkanhubunganhukum dg suami/istriygmengakui AnakLuarKawin 2. Tidakdiakui→tidakadahubunganhukum 1. Aktepengesahananak Anakygdisahkan 2. Perkawinankeduaorangtuanya Kekuasaanmeliputi2 hal: orangtua1. Dirianak: kebutuhanfisikanak 2. Hartaanak: pengurusan
1. KUHPerdata→kolektif Dipegang ayah SifatKekuasaanOrangTua 2. UU No.1/1974 → Tunggal Adapadamasing-masingpihak ayah ibu 1. Melalaikankewajibansebagaiorangtua PencabutanKekuasaan2. Berkelakuanburuk OrangTua 3. Dihukumkarenasuatukejahatan
MASALAH KEBAPAKAN DAN KETURUNAN AnakSah→pasal 42 UU No.1/1974 Anaksahadalahanakygdilahirkandalamatausebagaiakibatdariperkawinanygsah Kata “atau” menunjukkanuntuksahnyaseseoranganakdapatditerimanyaadalah: 1. Lahirdalamperkawinan yang sah 2. Akibatdariperkawinan yang sah ad.1 “Lahirdalamperkawinanygsahberartidalamsuatutenggangwaktuantaramulaisuatuperkawinan” “Adasuatukemungkinansianakdibenihkanbukanolehsuamiibu” ad.2 Sebagaiakibatdariperkawinanygsah. Anaksah→anakygdilahirkansepanjangperkawinan
Masalahnya : Bagaimanajikadalamsuatu “kasus” A (istri) menikahdengan B (suami). A mengandung, sebelumanaklahir B meninggal. Konsekuensiperkawinanputuskarenakematian, anaklahirdiluarperkawinan (lihatPasal 42 UU No.1/1974) Akibatperkawinandisiniberarti “dibenihkansepanjangperkawinan” BandingkandenganKUHPerdata Pasal 250 KUHPerdata “Tiap-tiapanakygdilahirkanatauditumbuhkansepanjangperkawinanmemperolehsuamiibusebagaibapaknya” Lebihlanjutperhatikan: Pasal 251 KUHPerdata Pasal 252 KUHPerdata Pasal 254 KUHPerdata
Anakterhadaporangtua Anakygsahmempunyaihubungandarahygsahbaikdengan ayah maupunibunya HubunganAnakterhadapibunya DarahPasal 280 KUHPerdata KUHPerdata: anakluarkawinbarumempunyaihubungandarahdenganibunyakalausiibumengakuinyasecarasah UU No.1/1974: setiapanaksecaraotomatismempunyaihubungandarahdenganibunya Anakterhadapayahnya KUHPerdata: seoranganakluarkawinbarumempunyaihubungandarahdenganayahnyakalausi ayah mengakuisecarasah