UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UUNO 3 TAHUN 2004

1. UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UUNO 3 TAHUN 2004 (UUBI)

2. TOPIK Perubahan Pokok Dalam UUBI Tujuan dan Tugas Status dan Kedudukan Kredit atau Pembiayaan Kepada Bank Kredit Kepada Pemerintah Kredit Program Dewan Gubernur Badan Supervisi Transparansi dan Akuntabilitas PBI dan PDG Perlindungan Hukum Rahasia Jabatan 1

3. 1. PERUBAHAN POKOK DALAM UUBI UU No. 23/1999 jo UU No.3/2004 UU No. 13/1968 1. SINGLE OBJECTIVES 2. LEMBAGA NEGARA YG INDEPENDEN 3. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK 4. LEBIH TRANSPARAN KEPADA PUBLIK 1. MULTIPLE OBJECTIVES 2. BAGIAN DARI PEM. 3. BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMERINTAH 4. KURANG TRANSPARAN KEPADA PUBLIK 2

4. 1. PERUBAHAN POKOK DALAM UUBI TUJUAN UU No. 23/1999 jo UU No.3/2004 UU No. 13/1968 • Tidak dirumuskan secara tegas. • Tercermin dlm tugas pokok yg meliputi : - meningkatkan taraf hidup rakyat - mengatur, menjaga & memelihara kestabilan nilai Rupiah - mendorong kelancaran produksi dan pembangunan - memperluas kesempatan kerja • Menimbulkan implikasi otoritas yg tidak jelas dan tidak terfokus • Seringkali menimbulkan konflik antara tugas & menjaga kestabilan nilai rupiah dg tugas mendorong pertumbuhan. • Dirumuskan scr tegas, yi : “mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah” dengan cara : melaksanakan kebijakan moneter secara : - berkelanjutan; - konsisten; - transparan; dan - harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bid perekonomian. • Single objective dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yg akan dicapai dan batasan tanggung jawab yg harus dipikul BI. 3

5. 1. PERUBAHAN POKOK DALAM UUBI KELEMBAGAAN UU No. 23/1999 jo UU No.3/2004 UU No. 13/1968 • Lembaga negara yg independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yg secara tegas diatur dalam UU ini. • Terdapat Badan Supervisi yg bertugas membantu DPR dlm melaksanakan fungsi pengawasan. • Koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dg otoritas fiskal dan sektor riil, tercermin dlm ketentuan yg mengatur bhw Rapat Dewan Gubernur dpt dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah dan sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. • Merupakan bagian dari Pemerintah dg tugas pokok membantu Pemerintah. • Terdapat Dewan Moneter yg bertugas membantu Pemerintah dlm menelaah perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter. • BI menjalankan tugas BI berdasarkan garis-garis pokok kebijakan yg telah ditetapkan Pemerintah. 4

6. 2. TUJUAN DAN TUGAS Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH Mengatur & mengawasi Bank Pasal 7 dan 8 5

7. 2. TUJUAN DAN TUGAS • KESTABILAN NILAI RUPIAH adalah kestabilan thd barang & jasa yg tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yg tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah thd mata uang negara lain. • KEBIJAKAN MONETER dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. • PENETAPAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETER  menetapkan sasaran moneter  melakukan pengendalian moneter  peran BI sbg lender of the last resort  kebijakan nilai tukar  kewenangan dlm mengelola cadangan devisa  penyelenggaraan survei 6

8. 2. TUJUAN DAN TUGAS • PENGATURAN & PENJAGAAN KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN  mengatur dan menyelenggarakan kliring serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank  mengeluarkan dan mengedarkan uang • PENGATURAN & PENGAWASAN PERBANKAN  mengatur, memberikan & mencabut izin atas kelembagaan & kegiatan usaha tertentu, melaksanakan pengawasan serta mengenakan sanksi  mengalihkan tugas pengawasan bank kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang independen dan dibentuk dengan UU selambat-lambatnya 31 Des 2010 7

9. 3. STATUS DAN KEDUDUKAN • BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berada di luar Pemerintah. • BI adalah badan hukum. Sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. (Pasal 4) 8

10. 3. STATUS DAN KEDUDUKAN YURIDIS UU-BI MANAJEMEN (Ps.36 & 38) STATUS & KEDUDUKAN (Ps.4 (2)) PERSONALIA (Ps.41 & 48) TUJUAN (Ps.7) INDEPENDENSI ANGGARAN (Ps.60) TUGAS (Ps.8 & 9) PERTANGGUNGJAWABAN TRANPARANSI & AKUNTABILITAS (Ps.58, 61, 63) 9

