1 / 24

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SERIKAT KERJA

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SERIKAT KERJA. Pembangunan perekonomian di era globlalisasi tidak terlepas dari pertumbuhan perusahaan dan industri yang memberikan sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional , diantaranya melalui penyerapan karyawan .

garnet
Download Presentation

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SERIKAT KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SERIKAT KERJA • Pembangunan perekonomiandi era globlalisasitidakterlepasdaripertumbuhanperusahaandanindustri yang memberikansumbangandalampertumbuhanekonominasional, diantaranyamelaluipenyerapankaryawan. • Dalamrangkapeningkatan SDM sbgupayapeningkatanmutudarihasilproduksibarangdanjasa agar mampubersaingdipasaran regional maupuninternasional, namunadahambatan-hambatana.l :

  2. Hambatan yang bersifatorientatif yaitupolakehidupanorganisasiketenagakerjaandandulunyaberorientasikepadamasalahsosialpolitikbergeserkesosialekonomisehinggafungsipokoknyaterabaikanyiperlindungan, penyaluranaspirasi, danpeningaktankesejahteraananggotanyadengandemikianorientatiftsb Hambatan yang bersifatkondisional yikeadaantenagakerja, yang tingkatpendidikannyarelatifrendah, yitdktamat SD, pergeserannilaidanpolahidupkeindustrikondisipasarkerjadll.

  3. Hambatan yang bersifatkultural yimeningkatnyajumlahpenduduk, sehinggamenimbulkanpolarisasikultur. Dengandemikianuntukkeserasian, keselarasandankeseimbanganhubunnganperluwaktuuntukadaptasi. Hambatan yang bersifatfungsional yikeadaanorganisasiketenagakerjaandalammenjalankanmekanismeorganisasi, termasukpengelolaandanorganisasi, sertatatakerjanyamasihdalamtahapmencari, menyesuaikan, dandibenahi.

  4. Hubungan industrial perusahaanmeliputihubunganantarapengusahaataumanajemendanpekerja, yang terkaitdalamprosesproduksibarangataupelayananjasasebuahperusahaan. • Sejakreformasitahun 1998, telahterjadibeberapaperubahanmendasardibidangketenagakerjaandi Indonesia yang berdampakpadasistemdanpelaksanaanhubungan industrial . Perubahantsbadalah : • Reformasi • Otonomidaerah (UU No. 22 tahun 1999) • Organisasiburuhinternasional (ILO)

  5. ILO padatahun 1998 mengeluarkanDeklarasi yang padaintinyamewajibkansemuanegaradiduniameratifikasidanmenerapkanprinsip 8 KonvensiDasar ILO. Konvensidasarkemudianberkembangdandikelompokkanmenjadi 4 kelompokbidangyi : • Kebebasandanperlindunganhakberserikatdanberundingbersama, terdiridariKonvensi No. 87 dan 98 • Larangankerjapaksa, terdiridariKonvensi No 29 dan 105 • Laranganmempekerjakananak, terdiridariKonvensi No. 138 dan 182 • Larangandiskriminasidalampenerimaandanperlakuanterhadappekerja, terdiridariKonvensii No. 100 dan 111

  6. MenurutSirait, hubungan industrial menyangkutseluruhaspekdanpermasalahanekonomi , sosial, politikdanbudayabaiklangsungataupuntidaklangsungdalamhubunganantarapekerja, pengusahadanpemerintah • Siagianmenyatakanbahwahubungan industrial yang didasarkanatassemangatkerjasamatidakterbatashanyapadapemberiankesempatankepadakaryawanuntukmemberikan saran-saran tentangcara-carakerja yang lebihefisien, efektifdanproduktif.

  7. Menurut UU no. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, Hubungan Industrialadalahsuatusistemhubungan yang terbentukantaraparapelakudalamprosesproduksibarangdan/ataujasa yang terdiridariunsurpengusaha, pekerja/buruh, danpemerintah yang didasarkanpadanilai-nilaiPancasiladan UU Dasar Negara RI Tahun 1945. • PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL • Kepentingan yang sama • Perusahaan danIndustri • HubunganFungsional • BagiandariOrganisasi Perusahaan • Mengurangipeerselisihan • KesejahteraanBersama

