Pendidikan Kewarganegaraan

PendidikanKewarganegaraan

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh: Miftakhul Khairiyah (124254062) Fitria Anjar Sari (124254074) Imroatul (124254 Samsul Prayogo (124254

LatarBelakang Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Sejarahnya dapat dimulai dari UU no 3 tahun 1945 tentang Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang. Kemudian UU no 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara dari UUDS 1950, pasal 7 tentang Pendidikan Pendahuluan Pertahanan rakyat (P3R). Tahun 1960 Trikora ada program wajib latih mahasiswa atau Walawa.tahun 1967 pasca PKI program stabilitas politik dan ekonomi dengan mengurangi biaya TNI. Tahun 1973 mulai ada GBHN dan 1974 Walawa diganti dengan Pendidikan Kewiraan(non fisik) dan program pwerwiwa cadangan.UU no2 tahun 1989 pasal 39 tentang sistem pendidikan nasional, Kewiraan masuk dalam PKn

DasarHukum • UUD 1945 pasal 27 (3) • UUD 1954 pasal 30 (1) • UUD 1945 pasal 31 (1) • UU No 20 tahun 1982 tentangPokok-pokokPertahananKeamanan Negara pasal 9 (1 dan 2) • PP 30 tahun 1990 joKeputusanMendikbud No 056/U/1994 tentangPedomanPenyusunanKurikulumPendidikanTinggidanPenilaianHasilBelajarMahasiswapasal 9 • UU No 3 tahun 2002 tentangPertahanan Negara pasal 9 (1 dan 2) • UU No 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalpasal 37 (2)

RasionalPendidikanKewarganegaraan • Pendidikan merupakan transformasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar manusia dapat lebih berdaya dan bermakna bagi hidupnya. • Bagi bangsa Indonesia pendidikan dan pengajaran merupakan bagian terpenting dala kehidupan berbangsa dan bernegara. • Proses transformasi dirancang dan dituangkan dalam kurikulum MKPK, dengan tujuan agar mahasiswa dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. • PKn berperan aktif dalam memelihara dan membangkitkan rasa cinta tanah air bagi mahasiswa, selain itu juga merupakan bagian terpenting dalam pembentukan kualitas pada mahasiswa Indonesia.

Kompetensi yang Diharapkan • Dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara terdidik. • Mampu menguasai pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk mengahadapi beragam masalah yang berkembang di masyarakat, bebrbangsa dan bergenagara. • Mampu memupuk pola pikir, tingkah laku dan sikap yang mencerminkan jiwa patriotisme, rsa cinta tanah air untuk negara. • Mampu berlatih dan terbiasa berfikir utuh menyeluruh yaitu penalaran intelektual dalam memecahkan persoalan bangsa dan negara. • Sebagai kader pejuang dan calon pemimpin bangsa mampu memperluas cakrawala berfikir.

PemahamanterhadapBangsa, Negara, HakdanKewajibanWarga Negara Depdikbud mendefinisikaan bangsa sebagai berikut. 1. bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. 2. bangsa adalah kumpulan manusia yang terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan Negara adalah organisasi bangsa yang terbentuk dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama mendiami wilayah tertentu di bawah suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan bangsa tersebut.

HubunganantaraWarga Negara danNegaranya • 3 JenisHubunganantaraWarga Negara denganNegaranyayakni : • Hubungan yang bersifatemosional : pembekalan yang berupa nilai-nilai, sikap dan tingkah laku. • Hubungan yang bersifat formal : pembekalan konsep dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara • Hubungan yang bersifatfungsional : pembekalan yang mengarah pada peran, fungsi, dan partisipasi setiap warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HubunganantaraWarga Negara dengan Negara Indonesia diaturdalampasal-pasal UUD 1945 yakni : • Pasal 26 • Pasal 27 • Pasal 28 • Pasal 28 A-J • Pasal 29 • Pasal 30 • Pasal 31 • Pasal 32 • Pasal 33 • Pasal 34

Pendidikan Kewarganegaraan