1 / 11

HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN

HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN. PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308200212 2002.

neylan
Download Presentation

HUKUM PERKAWINAN PERKAWINAN CAMPURAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERKAWINANPERKAWINAN CAMPURAN PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308200212 2002

  2. PerkawinancampuranmenurutPasal 57 Undang-undang No. 1 tahun 1974, adalahperkawinan yang dilakukanantara 2 (dua) orangdi Indonesia yang tundukpadahukum yang berlainan, karenaperbedaankewarganegaraandansalahsatupihakberkewarganegaraan Indonesia • Istilahcampurdisiniadalahberupapercampuran yang bedakewarganegaraan, bukanperbedaan agama

  3. BENTUK PERKAWINAN CAMPURAN • Seorangpriawarganegara Indonesia kawindenganseorangwanitawarganegaraAsing. • SeorangpriawarganegaraAsingkawindenganparawanitawarganegara Indonesia

  4. LARANGAN PERKAWINAN CAMPURAN AGAMA • fatwa MajelisUlama Indonesia DKI Jakarta30 september 1986 tentangperkawinanantar agama berdasarkanpendapatdalamsidangplenotanggal 2 Agustus 1986 dantanggal 30 September 1986 sertaberdasarkankeputusanmasyarakatnasionalke II MajelisUlama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkandilarangperkawinanantaraperempuanmuslimdenganlaki-lakimusyrik (non-muslim), danlaki-lakimuslimdilarangkawindenganperempuan yang bukanberagama Islam (laranganmutlak).

  5. LARANGAN PERKAWINAN CAMPURAN AGAMA • Keputusan seminar perkawinanantar agama diUniversitasKhatolikAtmajayatanggal 21 Maret 1987, padaprinsipnyaGerejamelarangperkawinancampurantar agama (KHK 1086 dan KHK 1124).

  6. masalahkewarganegaraanditentukandalampasal 58, yang menyebutkanbahwaorang yang melakukanperkawinancampuranitudapatmemperolehkewarganegaraandarisuami/isterinyadandapat pula kehilangankewarganegaraannya, menurutcara-cara yang telahditentukandalamUndang-undangKewarganegaraanRepublik Indonesia yang telahberlaku

  7. SURAT-SURAT YANG HARUS DILENGKAPI • SUAMI • Fotokopiidentitasdiri (KTP/Pasport) • Fotokopiaktekelahiran • SuratKeteranganbahwaiatidaksedangdalam status kawin;atau • AkteCeraibilasudahpernahkawin; atau • AkteKematianistribilaistrimeninggal Surat-surattersebutlaluditerjemahkankedalamBahasa Indonesia olehpenterjemah yang disumpahdankemudianharusdilegalisirolehKedutaan Negara WNA tersebut yang adadi Indonesia.

  8. SURAT-SURAT YANG HARUS DILENGKAPI • ISTERI • Fotokopiidentitasdiri (KTP/Pasport) • Fotokopiaktekelahiran • Data orangtuacalonmempelai • SuratKeteranganbahwaiatidaksedangdalam status kawin;atau • AkteCeraibilasudahpernahkawin; atau • AkteKematianistribilaistrimeninggal Surat-surattersebutlaluditerjemahkankedalamBahasa Indonesia olehpenterjemah yang disumpahdankemudianharusdilegalisirolehKedutaan Negara WNA tersebut yang adadi Indonesia.

  9. PencatatanperkawinaninidimaksudkanuntukmemperolehkutipanAktaPerkawinan (kutipanbukunikah) olehpegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatandilakukanolehpegawaiPencatatNikahatauPembantuPegawaiPencatatNikahTalakCeraiRujuk. Sedangbagi yang Non Islam, pencatatandilakukanolehPegawai Kantor CatatanSipil.

  10. KutipanAktaPerkawinan yang telahdidapatkan, masihharusdilegalisirdiDepartemenKehakimandan HAM danDepartemenLuarNegeri, sertadidaftarkandiKedutaannegaraasalsuami/isteri. • Denganadanyalegalisasiitu, makaperkawinanandasudahsahdanditerimasecarainternasional, baikbagihukumdinegaraasalsuami, maupunmenuruthukumdi Indonesia.

  11. Bagiperkawinancampuran yang dilangsungkandiluar Indonesia, harusdidaftarkan paling lambat 1 (satu) tahunsetelahperkawinanberlangsung. Bilatidak, makaperkawinanandabelumdiakuiolehhukumkita. Suratbuktiperkawinanitudidaftarkandi Kantor PencatatanPerkawinantempattinggalandadi Indonesia (pasal 56 ayat (2) UU No 1/74)

More Related