  8. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Peraturan Perusahaan LembagaBipartit (lembagaatau forum bipartitadalah forum konsultasiantarawakilpenguasadanwakilpekerja) SerikatPekerja PerjanjiankerjaBersama AsosiasiPengusaha LembagaTripartit (forum konsultasiantarawakil-wakilserikatpekerja, asosiasipengusahadanpemerintah) LembagaPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial Peraturan-PerundanganKetenagakerjaan PendidikanHubungan Industrial

  9. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • Masalah yang timbuldiakibatkanolehbanyakhal, faktor-faktortsbdapatberasaldaripengusaha, pemerintah, pekerja, maupunperaturanperundang-undangansendiri yang sudahtidakrepresentatifdenganperkembanganzaman. • Untukmengatasipermasalahantsb, diperlukanlangkah yang cukupstrategis agar tidakmenimbulkanmasalahbarudanmemperkeruhsuasana.

  10. Perluusaha yang konkret yang dilakukanpekerjadenganmeningkatkanpengetahuantentangberbagaiperaturanperundang-undangansertaprosedurpenyelesaianberbagaimmasalahhubungan industrial sertaberbagaimasalahekonomiperusahaan. • Pengupahanmendudukitempattetinggisebagaipenyebabtimbulnyamasalahdidalamhubungankerja. • Hak-haknormatif yang tidakdiberikanolehpengusahakarenapengusahabanyakmengabaikanperaturanperundang-undanganygberlaku.

  11. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • PerselisihanHubungan Industrial adalahperbedaanpendapat yang mengakibatkanpertentanganantarapengusahaataugabunganpengusahadenganpekerja/buruhatauserikatburuhkarenaadanyaperselisihanmengenaihak, perselisihankepentingan, perselisihanhubungankerja, danperselisihankepentingan, perselisihanhubungankerja, danperselisihanantarserikatpekerja/serikatburuhdalamsatuperusahaan.

  12. Menurut UU No. 2 Tahun 2004 mengenal 4 jenisperselisihanyi : • PerselisihanHak • PerselisihanKeppentingan • Perselisihan PHK • PerselisihanantaraSerikatPekerja/SerikatBuruhdalamsatuperusahaan. • Mekanisme yang harusditempuhdalamsetiapperselisihanadalahmelaluiBipartit;MediasiatauKonsiliasidanatauArbitrase; sertaPengadilanHubungan Industrial

  13. Mediator adalah PNS yang diangkatolehMenteriuntukmenanganidanmenyelesaikanke 4 jenisperselisihandenganwilayahkewenanganpadaKabupaten/Kota. • Dalam UU No.22 tahun 1957 TentangPenyelesaianPerselisihanPerburuhan, dikenaladanyaPegawaiPernatara yang diangkatMenteriuntukmenanganipenyelesaianperselisihanhubungan industrial.

  14. Konsiliatorbukan PNS, tapimasyarakat yang telahmendapatlegitimasidandiangkatMenteri , danmempunyaikewenangan yang samadengan Mediator akantetapijenisperselisihan yang dapatditanganinyahanyaperselisihanKepentingan, Perselisihan PHK, danperselisihanantarSerikatPekerja/SerikatBuruhdalamsatuperusahaan, khususperselisihanhakhanyabolehditanganioleh Mediator. Dalam UU No. 22 tahun 1957 , Konsiliatortidakdikenal.

  15. Arbiter bukan PNS tetapimasyarakat yang telahmendapatlegitimasidandiangkatolehMenteri, yang mempunyaiwilayahkewenangansecaranasional, namun Arbiter tidakberhakmenanganiperselisihanHakdanperselisihan PHK, tetapiberhakmenanganiperselisihanKepentingandanperselisihanantarSerikatPekerja/SerikatBuruh. • PengadilanHubungan Industrial dibentukberdasarkan UU No.2 Tahun 2004 danberadapadasetiapKabupaten/Kota (PengadilanNegeri), sampaitahun 2008 terbentukdi 33 ibu Kota Provinsi, ketuanyaadalahKetuaPengadilansetempat.

  16. PadaMakamahAgungtelahdiangakatMajelis Hakim Hubungan Industrial, yang diangkatolehPresidenatasusulKetuaMakamahAgung, KetuaMajelisadalah Hakim AgungdanduaanggotaMajelisterdiridari Hakim Ad-Hoc, masing-masingdariunsurpengusahadanunsurpekerja, yang berwenangmenanganiperselisihanhakdanperselisihanpemutusanhubungankerja.