11. 3. STATUS DAN KEDUDUKAN Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa PRESIDEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MAHKAMAH AGUNG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Lembaga Tinggi Negara Kepala Negara Kepala Pe- merintahan Informasi tertulis triw/sewkt2 • UU BI (UUD 45) • Pimpinan BI (UU BI) Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur Memeriksa laporan keuangan BI Informasi Tahunan Tertulis BADAN SUPERVISI Lembaga Negara (UU No. 23 /1999 jo UU No.3/2004) BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen dan Badan Hukum Departemen PUBLIK ( Informasi Tahunan ) 10a

12. 4. KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA BANK • BI tidak lagi berfungsi sebagai “banker’s bank” yakni memberikan kredit likuiditas utk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dg program Pemerintah. • BI hanya berfungsi sbg “lender of the last resort” yakni upaya utk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter. Dalam hal ini BI dpt memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dg syarat :  jangka waktu paling lama 90 hari;  penggunaannya hanya utk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (mismatch : arus dana masuk < arus dana keluar); dan  wajib dijamin dg surat berharga atau tagihan yg berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. (Pasal 11) 11

13. 4. KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA BANK • BI dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank dg syarat :  bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan;  pendanaannya menjadi beban Pemerintah. • Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pem-berian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendana- an yang berasal dari APBN diatur dalam UU tersendiri yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004. Sepanjang UU belum ditetapkan akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan BI selambat-lambatnya akhir Februari 2004. (Pasal 11) 12

14. 5. KREDIT KEPADA PEMERINTAH • BI dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. • Dalam hal BI melanggar hal tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah menjadi batal demi hukum. • Pembatalan demi hukum dapat diajukan oleh DPR dan atau masyarakat kepada MA. (Pasal 56) 13

15. 6. KREDIT PROGRAM • BI tidak lagi diberikan tugas untuk memberikan kredit program dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Tugas pemberian kredit program ini akan dilakukan oleh suatu BUMN yang akan ditunjuk oleh Pemerintah. • BI berupaya agar peralihan pelaksanaan tugas pemberian kredit program dapat dilakukan sebaik-baiknya. • BI juga siap memberikan bantuan teknis mengenai mekanisme dan administrasi pelaksanaan pem-biayaan kredit program oleh lembaga baru tsb. (Pasal 74) 14

16. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyak-nya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. • Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd lembaga peng- awasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbang-kan prinsip efisiensi. • Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. (Pasal 37) 7. DEWAN GUBERNUR 15

17. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyak-nya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. • Jumlah anggota Dewan Gubernur disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd lembaga peng- awasan sektor jasa keuangan dengan mempertimbang-kan prinsip efisiensi. • Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. (Pasal 37) 7. DEWAN GUBERNUR 16

18. Dewan Gubernur Pemimpin Bank Indonesia 7. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA • Pasal 37 • DG terdiri atas seorg Gub, seorg DGS, & sekurang2 nya 4 atau sebanyak2nya 7 org DpG. Jlh angt DG akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd LPJK dg mempertimbangkan prinsip efisiensi. • DG dipimpin oleh Gub dan DGS sbg wakil • Jika Gub & DGS berha-langan, ditunjuk seorang DpG utk memimpin DG. • Jika penunjukan tdk dpt dilaksanakan, seorg DpG yg paling lama masa jabatannya bertindak sbg pemimpin DG Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur Gubernur 1 orang Pemimpin Dewan Gubernur Deputi Gubernur Senior 1 orang Wakil Gubernur Deputi Gubernur 4 s/d 7 orang 17

19. Untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transpa-ransi, & kredibilitas BI, serta utk membantu DPR dlm melak-sanakan fungsi pengawasan dibentuk Badan Supervisi. • Tugas Badan Supervisi melakukan telaahan atas : a. laporan keuangan tahunan BI; b. anggaran operasional & investasi BI; c. prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI. Hasil telaahan disampaikan kpd DPR. • Badan Supervisi tidak dapat : a. menghadiri RDG; • b. mencampuri dan menilai kebijakan BI; • c. mengevaluasi kinerja DG; • d. menyatakan pendapat untuk mewakili BI; • e. menyampaikan informasi yg terkait dg pelaksanaan • tugasnya langsung kpd publik. (Pasal 58A) 8. BADAN SUPERVISI 18

