PENCEGAHAN& PEMBATALAN PERKAWINAN

1. PENCEGAHAN& PEMBATALANPERKAWINAN KuliahHukumPerorangandanKeluarga Islam 18 Juli 2012

2. PENCEGAHAN PERKAWINAN • DIATUR DALAM PASAL 60-69 KHI JO PSL 13-21 UU PERKAWINAN • TUJUAN : MENGHINDARI PERKAWINAN YANG DILARANG HUKUM ISLAM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • DILAKUKAN BILA CALON SUAMI ATAU CALON ISTERI YANG AKAN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

3. YANG DAPAT MENCEGAH PERKAWINAN (PSL 62-64 KHI JO 14-15 UUP) • Para keluarga dalam garis keturunan ke atas & ke bawah • Saudara • Wali Nikah, yaitu ayah kandung, bahkan yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga. • Wali pengampu dari salah satu calon mempelai. • Pihak- pihak yang berkepentingan • Suami/Isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri/suami yang akan melangsungkan perkawinan. • Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan bila melihat rukun & syarat perkawinan tidak terpenuhi.

4. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan (Psl 65 – 69 KHI jo Psl 17- 21 UUP) • Diajukanke PA daerahhukumtempatperkawinanakandilangsungkandenganmemberitahuPegawaiPencatatNikah (PPN) dancalon-calonmempelai. • Perkawinantidakdapatdilangsungkanapabilapencegahanbelumdicabut. • Pencegahanperkawinandapatdicabutdenganmenarikkembalipermohonanpencegahanpada PA oleh yang mencegahataudenganputusan PA. • PPN tidakbolehmelangsungkan/ membantumelangsungkanperkawinanbilamengetahuiadapelanggaranPasal 7 ayat (1), Pasal 8-10 atauPasal 12 UU Perkawinanmeskipuntidakadapencegahanperkawinan (Lihat PMA 3/1975).

5. Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan (Psl 65 – 69 KHI jo Psl 17- 21 UUP) • Apabila PPN berpendapatbahwaterhadapperkawinantersebutadalarangan UUP makaiaakanmenolakmelangsungkanperkawinantersebutdenganmemberikanketerangantertulisdisertaialasanpenolakankepadasalahsatupihak yang inginmelangsungkanperkawinan. • Para pihak yang perkawinannyaditolakberhakmengajukanpermohonankepada PA dalamwilayah PPN yang menolak. • PA akanmemeriksaperkaranyadenganacarasingkatdanmemberikanketetapan: menguatkanpenolakantersebutataumemerintahkansupayaperkawinandilangsungkan. • Ketetapaninihilangkekuatannyajikarintangan yang mengakibatkanpenolakantersebuthilangdanparapihaktersebutdapatmengulangimaksudmereka.

6. PEMBATALAN PERKAWINAN • DIATUR DALAM PSL 70-76 KHI JO PSL 22-28 UUP. • KHI MEMBEDAKAN PERKAWINAN YANG BATAL DAN DAPAT DIBATALKAN . • UUP HANYA MELIHAT PERKAWINAN DAPAT DIBATALKAN BILA PARA PIHAK TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN (PSL 22 UUP)

7. PERKAWINAN BATAL , BILA :(PSL 70 KHI) • Suami melakukan perkawinan, padahal sudah mempunyai empat isteri walaupun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i. • Sesorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya. • Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak 3 kecuali telah memenuhi syarat Islam. • Perkawinan yang memenuhi larangan perkawinan menurut Pasal 8 UUP • Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri/isteri2nya.

8. Perkawinan dapat dibatalkan, bila:(Pasal 71 KHI) • Suami melakukan poligami tanpa izin PA • Perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. • Perempuan yang dikawini masih dalam iddah suami lain. • Melanggar batas umur perkawinan menurut Psl 7 UUP. • Tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. • Dilaksanakan dengan paksaan.

9. Suami/Isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 72 KHI & 27 UUP) • Di bawah ancaman yang melanggar hukum. • Terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. • Hak gugur bila: • Ancaman telah berhenti • Yang bersalah sangka menyadari keadaannya • Dalam waktu 6 bulan tidak mengajukan permohonan dan masih hidup sebagai suami isteri.

10. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 73 KHI & 23-24 UUP) • Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas & ke bawah dari suami/isteri. • Suami/Isteri • Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU. • Yang terikat perkawinan dengan salah satu dari keduabelah pihak. • Para Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun & syarat menurut hukum Islam & UUP

11. Pembatalan Perkawinan • Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan PA yang mewilayahi tempat tinggal Suami/isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. • Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan PA mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. • Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

12. Keputusan Pembatalan Perkawinan Tidak berlaku surut terhadap: • Perkawinan yang batal karena salah satu dari Suami/Isteri murtad (KHI) • Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. • Suami/Isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu (UUP) • Pihak ketiga sepanjang memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. wassalam Sekian Dan Terima kasih