SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM • SELF ASSESSMENT SYSTEM • WITH HOLDING SYSTEM

3. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM Memberikan kewenangan kepada Fiscus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib Pajak Ciri ciri system ini: • Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada fiscus • Wajib pajak Bersifat Pasif • Utang timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetetapan Pajak

4. SELF ASSESSMENT SYSTEM Memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib Pajak Ciri ciri system ini: • Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada pada wajib Pajak sendiri • Wajib pajak Bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak terutang • Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

5. WITH HOLDING SYSTEM Memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib Pajak. Tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajak ada pihak ketiga.

6. Peraturan PEMERINTAHnoMOR 91 TAHUN 2010 JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

7. Outline Pasal 96 UU 28/2009 : (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 98 UU 28/2009: “KetentuanlebihlanjutmengenaijenisPajak yang dapatdipungutberdasarkanpenetapanKepala Daerah ataudibayarsendiriolehWajibPajakdanketentuanlainnyaberkaitandenganpemungutanPajakdiaturdenganPeraturanPemerintah”

8. Jenispajak yang dipungutberdasarkanpenetapankepaladaerah

9. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan: Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

12. Official Assessment • PajakdibayarberdasarkanpenetapanPemda • Proses • Memberikanwewenangpadafiskusuntukmenetapkanbesarnyapajak yang terutang • WP bersifatpasif, barumembayarPajaksetelahadapenetapan • Penetapanpajakberdasarkan data/informasi yang dimilikiPemda: Contoh: • Berdasarkantabel NJKB • Berdasarkanizin yang dikeluarkan • Berdasarkanlaporandari WP • Dsb… • Pendataan • PenetapanPajak yang terutang (SKPD ataudokumen lain ygdipersamakan) • Pembayaran (SSPD) • Penagihan (STPD) • Pengawasan/Pemeriksaan • Keberatandan banding • Pembetulan, Pembatalan, PenguranganKetetapan, danPenghapusanatauPenguranganSanksiAdministrasi. • PengembalianKelebihanPembayaran • KedaluwarsaPenagihanPajak

13. Jenispajak yang dibayarsendiriolehwajibpajak

14. Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan: • a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; • b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau • c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

15. PPJ • Pajak Mineral BukanLogam & Batuan • PajakParkir • PajakSarangBurungWalet • BPHTB

16. Proses Self Assessment • WP menghitungdanmembayarsendiri • Memberikanwewenangpada WP untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkansendiribesarnyapajak yang terutang; • Sisteminimembutuhkanadministrasipajak yang lebihrapi, terkendali, sederhana, danmudahdipakaioleh WP; • Padadasarnyaseluruhpajakdaerahdapatdipungutdengansistemini, karenaobjek, dasarpengenaan, dantarifpajaksudahjelas. • PendataanMenetapkan NPWPD (WP wajibmendaftarsendiri) • PenetapanPajak yang terutangPajakterutangberdasarkanperhitungansendiri (SPTPD) • PembayaranPajak (SSPD) • Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. • SKPDKB ditetapkanKepala Daerah bilajumlahpajakterutangkurangbayaratautidakdibayar; SPTPD tidakdisampaikan; dankewajibanmengisi SPTPD tidakterpenuhi • Pengawasan/Pemeriksaan • Keberatandan Banding • Pembetulan, Pembatalan, PenguranganKetetapan, danPenghapusanatauPenguranganSanksiAdministrasi. • PengembalianKelebihanPembayaran • KedaluwarsaPenagihanPajak

17. Pemungutanpajakberdasarkanpenetapan

19. Pemungutanpajak yang dibayarsendiri

21. Tindaklanjut

22. TindakLanjut Cara Pemungutan yang diaturdidalamPerdauntukmasing-masingjenisPajak Daerah harussesuaidengan PP No. 91 Tahun 2010 Tidakdiperkenankanmenkombi-nasikancarapemungutanPajak Daerah: Contoh: “berdasarkan SPTPD yang disampaikan, Kepala Daerah menetapkanPajakTerutangdenganmenerbitkan SKPD…” Khususdalampemungutan BPHTB: dokumen yang dipergunakanuntukmembayar, dokumensebagaibuktitelahmembayar, dandokumen yang dilakukanpemeriksaan/penelitianadalah SSPD “SSPD berlakujugasebagai SPTPD” Khususdalampemungutan PBB-P2: WP diwajibkanmengisidanmenyampaikan SPOP sebagaidasarKepala Daerah untukmenerbitkan SPPT yang jugaberfungsisebagaidokumenpenetapanPajakTerutang

23. TERIMA KASIH…