20. Badan Supervisi tdd 5 anggota : 1 Ketua (merangkap angt, dipilih dari & oleh angt Badan Supervisi); 4 angt; diusulkan Presiden sekurang2nya 10 orang, dipilih DPR & diangkat Presiden, masa jab 3 tahun & dpt dipilih kembali utk 1 kali masa jabatan. • Syarat keanggotaan : mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme, & berpengalaman di bid ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. • Badan Supervisi menyampaikan pelaksanaan tugasnya kpd DPR sekurang2nya sekali dalam 3 bulan atau se-waktu2 apabila diminta DPR (Pasal 58A) 8. BADAN SUPERVISI 19

21. 9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS • Independensi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah. • Agar independensi yang diberikan kpd BI dilaksanakan dg penuh tanggung jawab, BI dituntut untuk : - transparan; dan - memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya; serta - terbuka bagi pengawasan masyarakat. 20

22. 9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI • BI wajib menyampaikan lap tahunan & triwulanan kpd masyarakat melalui media massa dg mencantumkan ringkasannya dlm Berita Negara (Ps. 58 ayat (5)) • BI wajib menyampaikan informasi kpd masyarakat setiap awal th anggaran melalui media massa : a. evaluasi pelaks kebijakan moneter th sebelumnya; b. rencana kebijakan moneter & penetapan sasaran moneter th yad (Ps. 58 ayat (6)) • BI wajib mengumumkan laporan tahunan keuangan singkat BI kpd masyarakat melalui media massa (yg telah diaudit oleh BPK) (Ps. 61 ayat (4)) 21

23. 9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI • BI menyusun neraca singkat mingguan yg diumumkan dlm Berita Negara RI (Ps. 63) • BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan BI kpd BPK untuk diperiksa (Ps. 61 ayat (2)) • BPK dpt melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI atas permintaan DPR apabila diperlukan, utk mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan/kegiatan yg berkaitan dg pengelolaan keuangan & pelaksanaan anggaran oleh BI (Ps. 59) 22

24. 9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS • BI wajib menyampaikan laporan tahunan kpd DPR (akunta-bilitas) & Pemerintah (informasi) pd setiap awal th anggaran : a. pelaks tugas & wewenang th sebelumnya; b. rencana kebijakan, penetapan sasaran, & langkah-langkah pelaks tugas & wewenang th yad. (Ps. 58 ayat (1)) • BI wajib menyampaikan laporan triwulanan pelaks tugas & wewenangnya kpd DPR & Pemerintah. (Ps. 58 ayat (2)) • DPR mengevaluasi lap tahunan & triwulanan, & digunakan sbg bahan penilaian tahunan thd kinerja DG, dalam hal diperlukan BI wajib menyampaikan penjelasan kpd DPR. (Ps. 58 ayat (3) jo (4)) 23

25. 9. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS • BI menyampaikan anggaran kegiatan operasional & evaluasi pelaks anggaran th berjalan kpd DPR untuk mendapatkan persetujuan (Ps 60 ayat (3)). • Persetujuan DPR diberikan melalui konsultasi dg komisi yg membidangi BI & perbankan selambat2nya 31 Des tiap th anggaran, bl setelah 31 Des belum ada persetujuan, anggaran yg diusulkan dianggap disetujui (Ps 60 ayat (3)) • BI wajib menyampaikan kpd DPR secara khusus (dilaporkan scr tertutup kpd komisi yg membidang BI & perbankan) : laporan anggaran utk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan & pengawasan perbankan (Ps. 60 ayat (4)) 24

26. 10. PBI & PDG • Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah ketentuan hukum yg ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan & dimuat dalam Lembaran Negara RI.  PBI merupakan pelaksanaan UU yg cakupannya menjangkau seluruh bangsa & negara Indonesia. • Peraturan Dewan Gubernur (PDG) adalah ketentuan hukum yg ditetapkan oleh Dewan Gubernur yg memuat aturan-aturan intern a.l. mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi BI. (Pasal 1 angka 8 & 9) 25

27. Gubernur, DGS, DpG, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sbgmn dimaksud dlm UUBI sepanjang dilakukan dengan itikad baik. • Angt DG tdk dpt diberhentikan dlm masa jabatannya kecuali krn ybs mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap. • Dalam hal angt DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. (Pasal 45, 48, 49) 11. PERLINDUNGAN HUKUM 26

28. Gubernur, DGS, DpG, pegawai BI, atau pihak lain yg ditunjuk atau disetujui oleh BI utk melakukan tugas tertentu yg memberikan keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia yg diperoleh krn jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun & paling lama 3 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 1 milyar Rupiah & paling banyak 3 milyar Rupiah. • Apabila pelanggaran dilakukan oleh badan, diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya 3 milyar & paling banyak 6 milyar. • Keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia sebagai-mana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan PDG. (Pasal 71) 12. RAHASIA JABATAN 27

29. TERIMA KASIH