  17. SERIKAT PEKERJA • SerikatPekerjamempunyaiperanansangatpenting : • Serikatpekerjamempunyaifungsikanalisasiyifungsimenyalurkanaspirasi, saran, pandangan, keluhanbahkantuntutanmasing-masingpekerjakepadapengusaha. • Denganmemanfaatkanjalurdanmekanismeserikatpekerja, pengusahadapatmenghematwaktu yang cukupbesarmenanganimasalh-masalahketenagakerjaan, dalammengakomodasikan saran-saran mereka, sertamembinaparapekerjamaupundalammemberikanperintah-perintahdaripadamelakuakannyasecaraindividuterhadapsetiappekerja.

  18. Penyampaian saran daripekerjakepadapimpinanperusahaandanperintahdaripimpinankepadaparapekerja ,akanlebihefektifmelaluiserikatpekerja, karenaserikatpekerjasendiridapatmenyeleksijenistuntutanpekerja yang realistisdanlogis, sertamenyampaikantuntutantsbdlmbahasaygdptdimengertidanditerimaolehpimpinanperusahaan. Dalammanajemen modern yang menekankanpendekatanhubunganantarmanusia (human relation approach) diakuibahwahubungan non formal dan semi formal lebihefektifdaripadaatausangatdiperlukanuntukmendukunghubungan formal.

  19. Sebagaimitrapengusaha, serikatpekerjadapatmemobilisasikanseluruhpekerjasebagaianggotanyauntukbekerjasecaradisiplin, bertanggungjawabdanpenuhsemangat Serikatpekerja yang berfungsidenganbaik, akanmenghindarimasuknyaanasir-anasirluar yang dapatmenganggukelancaranprosesproduksidanketenanganpekerja.

  20. MenurutDediHaryadipengendalian yang kuatdalammenintegrasikanserikatpekerjakedalamaruspembagunanditandaiolehdua momentum, yi • Peleburanserikatpekerjakedalamwadah-wadahtunggaldalambentukfederasiatauFederasiBuruhSeluruh Indonesia (FBSI) padaFebruari 1973. • PemerintahberhasilmenciptakankerangkaHubungan Industrial Pancasila (HIP)

  21. PELUANG KERJA YANG SAMA DI AMERIKA SERIKAT • Amerikaserikatmerupakansalahsatunegaraindustrimaju yang menjadirujukanmasyarakat global tentangbagaimanamengelolahubungan industrial. Beberapaperaturantentangpersamaankerjamenjadiinspirasibagimasyarakat global adalah : • The Civil Rights Act Of 1991 (diskriminasiklpminoritas) • Civil Right Act 1964 (diskriminasiras, warnakulit, agama) • Equal Pay Act 1963 (diskriminasidlmpembayaran) • Age Discrimination In Employment Act 1967 (diskrm. Usia) • Vocational Rehabilitation Act 1973 (orang-orangcacat)

  22. UPAH MINIMUM • Upah minimum telahditetapkanpadatahun 1996, namunsampaisekarangmasihada yang menafsirkanupah minimum propinsi (UMP), duludisebut UMR sbgupahstandar, sehinggasetiap kali ditetapka UMP selalumengundangprotes • Berdasarkanketentuan Penmen nomor 01/MEN/1999 jo. Kepmen No. 226/MEN/2000 tentangupah minimum dan UU No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, dinyatakanbahwasetiaptahunpemerintahdalamhalinipemerintahpropinsimenetapkan UMP

  23. Dengantujuankesejahteraanatauupah yang diterimapekerja/buruhtidakmerosotataulebihrendahdariperkembanganharga-hargadipasar, daninflasiatauupah yang diterimapekerja/buruhsesuaidenganKebutuhanHidup Minimum (KHM) seorangpekerja/buruh. Berdasarkanpermen No.01/MEN/1999, dinyatakanbahwa UMP hanyaberlakubagiseorangpekerja/buruhdenganmasakerjakurangdari 1 tahun, sedangkandenganmasakerjalebihdari 1 tahun, besarnyadirundingkansecrabipartitantarapengusahadengan SP/SB untukdisepakatidansebagaistandaruntukmenetapkanupah yang hasilnyadimuatdalamperjanjiankerja, peraturanperusahaan. dan PKB

  24. Bagiperusahaan yang belumberdiri SP/SB, diharapkansupayappekerjamembentuktim 5 – 10 orangmewakiliparapekerjauntukberundingdenganpihakpengusahadansesuaidenganprinsiphubungan industrial, pengusahasebagaimitrapekerjaharussecaraterbukamenerimapermintaanpekerjauntukberunding.

More Related