HUBUNGAN KERJA

1. HUBUNGAN KERJA

2. Pengertian • Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. • Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

3. BENTUK BENTUK HUBUNGAN KERJA • Pekerjaan Waktu Tertentu (Kontrak) • Pekerjaan Waktu Tidak Tertentu (Tetap) • Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) • Magang

4. Perjanjian Kerja • Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yg memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak • Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni : • Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan) • Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan) • Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan • Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) UUK).

5. Lingkup PKWT • PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: • pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementarasifatnya; • pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. • pekerjaan yang bersifat musiman, atau • Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. (UU N0 13 /2003 Pasal 59)

6. PKWT untuk Pekerjaan yang Sekali Selesai atau Sementara Sifatnya • PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementaradibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. • Dalam hal pekerjaan tertentu yg diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saaat selesainya pekerjaan. • Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinya-takan selesai. • Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT. • Pembaharuan PKWT dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

7. PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN • Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. • PKWT yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu hanya diberlakukan untuk pekerja/ buruh yang melakukan pekerjaan tambahan. • PKWT ntuk pekerjaan yang bersifat musiman tidak dapat dilakukan pembaharuan.

8. PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpan-jang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun. • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/ buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk barutidak dapat dilakukan pembaharuan

9. PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS • Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas. • Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan. • Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

10. PKWTT • PKWTTmerupakanPerjanjian Kerja yang tidak ditentukan waktunya dan bersifat tetap. • PKWTTdapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan tidak wajib mendapat pengesahan dari intstansi ketenagakerjaan terkait. • Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yg berlaku diantara mereka (Perusahaan dan Karyawan) adalah klausul-kalusul sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan – Perusahaan dan Karyawan dianggap menyetujui UU Ketenagakerjaan sebagai “sumber perikatan” mereka. • Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi Karyawan yang bersangkutan. Surat Pengangkatan itu sekurang kurangnya memuat keterangan: Nama dan alamat karyawan. tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan besarnya upah. • PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percpbaan Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

12. Outsourcing • Outsourcing (Alih Daya) atau perjanjian pemborongan pekerjaan adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. • Pasal 64 UUK,” Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis. • Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status PKWT atau PKWTT.

13. Syarat-syarat outsorrching • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, yaitu kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. • Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; • Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, yaitu kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan • Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

14. Bidang Pekerjaan Outsurching • Kegiatan tersebut antara lain: • Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), • Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/ buruh catering, • Usaha penyedia tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), • Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, • Usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

15. Berakhirnya Perjanjian Kerja (PKWT dan PKWTT) • Perjanjian kerja berakhir karena : • pekerja/buruh meninggal. • berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian (apabila PKWT). • adanya putusan pengadilan dan atau putusan/penetapan lembaga PPHI. • adanya keadaan atau kejadian yg dicantumkan dalam PK, PP, PKB yg dapat menyebabkan berahkirnya hubungan kerja. • Perjanjian Kerja tidak berakhir (hubungan keja tetap berlanjut) karena: • meninggalnya pengusaha : • beralihnya hak atas perusahaan : perubahan kemilikan dari pengusaha (pemilik) lama ke pengusaha (pemilik), baru karena : - penjualan (take over/akuisisi/divestasi), - pewarisan, atau - hibah.

18. SELAMAT UTS KAMIS 4APRIL 2013