200 likes | 571 Views
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Diskusi. Putusnya perikatan perburuhan a/ M & P Sepihak, sebab: internal perusahaan Penghentian, merumahkan Pekerja Pengangguran, menganggur. Ketidakmampuan pekerja, sakit
E N D
Diskusi • Putusnya perikatan perburuhan a/ M & P • Sepihak, sebab: internal perusahaan • Penghentian, merumahkan Pekerja • Pengangguran, menganggur • Ketidakmampuan pekerja, sakit • pesangon,: uang untuk mencukupi kebutuhan pekerja sebelum memperoleh pekerjaan lain; “gratifikasi”, “kompensasi”
PokokBahasan • Dasar Hukum • Pengertian • Pola Pikir • Jenis • Sebab • Prosedur • Larangan • Hak terPHK & Komponen • Penghitungan
Dasar Hukum • UU No. 13 Tahun 2003 • Kepmenakertrans No. 100 Tahun 2004 • PP No. 8 Tahun 1981
Pengertian • pengakhiran hubungan kerja • karena suatu hal tertentu • yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Pola Pikir PERJANJIAN KERJA HUBUNGAN KERJA STATUS PEKERJA HAK & KEWAJIBAN
Jenis • Demi Hukum berakhirnya waktu yg diperjanjikan (PK, Peratu- ran PerUUan, Kebiasaan) meninggalnya buruh
Jenis • Kesepakatan/Dengan Pernyataan Pengakhiran* pernyataan pengakhiran1603 h para 1 pengakhiran 1603 h para 2 tenggang waktu 1603 I 1 bln, 1603 u 6 bln
Jenis • Keputusan Hakim WP 1243 GR slh 1 pihak, 1603 w & 1267 GR pihak 3 Alasan Penting 1603 n alasan mendesak PMH 1603 v
Sebab Dengan Kesalahan • Kesalahan Berat* • Pekerja - pelanggaran PK, PP, PKB SP 1, 2, 3 berturut2 - ditahan pihak berwajib • Pengunduran Diri • Mangkir • Perubahan status, pengga-bungan, peleburan, peru-bahan kepemilikan peru-sahaan, tutup kerugian 2 th berturut2, efisiensi, pailit • Pengusaha - Pasal 169 Tanpa Kesalahan • Pekerja - meninggal dunia - pensiun - sakit > 12 bln, cacat, kece- lakaan kerja • Tutup karena keadaan me- maksa (force majeur) * SE Menaker No 13/Men/SJ- HK/1/2005 Putusan Hakim Pidana yg bht
Prosedur • Pembinaan 161 SP • Perundingan Bipartit • Penetapan Lembaga Penyelesaian PHI Permohonan tertulis + alasan Pemeriksaan prosedur & substansi Pemberian Penetapan Pencegahan PHK Pihak2 tetap jalankan ke- wajiban Kec. skorsing
Prosedur … • Tanpa Penetapan PHK batal demi hukum • Pengecualian Masa percobaan Pengunduran diri pekerja Usia pensiun PK, PP, PKB, PerUUan Pekerja meninggal dunia tdk dpt masuk kerja krn proses pidana > 6 bln/sudah dinyatakan bersalah < 6 bln • Larangan PHK 153
Larangan PHK • Sakit max 12 bln terus menerus ket. Dr • Tugas Negara ketentuan UU • Ibadah perintah agama • Menikah • Hamil, melahirkan, gugur kandung, menyusui
Larangan PHK • Pertalian darah/ikatan perkawinan kecuali telah diatur dlm PK, PP, PKB • Keanggotaan/Kepengurusan & Keaktifan SP yg sah • Pengaduan pekerja pd yang berwajib atas tipid pengusaha
Larangan PHK … • Perbedaan SARA, jenis kelamin, kondisi fisik, status perkawinan, paham politik • Keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, sakit akibat kerja yg jangka waktu penyembuhannya belum pasti ket. Dr *Konsekuensi PHK batal demi hukum Pemekerjaan kembali (reinstatement)